DEMAK - Lulusan terbaik pelajar SMK di Demak, Jawa Tengah, terancam tidak akan menerima ijazah karena ditahan sekolahnya. Ketiadaan biaya membuatnya harus menunggak pembayaran biaya sekolah hingga jutaan rupiah.
Shobar dan ibunya, Lianah, tampak lesu ketika dipanggil bagian tata usaha SMK Al Kautsariyah untuk segera menyelesaikan tunggakan administrasi. Selama tiga tahun belajar di jurusan multimedia, Shobar belum pernah sama sekali membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) yang besarnya Rp50 ribu per bulan.
Selain itu, sejumlah pembayaran lain juga tidak dipenuhi, hingga totalnya mencapai Rp4.185.000. Biaya sebesar itu meliputi SPP, pendaftaran ulang, biaya ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Menurut Kepala Bagian Tata Usaha SMK Al Kautsariyah, Mushonef, meski menunggak pembayaran sekolah, namun Shobar masih tetap diizinkan mengikuti pelajaran dan ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Apalagi selama ini, Shobar tercatat sebagai siswa yang berprestasi dan sering mewakili sekolah mengikuti berbagai lomba.
Pada ujian kompetensi keahlian Shobar, memperoleh peringkat pertama di Kabupaten Demak untuk SMK negeri maupun swasta. Sementara pada UN lalu, dia memperoleh nilai 9 pada mata pelajaran bahasa Inggris, dan nilai rata-rata semua mata pelajaran 8,2. Jika hingga akhir bulan Mei ini Shobar belum melunasi tunggakannya, maka ijazah tidak dapat diberikan.
Sementara ibu Shobar, Lianah, hanya bisa pasrah jika nanti ijazah anaknya ditahan sekolah. Sebagai pembuat tali tampar dari tanaman gebang, dengan penghasilan Rp6.000 per hari, tentu kesulitan untuk mengumpulkan uang lebih dari Rp4 juta itu dalam waktu singkat.
Lianah berharap, pihak sekolah melunak dan bersedia memberikan ijazah anaknya, agar dapat digunakan untuk mendaftar pekerjaan.(Taufik Budi/SUN TV/rfa)
Showing posts with label Unik. Show all posts
Showing posts with label Unik. Show all posts
Tuesday, 24 May 2011
Tuesday, 5 April 2011
DirJen Bimas Budha Mendukung Penurunan Patung Budha di Tanjung Balai-Sumut
DirJen Bimas Budha Mendukung Penurunan Patung Budha di Tanjung Balai-Sumut (terlampir Kronologisnya)
Rekan-Rekan Pegiat Pluralisme,
Berikut kami sampaikan perkembangan advokasi rencana Penurunan Patung Budha Kota Tanjung Balai.
Seperti informasi yang kami sampaikan pada email-email sebelumnya bahwa surat PEMKO Tanjung Balai perihal penurunan Patung Budha belum di cabut hingga hari ini walau Walikotanya telah berganti. Sementara proses advokasi yang dilakukan di Tingkat Kotamadya dan Provinsi Sumatera Utara belum menunjukkan hasil yang significant.
Sehubungan dengan hal tersebut, Aliansi Sumut Bersatu atas nama Forum Pembela Budhis mengirimkan surat kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan DPR RI perihal permohonan Hearing (Dengar Pendapat) pada tanggal 11 Maret 2011 yang lalu. Tetapi hingga waktu yang kami tawarkan untuk melakukan Hearing 28 Maret – 1 April 2011, tidak memperoleh konfirmasi dari lembaga-lembaga tersebut.
Kemudian pada Hari Kamis, 31 Maret 2011, kami dari Aliansi Sumut Bersatu khusus datang dari Medan mendatangi lembaga – lembaga tersebut untuk melakukan lobby dan menyampaikan surat permohonan Hearing (reschedule). Di Kementerian Agama kami berhasil melakukan Audiensi dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha dengan Bapak
Drs. Budi Setiawan, MSc NIP: 194907092006071001.
Dalam Audiensi tersebut kami menjelaskan maksud kedatangan kami dan meminta kesediaan mereka untuk berkenan menerima kami dalam Hearing yang kami tawarkan diantara tanggal 11 – 14 April 2011.
Ironisnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha menyatakan bahwa mereka sudah menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut ke pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Tanjung Balai. Pada prinsipnya Dirjen Bimas Budha atas nama Menteri Agama setuju untuk memindahkan patung budha tersebut sesuai permintaan MUI Tanjung Balai.
Penjelasan Direktorat Jenderal Bimas Budha kami bantah dengan menjelaskan bahwa jika Kementerian Agama memiliki sikap seperti itu maka Pemerintah Kotamadya Tanjung Balai akan tetap dengan keputusan awal untuk menurunkan Patung Budha. Dan MUI sebagai organisasi masyarakat tidak mempunyai kewenangan apapun untuk membuat keputusan di negara ini, dan tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 29. Kami kembali menegaskan pertanyaan kami perihal sikap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha Pertanyaan dalam menanggapi persoalan ini.
Direktoran Jenderal Bimmas Budha Drs. Budi Setiawan Msc, tetap dengan pendapatnya dengan menyatakan bahwa “Itu merupakan keputusan final dan tidak ada tawaran lain untuk jadwal hearing dengan Dirjen Bimas Budha”.
Di akhir audiensi tersebut kami sampaikan bahwa upaya advokasi akan terus kami lanjutkan hingga dan pemerintah harus menghormati Konstitusi, dan kami akan menyampaikan bahwa kami akan ke DPR RI untuk menyampaikan persoalan tersebut.
Dirjen Bimas Budha menyatakan silahkan meminta bantuan ke DPR RI dan kami akan siap memenuhi panggilan mereka jika itu dibutuhkan.
Kami menolak, mengecam dan menyesalkan sikap Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha. Seharusnya keberadaan institusi tersebut adalah untuk mengayomi masyarakat khususnya Umat Budha,tidak justru melegetimasi tindakan-tindakan Ormas yang selalu memaksakan kehendaknya dan jelas melanggar hukum.
Sehubungan dengan hal tersebut kami akan melakukan Lobby kepada DPR RI untuk memanggil dan mempertanyakan sikap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha atas persoalan tersebut.
Kepada Rekan-Rekan Pegiat Pluralisme kami harap dapat memberikan tekanan kepada Menteri Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha. Tekanan ini akan sangat berguna agar rencana Penurunan Patung Budha di Tanjung Balai dapat dibatalkan. Tekanan dapat ditujukan kepada:
KEMENTERIAN AGAMA RI. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA
Jln: M.H. Thamrin No.06 Lt.15 – 16 P.O.BOX 3702 JKT
Telp: (021) 3810671 , 3810701, 3920580
Fax: (021) 3521325 Jakarta Pusat 10340
Demikian catatan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Salam,
Veryanto Sitohang
Direktur Eksekutif Aliansi Sumut Bersatu.
HP : 08126593680
Note: untuk menyegarkan kembali ingatan kita atas kejadian tersebut, berikut kami sampaikan kronologis rencana penurunan Patung Budha di Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai:
KRONOLOGIS
Rencana Penurunan Patung Budha Amitabha Vihara Tri Ratna Kota Tanjung BalaiSumatera Utara Vihara Tri Ratna terletak di tengah kota Tanjung Balai persisnya di Jln. Asahan Tanjung Balai. Didirikan sejak tahun 2006 dengan luas bangunan 1432 m persegi yang terdiri dari 4 lantai. Vihara tersebut dibangun dengan IMB yang dikeluarkan oleh Walikota dengan No. 648/237/K/2006. Di atas lantai 4 Vihara tersebut didirkan Patung Budha Amitabha dengan tinggi 6 meter yang diresmikan sejak tanggal 8 November 2009. Patung Budha tersebut merupakan satu kesatuan dengan Vihara Tri Ratna. Saat ini Vihara Tri Ratna merupakan satu-satunya Vihara di Kota Tanjung Balai yang melayani sekitar 2.000 orang Umat Budha. Selain Vihara, di Kota Tanjung Balai juga terdapat 3 klenteng sebagai tempat sembahyang Umat Budha.
Semenjak diresmikan, Vihara tersebut digunakan sebagai tempat ibadah umat Budha dengan nyaman, hingga kenyamanan tersebut mulai terusik ketika pada tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 beberapa ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu melakukan demonstrasi ke Kantor DPRD dan Walikota Tanjung Balai mendesak pemerintah menurunkan Patung Budha dengan alasan bahwa keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan islami di Kota Tanjung Balai dan dapat mengganggu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.
Aksi tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak sehingga mendorong pemerintah dan organisasi keagamaan melakukan berbagai langkah yang ditandai dengan adanya berbagai surat untuk menyikapi persoalan tersebut. Beberapa surat yang berhasil kami dokumentasikan dapat terlihat sebagai berikut:
• Tanggal 3 Juni 2010 surat dari FKUB Sumut No. 60.0-1/FKUB-I/VI/2010 perihal himbauan kepada FKUB Tanjung Balai dan masyarakat agar proaktif menangani kasus penurunan Patung Budha Amitabha dan mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, tidak melakukan tindakan anarkis dan menjaga perdamaian. Surat tersebut ditandatangani oleh: Drs.Kendro Yahya (Wakil Ketua/ Budha), J.A.Ferdinandus (Sekretaris / Kristen Protestan), Naransami, SH (Bendahara / Hindu), GS.Ir. Djohan Adjuan (wakil Bendahara / Konghuju), Drs. H. Arifinsyah, M.Aj (Anggota / Islam), Drs. Hubertus Lumban Batu (Anggota / Katolik).
• Tanggal 8 Juni 2010 surat dari Kementrian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat (BIMMAS) Agama Budha dengan No.DJ.VI/3/BA.02/604/2010 yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai. Inti dari surat tersebut adalah meminta supaya Patung Budha Amitabha dipindahkan kepelataran atau tempat lain yang terhormat.
• Tanggal 12 Juni 2010 surat dari Yayasan Vihara Tri Ratna Tanjung Balai dengan No. 05/YVTR-VI/2010 yang ditujukan kepada Menteri Agama Dirjen BINMAS Agama Budha. Surat tersebut menanggapi Surat Menteri Agama dimana Yayasan Vihara Tri Ratna menyesalkan surat Menteri Agama yang meminta mereka untuk menurunkan Patung Budha. Sehubungan dengan hal tersebut, Yayasan Vihara Tri Ratna meminta Menteri Agama meninjau ulang surat tersebut karena Patung Budha merupakan satu kesatuan dengan Vihara dan selama ini tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
• Tanggal 16 Juni 2010 Surat dari Pengurus Daerah Majelis Budhayana Indonesia dengan No. 085/MDI-Sumut/VI/2010 yang ditujukan kepada Dirjen BIMMAS Umat Budha Kementrian Agama. Surat tersebut sangat menyayangkan surat Dirjen BIMMAS kementerian Agama yang tidak mendengar pendapat berbagai pihak khususnya Umat Budha di Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai selama ini kondusif dan keberadaan Patung Budha selama ini tidak ada masalah dan sesuai dengan Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota No.648/237/K/2006. Melalui surat ini MDI meminta Dirjen BIMMAS Agama Budha Kementrian Agama agar menarik kembali surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh pengurusnya yang terdiri dari: Upa. Ir. Ony Indra Kusuma, MBS (Ketua), Upa. Triadi Armin Utama, SP (Sekretaris).
• Tanggal 23 Juni 2010 surat dari Kementrian Agama RI Dirjen Binmas Agama Budha yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna dengan No. DJ.VI/3/BA.02/680/2010 perihal pencabutan surat No. DJ.VI/3/BA.02/604/2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
• Tanggal 13 Juli 2010 surat dari Kementrian Agama Dirjen Agama Budha No. DJ.VI/3/BA.02/361/2010 yang ditujukan kepada Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Sumut perihal mohon bantuan penyelesaian masalah Patung Budha Vihara Tri Ratna agar dilakukan secara kekeluargaan.
• Tanggal 15 Juli 2010 surat dari MUI Kota Tanjung Balai, ditujukan kepada Walikota Tanjung Balai dengan No.010/DP.11/S/VII/2010 perihal saran dan himbauan sehubungan dengan adanya keresahan masyarakat Tanjung Balai yang ditandai dengan adanya unjuk rasa elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu ke Kantor DPRD Tanjung Balai tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 yang keberatan terhadap letak patung Budha Amitabha yang berada diatas lantai 4 Vihara Tri ratna di Jln. Asahan Kota Tanjung Balai. Mereka menilai bahwa pihak Vihara Tri Ratna tidak mengindahkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan citra umat Islam Kota Tanjung Balai yang ada selama ini. Berdasarkan rapat Komisi Fatwa MUI Kota Tanjung Balai tanggal 14 Juli 2010 yang membahas masalah ini, MUI meminta pemerintah agar segera menyelesaikan masalah patung tersebut agar kerukunan umat beragama tidak terkoyak koyak atau tercabik cabik, harmonis dan saling menghargai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 dan 2. Maka sehubungan dengan hal tersebut MUI sepakat dengan surat Menteri Agama yang meminta Ketua Vihara Tri Ratna agar memindahkan Patung Budha kepelataran vihara atau tempat lain yang terhormat karena umat islam melalui GIB menghendaki demikian. MUI juga menyesalkan surat Dirjen Binmas Agama Budha Kementrian Agama yang meminta mencabut surat sebelumnya karena mengganggu keharmonisan masyarakat. Surat tersebut ditandangani oleh Komisi Fatwa MUI: Ustad. Syahlan Sitorus, BA (Ketua), Drs. H.Abd.Syadat saragih (Sekretaris), Diketahui Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Tanjung Balai.
• Tanggal 30 September 2010, surat Walikota Tanjung Balai yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kapolres, Dandim 0208 Asahan, Kakan Kementrian Agama Tanjung Balai, Ketua FKUB Kota Tanjung Balai, Ketua MUI dan Ketua Yayasan VIhara Tri Ratna No.100/18348/T-an/2010 perihal penyampaikan kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan Patung Budha Amitabha. Sehubungan dengan hal tersebut Walikota telah memprakarsai penandatanganan kesepakatan bersama pada tanggal 3 agustus 2010 sebagai bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi antara unsur Muspida Plus Kota Tanjung Balai dengan Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai dan Gerakan Islam Bersatu pada hari Rabu 28 Juli 2010, rapat dengan pemuka agama Jumat 30 Juli 2010, Rapat Walikota dengan Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna Senin, 2 agustus 2010 yang menyatakan memindahkan posisi patung Budha ketempat lain yang terhormat tanpa mengurangi kehormatan yang dilakukan oleh Pengurus Vihara. Kesepakatan ini dibuat tanggal 3 Agustus 2010.
• Tanggal 30 September 2010 surat dari Walikota Tanjung Balai yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna dengan No. 100/18349/T-an/2010 perihal tindak lanjut kesepakatan bersama dan mempertanyakan mengapa pihak Yayasan Vihara Tri Ratna belum menurunkan Patung Budha. Walikota juga mengingatkan agar Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna sesegera mungkin menurunkan Patung Budha Amitabha sebagaimana disepakati dalam dalam surat kesepakatan bersama.
• 18 Oktober 2010, Aliansi Sumut Bersatu menerima pengaduan dan kuasa dari Forum Pembela Budhis Kota Tanjung Balai agar Aliansi Sumut Bersatu membantu menangani persoalan rencana penurunan Patung Budha Amitabha di atas Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai.
• 25 Oktober 2010, Aliansi Sumut Bersatu bersama dengan Jaringan NGO/ORNOP Pluralisme di Sumatera Utara melaksanakan Hearing (Dengar Pendapat) dengan Komisi A DPRD Sumatera Utara yang menyepakati dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai pihak untuk meminta keterangan sehubungan dengan rencana Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk menurunkan Patung Budha.
• 1 November 2010, Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumatera Utara dengan Walikota Tanjung Balai, Aliansi Sumut Bersatu dan Pengurus Vihara Tri Ratna. Terungkap dari Pengurus Vihara bahwa mereka menandatangani surat kesepakatan bersama tentang penurunan Patung Budha karena adanya intimidasi melalui pernyataan DANDIM dan KAJARI Kota Tanjung Balai yang menyatakan agar mereka segera menandatangani surat tersebut, karena sekitar 1000 orang massa telah berkumpul di Vihara dan kemungkinan besar peritiwa 98 akan terjadi kembali. DPRD Sumatera Utara menyatakan bahwa mereka akan menangani masalah tersebut dan selama mereka menangani persoalan ini Patung Budha tidak boleh diturunkan.
• 9 November 2010, DPRD Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gerakan Islam Bersatu, MUI Kota Tanjung Balai & Sumatera Utara, FKUB Kota Tanjung Balai dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Peserta RDP yang diundang bertahan agar Patung Budha harus diturunkan untuk mempertahankan kesan islami di Kota Tanjung Balai.
• 1 Desember 2010, Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai memanggil Pengurus Vihara dan mendesak agar Patung Budha segera diturunkan sesuai kesepakan bersama. Pengurus Vihara terus bermohon bahkan sampai menangis menyatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan di DPRD Sumatera Utara Patung Budha tidak akan diturunkan selama DPRD SUMUT masih menangani masalah tersebut.
• 25 Januari 2011, Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kota Tanjung Balai, memajang spanduk besar di depan kantor DPRD Kota Tanjung Balai yang inti isi spanduk tersebut adalah meminta DPRD Kota Tanjung Balai segera mengeksekusi Patung Budha di Vihara Tri Ratna dan Klenteng-Kleneteng di Tanjung Balai untuk menjaga kerukunana umat beragama. Kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan Umat Budha Kota Tanjung Balai dalam melaksanakan ibadahnya dan aktivitas sehari-hari karena tidak adanya kepastian hokum agar semua pihak menghormati hak warga Negara untuk menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Demikian kronologis ini kami perbuat.
Salam, Veryanto Sitohang
Direktur Aliansi Sumut Bersatu.
(Dari mailing list batak)
Rekan-Rekan Pegiat Pluralisme,
Berikut kami sampaikan perkembangan advokasi rencana Penurunan Patung Budha Kota Tanjung Balai.
Seperti informasi yang kami sampaikan pada email-email sebelumnya bahwa surat PEMKO Tanjung Balai perihal penurunan Patung Budha belum di cabut hingga hari ini walau Walikotanya telah berganti. Sementara proses advokasi yang dilakukan di Tingkat Kotamadya dan Provinsi Sumatera Utara belum menunjukkan hasil yang significant.
Sehubungan dengan hal tersebut, Aliansi Sumut Bersatu atas nama Forum Pembela Budhis mengirimkan surat kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan DPR RI perihal permohonan Hearing (Dengar Pendapat) pada tanggal 11 Maret 2011 yang lalu. Tetapi hingga waktu yang kami tawarkan untuk melakukan Hearing 28 Maret – 1 April 2011, tidak memperoleh konfirmasi dari lembaga-lembaga tersebut.
Kemudian pada Hari Kamis, 31 Maret 2011, kami dari Aliansi Sumut Bersatu khusus datang dari Medan mendatangi lembaga – lembaga tersebut untuk melakukan lobby dan menyampaikan surat permohonan Hearing (reschedule). Di Kementerian Agama kami berhasil melakukan Audiensi dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha dengan Bapak
Drs. Budi Setiawan, MSc NIP: 194907092006071001.
Dalam Audiensi tersebut kami menjelaskan maksud kedatangan kami dan meminta kesediaan mereka untuk berkenan menerima kami dalam Hearing yang kami tawarkan diantara tanggal 11 – 14 April 2011.
Ironisnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha menyatakan bahwa mereka sudah menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut ke pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Tanjung Balai. Pada prinsipnya Dirjen Bimas Budha atas nama Menteri Agama setuju untuk memindahkan patung budha tersebut sesuai permintaan MUI Tanjung Balai.
Penjelasan Direktorat Jenderal Bimas Budha kami bantah dengan menjelaskan bahwa jika Kementerian Agama memiliki sikap seperti itu maka Pemerintah Kotamadya Tanjung Balai akan tetap dengan keputusan awal untuk menurunkan Patung Budha. Dan MUI sebagai organisasi masyarakat tidak mempunyai kewenangan apapun untuk membuat keputusan di negara ini, dan tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 29. Kami kembali menegaskan pertanyaan kami perihal sikap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha Pertanyaan dalam menanggapi persoalan ini.
Direktoran Jenderal Bimmas Budha Drs. Budi Setiawan Msc, tetap dengan pendapatnya dengan menyatakan bahwa “Itu merupakan keputusan final dan tidak ada tawaran lain untuk jadwal hearing dengan Dirjen Bimas Budha”.
Di akhir audiensi tersebut kami sampaikan bahwa upaya advokasi akan terus kami lanjutkan hingga dan pemerintah harus menghormati Konstitusi, dan kami akan menyampaikan bahwa kami akan ke DPR RI untuk menyampaikan persoalan tersebut.
Dirjen Bimas Budha menyatakan silahkan meminta bantuan ke DPR RI dan kami akan siap memenuhi panggilan mereka jika itu dibutuhkan.
Kami menolak, mengecam dan menyesalkan sikap Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha. Seharusnya keberadaan institusi tersebut adalah untuk mengayomi masyarakat khususnya Umat Budha,tidak justru melegetimasi tindakan-tindakan Ormas yang selalu memaksakan kehendaknya dan jelas melanggar hukum.
Sehubungan dengan hal tersebut kami akan melakukan Lobby kepada DPR RI untuk memanggil dan mempertanyakan sikap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha atas persoalan tersebut.
Kepada Rekan-Rekan Pegiat Pluralisme kami harap dapat memberikan tekanan kepada Menteri Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha. Tekanan ini akan sangat berguna agar rencana Penurunan Patung Budha di Tanjung Balai dapat dibatalkan. Tekanan dapat ditujukan kepada:
KEMENTERIAN AGAMA RI. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA
Jln: M.H. Thamrin No.06 Lt.15 – 16 P.O.BOX 3702 JKT
Telp: (021) 3810671 , 3810701, 3920580
Fax: (021) 3521325 Jakarta Pusat 10340
Demikian catatan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Salam,
Veryanto Sitohang
Direktur Eksekutif Aliansi Sumut Bersatu.
HP : 08126593680
Note: untuk menyegarkan kembali ingatan kita atas kejadian tersebut, berikut kami sampaikan kronologis rencana penurunan Patung Budha di Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai:
KRONOLOGIS
Rencana Penurunan Patung Budha Amitabha Vihara Tri Ratna Kota Tanjung BalaiSumatera Utara Vihara Tri Ratna terletak di tengah kota Tanjung Balai persisnya di Jln. Asahan Tanjung Balai. Didirikan sejak tahun 2006 dengan luas bangunan 1432 m persegi yang terdiri dari 4 lantai. Vihara tersebut dibangun dengan IMB yang dikeluarkan oleh Walikota dengan No. 648/237/K/2006. Di atas lantai 4 Vihara tersebut didirkan Patung Budha Amitabha dengan tinggi 6 meter yang diresmikan sejak tanggal 8 November 2009. Patung Budha tersebut merupakan satu kesatuan dengan Vihara Tri Ratna. Saat ini Vihara Tri Ratna merupakan satu-satunya Vihara di Kota Tanjung Balai yang melayani sekitar 2.000 orang Umat Budha. Selain Vihara, di Kota Tanjung Balai juga terdapat 3 klenteng sebagai tempat sembahyang Umat Budha.
Semenjak diresmikan, Vihara tersebut digunakan sebagai tempat ibadah umat Budha dengan nyaman, hingga kenyamanan tersebut mulai terusik ketika pada tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 beberapa ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu melakukan demonstrasi ke Kantor DPRD dan Walikota Tanjung Balai mendesak pemerintah menurunkan Patung Budha dengan alasan bahwa keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan islami di Kota Tanjung Balai dan dapat mengganggu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.
Aksi tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak sehingga mendorong pemerintah dan organisasi keagamaan melakukan berbagai langkah yang ditandai dengan adanya berbagai surat untuk menyikapi persoalan tersebut. Beberapa surat yang berhasil kami dokumentasikan dapat terlihat sebagai berikut:
• Tanggal 3 Juni 2010 surat dari FKUB Sumut No. 60.0-1/FKUB-I/VI/2010 perihal himbauan kepada FKUB Tanjung Balai dan masyarakat agar proaktif menangani kasus penurunan Patung Budha Amitabha dan mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, tidak melakukan tindakan anarkis dan menjaga perdamaian. Surat tersebut ditandatangani oleh: Drs.Kendro Yahya (Wakil Ketua/ Budha), J.A.Ferdinandus (Sekretaris / Kristen Protestan), Naransami, SH (Bendahara / Hindu), GS.Ir. Djohan Adjuan (wakil Bendahara / Konghuju), Drs. H. Arifinsyah, M.Aj (Anggota / Islam), Drs. Hubertus Lumban Batu (Anggota / Katolik).
