Rabu, 05 November 2014

Gelandangan di Perkotaan dan Kompleksitas Masalahnya

Cite:
Rohman, A. (2013). Gelandangan di Perkotaan dan Kompleksitas Masalahnya. Kompasiana, 2 September 2013.



Gelandangan dan pengemis memang telah menjadi masalah nasional yang dihadapi di banyak kota, tak terkecuali di negara maju (Schwab, 1992). Permasalahan gelandangan dan pengemis sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun LSM. Evers & Korf (2002) bahkan secara ekstrim mengibaratkan gelandangan sebagai penyakit kanker yang diderita kota karena keberadaannya yang mengganggu keindahan dan kenyamanan kota, namun begitu susah dan kompleks dalam penanggulangannya. Tulisan ini ingin menunjukkan kompleksitas permasalahan gelandangan melalui penyajian data dan fakta yang dianggap relevan, dan memunculkan pertanyaan tentang kapan persoalan gelandangan akan selesai kita tangani?

Anomali Istilah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung
Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993). Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis. Weinberg (1970) menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg (1995) menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat normal.

Mereka yang tidak sukses mengadu nasib di kota, malu untuk kembali ke kampung halamannya, sementara mereka terlunta-lunta hidup di perantauan. Mereka hidup di pemukiman liar dan kumuh (slum/squatter area) yang dianggap murah atau tidak perlu bayar. Orang gelandangan pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (living together out of wedlock). Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa (dehabilitation) dan tidak diakui oleh pemerintah kota, dan tanpa tersentuh dunia pendidikan formal, pada akhirnya mereka terdorong oleh sistem menjadi anak jalanan dan rentan terpengaruh untuk melakukan tindak kriminal dan asosial (Rohman, 2004).

Selama ini sebagian besar masyarakat masih dibingungkan oleh pengertian gelandangan, pengemis dan pemulung. PP No. 31 Tahun 1980 mendefinisikan gelandangan yaitu orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seringkali mengemis (hidup dari belas kasihan orang lain) atau bekerja sebagai pemulung. Ali, dkk. (1990) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana).Adapun indikator gelandangan yaitu sebagai berikut : (1) Anak sampai usia dewasa; (2) Tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau mengelandang ditempat-tempat umum, biasanya dikota-kota besar; (3) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku bebas/ liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat umumnya; (4) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas. Secara umum gelandangan ada 2 yaitu gelandangan psikotik dan gelandangan non-psikotik. Gelandangan non-psikotik pun dibagi menjadi dua yaitu mereka yang menggelandang karena malas bekerja dan mereka yang menggelandang karena desakan ekonomi. Mereka yang menggelandang karena malas, biasanya tinggal pergi ke belakang McDonald atau KFC untuk sekedar makan enak dengan menunggui sisa-sisa makanan yang dibuang di tempat sampah. Mereka juga sering menjadikan panti-panti pemerintah sebagai tempat makan gratis. Bosan di satu panti, mereka akan pindah ke panti lain. Begitu seterusnya. Jadi saya tidak setuju kalau ada penggeneralisasian bahwa seluruh gelandangan pada dasarnya pemals. Studi yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu menunjukkan bagaimana sebagian dari mereka bekerja siang malam tanpa mengenal lelah. pagi buta sudah berangkat memulung, pulang malam dan terkadang mereka membersihkan hasil pulungannya sampai jam 12 malam di gubuk-gubuk sederhana dimana mereka tinggal. Ada beberapa mereka yang minum arak/alkohol sambil bernyanyi-nyanyi. Saya melihat ada nada kesedihan dalam suara-suara mereka. Mungkin mereka frustasi dengan hidup. Tapi dari perspektif saya mereka adalah orang-orang kuat yang mengarungi kejamnya kehidupan di kota besar. Saya percaya bahwa fenomena gelandangan adalah fenomena gagalnya suatu masyarakat dalam mencegah dan memproteksi warganya. Ketidakpedulian dan kurangnya dukungan dari masyarakat secara umum berkontribusi terhadap terciptanya gelandangan-gelandangan di kota besar. Jelas program penanganan antara mereka yang psikotik, non psikotik karena mentalitas dan non psikotik karena kesulitan ekonomi akan berbeda. Dan tentu saja penanganannya harus humanis dan mengedepankan hak-hak mereka.

Sedangkan pengemis dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan minta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain (PP No. 31 Tahun 1980). Adapun indikator untuk menjustifikasi bahwa sesorang adalah pengemis adalah sebagai berikut : (1) Anak sampai usia dewasa; (2) Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya; (3) Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan organisasi tertentu; dan (4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap membaur dengan penduduk pada umumnya.

Istilah terakhir yang sering diasosiasikan dengan gelandangan adalah pemulung. Pemulung dapat diartikan sebagai orang yang kegiatannya mengambil dan mengumpulkan barang-barang bekas yang masih memiliki nilai jual yang kemudian akan dijual kepada juragan barang bekas (Saraswati dalam Aswab, 1986). Pemulung juga dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai pekerjaan utama sebagai pengumpul barang-barang bekas untuk mendukung kehidupannya seharihari, yang tidak mempunyai kewajiban formal dan tidak terdaftar di unit administrasi pemerintahan (Y. Argo Twikromo, 1999).

Dari pengertian-pengertian di atas, terlihat jelas bahwa seorang gelandangan dapat melakukan aktifitas seperti mengemis dan memulung, namun seorang pengemis dan pemulung belum tentu seorang gelandangan. Karena seorang pengemis atau pemulung bisa jadi memiliki tempat tinggal yang tetap.

Data dan Fakta Seputar Gelandangan
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial, tercatat pada tahun 2008, jumlah gelandangan mencapai 25.169 orang, jumlah pengemis mencapai 35.057 orang, dan anak jalanan mencapai 109.454 orang. Data jumlah orang gelandangan sendiri meningkat hamper 2 kali lipat pada tahun 2009 dan mencapai 54.028 orang. Data yang dikutip memang masih perlu ditanyakan kevaliditasannya, mengingat pendataan pada kelompok ini relatif sulit karena mobilitas mereka yang tinggi. Dapat dipastikan angka ini seperti fenomena puncak gunung es (tips of iceberg) dimana angka riilnya dimungkinkan dapat lebih tinggi. Tapi untuk pegangan sementara dalam penyusunan program, data tersebut masih dapat dipergunakan.

Angka gelandangan diperkirakan terus naik, mengingat daya tarik kota yang semakin kuat bagi orang-orang desa. Yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah bahwa Jakarta akan tetap menjadi tanah impian bagi orang desa di Indonesia untuk mengadu nasib di kota, mengingat kecenderungan kota-kota di Asia Tenggara yang mengacu pada 'gejala satu kota’ yaitu ibu kota Negara. Sebagai contohnya, kota di Indonesia adalah Jakarta, di Thailand adalah Bangkok, di Malaysia adalah Kuala Lumpur, dan di Philippine adalah Manila.

Fakta membuktikan bahwa gelandangan, pengemis dan anak jalanan adalah kelompok yang masuk dalam kategori kemiskinan inti (core of poverty) di perkotaan. Menangani kelompok ini sama halnya mencoba menangani masalah kemiskinan yang tersulit. Kelompok gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan kelompok khusus yang memiliki karakteristik dan pola penanganan khusus, terutama berkaitan dengan mentalitas dan tata cara hidup mereka yang sedikit banyak sudah terkontaminasi budaya jalanan. Inilah sebabnya, sebagai misal, kenapa pengistilahan Jakarta di kalangan ilmuwan sosial bukan disebut dengan kota, tapi lebih sering disebut ‘Kampung Besar’ (the big village), mengingat perilaku orang di dalamnya yang lebih mencerminkan orang kampung.

Berbagai laporan menunjukkan bagaimana pemerintah kota, seperti di Jakarta telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah yaitu Perda DKI No. 11 Tahun 1988 tentang ketertiban umum, dan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 yang melarang orang untuk menggelandang, mengemis dan melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban di jalan, termasuk larangan membeli pedagang asongan dan memberi sedekah pada pengemis di jalanan di Jakarta. Pemerintah DKI juga telah mengadakan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi seperti Tramtib, Kepolisian, maupun Dinas Sosial melalui operasi yustisi dalam penanganan gelandangan, untuk selanjutnya mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di panti-panti pemerintah. Namun demikian, masih saja masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih merebak di kota Jakarta dan kota-kota lainnya.