• Tanggal 8 Juni 2010 surat dari Kementrian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat (BIMMAS) Agama Budha dengan No.DJ.VI/3/BA.02/604/2010 yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai. Inti dari surat tersebut adalah meminta supaya Patung Budha Amitabha dipindahkan kepelataran atau tempat lain yang terhormat.
• Tanggal 12 Juni 2010 surat dari Yayasan Vihara Tri Ratna Tanjung Balai dengan No. 05/YVTR-VI/2010 yang ditujukan kepada Menteri Agama Dirjen BINMAS Agama Budha. Surat tersebut menanggapi Surat Menteri Agama dimana Yayasan Vihara Tri Ratna menyesalkan surat Menteri Agama yang meminta mereka untuk menurunkan Patung Budha. Sehubungan dengan hal tersebut, Yayasan Vihara Tri Ratna meminta Menteri Agama meninjau ulang surat tersebut karena Patung Budha merupakan satu kesatuan dengan Vihara dan selama ini tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
• Tanggal 16 Juni 2010 Surat dari Pengurus Daerah Majelis Budhayana Indonesia dengan No. 085/MDI-Sumut/VI/2010 yang ditujukan kepada Dirjen BIMMAS Umat Budha Kementrian Agama. Surat tersebut sangat menyayangkan surat Dirjen BIMMAS kementerian Agama yang tidak mendengar pendapat berbagai pihak khususnya Umat Budha di Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai selama ini kondusif dan keberadaan Patung Budha selama ini tidak ada masalah dan sesuai dengan Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota No.648/237/K/2006. Melalui surat ini MDI meminta Dirjen BIMMAS Agama Budha Kementrian Agama agar menarik kembali surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh pengurusnya yang terdiri dari: Upa. Ir. Ony Indra Kusuma, MBS (Ketua), Upa. Triadi Armin Utama, SP (Sekretaris).
• Tanggal 23 Juni 2010 surat dari Kementrian Agama RI Dirjen Binmas Agama Budha yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna dengan No. DJ.VI/3/BA.02/680/2010 perihal pencabutan surat No. DJ.VI/3/BA.02/604/2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
• Tanggal 13 Juli 2010 surat dari Kementrian Agama Dirjen Agama Budha No. DJ.VI/3/BA.02/361/2010 yang ditujukan kepada Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Sumut perihal mohon bantuan penyelesaian masalah Patung Budha Vihara Tri Ratna agar dilakukan secara kekeluargaan.
• Tanggal 15 Juli 2010 surat dari MUI Kota Tanjung Balai, ditujukan kepada Walikota Tanjung Balai dengan No.010/DP.11/S/VII/2010 perihal saran dan himbauan sehubungan dengan adanya keresahan masyarakat Tanjung Balai yang ditandai dengan adanya unjuk rasa elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu ke Kantor DPRD Tanjung Balai tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 yang keberatan terhadap letak patung Budha Amitabha yang berada diatas lantai 4 Vihara Tri ratna di Jln. Asahan Kota Tanjung Balai. Mereka menilai bahwa pihak Vihara Tri Ratna tidak mengindahkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan citra umat Islam Kota Tanjung Balai yang ada selama ini. Berdasarkan rapat Komisi Fatwa MUI Kota Tanjung Balai tanggal 14 Juli 2010 yang membahas masalah ini, MUI meminta pemerintah agar segera menyelesaikan masalah patung tersebut agar kerukunan umat beragama tidak terkoyak koyak atau tercabik cabik, harmonis dan saling menghargai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 tahun 2006 pasal 4 ayat 1 dan 2. Maka sehubungan dengan hal tersebut MUI sepakat dengan surat Menteri Agama yang meminta Ketua Vihara Tri Ratna agar memindahkan Patung Budha kepelataran vihara atau tempat lain yang terhormat karena umat islam melalui GIB menghendaki demikian. MUI juga menyesalkan surat Dirjen Binmas Agama Budha Kementrian Agama yang meminta mencabut surat sebelumnya karena mengganggu keharmonisan masyarakat. Surat tersebut ditandangani oleh Komisi Fatwa MUI: Ustad. Syahlan Sitorus, BA (Ketua), Drs. H.Abd.Syadat saragih (Sekretaris), Diketahui Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Tanjung Balai.
• Tanggal 30 September 2010, surat Walikota Tanjung Balai yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kapolres, Dandim 0208 Asahan, Kakan Kementrian Agama Tanjung Balai, Ketua FKUB Kota Tanjung Balai, Ketua MUI dan Ketua Yayasan VIhara Tri Ratna No.100/18348/T-an/2010 perihal penyampaikan kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan Patung Budha Amitabha. Sehubungan dengan hal tersebut Walikota telah memprakarsai penandatanganan kesepakatan bersama pada tanggal 3 agustus 2010 sebagai bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi antara unsur Muspida Plus Kota Tanjung Balai dengan Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai dan Gerakan Islam Bersatu pada hari Rabu 28 Juli 2010, rapat dengan pemuka agama Jumat 30 Juli 2010, Rapat Walikota dengan Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna Senin, 2 agustus 2010 yang menyatakan memindahkan posisi patung Budha ketempat lain yang terhormat tanpa mengurangi kehormatan yang dilakukan oleh Pengurus Vihara. Kesepakatan ini dibuat tanggal 3 Agustus 2010.
• Tanggal 30 September 2010 surat dari Walikota Tanjung Balai yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna dengan No. 100/18349/T-an/2010 perihal tindak lanjut kesepakatan bersama dan mempertanyakan mengapa pihak Yayasan Vihara Tri Ratna belum menurunkan Patung Budha. Walikota juga mengingatkan agar Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna sesegera mungkin menurunkan Patung Budha Amitabha sebagaimana disepakati dalam dalam surat kesepakatan bersama.
• 18 Oktober 2010, Aliansi Sumut Bersatu menerima pengaduan dan kuasa dari Forum Pembela Budhis Kota Tanjung Balai agar Aliansi Sumut Bersatu membantu menangani persoalan rencana penurunan Patung Budha Amitabha di atas Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai.
• 25 Oktober 2010, Aliansi Sumut Bersatu bersama dengan Jaringan NGO/ORNOP Pluralisme di Sumatera Utara melaksanakan Hearing (Dengar Pendapat) dengan Komisi A DPRD Sumatera Utara yang menyepakati dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai pihak untuk meminta keterangan sehubungan dengan rencana Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk menurunkan Patung Budha.
• 1 November 2010, Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumatera Utara dengan Walikota Tanjung Balai, Aliansi Sumut Bersatu dan Pengurus Vihara Tri Ratna. Terungkap dari Pengurus Vihara bahwa mereka menandatangani surat kesepakatan bersama tentang penurunan Patung Budha karena adanya intimidasi melalui pernyataan DANDIM dan KAJARI Kota Tanjung Balai yang menyatakan agar mereka segera menandatangani surat tersebut, karena sekitar 1000 orang massa telah berkumpul di Vihara dan kemungkinan besar peritiwa 98 akan terjadi kembali. DPRD Sumatera Utara menyatakan bahwa mereka akan menangani masalah tersebut dan selama mereka menangani persoalan ini Patung Budha tidak boleh diturunkan.
• 9 November 2010, DPRD Sumatera Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gerakan Islam Bersatu, MUI Kota Tanjung Balai & Sumatera Utara, FKUB Kota Tanjung Balai dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Peserta RDP yang diundang bertahan agar Patung Budha harus diturunkan untuk mempertahankan kesan islami di Kota Tanjung Balai.
• 1 Desember 2010, Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai memanggil Pengurus Vihara dan mendesak agar Patung Budha segera diturunkan sesuai kesepakan bersama. Pengurus Vihara terus bermohon bahkan sampai menangis menyatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan di DPRD Sumatera Utara Patung Budha tidak akan diturunkan selama DPRD SUMUT masih menangani masalah tersebut.
• 25 Januari 2011, Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kota Tanjung Balai, memajang spanduk besar di depan kantor DPRD Kota Tanjung Balai yang inti isi spanduk tersebut adalah meminta DPRD Kota Tanjung Balai segera mengeksekusi Patung Budha di Vihara Tri Ratna dan Klenteng-Kleneteng di Tanjung Balai untuk menjaga kerukunana umat beragama. Kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan Umat Budha Kota Tanjung Balai dalam melaksanakan ibadahnya dan aktivitas sehari-hari karena tidak adanya kepastian hokum agar semua pihak menghormati hak warga Negara untuk menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Demikian kronologis ini kami perbuat.
Salam, Veryanto Sitohang
Direktur Aliansi Sumut Bersatu.
(Dari mailing list batak)
Saturday, 12 March 2011
President rejects corruption claim
President rejects corruption claim
Tom Allard, Jakarta
March 12, 2011
INDONESIA demanded, and received, an expression of regret from the US ambassador in Jakarta yesterday as President Susilo Bambang Yudhoyono emphatically denied allegations in US diplomatic cables that he and his family were implicated in corruption.
The allegations, revealed in The Age yesterday and based on cables obtained by WikiLeaks, created a media storm in Indonesia as the country's foreign minister, Marty Natalegawa, hauled in US ambassador Scot Marciel to formally lodge a ''strong protest''.
At an extraordinary and, at times, awkward press conference after the meeting, Mr Marciel declined to confirm or deny the veracity of the cables or comment on the specific allegations they contained.
Advertisement: Story continues below
But he said, generally speaking, such cables contained ''candid and often raw information'' that was ''often incomplete and unsubstantiated''.
''We express our deepest regrets to President Yudhoyono and to the Indonesian people,'' he said, adding that the publication of the cables was ''extremely irresponsible''.
Mr Marciel abruptly left the press conference shortly afterwards, leaving Mr Natalegawa to answer questions alone.
Dr Yudhoyono, meanwhile, said The Age had breached the ''universal journalism code of ethics'' by publishing details of the cables without asking him for comment beforehand. ''The President is absolutely not happy with the false coverage, full of lies, run in The Sydney Morning Herald and The Age,'' according to a statement ''sent on behalf of the President'' by his senior spokesman, Daniel Sparingga. ''The content is full of sensation and disrespect, full of nonsense.''
The cables from the US embassy in Jakarta, sent between 2004 and 2010, contained a series of startling but unverified allegations about the conduct of Dr Yudhoyono, his wife and family. Among the allegations were that Dr Yudhoyono ordered a corruption investigation into political powerbroker Taufik Kiemas be dropped and that he received funds from controversial businessman Tomy Winata via a middleman.
http://www.theage.com.au/world/president-rejects-corruption-claim-20110311-1brc5.html
Tom Allard, Jakarta
March 12, 2011
INDONESIA demanded, and received, an expression of regret from the US ambassador in Jakarta yesterday as President Susilo Bambang Yudhoyono emphatically denied allegations in US diplomatic cables that he and his family were implicated in corruption.
The allegations, revealed in The Age yesterday and based on cables obtained by WikiLeaks, created a media storm in Indonesia as the country's foreign minister, Marty Natalegawa, hauled in US ambassador Scot Marciel to formally lodge a ''strong protest''.
At an extraordinary and, at times, awkward press conference after the meeting, Mr Marciel declined to confirm or deny the veracity of the cables or comment on the specific allegations they contained.
Advertisement: Story continues below
But he said, generally speaking, such cables contained ''candid and often raw information'' that was ''often incomplete and unsubstantiated''.
''We express our deepest regrets to President Yudhoyono and to the Indonesian people,'' he said, adding that the publication of the cables was ''extremely irresponsible''.
Mr Marciel abruptly left the press conference shortly afterwards, leaving Mr Natalegawa to answer questions alone.
Dr Yudhoyono, meanwhile, said The Age had breached the ''universal journalism code of ethics'' by publishing details of the cables without asking him for comment beforehand. ''The President is absolutely not happy with the false coverage, full of lies, run in The Sydney Morning Herald and The Age,'' according to a statement ''sent on behalf of the President'' by his senior spokesman, Daniel Sparingga. ''The content is full of sensation and disrespect, full of nonsense.''
The cables from the US embassy in Jakarta, sent between 2004 and 2010, contained a series of startling but unverified allegations about the conduct of Dr Yudhoyono, his wife and family. Among the allegations were that Dr Yudhoyono ordered a corruption investigation into political powerbroker Taufik Kiemas be dropped and that he received funds from controversial businessman Tomy Winata via a middleman.
http://www.theage.com.au/world/president-rejects-corruption-claim-20110311-1brc5.html
Editorial: SBY abused power, seriously?
Editorial: SBY abused power, seriously?
The Jakarta Post | Sat, 03/12/2011 12:51 PM | Editorial
A | A | A |
Cool heads should prevail in reacting to Friday’s report in the Australian press with the screaming headline “Yudhoyono abused power”. No one wants a repeat of the time when Indonesia abruptly canceled flying rights of Australian planes in 1984 in response to a detailed report in a Sydney newspaper about how President Soeharto was amassing wealth. The stakes this time are actually much higher because they could affect relations between Indonesia and the United States.
Any report based on documents from WikiLeaks, the only source quoted in the report about President Susilo Bambang Yudhoyono, must be treated with caution. These are secret cables between the US embassy and Washington. Embassies all around the world do this routinely. Diplomats typically collect their information from various sources – from officials, politicians, informants, journalists and ordinary people. The information may be interesting, but is not necessarily always accurate.
Since WikiLeaks released tens of thousands of documents pertaining to US foreign policy, Washington has been at pains to contain the damage caused to relations with its friends and allies. Now, it’s Indonesia’s turn. By now, we assume the US embassy must know what to do to prevent relations from heading south. One can take comfort in the fact that relations are at their historic best and that they are strong enough to weather this sort of crisis.
President Yudhoyono is naturally upset by the Australian press reports and his office has already put out a statement questioning the credibility of the report and rebutting the allegations of abuse of power. Foreign Minister Marty Natalegawa was quick off the mark in calling for a news conference, stating that the press reports were baseless. He also held a meeting with US Ambassador Scot Marciel.
But even if we question the credibility of the report, any accusation of abuse of power must be looked at seriously. The report that former vice president Jusuf Kalla bought his way to the Golkar chairmanship was not new because it had been public knowledge that the post always went to the highest bidder. But other allegations, such as the president’s interference in corruption investigations and First Lady Ani Yudhoyono’s business dealings, should still be looked at by the Corruption Eradication Commission (KPK). The report already provides the name of one informant: A certain TB Silalahi. KPK should start with him.
http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/12/editorial-sby-abused-power-seriously.html
The Jakarta Post | Sat, 03/12/2011 12:51 PM | Editorial
A | A | A |
Cool heads should prevail in reacting to Friday’s report in the Australian press with the screaming headline “Yudhoyono abused power”. No one wants a repeat of the time when Indonesia abruptly canceled flying rights of Australian planes in 1984 in response to a detailed report in a Sydney newspaper about how President Soeharto was amassing wealth. The stakes this time are actually much higher because they could affect relations between Indonesia and the United States.
Any report based on documents from WikiLeaks, the only source quoted in the report about President Susilo Bambang Yudhoyono, must be treated with caution. These are secret cables between the US embassy and Washington. Embassies all around the world do this routinely. Diplomats typically collect their information from various sources – from officials, politicians, informants, journalists and ordinary people. The information may be interesting, but is not necessarily always accurate.
Since WikiLeaks released tens of thousands of documents pertaining to US foreign policy, Washington has been at pains to contain the damage caused to relations with its friends and allies. Now, it’s Indonesia’s turn. By now, we assume the US embassy must know what to do to prevent relations from heading south. One can take comfort in the fact that relations are at their historic best and that they are strong enough to weather this sort of crisis.
President Yudhoyono is naturally upset by the Australian press reports and his office has already put out a statement questioning the credibility of the report and rebutting the allegations of abuse of power. Foreign Minister Marty Natalegawa was quick off the mark in calling for a news conference, stating that the press reports were baseless. He also held a meeting with US Ambassador Scot Marciel.
But even if we question the credibility of the report, any accusation of abuse of power must be looked at seriously. The report that former vice president Jusuf Kalla bought his way to the Golkar chairmanship was not new because it had been public knowledge that the post always went to the highest bidder. But other allegations, such as the president’s interference in corruption investigations and First Lady Ani Yudhoyono’s business dealings, should still be looked at by the Corruption Eradication Commission (KPK). The report already provides the name of one informant: A certain TB Silalahi. KPK should start with him.
http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/12/editorial-sby-abused-power-seriously.html
Govt, Yudhoyono family circle wagons after leaks allegations
Govt, Yudhoyono family circle wagons after leaks allegations
Mariel Grazella, The Jakarta Post, Jakarta | Sat, 03/12/2011 3:32 AM | Headlines
A | A | A |
The fallout from the US Cablegate scandal finally hit Jakarta on Friday, disturbing the peace at the State Palace after leaked cables alleged the President abused his power and exposed the first lady’s for cronyism.
The official response from the government has been stern. Foreign Minister Marty Natalegawa said at a press conference that the allegations were “unacceptable” and complaints had been lodged to Australian-based The Sydney Morning Herald and The Age regarding their reports on leaked US diplomatic cables, which were attained exclusively from whistle-blower website WikiLeaks.
“Indonesia is a country much transformed, as many of you who have been in Indonesia for some time will no doubt be aware we have made efforts to combat corruption and promote good governance,” Marty said.
“That’s why what is being reported is especially unacceptable, not only to President Susilo Bambang Yudhoyono and his family, but most of all to the Indonesian nation itself,” he added.
US Ambassador to Indonesia Scot Marciel, who was also at the conference, said the US government expressed its “deepest regrets” over the reports.
“Embassy reporting to Washington is candid. It’s preliminary, often incomplete and unsubstantiated. It is not an expression of policy, nor does it always shape the final policy decision,” he said.
“These documents should not be seen as having standing on their own, or as representing US policy.”
Quoting the leaked diplomatic cables, the Australian daily newspapers reported that Yudhoyono personally intervened to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and put pressure on his adversaries.
The newspapers, which printed the story when Vice President Boediono was in Australia on an official visit Friday, also said US diplomats had highlighted efforts by first lady Kristiani “Ani” Herawati and her family members to profit financially from her husband’s influence.
“[Kristiani’s family members are] specifically targeting financial opportunities related to state-owned enterprises,” The Age reports.
The first lady denied the accusations, saying the validity of the cable information was questionable. She claimed she was saddened by the reports.
“[The reports] were published without a request to us for confirmation,” Ani was quoted as saying Friday by news portal tempointeraktif.com.
State Secretary Sudi Silalahi said at the state palace that the first lady was in tears upon reading the news. “She was shocked,” he said.
The President, he claimed, was “really shocked”, but was carrying out his duties as normal.
Yudhoyono received a delegation of the World Islamic Economic Forum at the state palace earlier in the day, but did not attend Friday prayers at noon. “The President was unwell,” said Sudi.
The President’s youngest son, Edhie “Ibas” Baskoro, also came to the defense. “Of course [the reports] are not true at all,” he said, adding that the news was misleading and verged on libel and defamation.
“It is irritating if all these things are linked back to [the President and first lady] when they cannot be corroborated by data or facts,” Ibas said.
Experts say the extent of the damage would be largely determined by Yudhoyono’s response.
Communications expert Tjipta Lesmana said handling the news in a flurry of panic was far from effective.
“The reports must be neutralized, but not only through denials,” he told the Post.
Yudhoyono and his government, he said, must counter the allegations by presenting “evidence and proof” that the information reported was inaccurate.
Tjipta added that the inability to address the problem well could fuel political instability and empower the opposition.
The former spokesman for late president Abdurrahman “Gus Dur” Wahid and political analyst Wimar Witoelar said the public should refrain from too easily trusting the information from the leaked cables.
He added that the US ambassadors who wrote the cables relied on locals for information.
“I wouldn’t place too much importance on the validity [of the information] but it is certainly a very interesting topic to talk about. I know [ambassadors] depend on local people for information,” he said.
Wimar added that it was worth looking into the motives of those capitalizing on the news to weaken the government in the future.
http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/12/govt-yudhoyono-family-circle-wagons-after-leaks-allegations.html
Mariel Grazella, The Jakarta Post, Jakarta | Sat, 03/12/2011 3:32 AM | Headlines
A | A | A |
The fallout from the US Cablegate scandal finally hit Jakarta on Friday, disturbing the peace at the State Palace after leaked cables alleged the President abused his power and exposed the first lady’s for cronyism.
The official response from the government has been stern. Foreign Minister Marty Natalegawa said at a press conference that the allegations were “unacceptable” and complaints had been lodged to Australian-based The Sydney Morning Herald and The Age regarding their reports on leaked US diplomatic cables, which were attained exclusively from whistle-blower website WikiLeaks.
“Indonesia is a country much transformed, as many of you who have been in Indonesia for some time will no doubt be aware we have made efforts to combat corruption and promote good governance,” Marty said.
“That’s why what is being reported is especially unacceptable, not only to President Susilo Bambang Yudhoyono and his family, but most of all to the Indonesian nation itself,” he added.
US Ambassador to Indonesia Scot Marciel, who was also at the conference, said the US government expressed its “deepest regrets” over the reports.
“Embassy reporting to Washington is candid. It’s preliminary, often incomplete and unsubstantiated. It is not an expression of policy, nor does it always shape the final policy decision,” he said.
“These documents should not be seen as having standing on their own, or as representing US policy.”
Quoting the leaked diplomatic cables, the Australian daily newspapers reported that Yudhoyono personally intervened to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and put pressure on his adversaries.
The newspapers, which printed the story when Vice President Boediono was in Australia on an official visit Friday, also said US diplomats had highlighted efforts by first lady Kristiani “Ani” Herawati and her family members to profit financially from her husband’s influence.
“[Kristiani’s family members are] specifically targeting financial opportunities related to state-owned enterprises,” The Age reports.
The first lady denied the accusations, saying the validity of the cable information was questionable. She claimed she was saddened by the reports.
“[The reports] were published without a request to us for confirmation,” Ani was quoted as saying Friday by news portal tempointeraktif.com.
State Secretary Sudi Silalahi said at the state palace that the first lady was in tears upon reading the news. “She was shocked,” he said.
The President, he claimed, was “really shocked”, but was carrying out his duties as normal.
Yudhoyono received a delegation of the World Islamic Economic Forum at the state palace earlier in the day, but did not attend Friday prayers at noon. “The President was unwell,” said Sudi.
The President’s youngest son, Edhie “Ibas” Baskoro, also came to the defense. “Of course [the reports] are not true at all,” he said, adding that the news was misleading and verged on libel and defamation.
“It is irritating if all these things are linked back to [the President and first lady] when they cannot be corroborated by data or facts,” Ibas said.
Experts say the extent of the damage would be largely determined by Yudhoyono’s response.
Communications expert Tjipta Lesmana said handling the news in a flurry of panic was far from effective.
“The reports must be neutralized, but not only through denials,” he told the Post.
Yudhoyono and his government, he said, must counter the allegations by presenting “evidence and proof” that the information reported was inaccurate.
Tjipta added that the inability to address the problem well could fuel political instability and empower the opposition.
The former spokesman for late president Abdurrahman “Gus Dur” Wahid and political analyst Wimar Witoelar said the public should refrain from too easily trusting the information from the leaked cables.
He added that the US ambassadors who wrote the cables relied on locals for information.
“I wouldn’t place too much importance on the validity [of the information] but it is certainly a very interesting topic to talk about. I know [ambassadors] depend on local people for information,” he said.
Wimar added that it was worth looking into the motives of those capitalizing on the news to weaken the government in the future.
http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/12/govt-yudhoyono-family-circle-wagons-after-leaks-allegations.html
Yudhoyono's top adviser a Timor war crimes suspect
Yudhoyono's top adviser a Timor war crimes suspect
Philip Dorling
March 12, 2011
Indonesian President Suharto (left) shakes hands with Jakarta military commander Major-General Sjafrie Sjamsoeddin.
Indonesian President Suharto (left) shakes hands with Jakarta military commander Major-General Sjafrie Sjamsoeddin. Photo: Reuters
THE United States has blackballed one of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono's closest advisers for alleged involvement in East Timor war crimes, according to leaked US diplomatic cables.
But Washington kept secret the reasons for denying a visa to former Indonesian army general Sjafrie Sjamsoeddin, and President Yudhoyono subsequently appointed his friend deputy defence minister.
In September 2009, the US withheld the issue of a visa that would allow Mr Sjamsoeddin, a former army general then serving as a senior presidential adviser, to accompany President Yudhoyono, who was about to attend the G20 leaders summit in Pittsburgh, Pennsylvania. Mr Sjamsoeddin was subject to a US Department of Homeland Security recommendation that he be denied entry owing to suspected involvement in "terror activities" and "extrajudicial killings''.
Advertisement: Story continues below
The US embassy cables leaked to WikiLeaks, and provided exclusively to The Saturday Age, show that the US embassy in Jakarta urged that Mr Sjamsoeddin still be allowed entry, lest the issue become an "irritant" in relations between Jakarta and Washington.
"We note that as a key adviser to the Indonesian President and possible cabinet appointee, Sjamsoeddin's travel to the United States would facilitate and strengthen US-Indonesian ties,'' the Jakarta embassy argued. "Sjamsoeddin provides guidance and counsel to President Yudhoyono on a number of issues of importance to the US, such as mil[itary]-to-mil[itary] ties, which are a cornerstone of our efforts to ensure regional stability."
The allegations against Mr Sjamsoeddin included that, while serving as an Indonesian special forces commander in East Timor, he was responsible for directing the Santa Cruz massacre that claimed the lives of more than 250 East Timorese pro-independence demonstrators on November 12, 1991.
It was also alleged that Mr Sjamsoeddin was responsible for widespread violence committed by Indonesian troops in Dili after East Timor's August 30, 1999, independence ballot.
Mr Sjamsoeddin submitted a statement to the US embassy seeking to rebut the allegations, claiming that he had not been at the Santa Cruz massacre but had been rescuing ''journalists from Timorese [Indonesian army] officials who were angered that the journalists had accused them of being involved in clandestine activities''. Mr Sjamsoeddin also claimed he had been cleared by Indonesia's National Human Rights Commission for any wrongdoing in relation to the violence that swept Dili in September 1999.
Mr Sjamsoeddin's denials were accepted by the US embassy in Jakarta, which argued that "circumstantial evidence" linking Mr Sjamsoeddin to human rights violations was insufficient to deny him a visa. But this advice drew a sharp critique from the US embassy in Dili, which drew on United Nations and East Timorese human rights investigations to argue that Mr Sjamsoeddin repeatedly had command responsibility for Indonesian troops that committed atrocities.
The US embassy in Dili concluded that "Sjafrie Sjamsoeddin held senior positions of command responsibility in both 1991 and 1999, moments when atrocities undeniably occurred, and strongly indicate his personal culpability''.
http://www.smh.com.au/world/yudhoyonos-top-adviser-a-timor-war-crimes-suspect-20110311-1brc7.html
Philip Dorling
March 12, 2011
Indonesian President Suharto (left) shakes hands with Jakarta military commander Major-General Sjafrie Sjamsoeddin.
Indonesian President Suharto (left) shakes hands with Jakarta military commander Major-General Sjafrie Sjamsoeddin. Photo: Reuters
THE United States has blackballed one of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono's closest advisers for alleged involvement in East Timor war crimes, according to leaked US diplomatic cables.
But Washington kept secret the reasons for denying a visa to former Indonesian army general Sjafrie Sjamsoeddin, and President Yudhoyono subsequently appointed his friend deputy defence minister.
In September 2009, the US withheld the issue of a visa that would allow Mr Sjamsoeddin, a former army general then serving as a senior presidential adviser, to accompany President Yudhoyono, who was about to attend the G20 leaders summit in Pittsburgh, Pennsylvania. Mr Sjamsoeddin was subject to a US Department of Homeland Security recommendation that he be denied entry owing to suspected involvement in "terror activities" and "extrajudicial killings''.
Advertisement: Story continues below
The US embassy cables leaked to WikiLeaks, and provided exclusively to The Saturday Age, show that the US embassy in Jakarta urged that Mr Sjamsoeddin still be allowed entry, lest the issue become an "irritant" in relations between Jakarta and Washington.
"We note that as a key adviser to the Indonesian President and possible cabinet appointee, Sjamsoeddin's travel to the United States would facilitate and strengthen US-Indonesian ties,'' the Jakarta embassy argued. "Sjamsoeddin provides guidance and counsel to President Yudhoyono on a number of issues of importance to the US, such as mil[itary]-to-mil[itary] ties, which are a cornerstone of our efforts to ensure regional stability."
The allegations against Mr Sjamsoeddin included that, while serving as an Indonesian special forces commander in East Timor, he was responsible for directing the Santa Cruz massacre that claimed the lives of more than 250 East Timorese pro-independence demonstrators on November 12, 1991.
It was also alleged that Mr Sjamsoeddin was responsible for widespread violence committed by Indonesian troops in Dili after East Timor's August 30, 1999, independence ballot.
Mr Sjamsoeddin submitted a statement to the US embassy seeking to rebut the allegations, claiming that he had not been at the Santa Cruz massacre but had been rescuing ''journalists from Timorese [Indonesian army] officials who were angered that the journalists had accused them of being involved in clandestine activities''. Mr Sjamsoeddin also claimed he had been cleared by Indonesia's National Human Rights Commission for any wrongdoing in relation to the violence that swept Dili in September 1999.
Mr Sjamsoeddin's denials were accepted by the US embassy in Jakarta, which argued that "circumstantial evidence" linking Mr Sjamsoeddin to human rights violations was insufficient to deny him a visa. But this advice drew a sharp critique from the US embassy in Dili, which drew on United Nations and East Timorese human rights investigations to argue that Mr Sjamsoeddin repeatedly had command responsibility for Indonesian troops that committed atrocities.
The US embassy in Dili concluded that "Sjafrie Sjamsoeddin held senior positions of command responsibility in both 1991 and 1999, moments when atrocities undeniably occurred, and strongly indicate his personal culpability''.
http://www.smh.com.au/world/yudhoyonos-top-adviser-a-timor-war-crimes-suspect-20110311-1brc7.html
US denied visa to Yudhoyono aide over alleged crimes
US denied visa to Yudhoyono aide over alleged crimes
Philip Dorling
March 12, 2011
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and First Lady Kristiani Herawati.
Not happy ... the Indonesian President, Susilo Bambang Yudhoyono, with his wife, Kristiani Herawati, says the corruption allegations are lies. Photo: AFP
THE US has blackballed one of the closest advisers to the Indonesian President, Susilo Bambang Yudhoyono, for alleged involvement in East Timor war crimes, say leaked US diplomatic cables.
But Washington kept secret the reasons for denying a visa to the former Indonesian army general Sjafrie Sjamsoeddin, and Dr Yudhoyono subsequently appointed his friend as deputy defence minister.
In September 2009 the US government withheld the issue of a visa that would allow Sjamsoeddin, a former army general then serving as a senior presidential adviser, to accompany Dr Yudhoyono who was about to attend the G20 leaders summit in Pittsburgh, Pennsylvania.
Advertisement: Story continues below
Mr Sjamsoeddin was subject to a US Department of Homeland Security recommendation that he be denied entry owing to suspected involvement in "terror activities" and "extrajudicial killings''.
The US embassy cables leaked to WikiLeaks and provided exclusively to the Herald show that the US embassy in Jakarta urged that Mr Sjamsoeddin still be allowed entry, lest the issue become an "irritant" in bilateral relations between Jakarta and Washington.
''We note that as a key adviser to the Indonesian president and possible cabinet appointee, Sjamsoeddin's travel to the United States would facilitate and strengthen US-Indonesian ties,'' the Jakarta embassy argued.
''Sjamsoeddin provides guidance and counsel to President Yudhoyono on a number of issues of importance to the US, such as mil[itary]-to-mil[itary] ties, which are a cornerstone of our efforts to ensure regional stability.''
The allegations against Mr Sjamsoeddin included that while serving as an Indonesian Special Forces commander in East Timor, he was responsible for directing the Santa Cruz massacre that claimed the lives of more than 250 Timorese pro-independence demonstrators on November 12, 1991. It was further alleged that he was responsible for widespread violence committed by Indonesian troops in Dili in the aftermath of East Timor's August 30, 1999, independence ballot.
Mr Sjamsoeddin submitted a statement to the US embassy seeking to rebut the allegations, saying he had not been present at the Santa Cruz massacre and had instead been ''rescuing Australian and American journalists from Timorese [Indonesian Army] officials who were angered that the journalists had accused them of being involved in clandestine activities''.
He also claimed he had been cleared by Indonesia's National Human Rights Commission for any wrongdoing in relation to the violence that swept Dili in September 1999.
Mr Sjamsoeddin's denials were readily accepted by the US embassy in Jakarta, which argued that ''circumstantial evidence'' linking Mr Sjamsoeddin to human rights violations was insufficient to deny him a visa.
However, this advice drew a sharp critique from the US embassy in Dili, which drew on United Nations and Timorese human rights investigations to argue that Mr Sjamsoeddin repeatedly had command responsibility for Indonesian troops that committed atrocities.
''As commander of the Kopassus Intelligence Task Force in 1991 he was present for the November 12 Santa Cruz massacre … His claim that he was rescuing Western journalists during the massacre cannot be confirmed,'' the US embassy in Dili reported to Washington.
''Sjamsoeddin served in Timor-Leste again in 1999 at the time of the August 30 [independence ballot]. Multiple independent investigations declare him criminally responsible for the atrocities that occurred at that time, and put him near the top of the list of responsible parties.''
With regard to Mr Sjamsoeddin's claim to have been saving Western journalists, the embassy observed that ''Multiple Western journalists were present in Dili on November 12, [1991] … All have spoken publicly or written about their experiences.
''None of these journalists have ever mentioned a rescue scenario like the one Sjamsoeddin claims to have been involved in.''
The US embassy in Dili concluded that on ''Sjafrie Sjamsoeddin held senior positions of command responsibility in both 1991 and 1999, moments when atrocities undeniably occurred, and strongly indicate his personal culpability''.
On November 9, 2009, the US embassy in Jakarta informed the Indonesian foreign ministry that if Mr Sjamsoeddin was to submit a new visa application ''he would likely be found ineligible under a provision that requires congressional notification and for which there is no waiver'''.
A senior Indonesian foreign affairs official challenged the decision, insisting that ''Sjamsoeddin is the President's man''.
However, the US ambassador strongly recommended against Dr Yudhoyono raising the case with the US President, Barack Obama, adding that he would ''request Washington officials to refrain from any public comment on the case''.
Two months later, in January last year, Dr Yudhoyono promoted Mr Sjamsoeddin to the Deputy Defence Minister.
In this role he has regular dealings with Australian officials as Canberra and Jakarta implement closer defence relations including a 2009 bilateral agreement covering enhanced co-operation in counterterrorism, maritime security, intelligence, peacekeeping exercises and disaster relief.
http://www.smh.com.au/world/us-denied-visa-to-yudhoyono-aide-over-alleged-crimes-20110311-1brae.html
Philip Dorling
March 12, 2011
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and First Lady Kristiani Herawati.
Not happy ... the Indonesian President, Susilo Bambang Yudhoyono, with his wife, Kristiani Herawati, says the corruption allegations are lies. Photo: AFP
THE US has blackballed one of the closest advisers to the Indonesian President, Susilo Bambang Yudhoyono, for alleged involvement in East Timor war crimes, say leaked US diplomatic cables.
But Washington kept secret the reasons for denying a visa to the former Indonesian army general Sjafrie Sjamsoeddin, and Dr Yudhoyono subsequently appointed his friend as deputy defence minister.
In September 2009 the US government withheld the issue of a visa that would allow Sjamsoeddin, a former army general then serving as a senior presidential adviser, to accompany Dr Yudhoyono who was about to attend the G20 leaders summit in Pittsburgh, Pennsylvania.
Advertisement: Story continues below
Mr Sjamsoeddin was subject to a US Department of Homeland Security recommendation that he be denied entry owing to suspected involvement in "terror activities" and "extrajudicial killings''.
The US embassy cables leaked to WikiLeaks and provided exclusively to the Herald show that the US embassy in Jakarta urged that Mr Sjamsoeddin still be allowed entry, lest the issue become an "irritant" in bilateral relations between Jakarta and Washington.
''We note that as a key adviser to the Indonesian president and possible cabinet appointee, Sjamsoeddin's travel to the United States would facilitate and strengthen US-Indonesian ties,'' the Jakarta embassy argued.
''Sjamsoeddin provides guidance and counsel to President Yudhoyono on a number of issues of importance to the US, such as mil[itary]-to-mil[itary] ties, which are a cornerstone of our efforts to ensure regional stability.''
The allegations against Mr Sjamsoeddin included that while serving as an Indonesian Special Forces commander in East Timor, he was responsible for directing the Santa Cruz massacre that claimed the lives of more than 250 Timorese pro-independence demonstrators on November 12, 1991. It was further alleged that he was responsible for widespread violence committed by Indonesian troops in Dili in the aftermath of East Timor's August 30, 1999, independence ballot.
Mr Sjamsoeddin submitted a statement to the US embassy seeking to rebut the allegations, saying he had not been present at the Santa Cruz massacre and had instead been ''rescuing Australian and American journalists from Timorese [Indonesian Army] officials who were angered that the journalists had accused them of being involved in clandestine activities''.
He also claimed he had been cleared by Indonesia's National Human Rights Commission for any wrongdoing in relation to the violence that swept Dili in September 1999.
Mr Sjamsoeddin's denials were readily accepted by the US embassy in Jakarta, which argued that ''circumstantial evidence'' linking Mr Sjamsoeddin to human rights violations was insufficient to deny him a visa.
However, this advice drew a sharp critique from the US embassy in Dili, which drew on United Nations and Timorese human rights investigations to argue that Mr Sjamsoeddin repeatedly had command responsibility for Indonesian troops that committed atrocities.
''As commander of the Kopassus Intelligence Task Force in 1991 he was present for the November 12 Santa Cruz massacre … His claim that he was rescuing Western journalists during the massacre cannot be confirmed,'' the US embassy in Dili reported to Washington.
''Sjamsoeddin served in Timor-Leste again in 1999 at the time of the August 30 [independence ballot]. Multiple independent investigations declare him criminally responsible for the atrocities that occurred at that time, and put him near the top of the list of responsible parties.''
With regard to Mr Sjamsoeddin's claim to have been saving Western journalists, the embassy observed that ''Multiple Western journalists were present in Dili on November 12, [1991] … All have spoken publicly or written about their experiences.
''None of these journalists have ever mentioned a rescue scenario like the one Sjamsoeddin claims to have been involved in.''
The US embassy in Dili concluded that on ''Sjafrie Sjamsoeddin held senior positions of command responsibility in both 1991 and 1999, moments when atrocities undeniably occurred, and strongly indicate his personal culpability''.
On November 9, 2009, the US embassy in Jakarta informed the Indonesian foreign ministry that if Mr Sjamsoeddin was to submit a new visa application ''he would likely be found ineligible under a provision that requires congressional notification and for which there is no waiver'''.
A senior Indonesian foreign affairs official challenged the decision, insisting that ''Sjamsoeddin is the President's man''.
However, the US ambassador strongly recommended against Dr Yudhoyono raising the case with the US President, Barack Obama, adding that he would ''request Washington officials to refrain from any public comment on the case''.
Two months later, in January last year, Dr Yudhoyono promoted Mr Sjamsoeddin to the Deputy Defence Minister.
In this role he has regular dealings with Australian officials as Canberra and Jakarta implement closer defence relations including a 2009 bilateral agreement covering enhanced co-operation in counterterrorism, maritime security, intelligence, peacekeeping exercises and disaster relief.
http://www.smh.com.au/world/us-denied-visa-to-yudhoyono-aide-over-alleged-crimes-20110311-1brae.html
Yudhoyono 'abused power'
Yudhoyono 'abused power'
PHILIP DORLING
March 11, 2011
SECRET US diplomatic cables have implicated Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in substantial corruption and abuse of power, puncturing his reputation as a political cleanskin and reformer.
The cables say Mr Yudhoyono has personally intervened to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and pressure his adversaries, while using the Indonesian intelligence service to spy on political rivals and, at least once, a senior minister in his own government.
They also detail how Mr Yudhoyono's former vice-president reportedly paid millions of dollars to buy control of Indonesia's largest political party, and accuse the President's wife and her family of seeking to enrich themselves through their political connections.
Advertisement: Story continues below
The revelations come as Indonesian Vice-President Boediono visits Canberra today for talks with acting Prime Minister Wayne Swan and discussions with officials on administrative change to reform Indonesia's corrupt bureaucracy.
The US diplomatic reports — obtained by WikiLeaks and provided exclusively to The Age — say that soon after becoming President in 2004, Mr Yudhoyono intervened in the case of Taufik Kiemas, the husband of former president Megawati Sukarnoputri.
Mr Taufik reportedly had used his continuing control of his wife's Indonesian Democratic Party, then the second largest party in Indonesia's Parliament, to broker protection from prosecution for what the US diplomats described as "legendary corruption during his wife's tenure".
In December 2004, the US embassy in Jakarta reported that one of its most valued political informants, senior presidential adviser T.B. Silalahi, had advised that then assistant attorney-general Hendarman Supandji, who was leading the new government's anti-corruption campaign, had gathered "sufficient evidence of the corruption of former first gentleman Taufik Kiemas to warrant Taufik's arrest".
But Mr Silalhi, one of Mr Yudhoyono's closest political confidants, told the US embassy the President "had personally instructed Hendarman not to pursue a case against Taufik".
No legal proceedings were brought against Mr Taufik, an influential political figure who now serves as speaker of the People's Consultative Assembly, a largely ceremonial body representing members of parliament.
The US embassy also reported that then vice-president Jusuf Kalla allegedly paid "enormous bribes" to win the chairmanship of Golkar, Indonesia's largest party, during a December 2004 party congress.
The President's wife and relatives feature prominently in the US embassy's political reporting, with American diplomats highlighting efforts of the President's family "particularly first lady Kristiani Herawati . . . to profit financially from its political position". As early as 2006 the embassy commented to Washington that "first lady Kristiani Herawati is increasingly seeking to profit personally by acting as a broker or facilitator for business ventures . . . Numerous contacts also tell us that Kristiani's family members have begun establishing companies in order to commercialise their family's influence."
Highlighting the first lady's behind-the-scenes-influence, the embassy described her as "a cabinet of one" and "the President's undisputed top adviser".
Other leaked cables indicate Mr Yudhoyono has used the Indonesian State Intelligence Agency (BIN) to spy on his political allies and opponents.
According to a senior Indonesian intelligence officer, Mr Yudhoyono directed BIN chief Syamsir Siregar to instruct his officers to conduct surveillance on one of the most senior cabinet ministers, State Secretary Yusril Mahendra, while he made a secret trip to Singapore to meet Chinese businessmen.
The President also reportedly tasked BIN to spy on rival presidential candidates. Mr Silalah told US diplomats Mr Yudhoyono "shared the most sensitive BIN reporting on political matters only with himself and Cabinet Secretary Sudi Silalahi".
Although Mr Yudhoyono won a big victory in the 2009 election, US envoys quickly concluded he was running out of political puff. After political controversies through late 2009 and into last year led to his popularity taking a sharp fall, the embassy said the President was increasingly "paralysed". "Unwilling to risk alienating segments of the Parliament, media, bureaucracy and civil society, Yudhoyono has slowed reforms," it said.
http://www.theage.com.au/world/yudhoyono-abused-power-20110311-1bqwj.html
PHILIP DORLING
March 11, 2011
SECRET US diplomatic cables have implicated Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in substantial corruption and abuse of power, puncturing his reputation as a political cleanskin and reformer.
The cables say Mr Yudhoyono has personally intervened to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and pressure his adversaries, while using the Indonesian intelligence service to spy on political rivals and, at least once, a senior minister in his own government.
They also detail how Mr Yudhoyono's former vice-president reportedly paid millions of dollars to buy control of Indonesia's largest political party, and accuse the President's wife and her family of seeking to enrich themselves through their political connections.
Advertisement: Story continues below
The revelations come as Indonesian Vice-President Boediono visits Canberra today for talks with acting Prime Minister Wayne Swan and discussions with officials on administrative change to reform Indonesia's corrupt bureaucracy.
The US diplomatic reports — obtained by WikiLeaks and provided exclusively to The Age — say that soon after becoming President in 2004, Mr Yudhoyono intervened in the case of Taufik Kiemas, the husband of former president Megawati Sukarnoputri.
Mr Taufik reportedly had used his continuing control of his wife's Indonesian Democratic Party, then the second largest party in Indonesia's Parliament, to broker protection from prosecution for what the US diplomats described as "legendary corruption during his wife's tenure".
In December 2004, the US embassy in Jakarta reported that one of its most valued political informants, senior presidential adviser T.B. Silalahi, had advised that then assistant attorney-general Hendarman Supandji, who was leading the new government's anti-corruption campaign, had gathered "sufficient evidence of the corruption of former first gentleman Taufik Kiemas to warrant Taufik's arrest".
But Mr Silalhi, one of Mr Yudhoyono's closest political confidants, told the US embassy the President "had personally instructed Hendarman not to pursue a case against Taufik".
No legal proceedings were brought against Mr Taufik, an influential political figure who now serves as speaker of the People's Consultative Assembly, a largely ceremonial body representing members of parliament.
The US embassy also reported that then vice-president Jusuf Kalla allegedly paid "enormous bribes" to win the chairmanship of Golkar, Indonesia's largest party, during a December 2004 party congress.
The President's wife and relatives feature prominently in the US embassy's political reporting, with American diplomats highlighting efforts of the President's family "particularly first lady Kristiani Herawati . . . to profit financially from its political position". As early as 2006 the embassy commented to Washington that "first lady Kristiani Herawati is increasingly seeking to profit personally by acting as a broker or facilitator for business ventures . . . Numerous contacts also tell us that Kristiani's family members have begun establishing companies in order to commercialise their family's influence."
Highlighting the first lady's behind-the-scenes-influence, the embassy described her as "a cabinet of one" and "the President's undisputed top adviser".
Other leaked cables indicate Mr Yudhoyono has used the Indonesian State Intelligence Agency (BIN) to spy on his political allies and opponents.
According to a senior Indonesian intelligence officer, Mr Yudhoyono directed BIN chief Syamsir Siregar to instruct his officers to conduct surveillance on one of the most senior cabinet ministers, State Secretary Yusril Mahendra, while he made a secret trip to Singapore to meet Chinese businessmen.
The President also reportedly tasked BIN to spy on rival presidential candidates. Mr Silalah told US diplomats Mr Yudhoyono "shared the most sensitive BIN reporting on political matters only with himself and Cabinet Secretary Sudi Silalahi".
Although Mr Yudhoyono won a big victory in the 2009 election, US envoys quickly concluded he was running out of political puff. After political controversies through late 2009 and into last year led to his popularity taking a sharp fall, the embassy said the President was increasingly "paralysed". "Unwilling to risk alienating segments of the Parliament, media, bureaucracy and civil society, Yudhoyono has slowed reforms," it said.
http://www.theage.com.au/world/yudhoyono-abused-power-20110311-1bqwj.html
Saturday, 26 February 2011
Puisi Terpendek Untukmu
Puisi Terpendek Untukmu
SEPANJANG apakah puisi harus ditulis? Tak ada ketentuan, kecuali untuk puisi-puisi yang memili bentuk tetap. Haiku misalnya. Puisi yang tidak tiga baris, dan tidak 17 suku kata dalam bahasa Jepang, pasti tak bisa disebut haiku. Kalau pantun pasti dia harus empat baris. Sebait gurindam isinya harus dua baris.
PUISI bebas tidak punya batasan panjang. Namanya juga bebas. Satu baris boleh. Satu kata saja pun boleh. Mau panjang? Tentu boleh juga. Ada lho puisi yang menghabiskan sembilan halaman buku.
TIDAK menulis apa-apa juga bisa disebut puisi. Beri judul lalu isikan saja titik-titik pada isinya. Asal judulnya cocok, bisa saja orang percaya bahwa apa yang kita tulis itu memang punya alasan untuk disebut puisi. Kalau pembaca tak menerima, berarti kita yang tidak bisa menyediakan alasan yang cukup untuk itu.
BEGITU juga kalau pembaca merasa puisi kita terlalu cepat berakhir. Mungkin saja dia benar, mungkin juga salah. Mungkin saja kita memang kurang menggali bahan yang tersedia untuk sebuah puisi kita. Mungkin saja kalau kita panjangkan lagi, puisi itu malah jadi tidak kompak. Isinya malah berceceran. Beberapa puisi pendek populer bisa kita beri contohnya di sini. Puisi yang panjang, cari saja sendiri contohnya.
1.
Malam Lebaran
Sajak Sitor Situmorang
Bulan di atas kuburan.
2.
Luka
Sajak Sutardji Calzhoum Bachri
Ha ha!
3.
Tuan
Sajak Sapardi Djoko Damono
Tuan Tuhan, bukan? Tunggu sebentar,
saya sedang ke luar.
4.
Kepada Puisi
Sajak Joko Pinurbo
Kau adalah mata, aku airmatamu.
SEPANJANG apakah puisi harus ditulis? Tak ada ketentuan, kecuali untuk puisi-puisi yang memili bentuk tetap. Haiku misalnya. Puisi yang tidak tiga baris, dan tidak 17 suku kata dalam bahasa Jepang, pasti tak bisa disebut haiku. Kalau pantun pasti dia harus empat baris. Sebait gurindam isinya harus dua baris.
PUISI bebas tidak punya batasan panjang. Namanya juga bebas. Satu baris boleh. Satu kata saja pun boleh. Mau panjang? Tentu boleh juga. Ada lho puisi yang menghabiskan sembilan halaman buku.