Masalah gelandangan dan pengemis bukan semata-mata masalah modal, keterampilan kerja dan kesempatan berusaha, namun juga masalah mentalitas diri. Terbukti dari tingkat kegagalan layanan yang disediakan pemerintah, dimana mereka yang telah mendapatkan layanan panti ataupun layanan transmigrasi, namun kembali menggelandang di kota. Mereka berpandangan bahwa dengan menggelandang mereka bisa memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Menariknya lagi, mereka justru memanfaatkan layanan panti-panti maupun layanan transmigrasi sebagai suatu ‘selingan hidup’ dimana mereka bisa numpang makan minum gratis di panti dan pindah dari satu panti ke panti lainnya manakala bosan, dan hal inipun diorganisir oleh kelompok gelandangan sendiri dengan baik. Bagi yang bertransmigrasi mereka juga kembali setelah menjual tanah dan rumahnya ke tetangganya maupun ke penduduk setempat.

Gelandangan, Migrasi Desa-Kota dan Gagalnya Pemerintah Kota Dalam Melakukan Antisipasi
Kaum urban yang datang ke kota-kota, karena minim pengalaman, pendidikan, keterampilan kerja dan modal uang, akhirnya mereka mencari ’Bapak Pelindung’ (patron) dan berperan sebagai ’Anak’ (client).Mereka bekerja pada patron dengan upah minim yang penting bisa survive (mendapat makan dan tempat tinggal). Pada umumnya tempat yang dituju adalah pemukiman liar seperti di bawah jembatan, lahan-lahan kosong, pinggir stasiun/rel kereta api, maupun di bantaran-bantaran kali. Mereka kemudian terorganisir secara rapi dan sangat sulit digusur. Studi yang dilakukan Rohman (2004) menunjukkan bahwa pendudukan dan penyerobotan lahan dikarenakan pemerintah kota yang tidak konsisten, karena banyak oknum pemerintahan yang justru ‘melegalkan’ dengan menarik retribusi di tempat-tempat tersebut. Khusus untuk gelandangan di Stasiun Senen, petugas PJKA yang justru mengajari mereka dengan membikin rumah-rumah kardus yang kemudian menjadi semi permanen karena sering pulang kemalaman ke daerah Bekasi atau Bogor. Sebagai konsekuensinya, para pedagang yang dulu tidur di pasar Senen dengan memeluk dagangannya akhirnya mengikuti pola yang sama yaitu mendirikan gubuk-gubuk di sepanjang rel kereta api. Kalau petugas PJKA bisa kenapa mereka tidak? Pada konteks ini pemerintah kota diharapkan dapat secara konsisten mengawasi ruang-ruang yang rawan penyerobotan secara liar. Persoalan kemudian muncul manakala kehidupan yang sulit memaksa mereka bekerja secara serabutan, baik sebagai pemulung, pelapak, tukang service elektronik, tukang ‘petik’ (jambret), tukang todong, pencuri, pemungut sayuran, pengamen, maupun pengemis. Permasalahan menjadi mengemuka manakala tempat tinggal mereka kumuh dan kotor, hidup secara tidak sehat, rawan terkena penyakit, menjadi pusat prostitusi, dan pusat kegiatan kriminal. anak-anak mereka juga rawan penelantaran, eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Kejadian tindak kekerasan juga bukan barang yang aneh di lingkungan tersebut.

Bahwa masalah gelandangan dan pengemis adalah masalah klasik dalam urbanisasi. Intinya jika migrasi desa-kota dapat diminimalisir, maka jumlah gelandangan dan pengemis di perkotaan dapat dipastikan dapat diminimalisir pula. Karena itulah upaya penanganan yang bagus dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah melalui upaya preventif yang dilakukan terutama di daerah-daerah yang berpotensi mengirimkan penduduk yang minim keterampilan, pendidikan dan modal ke kota-kota besar. Ini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan survey ataupun pendataan secara langsung ke kantong-kantong pemukiman liar, maupun dengan meminta data sekunder dari Dinas/Instansi Sosial terkait.