TIDAK menulis apa-apa juga bisa disebut puisi. Beri judul lalu isikan saja titik-titik pada isinya. Asal judulnya cocok, bisa saja orang percaya bahwa apa yang kita tulis itu memang punya alasan untuk disebut puisi. Kalau pembaca tak menerima, berarti kita yang tidak bisa menyediakan alasan yang cukup untuk itu.
BEGITU juga kalau pembaca merasa puisi kita terlalu cepat berakhir. Mungkin saja dia benar, mungkin juga salah. Mungkin saja kita memang kurang menggali bahan yang tersedia untuk sebuah puisi kita. Mungkin saja kalau kita panjangkan lagi, puisi itu malah jadi tidak kompak. Isinya malah berceceran. Beberapa puisi pendek populer bisa kita beri contohnya di sini. Puisi yang panjang, cari saja sendiri contohnya.
1.
Malam Lebaran
Sajak Sitor Situmorang
Bulan di atas kuburan.
2.
Luka
Sajak Sutardji Calzhoum Bachri
Ha ha!
3.
Tuan
Sajak Sapardi Djoko Damono
Tuan Tuhan, bukan? Tunggu sebentar,
saya sedang ke luar.
4.
Kepada Puisi
Sajak Joko Pinurbo
Kau adalah mata, aku airmatamu.
surat darimu
surat darimu
aku terjaga dan pagi mengantarkan selembar surat padaku. surat yang tak bisa kubaca karena aku tak tahu caranya. aku hanya menempelkannya di dahi dan menekannya ke ulu hatiku. ketika malam menjelang dengan tenang dan bintang bintang bermunculan, aku akan membentangkan suratmu di pangkuanku yang membisu. daun daun gemersik lah yang akan membacakannya untukku. embun meneteslah yang akan menyanyikan kata katanya. dan tujuh bintang nan arif yang akan melantunkannya dari langit. namun aku tak menemukan apapun dalam suratmu. aku tak memahami apa yang tertulis dalam suratmu. dan surat ini masih di pangkuanku. belum terbaca. tapi setidaknya suratmu telah meringankan bebanku. dan ijinkan aku menggubahnya menjadi sebuah lagu. tentu saja lagu itu akan kupersembahkan untukmu. sebagai jawaban suratmu yang kau berikan padaku itu...
aku terjaga dan pagi mengantarkan selembar surat padaku. surat yang tak bisa kubaca karena aku tak tahu caranya. aku hanya menempelkannya di dahi dan menekannya ke ulu hatiku. ketika malam menjelang dengan tenang dan bintang bintang bermunculan, aku akan membentangkan suratmu di pangkuanku yang membisu. daun daun gemersik lah yang akan membacakannya untukku. embun meneteslah yang akan menyanyikan kata katanya. dan tujuh bintang nan arif yang akan melantunkannya dari langit. namun aku tak menemukan apapun dalam suratmu. aku tak memahami apa yang tertulis dalam suratmu. dan surat ini masih di pangkuanku. belum terbaca. tapi setidaknya suratmu telah meringankan bebanku. dan ijinkan aku menggubahnya menjadi sebuah lagu. tentu saja lagu itu akan kupersembahkan untukmu. sebagai jawaban suratmu yang kau berikan padaku itu...
Surat Terbuka Pramoedya Ananta Toer kepada Keith Foulcher
Surat Terbuka Pramoedya Ananta Toer kepada Keith Foulcher
Jakarta, 5 Maret 1985
Salam,
Surat 26 Februari 1985 saya terima kemarin, juga surat terbuka Achdiat
K. Mihardja untuk teman-teman (sarjana) Australia yang dilampirkan.
Terimakasih. Lampiran itu memang mengagetkan, apalagi
menyangkut-nyangkut diri saya, dan tetap dalam kesatuan semangat kaum
manikebuis pada taraf sekarang: membela diri dan membela diri tanpa
ada serangan sambil merintihkan kesakitannya masa lalu, yang
sebenarnya lecet pun mereka tidak menderita sedikit pun. Total jendral
dari semua yang dialami oleh kaum manikebuis dalam periode terganggu
kesenangannya, belum lagi mengimbangi penganiayaan, penindasan,
penghinaan, perampasan dan perampokan yang dialami oleh satu orang
Pram. Setelah mereka berhasil ikut mendirikan rezim militer, dengan
meminjam kata-kata dalam surat terbuka tsb.: "All forgotten and
forgiven" dan revisiannya: "We've forgiven but not forgotten." Saya
hanya bisa mengelus dada. Kemunafikan dan keangkuhan dalam paduan yang
tepat, seimbang dengan kekecilan nyalinya dalam masa ketakutan. Dan
Bung sendiri tahu, perkembangan sosial- budaya-politik--di sini
Indonesia--bukan semata-mata ulah perorangan, lebih banyak satu
prosedur nasional dalam mendapatkan identitas nasional dan mengisi
kemerdekaan. Tak seorang pun di antara para manikebuis pernah
menyatakan simpati--jangan bayangkan protes--pada lawannya yang
dibunuhi, kias atau pun harfiah. Sampai sekarang. Misalnya terhadap
seniman nasional Trubus. Japo[?] Lampong. Apalagi seniman daerah yang
tak masuk hitungan mereka. Di mana mereka sekarang. Di mana itu
pengarang lagu Genjer-genjer? Soekarno mengatakan: Yo sanak, yo
kadang, yen mati m[?a]lu kelangan. Yang terjadi adalah-- masih
menggunakan suasana Jawa: tego larane, tego patine.
Masalah pokok pada waktu itu sederhana saja: perbenturan antara dua
pendapat; revolusi sudah atau belum selesai. Yang lain-lain adalah
masalah ikutan daripadanya. Saya sendiri berpendapat, memang belum
selesai. Buktinya belum pernah muncul sejarah revolusi Indonesia.
Karena memang belum ada distansi dengannya. Belum merupakan kebulatan
yang selesai. Maka para sejarawan takut. Malah kata revolusi nasional
cenderung dinamai dan dibatasi sebagai perang kemerdekaan.
Pertentangan manikebu dan pihak kami dulu tidak lain cuma soal
polemik. Memang keras, tapi tak sampai membunuh, kan? Kan itu memang
satu jalan untuk mendapatkan kebenaran umum, yang bisa diterima oleh
umum? Bahwa pada waktu itu terjadi teror yang dilakukan oleh
orang-orang Lekra sebagaimana dituduhkan sekarang, betul- betul saya
belum bisa diyakinkan. Beb Vuyk dalam koran Belanda menuduh: teror
telah dilakukan orang-orang Lekra terhadap beberapa orang, antaranya
Bernard IJzerdraad. Waktu ia datang ke Indonesia dan menemuinya
sendiri, IJzerdraad menjawab tidak pernah diteror. Dan Beb Vuyk tidak
pernah mengkoreksi tulisannya. Beb Vuyk sendiri meninggalkan Indonesia
setelah kegagalan pemberontakan PRRI-Permesta, kemudian minta
kewarganegaraan Belanda. Mungkin ia merasa begitu pentingnya bagi
Indonesia sehingga dalam usianya yang sudah lanjut merasa
berkepentingan untuk mendirikan kebohongan terutama untuk menyudutkan
saya. pada hal dalam polemik-polemik tsb. saya hanya menggunakan hak
saya sebagai warganegara merdeka untuk menyatakan pendapat. Dan saya
sadari hak saya. Seperti sering kali saya katakan: kewarganegaraan
saya peroleh dengan pergulatan bukan hadiah gratis.
Dan apa sesungguhnya kudeta gagal G-30S/PKI itu? Saya sendiri tidak
tahu. Sekitar tanggal 24 bulan lalu saya menerima fotokopi dari
seorang wartawan politik Eropa dari Journal of Contemporary Asia,
tanpa nomor dan tanpa tahun, berjudul: "Who's Plot--New Light on the
1965 Events," karangan W.F. Wertheim. Itulah untuk pertama kali saya
baca uraian dari orang yang tak berpihak. Juga itu informasi pertama
setelah 20 tahun belakangan ini. Rupa-rupanya karena ketidaktahuan
saya itu saya harus dirampas dari segala-galanya selama 14 tahun 2
bulan + hampir 6 tahun tahanan kota (tanpa pernyataan legal), tanpa
pernah melihat dewan hakim yang mendengarkan pembelaan saya. Memang
sangat mahal harga kewarganegaraan yang harus saya bayar. Maka juga
kewarganegaraan saya saya pergunakan semaksimal mungkin. Itu pun masih
ada saja orang yang tidak rela. Juga surat pada Bung ini saya tulis
dengan menjunjung tinggi harga kewarganegaraan saya.
Sekarang akan saya tanggapi tulisan A.K.M. Ia tidak ada di Indonesia
waktu meletus peristiwa 1965 itu. Tetapi saya sendiri mengalami. Saya
akan ceritakan sejauh saya alami sendiri, untuk tidak membuat terlalu
banyak kesalahan.
Pada 1 Oktober 1965 pagihari saya dengar dari radio adanya gerakan
Untung. Kemudian berita tentang susunan nama Dewan Revolusi. Sebelum
itu pengumuman naik pangkat para prajurit yang ikut dalam gerakan
Untung dan penurunan pangkat bagi mereka yang jadi perwira di atas
letkol. Sudah pada waktu itu saya terheran-heran, kok belum-belum
sudah mengurusi pangkat? Ini gerakan apa, oleh siapa? Saya lebih
banyak di rumah daripada tidak. Kerja rutine ke luar rumah adalah
dalam rangka menyiapkan Lentera dan mengajar pada Res Publika. Dan
sangat kadang-kadang ke pabrik pensil di mana saya "diangkat" jadi
"penasihat." Jadi di rumah itu saja saya "ketahui" beberapa hal yang
terjadi dari suara-suara luar yang datang. Mula-mula datang Abdullah
S.P., itu penantang Hamka, waktu itu baru saja bekerja di sebuah surat
kabar Islam yang baru diterbitkan, dan yang sekarang saya lupa
namanya. Ia mengatakan merasa tidak aman dan hendak mengungsi ke
tempatku. Saya keberatan, karena memang tidak tahu situasi yang
sesungguhnya. Seorang pegawai tatausaha Universitas Res Publika datang
ke rumah menyerahkan honor, dan mengatakan Universitas ditutup karena
keadaan tidak aman. Ia menyerahkan honor lipat dari biasanya. Beberapa
hari kemudian datang pegawai dari pabrik pensil, juga menyerahkan
honor, juga lipat dari biasanya, karena pabrik terpaksa ditutup,
keadaan gawat. Kemudian datang seorang teman yang memberitakan, rumah
Aidit dibakar, demikian juga beberapa rumah lain. Ia juga memberitakan
tentang cara massa bergerak. Mereka menyerang rumahtangga orang,
kemudian datang para petugas berseragam yang tidak melindungi malah
menangkap yang diserang. "Saya yakin Bung akan diperlakukan begitu
juga," katanya. Soalnya apa dengan saya? tanyaku. "Kesalahan bung,
karena bung tokoh." Itu saja? Tempatku di sini, kataku akhirnya.
Seorang penjahit, yang pernah dibisiki larangan menjahitkan pakaian
saya oleh tetangga anggota PNI-- penjahit itu juga
tetangga--menawarkan tempat aman pada saya nun di Brebes (kalau saya
tidak salah ingat). Saya ucapkan terimakasih. Mengherankan betapa
orang lain dapat melihat, keamananku dalam ancaman. Seorang teman lain
datang dan menganjurkan agar saya lari. Mengapa lari? tanya saya. Apa
yang saya harus larikan? Diri saya? dan mengapa?
Kemudian datang seorang pengarang termuda yang saya kenal. Biasanya ia
langsung masuk ke belakang dan membuka sendiri lemari makan. Ia tidak
mengulangi kebiasaannya. Tingkahnya menimbulkan kecurigaan. Saya masih
ingat kata- kata yang saya ucapkan kepadanya: saya seorang diri dari
dulu, kalau pengeroyok memang hendak datangi saya akan saya hadapi
seorang diri; tempat saya di sini.
Keadaan makin lama makin gawat. Isteri saya baru dua bulan melahirkan.
adalah tepat bila ia dan anak-anak untuk sementara menginap di rumah
mertua. Papan nama saya, dari batu marmer, bertahun-tahun hanya
tergeletak, sengaja saya pasang di tembok depan dengan lebih dahulu
memahat tembok. Sebagai pernyataan: saya di sini, jangan nyasar ke
alamat yang salah.
Di tempat lain isteri kedua mertua saya mengadakan selamatan untuk
keselamatan saya. Sementara itu saya tetap tinggal di rumah menyiapkan
ensiklopedi sastra Indonesia. Dalam keadaan lelah saya saya beralih
mempelajari Hadits Bukori. di malam hari semua lampu saya padamkan dan
saya duduk seorang diri di beranda. Teman saya hanya seorang, adik
saya yang pulang ke Indonesia untuk menyiapkan disertasinya, Koesalah
Soebagyo Toer.
Kemudian datang tanggal 13 Oktober 1965 jam 23.00. Tahu-tahu rumah
saya sudah dikepung. Lampu pagar dari 200 watt--waktu tegangan hanya
110, namun dapat dianggap terlalu mewah untuk kehidupan kampung--saya
nyalakan. Di depan pintu saya lihat orang lari menghindari cahaya.
Mukanya bertopeng. Tangannya membawa pikar. Malam-malam, dengan topeng
pula, langsung terpikir oleh saya, barang itu tentu habis dirampoknya
dari rumah yang habis diserbu. Saya tahu itu pikiran jahat. apa boleh
buat karena suara- suara gencar memberitakan ke rumah, pihak militer
mengangkuti anak-anak sekolah ke atas truk dan disuruh
berteriak-teriak menentang Soekarno. Saya tidak pernah melihat
sendiri. Saya percaya, karena pelda (atau peltu?) yang tinggal di
depan rumah saya, sudah dua malam berturut- turut bicara keras di gang
depan rumah, bahwa militer punya politik sendiri, Soekarno sudah tidak
ada artinya. Konon ia bekas KNIL. Malah pada malam kedua ia buka mulut
keras-keras sambil mondar-mandir, dan saya merasa itu ditujukan pada
saya, rokok kretek saya cabut dari bibir dan saya lemparkan padanya.
Terdengar ia melompat sambil memekik. Jadi kalau saya punya pikiran
jahat seperti itu bukan tidak pada tempatnya. Nah, setiap lampu pagar
saya matikan, muncul gerombolan di depan pintu. Bila saya nyalakan
lagi mereka lari. Jelas mereka muka-muka yang saya telah kenal. Tak
lama kemudian batu-batu kali tetangga samping, yang dipersiapkan untuk
membangun rumah, berlayangan ke rumah saya. Itu tidak mungkin
dilemparkan oleh tenaga satu orang. Paling tidak dua orang dengan
jalan membandulnya dengan sarung atau dengan lainnya. Kalau anak-anak
saya masih di rumah, terutama bayi 2 bulan itu, saya tak dapat
bayangkan apa yang bakal terjadi. Batu besar berjatuhan di dalam rumah
menerobosi genteng dan langit-langit. Jadi benar-benar orang
menghendaki kematian saya. Saya ambil tongkat pengepel dari kayu
keras, juga mempersenjatai diri dengan samurai kecil (pemberian
Joebaar Ajoeb sekembalinya dari Jepang). Ini hari terakhir saya, di
sini, di tempat saya. Saya tahu, takkan mungkin dapat melawan satu
gerombolan, tapi saya toh harus membela diri? Jalan kedua untuk
bertahan adalah memberi gerombolan itu sesuatu yang mereka ingat
seumur hidup: kata-kata yang lebih ampuh dari senjata.
Dengan suara cukup keras saya memekik: Ini yang kalian namai berjuang?
Kalau hanya berjuang aku pun berjuang sejak muda. Tapi bukan begini
caranya. Datang ke sini pemimpin kalian! Berjuang macam apa begini ini?
Ingar-bingar terhenti. Juga lemparan batu. Tiba-tiba sebongkah besar
batu kali menyambar paha saya dan melesat mengenai pintu depan yang
sekaligus hancur. Lemparan batu menjadi hebat kembali. Lampu pagar
sengaja dihancurkan dengan lemparan juga.
Saya dengar suara: Mana minyaknya. Sini, bakar saja. Tetapi saya
dengar juga suara orang tua tetangga sebelah kiri saya, seorang dukun
cinta: jangan, jangan dibakar, nanti rumah saya ikut terbakar. Tak
lama kemudian terdengar suara lagi: jangan lewat di tanah saya. Waktu
saya lihat ke dalam rumah adik saya sudah tidak ada. Rupanya ia
meloloskan diri dari pintu pagar belakang dan langsung memasuki tanah
sang dukun cinta.
Dan betul saja kata teman itu: kemudian datang orang- orang
berseragam. Metode kerja yang kelak akan terus- menerus dapat dilihat.
Mereka terdiri dari polisi dan militer. Saya belum lagi sempat
menggunakan tongkat dan samurai saya, mereka belum lagi memasuki
pekarangan rumah saya.
Komandan militer operasi dan gerombolannya saya bukakan pintu. Mereka
masuk dan langsung menyalahkan saya: sia- sia melawan rakyat. Kontan
saya jawab: Gerombolan, bukan rakyat.
Setelah mereka memeriksa seluruh rumah ia bilang lagi: Siapkan, pak
mari kami amankan, segera pergi dari sini. Saya berteriak memanggil
adik saya. Dia muncul, entah dari mana. Dijanjikan akan diamankan,
saya siapkan naskah saya Gadis Pantai untuk diselesaikan dan mesin
tulis. Pada seorang polisi dalam team itu saya bertanya: kenal saya?
Kenal, pak. Tolong selamatkan semua kertas dan perpustakaan saya. di
situ adalah perkerjaan Bung Karno (waktu itu saya belum sampai selesai
menghimpun cerpen-cerpen Bung Karno, dan korespondensi
Soekarno-Sartono-Thamrin masih belum memadai untuk diterbitkan). Dia
berjanji untuk menyelamatkan.
Mereka giring kami berdua melalui gang. Gerombolan itu berjalan
mengepung di samping dan belakang. Ada yang membawa tombak, keris,
golok, belati. Benar, alat negara itu tidak menangkap gerombolan
penyerbu, malah menangkap yang diserbu. Dan sebanyak itu dikerahkan
untuk menumpas satu-dua orang. Hebat benar membikin momentum qua
perjuangan. Sampai di sebuah lapangan gang jurusan belakang rumah,
sebelum dinaikkan ke atas Nissan mereka ikat tanganku ke belakang dan
menyangkutkan ke leher, sehingga rontaan pada tangan akan menjerat
leher. Tali mati. Bukan simpul mati yang diajarkan di kepanduan. Tali
mati. Macam ikatan yang dipergunakan untuk tangkapan yang akan dibunuh
semasa revolusi dulu. Tentu saja saya menyesal akan mati dalam keadaan
seperti ini. Lebih indah bila dengan bertarung di atas tanah tempat
saya tinggal. Melewati jembatan depan rumahsakit umum pusat Koptu
Sulaiman menghantamkan gagang besi stennya pada mataku. Cepat saya
palingkan kepala dan besi segitiga itu tak berhasil mencopot bola mata
tetapi meretakkan tulang pipi. Saya memahami kemarahannya, bukan
padaku sebenarnya, tapi pada atasannya, karena tak boleh ikut memasuki
rumah saya. Mereka bawa kami ke Kostrad, kalau saya tidak keliru. Yang
sedang piket adalah seorang Letkol. Kami diturunkan di situ, dan pada
perwira itu saya minta agar kertas dokumentasi dan perpustakaan
diselamatkan. Kalau Pemerintah memang menghendaki agar diambil, tapi
jangan dirusak. Ia menyanggupi. Dari situ kami dibawa memasuki sebuah
kompleks perumahan yang saya tak tahu kompleks apa. Dari jendela
nampak puncak emas Monas. Kemudian saya dapat mengenali rumah itu;
hanya masuknya tidak berkelok- kelok melalui kompleks, tetapi langsung
dari jalan raya, karena pada 1955 di ruang yang sama saya pernah
menemui Erwin Baharuddin, bekas sesama tahanan Belanda di penjara
Bukitduri.
Piket mengambil semua yang saya bawa di tangan, naskah dan mesin
tulis, juga samurai yang tersisipkan dalam kaos kaki. Waktu ia tinggal
seorang diri rolex saya dikembalikan, berpesan supaya jangan
kelihatan, sembunyikan baik-baik. kami dipersilakan ke sebuah ruangan
tempat di mana sudah menggeloyor di lantai beberapa orang. Seorang
adalah Daryono dari suatu SB (entah SB apa) dan seorang perjaka
jangkung tetangga sendiri. Piket yang mengembalikan jamtangan itu
memasuki ruangan tempat kami tergolek di lantai. Di sebuah papantulis
besar tertulis dengan kapur: Ganyang PKI. Ia pergi ke situ dan
menghapus tulisan itu sambil berguman: apa saja ini!
Seorang bocah berpangkat kopral, bermuka manis, menghampiri dan
menanyai ini-itu. Saya tanyakan apa pangkatnya. Ia menjawab dengan
pukulan dan tempeleng, kemudian pergi. Kurang lebih dua jam kemudian
saya lihat Nissan patrol datang dan menurun-nurunkan barang. Beberapa
contoh ditaruh di atas meja di ruangan tempat kami menggeletak di
lantai. Saya kenal benda-benda itu: kartotik file saya sendiri,
dokumentasi potret sejarah, malah juga klise timah yang saya siapkan
untuk saya pergunakan dalam jangka panjang. Saya jadi mengerti
perpustakaan dan dokumentasi saya, jerih-payah selama lima belas tahun
telah dibongkar, 5.000 jilid buku dan beberapa ton koleksi suratkabar.
Angka-angka itu saya dapatkan dari sarjana perpustakaan yang sekitar
dua tahun membantu saya.
Tangkapan-tangkapan baru terus berdatangan. Ada yang sudah tak bisa
jalan dan dilemparkan ke lantai. Kemudian datang tangkapan yang
langsung mengenali saya. Ia bertanya mengapa saya berlumuran darah.
Baru waktu itu saya sadar kemejaku belang-bonteng kena darah sendiri,
demikian juga celana, yang rupanya teriris batu kali yang dilemparkan.
Dialah yang bercerita, semua kertas saya diangkuti militer. Massa
menyerbu dan merampok apa saja yang ada, sampai-sampai mangga yang
sedang sarat berbuah digoncang buahnya. Tak ada satu cangkir atau
piring tersisa. Rumah bung tinggal jadi bolongan kosong blong.
Jangan dikira ada perasaan dendam pada saya; tidak. Justru yang
teringat adalah satu kalimat dari Njoto, yang A.K.M. juga kenal:
Tingkat budaya dan peradaban angkatan perang kita cukup rendah,
memprihatinkan, kita perlu meningkatkannya. Saya juga teringat pada
kata-kata lain lagi: Kalau kau mendapatkan kebiadaban, jangan beri
kebiadaban balik, kalau mampu, beri dia keadilan sebagai belasan.
Dalam tahanan di RTM tahun 1960 saya mendapatkan kata baru dari dunia
kriminal: brengsek. Sekarang saya dapat kata baru pula: di-aman-kan,
yang berarti: dianiaya, sama sekali tidak punya sangkut-paut dengan
aman dan keamanan. Sebelum itu saya punya patokan cadangan bila orang
bicara denganku: ambil paling banyak 50% dari omongannya sebagai
benar. Sekarang saya mendapatkan tambahan patokan: Kalau yang berkuasa
bilang A, itu berarti minus A. Apa boleh buat, pengalaman yang
mengajarkan.
Di antara orang kesakitan di kiri dan kanan saya, di mana orang tidak
bisa dan tidak boleh ditolong, terbayang kembali wartawan Afrika--saya
sudah tidak ingat dari Mali, Ghana atau Pantai Gading--yang waktu naik
mobil pertanyakan: Apa Nasakom itu mungkin? Apa itu bukan utopi? Saya
jawab: di Indonesia diperlukan suatu jalan. Setiap waktu bom waktu
kolonial bisa meletus. Itu kami tidak kehendaki. Nampaknya Nasakom
sebagai kenyataan masih dalam pembinaan. Dia bilang: Kalau Nasakom
gagal? Bukankah itu berarti punahnya pemerintah sipil, karena Nasakom
tersapu? Jawabku: Kami hanya bisa berusaha. Dia bilang lagi: Kalau
Nasakom disapu, tidak akan lagi ada kekuatan nasionalis, agama maupun
komunis! Dialog selanjutnya saya sudah tak ingat.
Pagi itu-itu diawali kedatangan serombongan wartawan Antara, tanpa
sepatu, semua lututnya berdarah. Di antaranya paman saya sendiri, R.