Bahwa jumlah kaum urban meningkat dikarenakan daya tarik kota yang sangat luar biasa, yang didukung banyaknya cerita-cerita sukses dari para perantau. Pada titik ini, diperlukan upaya penyuluhan dan diseminasi tentang resiko merantau ke kota besar, sebagai upaya preventif dalam menyajikan data dan fakta obyektif susahnya merantau di kota. Paling tidak, masyarakat di pedesaan harus disadarkan mengenai kejamnya kota. Hal ini dikarenakan modus munculnya gelandangan pada umumnya dimulai dari para perantau yang gagal mengadu nasib, yang dibawa ke kota besar baik oleh keluarganya maupun teman terdekatnya (chain-recruitment) meskipun ada pula yang dikarenakan keinginan sendiri (minggat) maupun diperdagangkan (trafficking).

Pengemis sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori cacat dan mengemis untuk hidup, dan mereka yang dalam keadaan sehat tapi malas bekerja. Di sini jelas, bentuk intervensi ataupun layanan sosial yang diberikan akan berbeda sesuai dengan karakteristik pengemis. Layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis juga terkesan setengah hati karena asumsi bahwa jika tersiar kabar akan adanya layanan khusus gelandangan dan pengemis dipastikan angka urbanisasi ke kota akan meningkat. Itulah sebabnya pemerintah kota cenderung lebih memilih tindak represif daripada rehabilitatif. Ini dibuktikan beberapa program andalan pemerintah justru tidak menyentuh keluarga tanpa KTP. Layanan yang dilakukan untuk gelandangan dan pengemis perlu melibatkan para patron, pihak kepolisian, pemerintah kota, dan pemerintah daerah asal gelandangan dan pengemis.

Kapan Persoalan Gelandangan Akan Selesai?
Terkadang dalam menyikapi permasalahan sosial, kita dituntut untuk tetap optimis. Bagaimana layanan sosial akan dilakukan dengan baik apabila orang-orang yang didalamnya justru pesimis? Namun demikian diperlukan perencanaan sosial yang baik dengan memahami budaya dan cara pandang mereka. Terus kapan persoalan ini akan selesai? Tidak ada magic answer untuk pertanyaan ini.

Menurut saya, persoalan gelandangan di Indonesia dapat ditangani secara lebih baik asalkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional semacam perlindungan sosial sehingga setiap orang di bumi pertiwi ini bisa hidup standar dan layak, yang memungkinkan mereka dan keluarganya dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial dengan baik. Hal ini dikarenakan masalah gelandangan merupakan masalah makro yang juga harus diselesaikan dengan  program dan kebijakan yang makro. Pendekatan mikro tidak akan dapat mengatasi persoalan secara comprehensive dan holistic. Memberi rumah, modal dan pelatihan saja tidak cukup. Butuh penyediaan lapangan pekerjaan, jaminan sosial dan kesehatan, serta jaminan pendidikan. Gap kesenjangan ekonomi harus dipangkas. Pajak orang kaya harus dinaikkan untuk mensubsidi mereka yang miskin. Bukan semata-mata masalah peraturan, namun perlu ditekankan bahwa ini adalah masalah moralitas dan kemanusiaan. Sudah waktunya orang miskin yang penghasilannya di bawah standar hidup harus disubsidi pemerintah. Sudah waktunya mereka yang miskin dan ingin sekolah tapi tidak mempunyai uang bisa meminjam pada pemerintah. Sudah waktunya orang miskin yang ingin berwira usaha namun kesulitan dalam mengakses layanan modal mendapatkan kemudahan dari pemerintah. Sudah waktunya orang miskin yang tidak mampu berobat harus ditanggung pemerintah. Itulah gunanya sebuah negara didirikan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan kesejahteraan pada rakyatnya. Jika negara mengingkari ini semua, kemudian siapa yang akan memikirkan nasib mereka? Namun demikian perlu adanya pusat data dan administrasi publik yang kuat untuk mendukung kebijakan nasional semacam ini. Sebagai contoh, di Australia semua data orang miskin satu pintu di bawah centre link. Dan mereka yang tidak atau belum terdata bisa mendaftar secara langsung ke centre link cabang terdekat di tempat tinggalnya. Akan diadakan semacam interview dan validitas informasi oleh social workers apakah mereka benara-benar miskin atau mengaku miskin. Hal ini untuk menghindari adanya fenomena off rider yaitu mereka yang seharusnya tidak menerima jaminan sosial justru menerima (salah target) atau free rider yaitu mereka yang mengaku-aku miskin. Ini berarti data orang miskin adalah data bergerak yang dinamis serta tidak bersifat tetap misal 2 tahunan atau 5 tahunan sekali. Data itu bisa berubah dalam ukuran detik. Jadi tidak ada istilah mereka yang tidak terdaftar oleh BPS terus menyesali nasib dan akhirnya menyayat nadinya sendiri. Sekali lagi perencanaan sosial harus kuat dan baik. Ingat pepatah lama ‘Fail to plan is a plan to fail’.