Moedigdo, yang saya tumpangi hampir 3,5 tahun semasa pendudukan
Jepang. Dia pun tak terkecuali. Kemudian saya dengar, mereka baru
datang dari tangsi CPM Guntur dan habis dipaksa merangkak di atas
kerikil jalanan. Menyusul datang power. Orang- orang militer
melempar-lemparkan tangkapan baru itu dari atas geladak dan terbanting
ke tanah. Ruangan telah penuh- sesak dengan tangkapan baru, sampai di
gang-gang. Itu berarti semakin banyak erangan dan rintihan. Di
antaranya terdapat sejumlah wanita. Sedang gaung dari pers yang
menyokong militer sudah sejak belum ditangkap, tak henti- hentinya
menalu gendang untuk membangkitkan emosi rakyat terhadap PKI dan
organisasi massanya: Gerwani di Lubangbuaya memotongi kemaluan para
jendral dan melakukan tarian cabul dan semacamnya, tipikal buah
pikiran orang yang tak pernah mempunyai cita-cita. Bulu kuduk berdiri
bukan karena tak pernah menduga orang Indonesia bisa membuat kreasi
begitu kejinya.
Kemudian datang waktu pemeriksaan. Saya dibawa ke ruang pemeriksaan,
yang sepanjang jam, siang dan malam diisi oleh raungan dan pekikan.
Juga dari mulut wanita. Memang ruang yang saya masuki waktu itu tidak
seriuh biasanya. Alat-alat penyetrum tidak dikerahkan. Di pojokan
seorang KKO bertampang Arab, hitam, tinggi dan langsing, dingan kaki
bersepatu bot menginjak kaki telanjang yang diperiksanya. Dan di
antara jari-jemari pemuda malang itu disisipi batang pensil dan tangan
itu kemudian diremas si pemeriksa sambil tersenyum dan bertanya: Ada
apa? Ada apa kok memekik? Di samping pemuda itu adalah saya, diperiksa
oleh seorang letnan (atau kapten?) bernama Nusirwan Adil.
Di luar dugaan pemeriksaan terhadap saya tidak disertai penganiayaan
seperti dideritakan pemuda malang di samping kiri saya. Pemeriksa itu
tenang dan sopan, dan mungkin cukup terpelajar dan beradab. Ia memulai
dengan pertanyaan mengapa saya berdarah-darah.
Jawab: terjatuh.
Tapi itu bukan termasuk dalam acara pemeriksaan.
Pertanyaan: Bagaimana pendapat tentang gerakan Untung?
Jawab: tidak tahu sesuatu tentangnya.
Pertanyaan: Apa membenarkan gerakan itu?
Jawab: Kalau mendapat kesempatan mempelajari kenyataan- kenyataannya
yang authentik mungkin dalam lima tahun sesudahnya saya akan bisa
menjawab pertanyaan itu.
Sebelum meneruskan tentang pemeriksaan ini saya sisipkan dulu beberapa
hal sebelum penangkapan saya. Pertama: sejak semula saya sependapat
bahwa gerakan Untung, yang kemudian dinamai G-30S/PKI, adalah gerakan
dalam tubuh angkatan darat sendiri. Pendapat itu tetap bertahan sampai
sekarang, juga sebelum membaca tulisan Wertheim dalam Journal of
Contemporary Asia. Berita-berita pengejaran dan pembunuhan semakin
hari semakin banyak dan menekan. Kedua: seorang perwira intel pernah
datang berkunjung khusus untuk menyampaikan, bahwa militer akan
memainkan peranan kucing terhadap PKI sebagai tikus. Tiga: dua
mahasiswa UI telah dilynch di jalanan raya yang baru dibangun, masih
lengang, di sekitar kampus. Keempat: pemeriksaan terhadap para
tangkapan berkisar pada dua hal, pertama keterlibatan dalam peristiwa
Lubangbuaya, kedua keanggotaan Pemuda Rakyat dan PKI. Kelima: beberapa
hari sebelum penangkapan seorang pegawai Balai Pustaka mengumumkan
dalam harian Api Pancasila di Jakarta, bahwa saya adalah tokoh Pemuda
Rakyat. Karena sebagai pelapor ia menyebutkan diri pegawai Balai
Pustaka, jadi saya datang menemui direktur BP--waktu itu Hutasuhut,
kalau saya tidak salah ingat--dan mengajukan protes karena BP
dipergunakan sebagai benteng untuk menyebarkan informasi yang salah
tentang saya. Direktur BP menolak protes saya. Pegawai yang menulis
itu tinggal beberapa puluh langkah dari rumah saya. Dalam peristiwa
plagiat Hamka ia pernah mengirimkan surat pembelaan untuk Hamka dan
hanya sebagian daripadanya saya umumkan.
Dan memang ruangan rumah saya pernah dipinjam untuk pendirian ranting
Pemuda Rakyat. Tetapi itu bukan satu- satunya. Kalau sore ruangan
belakang juga menjadi tempat taman kanak-kanak (reportase tentangnya
pernah ditulis oleh Valentin Ostrovsky, kalau saya tidak meleset
mengingat). Setiap Kamis malam ruangan depan dipergunakan untuk tempat
diskusi Grup diskusi Simpat Sembilan. Setiap pertemuan didahului
dengan pemberitahuan pada kelurahan. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat
dituduhkan illegal.
Keenam: seseorang menyampaikan pada saya, mungkin juga pada sejumlah
orang lagi, kalau diperiksa adakan anggota PKI atau ormasnya, akui
saja ya--tidak peduli benar atau tidak; soalnya mereka tidak
segan-segan membikin orang jadi invalid seumur hidup untuk menjadi
tidak berguna bagi dirinya sendiri pun untuk sisa umurnya selanjutnya.
Dan, tidak semua orang tsb., dapat saya sebut namanya, karena memang
tidak mampu mengingat--hampir 20 tahun telah liwat.
Jadi waktu pemeriksa menanyakan apakah saya anggota PKI, saya jawab ya.
Pertanyaan: Apakah percaya negara ini akan jadi negara komunis?
Jawab: Tidak dalam 40 tahun ini.
Sebabnya?
Faktor geografi dan konservativitas Indonesia.
Cuma itu sesungguhnya isi pemeriksaan pokok. Tetapi karena selama
dalam penahanan itu harian Duta Masyarakat memberitakan reportase
tentang penyerbuan gerombolan itu ke rumah saya dan rumah S. Rukiah
Kertapati, di mana disebutkan di rumah saya ditemukan buku-buku curian
dari musium pusat dan di rumah Rukiah setumpuk permata, jadi
pemeriksaan berpusat pada soal pencurian tsb. Memang saya pernah
meminjam satu beca majalah, harian dan buku dari musium pusat. Yang
belum saya kembalikan adalah Door Duisternis to Licht Kartini dan
harian Medan Prijaji tahun 1911 dan 1912. Kalau arsip itu tersusun
baik, akan bisa ditemukan, bahwa sumbangan saya ada 10 kali lebih
banyak dari pada yang masih saya pinjam.
Dengan demikian pemeriksaan selesai. Benar-tidaknya omongan saya ini
dapat dicek pada proces verbal, sekiranya masih tersimpan baik pada
instansi yang berwenang.
Bila ada selisih, soalnya karena waktunya sudah terlalu lama.
Mungkin Bung bertanya dari mana saya tahu ada berita dalam Duta
Masyarakat yang menuduh saya mencuri. Ya, pada suatu pagi muncul
seorang kapten di ruang tempat serombongan tahanan. Ia langsung
mengenali saya, sebaliknya saya mengenal dia sebagai sersan di RTM
tahun 1960. Ia bertubuh tinggi, berkulit langsat dan bibir atasnya
suwing. Saya tak dapat mengingat namanya. Suatu malam ia kunjungi aku
di kamar kapalselam (sel isolasi) di RTM itu. Banyak mengobrol, antara
lain ia bercerita pernah ikut pasukan merah dalam Peristiwa Madiun.
Pagi itu ternyata ia berpangkat kapten. Langsung ia bertanya di mana
Sjam. Itu untuk pertama kali saya dengar nama itu. Tapi ia segera
membatalkan pertanyaanya dengan kata-kata: Ah, Pak Pram sastrawan,
tentu tidak tahu siapa dia. Ramahnya luarbiasa, bawahannya
diperintahkannya untuk mengambilkan kopi dan menyediakan veldbed untuk
saya. Dan hanya perintah pertama yang dilaksanakan. Setelah ia pergi
seorang sersan gemuk yang terkenal galak, dari Sulawesi, kalau tak
salah ingat, juga seorang haji, memanggil saya dengan ramahnya dan
menyuruh saya membaca Duta Masyarakat itu.
Nah Bung, setelah pemeriksaan satu rombongan dikirim ke CPM Guntur.
Sebelum pergi saya minta pada Nusyirwan Adil untuk membebaskan adik
saya, karena baru saja datang ke Indonesia untuk menyiapkan
disertasinya. Ia luluskan permintaan saya, diketikkan surat
pembebasan. Sebelum pergi ia saya titipi jam tangan saya, untuk
dipergunakan belanja istri saya.
Di Guntur hanya untuk didaftar dan dirampas apa yang ada dalam kantong
para tangkapan. Sepatu sampai sikatgigi dan ikatpinggang. Waktu itu
baru saya sadari di dalam kantong saya masih tersimpan honorarium dari
Res Publika dan pabrik pensil. Semua dirampas dengan alasan: nanti
dalam tahanan agar tidak dicuri temannya. Dari guntur kami dibawa ke
Salemba. Tangan tetap di atas tengkuk dan tubuh harus tertekuk, tidak
boleh berdiri tegak, setinggi para penangkap. Dalam
pelataran-pelataran penjara itu nama dibaca satu-persatu oleh seorang
militer. Waktu sampai pada giliran saya ia berhenti dan berseru: Lho,
Pak Pram, di sini ketemu lagi? Peltu (atau pelda) itu adalah pengawal
bersepedamotor yang mengawal sebuah sedan biru-tua dalam bulan
November 1960 dari Peperti Peganggsaan ke RTM Jl. Budi Utomo. Dalam
sedan itu saya, setelah diminta "diwawancarai" oleh Sudharmono, mayor
BC Hk. Dan peltu atau pelda di depanku Oktober 1965 itu adalah Rompis.
Sejak itu berkelanjutan perampasan hak-hak kewarganegaraan dan hak-hak
sipil saya selama hampir 20 tahun ini. Dan Bung Keith, tidak satu
orang pun dari kaum manikebuis itu terkena lecet, tidak kehilangan
satu lembar kertas pun. Sampai sekarang pun mereka masih tetap hidup
dalam andaian, sekiranya kaum kiri menang. Dari menara andaian itu
mereka menghalalkan segala: perampasan, penganiayaan, penghinaan,
pembunuhan. Tetap hidup dalam kulit telur keamanan dan kebersihan,
suci, anak baik-baik para orangtua, dan anak emas dewa kemenangan.
Paling tidak sepuluh tahun lamanya saya melakukan kerjapaksa, mereka
satu jam pun tidak pernah. Nampaknya mereka masih tidak rela melihat
saya hidup keluar dari kesuraman. Waktu saya baru pulang dari Buru,
banyak di antaranya yang memperlihatkan sikap manis. Bukan main.
Tetapi setelah saya menerbitkan BM, wah, kembali muncul keberingasan.
Tentang A.K.M. sendiri pertama kali saya mengenalnya pada tahun 1946,
di sebuah hotel di Garut. Ia tidak mengenal saya. Waktu itu saya
sedang dalam sebuah missi militer. Ia datang ke hotel itu dan
ngomong-ngomong dengan pemiliknya. Namanya tetap teringat, karena
waktu itu ia redaktur majalah Gelombang Zaman yang terbit di Garut.
Pertemuan kedua ialah di Balai Pustaka, waktu ia masih jadi pegawai
Balai Pustaka yang dikuasai oleh kekuasaan pendudukan Belanda. Setelah
penyerahan kedaulatan ia jadi sep saya dalam kantor yang sama--ya saya
sebagai pegawai negeri dengan pengalaman semasa revolusi sama sekali
tidak diakui, karena semua pegawainya bekas pegawai kekuasaan Belanda.
Sewaktu ia hidup aman di Australia, ternyata ia masih dalam hidup
dalam andaian, dan sebagaimana yang lain- lain tetap membiakkan
pengalaman kecil-mengecil semasa Soekarno untuk jadi gabus apung dalam
menyudutkan orang- orang semacam saya. Titik tolaknya tetap andaian.
Semua tidak ada yang mencoba menghadapi saya secara berdepan, dari
dulu sampai detik saya menulis ini.
Dalam pada itu yang dirampas dari saya sampai detik ini belum
dikembalikan. Rumah saya diduduki oleh militer, dari sejak berpangkat
kapten sampai mayor atau letkol, bahkan bagian belakang disewakan pada
orang lain. Itu pun hanya rumah kampung, namun punya nilai spiritual
bagi keluarga dan saya sendiri. Barangkali ada gunanya saya ceritakan.
Saya mendirikannya pada tahun 1958 bulan-bulan tua. pajak Honoraria
seorang pengarang adalah 15 persen, langsung dipotong oleh penerbit.
Waktu saya menyiarkan protes tentang tingginya pajak yang 15 persen,
tidak lebih dari seminggu kemudian perdana menteri Djuanda
menaikkannya jadi 20 persen, sama dengan pajak lotre. Maka juga
pendirian rumah itu melalui ancang-ancang panjang. Kumpul-kumpul dulu
kayu dari meter kubik pertama hingga sampai sepuluh dst. Saya
merencanakan rumah berdinding bambu sesuai dengan kekuatan. Sepeda
motor saya, BSA 500cc.--sepeda motor militer sebenarnya--juga
dikurbankan. Tiba-tiba mertua lelaki datang dan mengecam: mengapa
mesti bambu? Itu terlalu mahal biayanya. Menyusul perintah: tembok!
Ternyata bukan asal perintah. Ia tinggalkan pada saya dua puluh ribu
rupiah. Kalau sudah ada, kembalikan, katanya lagi. Maka jadilah rumah
tembok yang terbagus di seluruh gang. Ternyata tidak sampai di situ
ceritanya. Rekan-rekan yang tidak bisa mengerti, seorang pengarang
bisa mendirikan rumah, mulai dengan desas-desusnya. Satu pihak
mengatakan, saya telah kena sogok Rusia. ada yang mengatakan RRT.
Teman-teman yang dekat mengatakan saya telah kena sogok Amerika. Orang
tetap tidak percaya seorang pengarang bisa membangun rumah sendiri.
Mereka lupa, dalam Bukan Pasar Malam telah saya janjikan pada ayah
saya untuk memperbaiki rumah, dalam tahun pertama saya keluar dari
penjara Belanda. yang saya lakukan lebih daripada apa yang saya
janjikan, saya bangun baru, dan pada masanya adalah rumah terbagus di
seluruh kompleks, sekali pun hanya berdinding kayu jati. (Sekarang
memang jati lebih mahal dari tembok).
Kami sempat meninggali rumah kampung itu hanya sampai tahun 1965 atau
7 tahun. Orang yang tidak berhak justru selama hampir 20 tahun.
Iseng-iseng pernah saya tanyakan; jawabnya seenaknya: apa bisa
membuktikan rumah itu bukan pemberian partai? Habis sampai di situ.
Pada yang lain mendapat jawaban: jual saja rumah itu, separohnya
berikan pada penghuninya. Dan saya bilang: saya tidak ada prasangka
orang yang menghuni rumah saya itu dari golongan pelacur. Walhasil
sampai sekarang tetap begitu saja.
Baik, kaum manikebuis masih belum puas dengan segala yang saya alami.
Saya sama sekali tidak punya sedikitpun perasaan dendam. Setiap dan
semua pengalaman indrawi mau pun jiwai, bukan hanya sekedar modal,
malah menjadi fondasi bagi seorang pengarang.
Apa yang dialamai A.K.M. semasa Soekarno masih belum apa-apa
dibandingkan yang saya alami. Peristiwa Kemayoran? Pada 1958 sepulang
dari Konferensi Pengarang A- A di Tasykent lewat Tiongkok saya tidak
diperkenankan lewat Hongkong dan terpaksa lewat Mandalay, Burma.
Artinya, dengan kesulitan tak terduga. Sampai di Rangoon pihak
Kedutaan RI tidak mau membantu memecahkan kesulitan saya. Apa boleh
buat, tidak ada jalan bagi saya daripada mengancam akan memanggil para
wartawan Rangoon dan Jawatan Imigrasi Burma, memberikan pernyataan,
bahwa ada kedutaan yang tak mau mengurus warganegaranya yang
terdampar. Mereka terpaksa mengurus saya sampai tiba di Jakarta. Dari
Rangoon kemudian datang surat yang menuntut macam- macam. Saya hanya
menjawab dengan caci-maki dengan tembusan pada menteri luarnegeri,
waktu itu Dr. Subandrio. Saya harap surat itu masih tersimpan dalam
arsip. Peristiwa itu terjadi berdekatan dengan hari saya menghadap
Bung Karno untuk menyerahkan dokumen keputusan Konferensi di samping
juga bingkisan dari Ketua Dewan Menteri Uzbekistan, Syaraf Rasyidov,
kepadanya, disaksikan oleh beberapa orang, diantaranya Menteri Hanafi.
Tak terduga dalam pertemuan itu terjadi sedikit pertikaian dengan Bung
Karno. Ia memberi saya suatu instruksi dan saya menolak, karena
sebagai pengarang saya punya porsi kerja sendiri. Pertikaian ini
kemudian melarut, yang saya anggap wajar, sampai akhirnya atas
perintah Nasution saya ditahan di RTM, kemudian ke tempat lebih keras
di Cipinang, karena menentang PP 10. Hampir satu tahun dalam penjara,
kemudian dilepaskan dalam satu rombongan dan dengan satu nafas dengan
para pemberontak PRRI-Permesta sebagai hadiah terbebasnya Irian Barat.
Pada hal tidak lebih dari 3 tahun sebelumnya Nasution itu-itu juga
memberi saya surat penghargaan no. 0002 untuk bantuan pada angkatan
perang dalam melawan PRRI di SumBar.
Penahanan 1960-61 itu merupakan pukulan pahit bagi saya. Bukan saya
yang melakukan adalah kekuasaan Pemerintah saya sendiri. Juga sama
sekali tidak ada setitik pun keadilan di dalamnya. Saya merasa hanya
menuliskan apa yang saya anggap saya ketahui, dan berdasarkan padanya
pendapat saya sendiri. Dengan nama jelas, lengkap. Alamat saya pun
jelas, bukan seekor keong yang setiap waktu dapat memindahkan
rumahnya. Saya membutuhkan pengadilan. Dan itu tidak diberikan kepada
saya. Dalam isolasi ketat di Cipinang saya kirimkan surat pada Bung
Karno melalui Ngadino, kemudian mengganti nama jadi Armunanto, kepala
redaksi Bintang Timur dan anggota DPA. Surat itu bertujuan untuk
mendapat hukuman yang justified, entah sebagai pengacau, entahlah
sebagai penipu. Setidak-tidaknya bukan yang seperti sekarang. Ia tidak
meneruskannya, dengan alasan ada orang lain menyimpan tembusannya.
Orang itu adalah H.B. Jassin. Saya yakin surat itu masih tersimpan.
Dapat Bung bandingkan, bahwa andaian kesulitan semasa Soekarno masih
tidak berarti dengan kenyataan kesulitan yang saya sendiri alami.
Saya heran, bahwa di dalam halaman 2 A.K.M. menyatakan keheranannya
mengapa namanya dicoret dari daftar pencalonan Front Nasional. Terasa
lucu dan naif, selama ia sendiri tidak punya kekuasaan untuk
menentukannya. Katanya Lekra membakari bukunya? Saya baru tahu dari
halaman itu. Mungkin Boen S. Oemarjati yang berhak memberi penjelasan.
Di halaman 3 alinea pertama terdapat kisah yang mengagumkan tentang
Taslim Ali. Saya sering datang ke tempatnya di gedung perusahaan
Intrabu. Jadi dalam gambaran saya orang yang "selalu menterornya
dengan meletakkan pestol di atas meja" -nya itu adalah saya. Pramoedya
Ananta Toer. Soalnya surat Goenawan Muhammad tertanggal 28 November
1980 pada Sumartana mengatakan (hlm.3): "Achdiat pernah bercerita,
bahwa Pram pernah datang ke Balai Pustaka dengan meletakkan pistol di
meja." Kapan itu terjadi? Pestol siapa? Siapa yang saya temui dan saya
teror? Kiranya, kalau Goenawan tak berandai- andai, A.K.M. sendiri
yang berhak menjawab. Dalam alam kemerdekaan nasional memang pernah
saya bersenjata api. Suatu hari dalam 1958. Bukan pestol, tapi
parabellum. Tempat: dalam sebuah jeep dalam perjalanan antara Bayah
dengan Cikotok. Saksi: seorang letnan angkatan darat. Ia membutuhkan
bantuan saya untuk menyelidiki benar- tidaknya ada boulyon-boulyon
emas disembunyikan oleh Belanda sebelum meninggalkan Jawa pada 1942 di
dasar tambang mas Cikotok, dengan kesimpulan, bahwa semua itu omong
kosong belaka. Mengapa bersenjata? Karena sebelumnya sebuah kendaraan
umum telah dicegat DI, dibakar. Dan bangkainya masih nongkrong di
pinggir jalan. Sebagai pengarang saya masih lebih percaya kepada
kekuatan kata daripada kekuatan peluru yang gaungnya hanya akan
berlangsung sekian bagian dari menit, bahkan detik. Dan saya pun tidak
pernah bisa diyakinkan ada orang datang untuk menteror Taslim Ali. Apa
yang bisa didapatkan dari dia? Sebaiknya A.K.M. menyebut jelas siapa
nama penteror itu.
Di halaman 5 tulisan A.K.M. alinea terbawah ditulis bahwa: "di depan
rumahnya saya sempat menyusukan selembar 10 ribu rupiah ke dalam
kepalannya. Dia agaknya begitu terharu, sehingga nampak matanya basah
tergenang," dan "saya tahu Pram tentu butuh duit ketika itu." Memang
agak janggal menampilkan saya saya semacam itu. Pada waktu itu saya
tidak dapat dikatakan dalam kesulitan keuangan. Segera setelah pulang
dari Buru sejumlah bekas tahanan Buru datang pada saya minta dibantu
memecahkan kesulitan mereka mencari penghidupan. Memang pihak gereja
telah banyak membantu, dan saya menghormati dan menghargai jasanya
pada mereka dengan tulus. Tetapi selama status dan namanya bantuan
barang tentu tidak mencukupi kebutuhan apalagi untuk keluarganya. Jadi
saya dirikan sebuah PT pemborong bangunan, sebuah usaha yang bisa
menampung banyak tenaga. Pada waktu A.K.M. datang ke rumah telah 36
orang ditampung, sebagian berkeluarga. Tidak kurang dari 5 rumah
dikerjakan, di antara 2 rumah mewah. Ada di antara mereka menumpang
ada saya. Usaha ini telah dapat memberi hidup (terakhir) 60 orang
dengan keluarganya. Tapi kesulitan itu? Beberapa kali datang intel,
yang dengan lisan mengatakan, rumah saya jadi tempat berkumpul tapol.
Beberapa orang dari kantor kotapraja memberi ultimatum untuk
menyediakan uang sekian ratus ribu dalam sekian hari. Seseorang datang
dan mengibar-ngibarkan kartu identitasnya sebagai intel Hankam.
Seorang datang mengaku sebagai pegawai sospol Depdag dengan tambahan
keterangan, teman-temannya orang Batak banyak, dan orang tidak
selamanya waspada. Tak akan saya katakan apa maksud kedatangan mereka.
Itu yang datang dari luar. Kesulitan dari dalam pun tak kalah
banyaknya. Teman-teman bekas tapol rata-rata sudah surut tenaganya
karena tua. Mereka belum terbiasa dengan teknik baru pembangunan rumah
sekarang. Mereka tidak terbiasa dengan material baru dan
pengerjaannya. Di samping itu kerjapaksa berbelas tahun tanpa imbalan
tanpa penghargaan, setiap hari terancam hukuman, telah berhasil
merusakkan mental sebagian dari mereka. Dalam pekerjaan yang mereka
hadapi mereka tidak berbekal ketrampilan vak. Sedang impian berbelas
tahun dalam posisinya sebagai budak-budak Firaun adalah terlalu indah.
Seorang yang di Buru mempunyai setiakawan begitu tinggi dan diangkat
jadi kepala kerja, kemudian lari membawa uang, dan bukan sedikit.
Seorang yang relatif masih muda, suatu malam datang dengan membawa
truk dan mengangkuti material bangunan yang telah tersedia dan
menjualnya di tempat lain dengan harga rendah untuk dirinya sendiri.
Seorang lagi yang juga tergolong muda, sama sekali tanpa ketrampilan
tukang, mendadak mengorganisasi pemogokan dengan tuntutan berlipat
dari hasil kerjanya. Pick-up Luv Chevrolet, sumbangan teman- teman
Savitri, dalam 3 bulan sudah berban gundul dan penyok-penyok.
Pukulan lain yang tak kurang menyulitkan datang. Memang sudah
diselesaikan sekitar 8 rumah dengan keadaan seperti itu. Kemudian dua
di antara yang dibangunkan rumahnya tidak mau melunasi kewajibannya,
mengetahui kedudukan hukum kami lemah. Berkali-kali Savitri minta
pertanggungjawaban atas bantuan teman-temannya yang diberikan. Saya
tak mampu lakukan itu. Tidak lain dari saya sendiri yang akan merasa
malu, dan semua harus saya telan sendiri. Akhirnya saya perintahkan
pembubaran PT itu tanpa pernah memberikan pertanggungjawaban pada
teman- teman Savitri.
Nah Bung, seperti itu situasi waktu terima selembar sepuluh ribu itu,
yang sama sekali tidak pernah saya kira akan dipergunakan oleh A.K.M.
untuk memperindah gambaran tentang dirinya. Semua kebaikan tidak akan
sia-sia memang bila tidak berpamrih. Dengan pamrih pun tentu saja
tidak mengapa, sejauh setiap tindak manusia yang sadar pasti mempunyai
motif. Tetapi bila pemberian dipergunakan sebagai investasi, yang
setiap waktu dikutip ribanya, sekalipun hanya riba moril, itu memang
betul-betul investasi, bukan pemberian. Dan siapa di dunia ini tidak
pernah menerima? Waktu saya baru datang dari Buru dan sejumlah orang
yang datang hanya untuk bersumbang. Jumlahnya dari 60 sampai 100 ribu,
di antaranya 3 mesin tulis, yang tiga-tiganya langsung diteruskan
untuk tapol yang lebih memerlukan. Demikian juga halnya dengan uang
pemberian. Saya pribadi praktis tidak ada uang dalam kantong. Itu akan
kelihatan bila berada di luar rumah. Di Buru pun ada sejumlah pemberi,
dari lingkungan dalam dan luar tapol, dari satu sampai sepuluh ribu.
Dalam keadaan sulit di Buru pun orang normal tidak bisa tinggal jadi
penerima saja. Terutama pihak gereja Katholik pernah memberi keperluan
tulis-menulis saya setiap bulan. Bahkan pernah saya terima 2 kali
berturut satu kardus besar berisi kacamata, dan pakaian untuk saya
pribadi. (Sampai sekarang saya simpan.) Maksud saya hanya untuk
menerangkan, pada bangsa-bangsa terkebelakang, atau menurut redaksi
baru bangsa-bangsa yang berkembang, memberi adalah keluarbiasaan dan
menerima adalah kebiasaan yang perlu dinyatakan.
Jangan dikira saya menulis demikian dengan emosi. Tidak. Suatu dialog
bagi saya tetap lebih menyenangkan daripada monolog. Setidak-tidaknya
dialog adalah pencerminan jiwa demokratis. Tetapi ucapan all forgiven
and forgotten atau we've forgiven but not forgotten, benar- benar
produk megalomaniak yang disebabkan mendadak bisa melesat dari
kompleks inferiornya, bukan karena kekuatan dalam, tapi luar dirinya.
Tentang Pancasila di hlm. 6, saya takkan banyak bicara kecuali
menyarankan untuk membuka-buka kembali pers Indonesia semasa Soekarno,
khususnya sekitar sebab mengapa presiden RI membubarkan konstituante
itu. Golongan mana yang menolak dan mana yang menerima Pancasila
sebelum dapat interpretasi atau pun revisi, formal ataupun non- formal.
Dalam hubungan ini saya teringat pada ucapan Nyoto, kalau tidak salah
di alun-alun Klaten pada tahun 1964, bahwa nampak ada kecenderungan
pada suatu golongan masyarakat (saya takkan mungkin mampu mereproduksi
redaksinya) yang membaca kalimat-kalimat Pancasila menjadi: Satu,
Ketuhanan yang Maha Esa; Dua, Ketuhanan yang Maha Esa; Tiga, Ketuhanan
yang Maha Esa; Empat, Ketuhanan yang Maha Esa; dan Lima, Ketuhanan
yang Maha Esa. Dia tidak dalam keadaan bergurau.
Selama 14 tahun dalam tahanan ucapan Nyoto bukan saja menjadi
kebenaran, lebih dari itu. Dakwah-dakwah yang diberikan, atau lebih
tepatnya dengan istilah orde baru santiaji, orang tidak menyinggung
sila-sila lain sesudah sila pertama, kalau menyinggung pun hanya
sekedar penyumbat botol kosong: beragama dan tidak beragama berarti
sembahyang. Tidak bersembahyang berarti tidak pancasilais, bisa juga
anti-pancasila. Ya, buntut panjang itu rupanya diperlukan untuk
menterjemahkan alam pikiran formalis Pribumi Indonesia, tidak mampu
membebaskan diri dari lambang-lambang, upacara, hari peringatan,
pangkat dan tanda-tandanya--dan bagi suku Jawa cukup lengkap di
dideretkan dalam sastra wayang.
Berdasarkan pengalaman sendiri saya dapat katakan: Revolusi Indonesia
tidak digerakkan oleh Pancasila; ia digerakkan oleh patriotisme dan
nasionalisme. Baru pada 1946 saya pernah mendapat tugas untuk memberi
penerangan tentang Pancasila dan PBB kepada pasukan. Selanjutnya tetap
tidak ada pertautan antara Pancasila dengan Revolusi.
Saya menghormati pandangan A.K.M. tentang Pancasila yang ia yakini,
sekali pun dengan Pancasila itu juga orang- orang sejenis kami
di-buru-kan sampai 10 tahun, dan A.K.M. tidak pernah melakukan sesuatu
protes. Dan pertanyaan kemudian, apakah ia tetap berpandangan
demikian--artinya tak perlu melaksanakannya dalam praktek--pada waktu
kepentingan dan keselamatan jiwanya terancam? Bicara di lingkungan
aman memang lebih mudah untuk siapapun, dan: tanpa pembuktian.
Dalam hubungan Pancasila dengan demokrasi barat di hlm. 7 sebagai
pesan A.K.M. pada rekan-rekannya sarjana Australia saya mempunyai kisah.
Pada 1984, Mr. Moh. Roem terkena serangan jantung dan dirawat di RSCM.
Seorang dokter menjemput saya, mengatakan, Pak Roem menginginkan
kedatangan saya. Saya tak pernah mengkaji apakah itu keinginan Pak
Roem atau ambisi si dokter itu saja. Langsung saya berangkat bersama
dengannya. Di ruang itu Pak Roem tidur dalam keadaan masih dihubungkan
pada alat pengontrol jantung. Penjemput saya langsung menemani perawat
sehingga hanya kami berdua di situ tanpa saksi. Menghadapi orang dalam
keadaan gawat tentu saja saya tidak bicara apa-apa. hanya beliau yang
bicara sampai lelah, sebagai pertanda saya harus mengundurkan diri
untuk menghemat tenaga yang beliau perlukan sendiri. Terlalu banyak
yang disampaikannya pada saya untuk orang dalam keadaan gawat seperti
itu. Satu hal yang berhubungan dengan Pancasila dan demokrasi Barat,
dan beliau sebagai ahli hukum, adalah: 50 + 1? Ya, biar begitu perlu
dipertimbangkan dengan adil, tidak seperti selama ini dinilai. Dalam
sejarah kita telah dibuktikan, bahwa kesatuan Indonesia terwujud hanya
karena demokrasi parlementer Barat.
Nah, Bung Keith, inti persoalan dengan kaum manikebu cukup jelas: saya
menggunakan hak saya sebagai warganegara Indonesia, hak yang juga ada
pada kaum manikebu. Omong kosong bila dikatakan pada waktu itu mereka
tak punya media untuk menerbitkan sanggahan. Waktu sekarang, waktu
secara formal hak sanggah melalui mass media tidak ada, saya tetap
menyanggah dengan berbagai cara yang mungkin, kalau memang ada yang
perlu disanggah. Sedang ucapan Pak Roem tsb., ternyata adalah pesan
politik terakhir. Beberapa minggu kemudian beliau meninggal dunia.
Saya belum selesai. Masih ada satu hal yang perlu disampaikan, hanya
di luar hubungan dengan surat terbuka Achdiat K. Mihardja.
Tak lama setelah pertemuan kita terakhir saya menerima surat dari
M.L., yang intinya tepat suatu jawaban terhadap saya. Tentu saja saya
mendapat kesan kuat, pembicaraan kita Bung teruskan padanya. Terima
kasih, bahwa hal-hal yang tidak jelas sudah dibikin terang olehnya.
Untuk tidak keliru membikin estimate tentang saya dalam persoalan
khusus ataupun umum ada manfaatnya saya sampaikan bahwa saya
menyetujui kehidupan bipoler. Saya membenarkan adanya dua superpower,
bukan saja sebagai kenyataan, juga sebagai pernyataan makro nurani
politik ummat manusia. Kalau hanya ada satu superpower akibatnya
seluruh dunia akan jadi bebeknya. Dua superpower mewakili kekuatan ya
dan kekuatan tidak, kekuasaan dan opposisi. Dalam tingkat nasional
saya menyetujui kehidupan bipoler. Ada kekuasaan ada opposisi. Kalau
tidak, rakyat akan jadi bebek pengambang, dengan kepribadian tidak
berkembang. Demokrasi dengan opposisi adalah juga pernyataan makro
nurani politik nasional. Dia adalah juga pencerminan mikro nurani
pribadi manusia, yang tindakannya ditentukan oleh ya atau tidak. Hewan
dengan serba naluri tak memerlukan nurani. Ia tak mengenal ya ataupun
tidak.
Semoga surat kelewat panjang ini--lebih tepat usaha pendokumentasian
diri sendiri--ada manfaatnya. Saya tidak ada keberatan bila diperbanyak.
Salam pada semua yang saya kenal, juga pada M.L. dan Savitri yang
pernah saya kecewakan.
Belakangan ini kesehatan saya agak membaik. Soalnya saya menggunakan
ramuan tradisional yang ternyata mengagumkan. Dengan pengamatan
melalui tes urine dengan benedict kadar gula yang positif dalam 24 jam
dapat menjadi negatif, yang tidak dapat saya peroleh melalui sport dan
kerja badan selama 2 minggu.
Salam hangat untuk Bung sendiri dan keluarga.
Tetap (tanda tangan).
Jakarta, 5 Maret 1985
Salam,
Surat 26 Februari 1985 saya terima kemarin, juga surat terbuka Achdiat
K. Mihardja untuk teman-teman (sarjana) Australia yang dilampirkan.
Terimakasih. Lampiran itu memang mengagetkan, apalagi
menyangkut-nyangkut diri saya, dan tetap dalam kesatuan semangat kaum
manikebuis pada taraf sekarang: membela diri dan membela diri tanpa
ada serangan sambil merintihkan kesakitannya masa lalu, yang
sebenarnya lecet pun mereka tidak menderita sedikit pun. Total jendral
dari semua yang dialami oleh kaum manikebuis dalam periode terganggu
kesenangannya, belum lagi mengimbangi penganiayaan, penindasan,
penghinaan, perampasan dan perampokan yang dialami oleh satu orang
Pram. Setelah mereka berhasil ikut mendirikan rezim militer, dengan
meminjam kata-kata dalam surat terbuka tsb.: "All forgotten and
forgiven" dan revisiannya: "We've forgiven but not forgotten." Saya
hanya bisa mengelus dada. Kemunafikan dan keangkuhan dalam paduan yang
tepat, seimbang dengan kekecilan nyalinya dalam masa ketakutan. Dan
Bung sendiri tahu, perkembangan sosial- budaya-politik--di sini
Indonesia--bukan semata-mata ulah perorangan, lebih banyak satu
prosedur nasional dalam mendapatkan identitas nasional dan mengisi
kemerdekaan. Tak seorang pun di antara para manikebuis pernah
menyatakan simpati--jangan bayangkan protes--pada lawannya yang
dibunuhi, kias atau pun harfiah. Sampai sekarang. Misalnya terhadap
seniman nasional Trubus. Japo[?] Lampong. Apalagi seniman daerah yang
tak masuk hitungan mereka. Di mana mereka sekarang. Di mana itu
pengarang lagu Genjer-genjer? Soekarno mengatakan: Yo sanak, yo
kadang, yen mati m[?a]lu kelangan. Yang terjadi adalah-- masih
menggunakan suasana Jawa: tego larane, tego patine.
Masalah pokok pada waktu itu sederhana saja: perbenturan antara dua
pendapat; revolusi sudah atau belum selesai. Yang lain-lain adalah
masalah ikutan daripadanya. Saya sendiri berpendapat, memang belum
selesai. Buktinya belum pernah muncul sejarah revolusi Indonesia.
Karena memang belum ada distansi dengannya. Belum merupakan kebulatan
yang selesai. Maka para sejarawan takut. Malah kata revolusi nasional
cenderung dinamai dan dibatasi sebagai perang kemerdekaan.
Pertentangan manikebu dan pihak kami dulu tidak lain cuma soal
polemik. Memang keras, tapi tak sampai membunuh, kan? Kan itu memang
satu jalan untuk mendapatkan kebenaran umum, yang bisa diterima oleh
umum? Bahwa pada waktu itu terjadi teror yang dilakukan oleh
orang-orang Lekra sebagaimana dituduhkan sekarang, betul- betul saya
belum bisa diyakinkan. Beb Vuyk dalam koran Belanda menuduh: teror
telah dilakukan orang-orang Lekra terhadap beberapa orang, antaranya
Bernard IJzerdraad. Waktu ia datang ke Indonesia dan menemuinya
sendiri, IJzerdraad menjawab tidak pernah diteror. Dan Beb Vuyk tidak
pernah mengkoreksi tulisannya. Beb Vuyk sendiri meninggalkan Indonesia
setelah kegagalan pemberontakan PRRI-Permesta, kemudian minta
kewarganegaraan Belanda. Mungkin ia merasa begitu pentingnya bagi
Indonesia sehingga dalam usianya yang sudah lanjut merasa
berkepentingan untuk mendirikan kebohongan terutama untuk menyudutkan
saya. pada hal dalam polemik-polemik tsb. saya hanya menggunakan hak
saya sebagai warganegara merdeka untuk menyatakan pendapat. Dan saya
sadari hak saya. Seperti sering kali saya katakan: kewarganegaraan
saya peroleh dengan pergulatan bukan hadiah gratis.
Dan apa sesungguhnya kudeta gagal G-30S/PKI itu? Saya sendiri tidak
tahu. Sekitar tanggal 24 bulan lalu saya menerima fotokopi dari
seorang wartawan politik Eropa dari Journal of Contemporary Asia,
tanpa nomor dan tanpa tahun, berjudul: "Who's Plot--New Light on the
1965 Events," karangan W.F. Wertheim. Itulah untuk pertama kali saya
baca uraian dari orang yang tak berpihak. Juga itu informasi pertama
setelah 20 tahun belakangan ini. Rupa-rupanya karena ketidaktahuan
saya itu saya harus dirampas dari segala-galanya selama 14 tahun 2
bulan + hampir 6 tahun tahanan kota (tanpa pernyataan legal), tanpa
pernah melihat dewan hakim yang mendengarkan pembelaan saya. Memang
sangat mahal harga kewarganegaraan yang harus saya bayar. Maka juga
kewarganegaraan saya saya pergunakan semaksimal mungkin. Itu pun masih
ada saja orang yang tidak rela. Juga surat pada Bung ini saya tulis
dengan menjunjung tinggi harga kewarganegaraan saya.
Sekarang akan saya tanggapi tulisan A.K.M. Ia tidak ada di Indonesia
waktu meletus peristiwa 1965 itu. Tetapi saya sendiri mengalami. Saya
akan ceritakan sejauh saya alami sendiri, untuk tidak membuat terlalu
banyak kesalahan.
Pada 1 Oktober 1965 pagihari saya dengar dari radio adanya gerakan
Untung. Kemudian berita tentang susunan nama Dewan Revolusi. Sebelum
itu pengumuman naik pangkat para prajurit yang ikut dalam gerakan
Untung dan penurunan pangkat bagi mereka yang jadi perwira di atas
letkol. Sudah pada waktu itu saya terheran-heran, kok belum-belum
sudah mengurusi pangkat? Ini gerakan apa, oleh siapa? Saya lebih
banyak di rumah daripada tidak. Kerja rutine ke luar rumah adalah
dalam rangka menyiapkan Lentera dan mengajar pada Res Publika. Dan
sangat kadang-kadang ke pabrik pensil di mana saya "diangkat" jadi
"penasihat." Jadi di rumah itu saja saya "ketahui" beberapa hal yang
terjadi dari suara-suara luar yang datang. Mula-mula datang Abdullah
S.P., itu penantang Hamka, waktu itu baru saja bekerja di sebuah surat
kabar Islam yang baru diterbitkan, dan yang sekarang saya lupa
namanya. Ia mengatakan merasa tidak aman dan hendak mengungsi ke
tempatku. Saya keberatan, karena memang tidak tahu situasi yang
sesungguhnya. Seorang pegawai tatausaha Universitas Res Publika datang
ke rumah menyerahkan honor, dan mengatakan Universitas ditutup karena
keadaan tidak aman. Ia menyerahkan honor lipat dari biasanya. Beberapa
hari kemudian datang pegawai dari pabrik pensil, juga menyerahkan
honor, juga lipat dari biasanya, karena pabrik terpaksa ditutup,
keadaan gawat. Kemudian datang seorang teman yang memberitakan, rumah
Aidit dibakar, demikian juga beberapa rumah lain. Ia juga memberitakan
tentang cara massa bergerak. Mereka menyerang rumahtangga orang,
kemudian datang para petugas berseragam yang tidak melindungi malah
menangkap yang diserang. "Saya yakin Bung akan diperlakukan begitu
juga," katanya. Soalnya apa dengan saya? tanyaku. "Kesalahan bung,
karena bung tokoh." Itu saja? Tempatku di sini, kataku akhirnya.
Seorang penjahit, yang pernah dibisiki larangan menjahitkan pakaian
saya oleh tetangga anggota PNI-- penjahit itu juga
tetangga--menawarkan tempat aman pada saya nun di Brebes (kalau saya
tidak salah ingat). Saya ucapkan terimakasih. Mengherankan betapa
orang lain dapat melihat, keamananku dalam ancaman. Seorang teman lain
datang dan menganjurkan agar saya lari. Mengapa lari? tanya saya. Apa
yang saya harus larikan? Diri saya? dan mengapa?
Kemudian datang seorang pengarang termuda yang saya kenal. Biasanya ia
langsung masuk ke belakang dan membuka sendiri lemari makan. Ia tidak
mengulangi kebiasaannya. Tingkahnya menimbulkan kecurigaan. Saya masih
ingat kata- kata yang saya ucapkan kepadanya: saya seorang diri dari
dulu, kalau pengeroyok memang hendak datangi saya akan saya hadapi
seorang diri; tempat saya di sini.
Keadaan makin lama makin gawat. Isteri saya baru dua bulan melahirkan.
adalah tepat bila ia dan anak-anak untuk sementara menginap di rumah
mertua. Papan nama saya, dari batu marmer, bertahun-tahun hanya
tergeletak, sengaja saya pasang di tembok depan dengan lebih dahulu
memahat tembok. Sebagai pernyataan: saya di sini, jangan nyasar ke
alamat yang salah.
Di tempat lain isteri kedua mertua saya mengadakan selamatan untuk
keselamatan saya. Sementara itu saya tetap tinggal di rumah menyiapkan
ensiklopedi sastra Indonesia. Dalam keadaan lelah saya saya beralih
mempelajari Hadits Bukori. di malam hari semua lampu saya padamkan dan
saya duduk seorang diri di beranda. Teman saya hanya seorang, adik
saya yang pulang ke Indonesia untuk menyiapkan disertasinya, Koesalah
Soebagyo Toer.
Kemudian datang tanggal 13 Oktober 1965 jam 23.00. Tahu-tahu rumah
saya sudah dikepung. Lampu pagar dari 200 watt--waktu tegangan hanya
110, namun dapat dianggap terlalu mewah untuk kehidupan kampung--saya
nyalakan. Di depan pintu saya lihat orang lari menghindari cahaya.
Mukanya bertopeng. Tangannya membawa pikar. Malam-malam, dengan topeng
pula, langsung terpikir oleh saya, barang itu tentu habis dirampoknya
dari rumah yang habis diserbu. Saya tahu itu pikiran jahat. apa boleh
buat karena suara- suara gencar memberitakan ke rumah, pihak militer
mengangkuti anak-anak sekolah ke atas truk dan disuruh
berteriak-teriak menentang Soekarno. Saya tidak pernah melihat
sendiri. Saya percaya, karena pelda (atau peltu?) yang tinggal di
depan rumah saya, sudah dua malam berturut- turut bicara keras di gang
depan rumah, bahwa militer punya politik sendiri, Soekarno sudah tidak
ada artinya. Konon ia bekas KNIL. Malah pada malam kedua ia buka mulut
keras-keras sambil mondar-mandir, dan saya merasa itu ditujukan pada
saya, rokok kretek saya cabut dari bibir dan saya lemparkan padanya.
Terdengar ia melompat sambil memekik. Jadi kalau saya punya pikiran
jahat seperti itu bukan tidak pada tempatnya. Nah, setiap lampu pagar
saya matikan, muncul gerombolan di depan pintu. Bila saya nyalakan
lagi mereka lari. Jelas mereka muka-muka yang saya telah kenal. Tak
lama kemudian batu-batu kali tetangga samping, yang dipersiapkan untuk
membangun rumah, berlayangan ke rumah saya. Itu tidak mungkin
dilemparkan oleh tenaga satu orang. Paling tidak dua orang dengan
jalan membandulnya dengan sarung atau dengan lainnya. Kalau anak-anak
saya masih di rumah, terutama bayi 2 bulan itu, saya tak dapat
bayangkan apa yang bakal terjadi. Batu besar berjatuhan di dalam rumah
menerobosi genteng dan langit-langit. Jadi benar-benar orang
menghendaki kematian saya. Saya ambil tongkat pengepel dari kayu
keras, juga mempersenjatai diri dengan samurai kecil (pemberian
Joebaar Ajoeb sekembalinya dari Jepang). Ini hari terakhir saya, di
sini, di tempat saya. Saya tahu, takkan mungkin dapat melawan satu
gerombolan, tapi saya toh harus membela diri? Jalan kedua untuk
bertahan adalah memberi gerombolan itu sesuatu yang mereka ingat
seumur hidup: kata-kata yang lebih ampuh dari senjata.
Dengan suara cukup keras saya memekik: Ini yang kalian namai berjuang?
Kalau hanya berjuang aku pun berjuang sejak muda. Tapi bukan begini
caranya. Datang ke sini pemimpin kalian! Berjuang macam apa begini ini?
Ingar-bingar terhenti. Juga lemparan batu. Tiba-tiba sebongkah besar
batu kali menyambar paha saya dan melesat mengenai pintu depan yang
sekaligus hancur. Lemparan batu menjadi hebat kembali. Lampu pagar
sengaja dihancurkan dengan lemparan juga.
Saya dengar suara: Mana minyaknya. Sini, bakar saja. Tetapi saya
dengar juga suara orang tua tetangga sebelah kiri saya, seorang dukun
cinta: jangan, jangan dibakar, nanti rumah saya ikut terbakar. Tak
lama kemudian terdengar suara lagi: jangan lewat di tanah saya. Waktu
saya lihat ke dalam rumah adik saya sudah tidak ada. Rupanya ia
meloloskan diri dari pintu pagar belakang dan langsung memasuki tanah
sang dukun cinta.
Dan betul saja kata teman itu: kemudian datang orang- orang
berseragam. Metode kerja yang kelak akan terus- menerus dapat dilihat.
Mereka terdiri dari polisi dan militer. Saya belum lagi sempat
menggunakan tongkat dan samurai saya, mereka belum lagi memasuki
pekarangan rumah saya.
Komandan militer operasi dan gerombolannya saya bukakan pintu. Mereka
masuk dan langsung menyalahkan saya: sia- sia melawan rakyat. Kontan
saya jawab: Gerombolan, bukan rakyat.
Setelah mereka memeriksa seluruh rumah ia bilang lagi: Siapkan, pak
mari kami amankan, segera pergi dari sini. Saya berteriak memanggil
adik saya. Dia muncul, entah dari mana. Dijanjikan akan diamankan,
saya siapkan naskah saya Gadis Pantai untuk diselesaikan dan mesin
tulis. Pada seorang polisi dalam team itu saya bertanya: kenal saya?
Kenal, pak. Tolong selamatkan semua kertas dan perpustakaan saya. di
situ adalah perkerjaan Bung Karno (waktu itu saya belum sampai selesai
menghimpun cerpen-cerpen Bung Karno, dan korespondensi
Soekarno-Sartono-Thamrin masih belum memadai untuk diterbitkan). Dia
berjanji untuk menyelamatkan.