Sudah saatnya pula pembangunan di daerah-daerah harus digenjot pertumbuhannya untuk menghindari terjadinya gejala satu kota. Sebagaimana di Australia, orang mau tinggal di Sydney, Armidale, Albury, Newcastle, semua relatif sama. Semua dapat hidup di daerah-daerah tersebut tanpa harus pergi dan tinggal di Sydney. Pengembangan daerah-daerah tersebut untuk memecah laju ke kota besar. Jelas ini butuh kerja keras tidak hanya dari gubernur, tetapi juga walikota/bupati untuk memajukan daerahnya. Mungkin sudah saatnya ada spesialisasi sesuatu yang khas yang ditawarkan oleh daerah tersebut. Semisal daerah ini penghasil pertanian semangka, apel, terasi udang, ikan panggang, dll. Tentu saja hal ini juga membutuhkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat sehingga duit tidak hanya berputar di Jakarta saja.

Sudah saatnya kemitraan dan kolaborasi yang efektif harus ditingkatkan. Gelandangan tidak hanya urusan pemerintah tapi juga LSM, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Belajar dari Amerika, persoalan gelandangan tidak hanya di tangani oleh sektor sosial saja namun juga melibatkan departemen pertahanan dan keamanan, dimana mereka menyediakan barak-barak tentara untuk alternative tempat tinggal gelandangan sementara sebelum diberikan solusi tempat tinggal murah. Jadi sangat menyedihkan apabila di negara kita semua diserahkan pada sektor sosial saja tanpa dukungan sektor lain dengan alokasi anggaran nomor kesekian belas. Ini jelas tidak bisa mewujudkan ekspektasi masyarakat dalam penghapusan gelandangan di Indonesia. Dan menurut saya, sudah saatnya di era otonomi daerah pelaksanaan penanganan dilakukan oleh LSM-LSM terseleksi melalui metode lelang dan kontrak. Pemerintah harus mulai menempatkan diri sebagai decision maker dan monitoring dan evaluasi. Kalau semua ditackle semua oleh pemerintah, saya khawatir dengan keterbatasan dari segi jumlah dan kualitas SDM. Tugas pemerintahlah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ini adalah persoalan kita semua. Tidak semua yang berbau negara Barat dapat diterapkan di Indonesia. Perlu studi lebih lanjut untuk mencari pola penanganan yang sesuai dengan karakteristik masalah dan budaya Indonesia.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan menggugah kesadaran akan persoalan gelandangan di Indonesia, siapapun kita, entah itu para pengambil kebijakan, sektor swasta, politician, LSM, praktisi, ataupun masyarakat umum.