Mereka giring kami berdua melalui gang. Gerombolan itu berjalan
mengepung di samping dan belakang. Ada yang membawa tombak, keris,
golok, belati. Benar, alat negara itu tidak menangkap gerombolan
penyerbu, malah menangkap yang diserbu. Dan sebanyak itu dikerahkan
untuk menumpas satu-dua orang. Hebat benar membikin momentum qua
perjuangan. Sampai di sebuah lapangan gang jurusan belakang rumah,
sebelum dinaikkan ke atas Nissan mereka ikat tanganku ke belakang dan
menyangkutkan ke leher, sehingga rontaan pada tangan akan menjerat
leher. Tali mati. Bukan simpul mati yang diajarkan di kepanduan. Tali
mati. Macam ikatan yang dipergunakan untuk tangkapan yang akan dibunuh
semasa revolusi dulu. Tentu saja saya menyesal akan mati dalam keadaan
seperti ini. Lebih indah bila dengan bertarung di atas tanah tempat
saya tinggal. Melewati jembatan depan rumahsakit umum pusat Koptu
Sulaiman menghantamkan gagang besi stennya pada mataku. Cepat saya
palingkan kepala dan besi segitiga itu tak berhasil mencopot bola mata
tetapi meretakkan tulang pipi. Saya memahami kemarahannya, bukan
padaku sebenarnya, tapi pada atasannya, karena tak boleh ikut memasuki
rumah saya. Mereka bawa kami ke Kostrad, kalau saya tidak keliru. Yang
sedang piket adalah seorang Letkol. Kami diturunkan di situ, dan pada
perwira itu saya minta agar kertas dokumentasi dan perpustakaan
diselamatkan. Kalau Pemerintah memang menghendaki agar diambil, tapi
jangan dirusak. Ia menyanggupi. Dari situ kami dibawa memasuki sebuah
kompleks perumahan yang saya tak tahu kompleks apa. Dari jendela
nampak puncak emas Monas. Kemudian saya dapat mengenali rumah itu;
hanya masuknya tidak berkelok- kelok melalui kompleks, tetapi langsung
dari jalan raya, karena pada 1955 di ruang yang sama saya pernah
menemui Erwin Baharuddin, bekas sesama tahanan Belanda di penjara
Bukitduri.
Piket mengambil semua yang saya bawa di tangan, naskah dan mesin
tulis, juga samurai yang tersisipkan dalam kaos kaki. Waktu ia tinggal
seorang diri rolex saya dikembalikan, berpesan supaya jangan
kelihatan, sembunyikan baik-baik. kami dipersilakan ke sebuah ruangan
tempat di mana sudah menggeloyor di lantai beberapa orang. Seorang
adalah Daryono dari suatu SB (entah SB apa) dan seorang perjaka
jangkung tetangga sendiri. Piket yang mengembalikan jamtangan itu
memasuki ruangan tempat kami tergolek di lantai. Di sebuah papantulis
besar tertulis dengan kapur: Ganyang PKI. Ia pergi ke situ dan
menghapus tulisan itu sambil berguman: apa saja ini!
Seorang bocah berpangkat kopral, bermuka manis, menghampiri dan
menanyai ini-itu. Saya tanyakan apa pangkatnya. Ia menjawab dengan
pukulan dan tempeleng, kemudian pergi. Kurang lebih dua jam kemudian
saya lihat Nissan patrol datang dan menurun-nurunkan barang. Beberapa
contoh ditaruh di atas meja di ruangan tempat kami menggeletak di
lantai. Saya kenal benda-benda itu: kartotik file saya sendiri,
dokumentasi potret sejarah, malah juga klise timah yang saya siapkan
untuk saya pergunakan dalam jangka panjang. Saya jadi mengerti
perpustakaan dan dokumentasi saya, jerih-payah selama lima belas tahun
telah dibongkar, 5.000 jilid buku dan beberapa ton koleksi suratkabar.
Angka-angka itu saya dapatkan dari sarjana perpustakaan yang sekitar
dua tahun membantu saya.
Tangkapan-tangkapan baru terus berdatangan. Ada yang sudah tak bisa
jalan dan dilemparkan ke lantai. Kemudian datang tangkapan yang
langsung mengenali saya. Ia bertanya mengapa saya berlumuran darah.
Baru waktu itu saya sadar kemejaku belang-bonteng kena darah sendiri,
demikian juga celana, yang rupanya teriris batu kali yang dilemparkan.
Dialah yang bercerita, semua kertas saya diangkuti militer. Massa
menyerbu dan merampok apa saja yang ada, sampai-sampai mangga yang
sedang sarat berbuah digoncang buahnya. Tak ada satu cangkir atau
piring tersisa. Rumah bung tinggal jadi bolongan kosong blong.
Jangan dikira ada perasaan dendam pada saya; tidak. Justru yang
teringat adalah satu kalimat dari Njoto, yang A.K.M. juga kenal:
Tingkat budaya dan peradaban angkatan perang kita cukup rendah,
memprihatinkan, kita perlu meningkatkannya. Saya juga teringat pada
kata-kata lain lagi: Kalau kau mendapatkan kebiadaban, jangan beri
kebiadaban balik, kalau mampu, beri dia keadilan sebagai belasan.
Dalam tahanan di RTM tahun 1960 saya mendapatkan kata baru dari dunia
kriminal: brengsek. Sekarang saya dapat kata baru pula: di-aman-kan,
yang berarti: dianiaya, sama sekali tidak punya sangkut-paut dengan
aman dan keamanan. Sebelum itu saya punya patokan cadangan bila orang
bicara denganku: ambil paling banyak 50% dari omongannya sebagai
benar. Sekarang saya mendapatkan tambahan patokan: Kalau yang berkuasa
bilang A, itu berarti minus A. Apa boleh buat, pengalaman yang
mengajarkan.
Di antara orang kesakitan di kiri dan kanan saya, di mana orang tidak
bisa dan tidak boleh ditolong, terbayang kembali wartawan Afrika--saya
sudah tidak ingat dari Mali, Ghana atau Pantai Gading--yang waktu naik
mobil pertanyakan: Apa Nasakom itu mungkin? Apa itu bukan utopi? Saya
jawab: di Indonesia diperlukan suatu jalan. Setiap waktu bom waktu
kolonial bisa meletus. Itu kami tidak kehendaki. Nampaknya Nasakom
sebagai kenyataan masih dalam pembinaan. Dia bilang: Kalau Nasakom
gagal? Bukankah itu berarti punahnya pemerintah sipil, karena Nasakom
tersapu? Jawabku: Kami hanya bisa berusaha. Dia bilang lagi: Kalau
Nasakom disapu, tidak akan lagi ada kekuatan nasionalis, agama maupun
komunis! Dialog selanjutnya saya sudah tak ingat.
Pagi itu-itu diawali kedatangan serombongan wartawan Antara, tanpa
sepatu, semua lututnya berdarah. Di antaranya paman saya sendiri, R.
Moedigdo, yang saya tumpangi hampir 3,5 tahun semasa pendudukan
Jepang. Dia pun tak terkecuali. Kemudian saya dengar, mereka baru
datang dari tangsi CPM Guntur dan habis dipaksa merangkak di atas
kerikil jalanan. Menyusul datang power. Orang- orang militer
melempar-lemparkan tangkapan baru itu dari atas geladak dan terbanting
ke tanah. Ruangan telah penuh- sesak dengan tangkapan baru, sampai di
gang-gang. Itu berarti semakin banyak erangan dan rintihan. Di
antaranya terdapat sejumlah wanita. Sedang gaung dari pers yang
menyokong militer sudah sejak belum ditangkap, tak henti- hentinya
menalu gendang untuk membangkitkan emosi rakyat terhadap PKI dan
organisasi massanya: Gerwani di Lubangbuaya memotongi kemaluan para
jendral dan melakukan tarian cabul dan semacamnya, tipikal buah
pikiran orang yang tak pernah mempunyai cita-cita. Bulu kuduk berdiri
bukan karena tak pernah menduga orang Indonesia bisa membuat kreasi
begitu kejinya.
Kemudian datang waktu pemeriksaan. Saya dibawa ke ruang pemeriksaan,
yang sepanjang jam, siang dan malam diisi oleh raungan dan pekikan.
Juga dari mulut wanita. Memang ruang yang saya masuki waktu itu tidak
seriuh biasanya. Alat-alat penyetrum tidak dikerahkan. Di pojokan
seorang KKO bertampang Arab, hitam, tinggi dan langsing, dingan kaki
bersepatu bot menginjak kaki telanjang yang diperiksanya. Dan di
antara jari-jemari pemuda malang itu disisipi batang pensil dan tangan
itu kemudian diremas si pemeriksa sambil tersenyum dan bertanya: Ada
apa? Ada apa kok memekik? Di samping pemuda itu adalah saya, diperiksa
oleh seorang letnan (atau kapten?) bernama Nusirwan Adil.
Di luar dugaan pemeriksaan terhadap saya tidak disertai penganiayaan
seperti dideritakan pemuda malang di samping kiri saya. Pemeriksa itu
tenang dan sopan, dan mungkin cukup terpelajar dan beradab. Ia memulai
dengan pertanyaan mengapa saya berdarah-darah.
Jawab: terjatuh.
Tapi itu bukan termasuk dalam acara pemeriksaan.
Pertanyaan: Bagaimana pendapat tentang gerakan Untung?
Jawab: tidak tahu sesuatu tentangnya.
Pertanyaan: Apa membenarkan gerakan itu?
Jawab: Kalau mendapat kesempatan mempelajari kenyataan- kenyataannya
yang authentik mungkin dalam lima tahun sesudahnya saya akan bisa
menjawab pertanyaan itu.
Sebelum meneruskan tentang pemeriksaan ini saya sisipkan dulu beberapa
hal sebelum penangkapan saya. Pertama: sejak semula saya sependapat
bahwa gerakan Untung, yang kemudian dinamai G-30S/PKI, adalah gerakan
dalam tubuh angkatan darat sendiri. Pendapat itu tetap bertahan sampai
sekarang, juga sebelum membaca tulisan Wertheim dalam Journal of
Contemporary Asia. Berita-berita pengejaran dan pembunuhan semakin
hari semakin banyak dan menekan. Kedua: seorang perwira intel pernah
datang berkunjung khusus untuk menyampaikan, bahwa militer akan
memainkan peranan kucing terhadap PKI sebagai tikus. Tiga: dua
mahasiswa UI telah dilynch di jalanan raya yang baru dibangun, masih
lengang, di sekitar kampus. Keempat: pemeriksaan terhadap para
tangkapan berkisar pada dua hal, pertama keterlibatan dalam peristiwa
Lubangbuaya, kedua keanggotaan Pemuda Rakyat dan PKI. Kelima: beberapa
hari sebelum penangkapan seorang pegawai Balai Pustaka mengumumkan
dalam harian Api Pancasila di Jakarta, bahwa saya adalah tokoh Pemuda
Rakyat. Karena sebagai pelapor ia menyebutkan diri pegawai Balai
Pustaka, jadi saya datang menemui direktur BP--waktu itu Hutasuhut,
kalau saya tidak salah ingat--dan mengajukan protes karena BP
dipergunakan sebagai benteng untuk menyebarkan informasi yang salah
tentang saya. Direktur BP menolak protes saya. Pegawai yang menulis
itu tinggal beberapa puluh langkah dari rumah saya. Dalam peristiwa
plagiat Hamka ia pernah mengirimkan surat pembelaan untuk Hamka dan
hanya sebagian daripadanya saya umumkan.
Dan memang ruangan rumah saya pernah dipinjam untuk pendirian ranting
Pemuda Rakyat. Tetapi itu bukan satu- satunya. Kalau sore ruangan
belakang juga menjadi tempat taman kanak-kanak (reportase tentangnya
pernah ditulis oleh Valentin Ostrovsky, kalau saya tidak meleset
mengingat). Setiap Kamis malam ruangan depan dipergunakan untuk tempat
diskusi Grup diskusi Simpat Sembilan. Setiap pertemuan didahului
dengan pemberitahuan pada kelurahan. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat
dituduhkan illegal.
Keenam: seseorang menyampaikan pada saya, mungkin juga pada sejumlah
orang lagi, kalau diperiksa adakan anggota PKI atau ormasnya, akui
saja ya--tidak peduli benar atau tidak; soalnya mereka tidak
segan-segan membikin orang jadi invalid seumur hidup untuk menjadi
tidak berguna bagi dirinya sendiri pun untuk sisa umurnya selanjutnya.
Dan, tidak semua orang tsb., dapat saya sebut namanya, karena memang
tidak mampu mengingat--hampir 20 tahun telah liwat.
Jadi waktu pemeriksa menanyakan apakah saya anggota PKI, saya jawab ya.
Pertanyaan: Apakah percaya negara ini akan jadi negara komunis?
Jawab: Tidak dalam 40 tahun ini.
Sebabnya?
Faktor geografi dan konservativitas Indonesia.
Cuma itu sesungguhnya isi pemeriksaan pokok. Tetapi karena selama
dalam penahanan itu harian Duta Masyarakat memberitakan reportase
tentang penyerbuan gerombolan itu ke rumah saya dan rumah S. Rukiah
Kertapati, di mana disebutkan di rumah saya ditemukan buku-buku curian
dari musium pusat dan di rumah Rukiah setumpuk permata, jadi
pemeriksaan berpusat pada soal pencurian tsb. Memang saya pernah
meminjam satu beca majalah, harian dan buku dari musium pusat. Yang
belum saya kembalikan adalah Door Duisternis to Licht Kartini dan
harian Medan Prijaji tahun 1911 dan 1912. Kalau arsip itu tersusun
baik, akan bisa ditemukan, bahwa sumbangan saya ada 10 kali lebih
banyak dari pada yang masih saya pinjam.
Dengan demikian pemeriksaan selesai. Benar-tidaknya omongan saya ini
dapat dicek pada proces verbal, sekiranya masih tersimpan baik pada
instansi yang berwenang.
Bila ada selisih, soalnya karena waktunya sudah terlalu lama.
Mungkin Bung bertanya dari mana saya tahu ada berita dalam Duta
Masyarakat yang menuduh saya mencuri. Ya, pada suatu pagi muncul
seorang kapten di ruang tempat serombongan tahanan. Ia langsung
mengenali saya, sebaliknya saya mengenal dia sebagai sersan di RTM
tahun 1960. Ia bertubuh tinggi, berkulit langsat dan bibir atasnya
suwing. Saya tak dapat mengingat namanya. Suatu malam ia kunjungi aku
di kamar kapalselam (sel isolasi) di RTM itu. Banyak mengobrol, antara
lain ia bercerita pernah ikut pasukan merah dalam Peristiwa Madiun.
Pagi itu ternyata ia berpangkat kapten. Langsung ia bertanya di mana
Sjam. Itu untuk pertama kali saya dengar nama itu. Tapi ia segera
membatalkan pertanyaanya dengan kata-kata: Ah, Pak Pram sastrawan,
tentu tidak tahu siapa dia. Ramahnya luarbiasa, bawahannya
diperintahkannya untuk mengambilkan kopi dan menyediakan veldbed untuk
saya. Dan hanya perintah pertama yang dilaksanakan. Setelah ia pergi
seorang sersan gemuk yang terkenal galak, dari Sulawesi, kalau tak
salah ingat, juga seorang haji, memanggil saya dengan ramahnya dan
menyuruh saya membaca Duta Masyarakat itu.
Nah Bung, setelah pemeriksaan satu rombongan dikirim ke CPM Guntur.
Sebelum pergi saya minta pada Nusyirwan Adil untuk membebaskan adik
saya, karena baru saja datang ke Indonesia untuk menyiapkan
disertasinya. Ia luluskan permintaan saya, diketikkan surat
pembebasan. Sebelum pergi ia saya titipi jam tangan saya, untuk
dipergunakan belanja istri saya.
Di Guntur hanya untuk didaftar dan dirampas apa yang ada dalam kantong
para tangkapan. Sepatu sampai sikatgigi dan ikatpinggang. Waktu itu
baru saya sadari di dalam kantong saya masih tersimpan honorarium dari
Res Publika dan pabrik pensil. Semua dirampas dengan alasan: nanti
dalam tahanan agar tidak dicuri temannya. Dari guntur kami dibawa ke
Salemba. Tangan tetap di atas tengkuk dan tubuh harus tertekuk, tidak
boleh berdiri tegak, setinggi para penangkap. Dalam
pelataran-pelataran penjara itu nama dibaca satu-persatu oleh seorang
militer. Waktu sampai pada giliran saya ia berhenti dan berseru: Lho,
Pak Pram, di sini ketemu lagi? Peltu (atau pelda) itu adalah pengawal
bersepedamotor yang mengawal sebuah sedan biru-tua dalam bulan
November 1960 dari Peperti Peganggsaan ke RTM Jl. Budi Utomo. Dalam
sedan itu saya, setelah diminta "diwawancarai" oleh Sudharmono, mayor
BC Hk. Dan peltu atau pelda di depanku Oktober 1965 itu adalah Rompis.
Sejak itu berkelanjutan perampasan hak-hak kewarganegaraan dan hak-hak
sipil saya selama hampir 20 tahun ini. Dan Bung Keith, tidak satu
orang pun dari kaum manikebuis itu terkena lecet, tidak kehilangan
satu lembar kertas pun. Sampai sekarang pun mereka masih tetap hidup
dalam andaian, sekiranya kaum kiri menang. Dari menara andaian itu
mereka menghalalkan segala: perampasan, penganiayaan, penghinaan,
pembunuhan. Tetap hidup dalam kulit telur keamanan dan kebersihan,
suci, anak baik-baik para orangtua, dan anak emas dewa kemenangan.
Paling tidak sepuluh tahun lamanya saya melakukan kerjapaksa, mereka
satu jam pun tidak pernah. Nampaknya mereka masih tidak rela melihat
saya hidup keluar dari kesuraman. Waktu saya baru pulang dari Buru,
banyak di antaranya yang memperlihatkan sikap manis. Bukan main.
Tetapi setelah saya menerbitkan BM, wah, kembali muncul keberingasan.
Tentang A.K.M. sendiri pertama kali saya mengenalnya pada tahun 1946,
di sebuah hotel di Garut. Ia tidak mengenal saya. Waktu itu saya
sedang dalam sebuah missi militer. Ia datang ke hotel itu dan
ngomong-ngomong dengan pemiliknya. Namanya tetap teringat, karena
waktu itu ia redaktur majalah Gelombang Zaman yang terbit di Garut.
Pertemuan kedua ialah di Balai Pustaka, waktu ia masih jadi pegawai
Balai Pustaka yang dikuasai oleh kekuasaan pendudukan Belanda. Setelah
penyerahan kedaulatan ia jadi sep saya dalam kantor yang sama--ya saya
sebagai pegawai negeri dengan pengalaman semasa revolusi sama sekali
tidak diakui, karena semua pegawainya bekas pegawai kekuasaan Belanda.
Sewaktu ia hidup aman di Australia, ternyata ia masih dalam hidup
dalam andaian, dan sebagaimana yang lain- lain tetap membiakkan
pengalaman kecil-mengecil semasa Soekarno untuk jadi gabus apung dalam
menyudutkan orang- orang semacam saya. Titik tolaknya tetap andaian.
Semua tidak ada yang mencoba menghadapi saya secara berdepan, dari
dulu sampai detik saya menulis ini.
Dalam pada itu yang dirampas dari saya sampai detik ini belum
dikembalikan. Rumah saya diduduki oleh militer, dari sejak berpangkat
kapten sampai mayor atau letkol, bahkan bagian belakang disewakan pada
orang lain. Itu pun hanya rumah kampung, namun punya nilai spiritual
bagi keluarga dan saya sendiri. Barangkali ada gunanya saya ceritakan.
Saya mendirikannya pada tahun 1958 bulan-bulan tua. pajak Honoraria
seorang pengarang adalah 15 persen, langsung dipotong oleh penerbit.
Waktu saya menyiarkan protes tentang tingginya pajak yang 15 persen,
tidak lebih dari seminggu kemudian perdana menteri Djuanda
menaikkannya jadi 20 persen, sama dengan pajak lotre. Maka juga
pendirian rumah itu melalui ancang-ancang panjang. Kumpul-kumpul dulu
kayu dari meter kubik pertama hingga sampai sepuluh dst. Saya
merencanakan rumah berdinding bambu sesuai dengan kekuatan. Sepeda
motor saya, BSA 500cc.--sepeda motor militer sebenarnya--juga
dikurbankan. Tiba-tiba mertua lelaki datang dan mengecam: mengapa
mesti bambu? Itu terlalu mahal biayanya. Menyusul perintah: tembok!
Ternyata bukan asal perintah. Ia tinggalkan pada saya dua puluh ribu
rupiah. Kalau sudah ada, kembalikan, katanya lagi. Maka jadilah rumah
tembok yang terbagus di seluruh gang. Ternyata tidak sampai di situ
ceritanya. Rekan-rekan yang tidak bisa mengerti, seorang pengarang
bisa mendirikan rumah, mulai dengan desas-desusnya. Satu pihak
mengatakan, saya telah kena sogok Rusia. ada yang mengatakan RRT.
Teman-teman yang dekat mengatakan saya telah kena sogok Amerika. Orang
tetap tidak percaya seorang pengarang bisa membangun rumah sendiri.
Mereka lupa, dalam Bukan Pasar Malam telah saya janjikan pada ayah
saya untuk memperbaiki rumah, dalam tahun pertama saya keluar dari
penjara Belanda. yang saya lakukan lebih daripada apa yang saya
janjikan, saya bangun baru, dan pada masanya adalah rumah terbagus di
seluruh kompleks, sekali pun hanya berdinding kayu jati. (Sekarang
memang jati lebih mahal dari tembok).
Kami sempat meninggali rumah kampung itu hanya sampai tahun 1965 atau
7 tahun. Orang yang tidak berhak justru selama hampir 20 tahun.
Iseng-iseng pernah saya tanyakan; jawabnya seenaknya: apa bisa
membuktikan rumah itu bukan pemberian partai? Habis sampai di situ.
Pada yang lain mendapat jawaban: jual saja rumah itu, separohnya
berikan pada penghuninya. Dan saya bilang: saya tidak ada prasangka
orang yang menghuni rumah saya itu dari golongan pelacur. Walhasil
sampai sekarang tetap begitu saja.
Baik, kaum manikebuis masih belum puas dengan segala yang saya alami.
Saya sama sekali tidak punya sedikitpun perasaan dendam. Setiap dan
semua pengalaman indrawi mau pun jiwai, bukan hanya sekedar modal,
malah menjadi fondasi bagi seorang pengarang.
Apa yang dialamai A.K.M. semasa Soekarno masih belum apa-apa
dibandingkan yang saya alami. Peristiwa Kemayoran? Pada 1958 sepulang
dari Konferensi Pengarang A- A di Tasykent lewat Tiongkok saya tidak
diperkenankan lewat Hongkong dan terpaksa lewat Mandalay, Burma.
Artinya, dengan kesulitan tak terduga. Sampai di Rangoon pihak
Kedutaan RI tidak mau membantu memecahkan kesulitan saya. Apa boleh
buat, tidak ada jalan bagi saya daripada mengancam akan memanggil para
wartawan Rangoon dan Jawatan Imigrasi Burma, memberikan pernyataan,
bahwa ada kedutaan yang tak mau mengurus warganegaranya yang
terdampar. Mereka terpaksa mengurus saya sampai tiba di Jakarta. Dari
Rangoon kemudian datang surat yang menuntut macam- macam. Saya hanya
menjawab dengan caci-maki dengan tembusan pada menteri luarnegeri,
waktu itu Dr. Subandrio. Saya harap surat itu masih tersimpan dalam
arsip. Peristiwa itu terjadi berdekatan dengan hari saya menghadap
Bung Karno untuk menyerahkan dokumen keputusan Konferensi di samping
juga bingkisan dari Ketua Dewan Menteri Uzbekistan, Syaraf Rasyidov,
kepadanya, disaksikan oleh beberapa orang, diantaranya Menteri Hanafi.
Tak terduga dalam pertemuan itu terjadi sedikit pertikaian dengan Bung
Karno. Ia memberi saya suatu instruksi dan saya menolak, karena
sebagai pengarang saya punya porsi kerja sendiri. Pertikaian ini
kemudian melarut, yang saya anggap wajar, sampai akhirnya atas
perintah Nasution saya ditahan di RTM, kemudian ke tempat lebih keras
di Cipinang, karena menentang PP 10. Hampir satu tahun dalam penjara,
kemudian dilepaskan dalam satu rombongan dan dengan satu nafas dengan
para pemberontak PRRI-Permesta sebagai hadiah terbebasnya Irian Barat.
Pada hal tidak lebih dari 3 tahun sebelumnya Nasution itu-itu juga
memberi saya surat penghargaan no. 0002 untuk bantuan pada angkatan
perang dalam melawan PRRI di SumBar.
Penahanan 1960-61 itu merupakan pukulan pahit bagi saya. Bukan saya
yang melakukan adalah kekuasaan Pemerintah saya sendiri. Juga sama
sekali tidak ada setitik pun keadilan di dalamnya. Saya merasa hanya
menuliskan apa yang saya anggap saya ketahui, dan berdasarkan padanya
pendapat saya sendiri. Dengan nama jelas, lengkap. Alamat saya pun
jelas, bukan seekor keong yang setiap waktu dapat memindahkan
rumahnya. Saya membutuhkan pengadilan. Dan itu tidak diberikan kepada
saya. Dalam isolasi ketat di Cipinang saya kirimkan surat pada Bung
Karno melalui Ngadino, kemudian mengganti nama jadi Armunanto, kepala
redaksi Bintang Timur dan anggota DPA. Surat itu bertujuan untuk
mendapat hukuman yang justified, entah sebagai pengacau, entahlah
sebagai penipu. Setidak-tidaknya bukan yang seperti sekarang. Ia tidak
meneruskannya, dengan alasan ada orang lain menyimpan tembusannya.
Orang itu adalah H.B. Jassin. Saya yakin surat itu masih tersimpan.
Dapat Bung bandingkan, bahwa andaian kesulitan semasa Soekarno masih
tidak berarti dengan kenyataan kesulitan yang saya sendiri alami.
Saya heran, bahwa di dalam halaman 2 A.K.M. menyatakan keheranannya
mengapa namanya dicoret dari daftar pencalonan Front Nasional. Terasa
lucu dan naif, selama ia sendiri tidak punya kekuasaan untuk
menentukannya. Katanya Lekra membakari bukunya? Saya baru tahu dari
halaman itu. Mungkin Boen S. Oemarjati yang berhak memberi penjelasan.
Di halaman 3 alinea pertama terdapat kisah yang mengagumkan tentang
Taslim Ali. Saya sering datang ke tempatnya di gedung perusahaan
Intrabu. Jadi dalam gambaran saya orang yang "selalu menterornya
dengan meletakkan pestol di atas meja" -nya itu adalah saya. Pramoedya
Ananta Toer. Soalnya surat Goenawan Muhammad tertanggal 28 November
1980 pada Sumartana mengatakan (hlm.3): "Achdiat pernah bercerita,
bahwa Pram pernah datang ke Balai Pustaka dengan meletakkan pistol di
meja." Kapan itu terjadi? Pestol siapa? Siapa yang saya temui dan saya
teror? Kiranya, kalau Goenawan tak berandai- andai, A.K.M. sendiri
yang berhak menjawab. Dalam alam kemerdekaan nasional memang pernah
saya bersenjata api. Suatu hari dalam 1958. Bukan pestol, tapi
parabellum. Tempat: dalam sebuah jeep dalam perjalanan antara Bayah
dengan Cikotok. Saksi: seorang letnan angkatan darat. Ia membutuhkan
bantuan saya untuk menyelidiki benar- tidaknya ada boulyon-boulyon
emas disembunyikan oleh Belanda sebelum meninggalkan Jawa pada 1942 di
dasar tambang mas Cikotok, dengan kesimpulan, bahwa semua itu omong
kosong belaka. Mengapa bersenjata? Karena sebelumnya sebuah kendaraan
umum telah dicegat DI, dibakar. Dan bangkainya masih nongkrong di
pinggir jalan. Sebagai pengarang saya masih lebih percaya kepada
kekuatan kata daripada kekuatan peluru yang gaungnya hanya akan
berlangsung sekian bagian dari menit, bahkan detik. Dan saya pun tidak
pernah bisa diyakinkan ada orang datang untuk menteror Taslim Ali. Apa
yang bisa didapatkan dari dia? Sebaiknya A.K.M. menyebut jelas siapa
nama penteror itu.
Di halaman 5 tulisan A.K.M. alinea terbawah ditulis bahwa: "di depan
rumahnya saya sempat menyusukan selembar 10 ribu rupiah ke dalam
kepalannya. Dia agaknya begitu terharu, sehingga nampak matanya basah
tergenang," dan "saya tahu Pram tentu butuh duit ketika itu." Memang
agak janggal menampilkan saya saya semacam itu. Pada waktu itu saya
tidak dapat dikatakan dalam kesulitan keuangan. Segera setelah pulang
dari Buru sejumlah bekas tahanan Buru datang pada saya minta dibantu
memecahkan kesulitan mereka mencari penghidupan. Memang pihak gereja
telah banyak membantu, dan saya menghormati dan menghargai jasanya
pada mereka dengan tulus. Tetapi selama status dan namanya bantuan
barang tentu tidak mencukupi kebutuhan apalagi untuk keluarganya. Jadi
saya dirikan sebuah PT pemborong bangunan, sebuah usaha yang bisa
menampung banyak tenaga. Pada waktu A.K.M. datang ke rumah telah 36
orang ditampung, sebagian berkeluarga. Tidak kurang dari 5 rumah
dikerjakan, di antara 2 rumah mewah. Ada di antara mereka menumpang
ada saya. Usaha ini telah dapat memberi hidup (terakhir) 60 orang
dengan keluarganya. Tapi kesulitan itu? Beberapa kali datang intel,
yang dengan lisan mengatakan, rumah saya jadi tempat berkumpul tapol.
Beberapa orang dari kantor kotapraja memberi ultimatum untuk
menyediakan uang sekian ratus ribu dalam sekian hari. Seseorang datang
dan mengibar-ngibarkan kartu identitasnya sebagai intel Hankam.
Seorang datang mengaku sebagai pegawai sospol Depdag dengan tambahan
keterangan, teman-temannya orang Batak banyak, dan orang tidak
selamanya waspada. Tak akan saya katakan apa maksud kedatangan mereka.
Itu yang datang dari luar. Kesulitan dari dalam pun tak kalah
banyaknya. Teman-teman bekas tapol rata-rata sudah surut tenaganya
karena tua. Mereka belum terbiasa dengan teknik baru pembangunan rumah
sekarang. Mereka tidak terbiasa dengan material baru dan
pengerjaannya. Di samping itu kerjapaksa berbelas tahun tanpa imbalan
tanpa penghargaan, setiap hari terancam hukuman, telah berhasil
merusakkan mental sebagian dari mereka. Dalam pekerjaan yang mereka
hadapi mereka tidak berbekal ketrampilan vak. Sedang impian berbelas
tahun dalam posisinya sebagai budak-budak Firaun adalah terlalu indah.
Seorang yang di Buru mempunyai setiakawan begitu tinggi dan diangkat
jadi kepala kerja, kemudian lari membawa uang, dan bukan sedikit.
Seorang yang relatif masih muda, suatu malam datang dengan membawa
truk dan mengangkuti material bangunan yang telah tersedia dan
menjualnya di tempat lain dengan harga rendah untuk dirinya sendiri.
Seorang lagi yang juga tergolong muda, sama sekali tanpa ketrampilan
tukang, mendadak mengorganisasi pemogokan dengan tuntutan berlipat
dari hasil kerjanya. Pick-up Luv Chevrolet, sumbangan teman- teman
Savitri, dalam 3 bulan sudah berban gundul dan penyok-penyok.
Pukulan lain yang tak kurang menyulitkan datang. Memang sudah
diselesaikan sekitar 8 rumah dengan keadaan seperti itu. Kemudian dua
di antara yang dibangunkan rumahnya tidak mau melunasi kewajibannya,
mengetahui kedudukan hukum kami lemah. Berkali-kali Savitri minta
pertanggungjawaban atas bantuan teman-temannya yang diberikan. Saya
tak mampu lakukan itu. Tidak lain dari saya sendiri yang akan merasa
malu, dan semua harus saya telan sendiri. Akhirnya saya perintahkan
pembubaran PT itu tanpa pernah memberikan pertanggungjawaban pada
teman- teman Savitri.
Nah Bung, seperti itu situasi waktu terima selembar sepuluh ribu itu,
yang sama sekali tidak pernah saya kira akan dipergunakan oleh A.K.M.
untuk memperindah gambaran tentang dirinya. Semua kebaikan tidak akan
sia-sia memang bila tidak berpamrih. Dengan pamrih pun tentu saja
tidak mengapa, sejauh setiap tindak manusia yang sadar pasti mempunyai
motif. Tetapi bila pemberian dipergunakan sebagai investasi, yang
setiap waktu dikutip ribanya, sekalipun hanya riba moril, itu memang
betul-betul investasi, bukan pemberian. Dan siapa di dunia ini tidak
pernah menerima? Waktu saya baru datang dari Buru dan sejumlah orang
yang datang hanya untuk bersumbang. Jumlahnya dari 60 sampai 100 ribu,
di antaranya 3 mesin tulis, yang tiga-tiganya langsung diteruskan
untuk tapol yang lebih memerlukan. Demikian juga halnya dengan uang
pemberian. Saya pribadi praktis tidak ada uang dalam kantong. Itu akan
kelihatan bila berada di luar rumah. Di Buru pun ada sejumlah pemberi,
dari lingkungan dalam dan luar tapol, dari satu sampai sepuluh ribu.
Dalam keadaan sulit di Buru pun orang normal tidak bisa tinggal jadi
penerima saja. Terutama pihak gereja Katholik pernah memberi keperluan
tulis-menulis saya setiap bulan. Bahkan pernah saya terima 2 kali
berturut satu kardus besar berisi kacamata, dan pakaian untuk saya
pribadi. (Sampai sekarang saya simpan.) Maksud saya hanya untuk
menerangkan, pada bangsa-bangsa terkebelakang, atau menurut redaksi
baru bangsa-bangsa yang berkembang, memberi adalah keluarbiasaan dan
menerima adalah kebiasaan yang perlu dinyatakan.
Jangan dikira saya menulis demikian dengan emosi. Tidak. Suatu dialog
bagi saya tetap lebih menyenangkan daripada monolog. Setidak-tidaknya
dialog adalah pencerminan jiwa demokratis. Tetapi ucapan all forgiven
and forgotten atau we've forgiven but not forgotten, benar- benar
produk megalomaniak yang disebabkan mendadak bisa melesat dari
kompleks inferiornya, bukan karena kekuatan dalam, tapi luar dirinya.
Tentang Pancasila di hlm. 6, saya takkan banyak bicara kecuali
menyarankan untuk membuka-buka kembali pers Indonesia semasa Soekarno,
khususnya sekitar sebab mengapa presiden RI membubarkan konstituante
itu. Golongan mana yang menolak dan mana yang menerima Pancasila
sebelum dapat interpretasi atau pun revisi, formal ataupun non- formal.
Dalam hubungan ini saya teringat pada ucapan Nyoto, kalau tidak salah
di alun-alun Klaten pada tahun 1964, bahwa nampak ada kecenderungan
pada suatu golongan masyarakat (saya takkan mungkin mampu mereproduksi
redaksinya) yang membaca kalimat-kalimat Pancasila menjadi: Satu,
Ketuhanan yang Maha Esa; Dua, Ketuhanan yang Maha Esa; Tiga, Ketuhanan
yang Maha Esa; Empat, Ketuhanan yang Maha Esa; dan Lima, Ketuhanan
yang Maha Esa. Dia tidak dalam keadaan bergurau.
Selama 14 tahun dalam tahanan ucapan Nyoto bukan saja menjadi
kebenaran, lebih dari itu. Dakwah-dakwah yang diberikan, atau lebih
tepatnya dengan istilah orde baru santiaji, orang tidak menyinggung
sila-sila lain sesudah sila pertama, kalau menyinggung pun hanya
sekedar penyumbat botol kosong: beragama dan tidak beragama berarti
sembahyang. Tidak bersembahyang berarti tidak pancasilais, bisa juga
anti-pancasila. Ya, buntut panjang itu rupanya diperlukan untuk
menterjemahkan alam pikiran formalis Pribumi Indonesia, tidak mampu
membebaskan diri dari lambang-lambang, upacara, hari peringatan,
pangkat dan tanda-tandanya--dan bagi suku Jawa cukup lengkap di
dideretkan dalam sastra wayang.
Berdasarkan pengalaman sendiri saya dapat katakan: Revolusi Indonesia
tidak digerakkan oleh Pancasila; ia digerakkan oleh patriotisme dan
nasionalisme. Baru pada 1946 saya pernah mendapat tugas untuk memberi
penerangan tentang Pancasila dan PBB kepada pasukan. Selanjutnya tetap
tidak ada pertautan antara Pancasila dengan Revolusi.
Saya menghormati pandangan A.K.M. tentang Pancasila yang ia yakini,
sekali pun dengan Pancasila itu juga orang- orang sejenis kami
di-buru-kan sampai 10 tahun, dan A.K.M. tidak pernah melakukan sesuatu
protes. Dan pertanyaan kemudian, apakah ia tetap berpandangan
demikian--artinya tak perlu melaksanakannya dalam praktek--pada waktu
kepentingan dan keselamatan jiwanya terancam? Bicara di lingkungan
aman memang lebih mudah untuk siapapun, dan: tanpa pembuktian.
Dalam hubungan Pancasila dengan demokrasi barat di hlm. 7 sebagai
pesan A.K.M. pada rekan-rekannya sarjana Australia saya mempunyai kisah.
Pada 1984, Mr. Moh. Roem terkena serangan jantung dan dirawat di RSCM.
Seorang dokter menjemput saya, mengatakan, Pak Roem menginginkan
kedatangan saya. Saya tak pernah mengkaji apakah itu keinginan Pak
Roem atau ambisi si dokter itu saja. Langsung saya berangkat bersama
dengannya. Di ruang itu Pak Roem tidur dalam keadaan masih dihubungkan
pada alat pengontrol jantung. Penjemput saya langsung menemani perawat
sehingga hanya kami berdua di situ tanpa saksi. Menghadapi orang dalam
keadaan gawat tentu saja saya tidak bicara apa-apa. hanya beliau yang
bicara sampai lelah, sebagai pertanda saya harus mengundurkan diri
untuk menghemat tenaga yang beliau perlukan sendiri. Terlalu banyak
yang disampaikannya pada saya untuk orang dalam keadaan gawat seperti
itu. Satu hal yang berhubungan dengan Pancasila dan demokrasi Barat,
dan beliau sebagai ahli hukum, adalah: 50 + 1? Ya, biar begitu perlu
dipertimbangkan dengan adil, tidak seperti selama ini dinilai. Dalam
sejarah kita telah dibuktikan, bahwa kesatuan Indonesia terwujud hanya
karena demokrasi parlementer Barat.
Nah, Bung Keith, inti persoalan dengan kaum manikebu cukup jelas: saya
menggunakan hak saya sebagai warganegara Indonesia, hak yang juga ada
pada kaum manikebu. Omong kosong bila dikatakan pada waktu itu mereka
tak punya media untuk menerbitkan sanggahan. Waktu sekarang, waktu
secara formal hak sanggah melalui mass media tidak ada, saya tetap
menyanggah dengan berbagai cara yang mungkin, kalau memang ada yang
perlu disanggah. Sedang ucapan Pak Roem tsb., ternyata adalah pesan
politik terakhir. Beberapa minggu kemudian beliau meninggal dunia.
Saya belum selesai. Masih ada satu hal yang perlu disampaikan, hanya
di luar hubungan dengan surat terbuka Achdiat K. Mihardja.
Tak lama setelah pertemuan kita terakhir saya menerima surat dari
M.L., yang intinya tepat suatu jawaban terhadap saya. Tentu saja saya
mendapat kesan kuat, pembicaraan kita Bung teruskan padanya. Terima
kasih, bahwa hal-hal yang tidak jelas sudah dibikin terang olehnya.
Untuk tidak keliru membikin estimate tentang saya dalam persoalan
khusus ataupun umum ada manfaatnya saya sampaikan bahwa saya
menyetujui kehidupan bipoler. Saya membenarkan adanya dua superpower,
bukan saja sebagai kenyataan, juga sebagai pernyataan makro nurani
politik ummat manusia. Kalau hanya ada satu superpower akibatnya
seluruh dunia akan jadi bebeknya. Dua superpower mewakili kekuatan ya
dan kekuatan tidak, kekuasaan dan opposisi. Dalam tingkat nasional
saya menyetujui kehidupan bipoler. Ada kekuasaan ada opposisi. Kalau
tidak, rakyat akan jadi bebek pengambang, dengan kepribadian tidak
berkembang. Demokrasi dengan opposisi adalah juga pernyataan makro
nurani politik nasional. Dia adalah juga pencerminan mikro nurani
pribadi manusia, yang tindakannya ditentukan oleh ya atau tidak. Hewan
dengan serba naluri tak memerlukan nurani. Ia tak mengenal ya ataupun
tidak.
Semoga surat kelewat panjang ini--lebih tepat usaha pendokumentasian
diri sendiri--ada manfaatnya. Saya tidak ada keberatan bila diperbanyak.
Salam pada semua yang saya kenal, juga pada M.L. dan Savitri yang
pernah saya kecewakan.
Belakangan ini kesehatan saya agak membaik. Soalnya saya menggunakan
ramuan tradisional yang ternyata mengagumkan. Dengan pengamatan
melalui tes urine dengan benedict kadar gula yang positif dalam 24 jam
dapat menjadi negatif, yang tidak dapat saya peroleh melalui sport dan
kerja badan selama 2 minggu.
Salam hangat untuk Bung sendiri dan keluarga.
Tetap (tanda tangan).
Jawaban Surat Terbuka Dari Malaysia
Jawaban Surat Terbuka Dari Malaysia
Beberapa hari lalu sempat ada postingan "Surat Terbuka Untuk Malaysia" karena kekalahan Timnas Indonesia di bukit jalil, berikut jawaban surat tersebut dari Malaysia
The embassy of malaysia write the answer:
Dear indonesian, sorry for we won the soccer this time. If you want to win on dec 29 please send back Manohara to us.
Regards
the Ambassador
Beberapa hari lalu sempat ada postingan "Surat Terbuka Untuk Malaysia" karena kekalahan Timnas Indonesia di bukit jalil, berikut jawaban surat tersebut dari Malaysia
The embassy of malaysia write the answer:
Dear indonesian, sorry for we won the soccer this time. If you want to win on dec 29 please send back Manohara to us.
Regards
the Ambassador
Surat Terbuka Untuk Malaysia
Surat Terbuka Untuk Malaysia
Dear malaysian people,
We apologize that we have killed Nurdin M Top. Now, you can take Nurdin Halid as an exchange!
Initially we also want to compensate the lost of Dr. Azhari but deeply regrets Rahma Azhari had been booked by the Phillipines.
Thanks for your understanding.
http://terselubung.blogspot.com/2010/12/surat-terbuka-untuk-malaysia.html
Dear malaysian people,
We apologize that we have killed Nurdin M Top. Now, you can take Nurdin Halid as an exchange!
Initially we also want to compensate the lost of Dr. Azhari but deeply regrets Rahma Azhari had been booked by the Phillipines.
Thanks for your understanding.
http://terselubung.blogspot.com/2010/12/surat-terbuka-untuk-malaysia.html
SURAT TERBUKA UNTUK NIA DINATA
SURAT TERBUKA UNTUK NIA DINATA
Saya mendapati sebuah artikel berita tentang bagaimana Nia Dinata mengajari anaknya melakukan seks bebas, tanpa ikatan pernikahan. Sebuah kalimat imperatif dikutip begitu terang tanpa memiliki tautan moralitas dan religiusitas. Begini kalimatnya. "Silakan kamu melakukan hubungan seks dengan pacarmu, asalkan mau sama mau."
Tentu saja, saya harus mengklarifikasi kalimat itu. Benar atau salah. Tentu saja saya juga tidak memiliki hak untuk mengatur apakah Nia ingin menjadi komunis, atheis, menjadi Yahudi, menjadi Islam, Kejawen, sekuler, atau menjadi Nia sebagai isme pribadi.
Hak saya adalah sebagai makhluk sosial, yang memiliki ikatan dan tanggung jawab moral kepada sosialitas saya, kepada agama yang saya anut, kebudayaan saya, negara saya, bumi saya, juga anak-anak saya, anak tetangga, anak-anak bangsa, teman saya, saudara saya, kawan-kawan sebangsa, seagama, dan komunitas-komunitas. Hak saya sebagai penganut beragama adalah menjaga agama saya. Hak saya sebagai warga negara menjaga dan melindungi negara saya. Hak saya sebagai sesama anak bangsa adalah menjaga dan melindungi anak bangsa.
Atas pernyataan Nia Dinata itu, hak saya baik sebagai penganut agama, warga negara, anak bangsa, makhluk sosial, dst TERGANGGU dan TERCEDERAI. Nia Dinata seharusnya TIDAK MENYEBARLUASKAN pendidikan seks bebas pranikah itu kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas, kepada masyarakat tempat saya menjadi salah satu anggotanya, tempat saya berbangsa dan berpijak di negara ini, di bumi ini.
Setiap warga negara memiliki hak privasi, juga hak asasi. Setiap masyarakat memiliki hak sosial juga tanggung jawab sosial, kewajiban-kewajiban sosial. Hak Nia mengajari anaknya untuk berzina setiap hari, baik di Belanda, atau di Doly atau di tempat-tempat maksiat lainnya, semau-maunya Nia, sesuka-sukanya Nia, sekarang dan sepanjang hayat. TETAPI Nia tidak berhak MENGGANGGU dan MENCIDERAI hak privasi orang lain, hak sosial, hak masyarakat, hak bangsa, untuk memelihara, menjaga dan melindungi sopan santun, menjaga kesucian kegadisan, keperjakaan, keperawanan, nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan lain lainnya.
Sesama PEMEGANG HAK sebaiknya TIDAK SALING melukai dan menciderai. Sebagai sesama anak bangsa di negeri ini, sebaiknya Nia tidak menyebarkan doktrin pribadi tentang seks bebas pranikah kepada masyarakat luas yang berbudaya, bermoral, beretika, dan beragama. PENYEBARAN ajaran seks bebas pranikah kepada masyarakat luas, melalui media apapun, mengganggu dan menciderai para pemegang hak lainnya.
Jakarta, 10 Desember 2010
Habe Arifin
Saya mendapati sebuah artikel berita tentang bagaimana Nia Dinata mengajari anaknya melakukan seks bebas, tanpa ikatan pernikahan. Sebuah kalimat imperatif dikutip begitu terang tanpa memiliki tautan moralitas dan religiusitas. Begini kalimatnya. "Silakan kamu melakukan hubungan seks dengan pacarmu, asalkan mau sama mau."
Tentu saja, saya harus mengklarifikasi kalimat itu. Benar atau salah. Tentu saja saya juga tidak memiliki hak untuk mengatur apakah Nia ingin menjadi komunis, atheis, menjadi Yahudi, menjadi Islam, Kejawen, sekuler, atau menjadi Nia sebagai isme pribadi.
Hak saya adalah sebagai makhluk sosial, yang memiliki ikatan dan tanggung jawab moral kepada sosialitas saya, kepada agama yang saya anut, kebudayaan saya, negara saya, bumi saya, juga anak-anak saya, anak tetangga, anak-anak bangsa, teman saya, saudara saya, kawan-kawan sebangsa, seagama, dan komunitas-komunitas. Hak saya sebagai penganut beragama adalah menjaga agama saya. Hak saya sebagai warga negara menjaga dan melindungi negara saya. Hak saya sebagai sesama anak bangsa adalah menjaga dan melindungi anak bangsa.
Atas pernyataan Nia Dinata itu, hak saya baik sebagai penganut agama, warga negara, anak bangsa, makhluk sosial, dst TERGANGGU dan TERCEDERAI. Nia Dinata seharusnya TIDAK MENYEBARLUASKAN pendidikan seks bebas pranikah itu kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas, kepada masyarakat tempat saya menjadi salah satu anggotanya, tempat saya berbangsa dan berpijak di negara ini, di bumi ini.
Setiap warga negara memiliki hak privasi, juga hak asasi. Setiap masyarakat memiliki hak sosial juga tanggung jawab sosial, kewajiban-kewajiban sosial. Hak Nia mengajari anaknya untuk berzina setiap hari, baik di Belanda, atau di Doly atau di tempat-tempat maksiat lainnya, semau-maunya Nia, sesuka-sukanya Nia, sekarang dan sepanjang hayat. TETAPI Nia tidak berhak MENGGANGGU dan MENCIDERAI hak privasi orang lain, hak sosial, hak masyarakat, hak bangsa, untuk memelihara, menjaga dan melindungi sopan santun, menjaga kesucian kegadisan, keperjakaan, keperawanan, nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan lain lainnya.
Sesama PEMEGANG HAK sebaiknya TIDAK SALING melukai dan menciderai. Sebagai sesama anak bangsa di negeri ini, sebaiknya Nia tidak menyebarkan doktrin pribadi tentang seks bebas pranikah kepada masyarakat luas yang berbudaya, bermoral, beretika, dan beragama. PENYEBARAN ajaran seks bebas pranikah kepada masyarakat luas, melalui media apapun, mengganggu dan menciderai para pemegang hak lainnya.
Jakarta, 10 Desember 2010
Habe Arifin
Subscribe to:
Posts (Atom)