Permasalahan Orang Gila dan Kompleksitas Penanganannya di Indonesia

Rohman, A. (2014). Permasalahan Orang Gila dan Kompleksitas Penanganannya di Indonesia. Kompasiana, 5 November 2014.
Pendahuluan
Pada pertengahan tahun 2014, ketika saya pulang ke kampung saya di Demak – Jawa Tengah, Ibu saya bercerita tentang almarhum Lek Jupri. Lek Jupri adalah penjual ‘bakso kojek tusuk lidi’ dan ‘es pasah sirup frambos’ yang sangat terkenal dan cukup legend di kampung kami. Sampai sekarang saya belum menemukan tandingan kelezatan bakso kojek bikinannya. Kalau membayangkan bakso kojeknya, langsung terbit selera saya, pun saat saya menulis artikel ini. Pada waktu saya masih SD, saya masih ingat, walaupun mulai berdatangan para tukang siomay dari daerah lain (Bandung – Jawa Barat), yang menawarkan dagangan lebih komplit seperti ada kol, tahu, dan pare-nya, namun penggemar Lek Jupri tidak pernah surut. Mungkin karena rasanya yang yummy dan harganya yang relatif lebih murah, disamping  penyajiannya yang sederhana, yaitu bakso tepung kecil-kecil yang direbus dan diberi sambal kacang dan kecap dan sedikit saos yang dimasukkan dalam plastik kecil ukuran ½ ons.  Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang pernah mencicipi makanannya dan saat ini sudah menjadi orang-orang sukses dalam hidupnya. Dia orang yang baik dan taat beribadah di mata masyarakat sekitar.
Namun sayangnya, kenangan tersebut seketika hilang manakala saya tahu bahwa beliau sudah meninggal. Meninggalnya pun boleh dikatakan menurut saya sangat tragis. Bermula dari kondisi fisiknya yang sudah mulai menua, dan pembeli yang semakin berkurang, serta mungkin banyak hutang pada rentenir, akhirnya dia mengalami stress ringan. Atas usul salah satu tokoh masyarakat, dia dikirim ke salah satu panti orang gila di Semarang. Bukannya kondisinya semakin baik, ternyata justru semakin buruk karena di panti itu dia dicampur dengan orang-orang gila beneran hasil razia di jalanan. Banyak orang yang menyayangkan bahwa sebenarnya pada waktu Lek Jupri masih dalam keadaan stress ringan, dia bisa saja sembuh dengan sendirinya, jika masyarakat sekitar lebih peduli pada keadaannya dan bersama-sama memberikan perhatian yang lebih pada kehidupannya, tentu saja dengan mencari akar masalah yang membuat dia merasa tertekan.
Tulisan ini berusaha untuk memotret permasalahan orang gila di Indonesia, dan perlakuan yang sering mereka terima dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan betapa kelamnya kehidupan mereka dan untuk menggugah hati nurani dan kepedulian kita terhadap permasalahan orang gila yang ada di sekitar kita. Tulisan ini akan difokuskan pada penderita gangguan psikis yang berat atau lazim disebut schizophrenia.
Penyebutan ‘Orang Gila’
Sebenarnya penyebutan orang gila sebisa mungkin perlu kita hindari mengingat stigma negatif yang melekat di dalamnya. Jadi memberikan label orang gila sebenarnya sangat berbahaya dan hanya memperburuk keadaan saja. Hal ini dikarenakan, mereka sebenarnya adalah orang-orang biasa seperti kita yang hanya sedang mengalami gangguan psikis saja. Gangguan psikis ini memiliki spectrum dari yang ringan sampai yang berat. Gangguan psikis yang ringan dimisalkan seperti stress biasa akibat situasi sulit dan runyam yang agak susah dihadapi. Sebagai contoh, para komuter yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang bekerja di Jakarta, harus mengalami stress setiap pagi hari karena macet di jalanan, ketinggalan kereta, atau kereta yang dijadwalkan berangkat ternyata sedang mogok, tentu sempat mengalami stress karena harus sampai di tempat kerja pada pagi hari, atau akan dapat sanksi dari kantornya. Contoh yang sering terlihat adalah orang-orang yang kalah dalam pemilu di Indonesia. Mereka seringkali jadi orang-orang stress baru. Akibatnya adalah hilang konsentrasi, sering melamun, linglung, atau sebaliknya, yaitu menjadi agresif. Adapun contoh untuk gangguan psikis yang sedang yaitu mereka yang mengalami grieving akibat kehilangan sesuatu dalam hidupnya seperti ditinggal mati pasangan, bayi atau anaknya meninggal, adik atau kakaknya meninggal, orang-orang yang disayangi meninggal, bahkan bisa jadi ketika binatang peliharaannya mati. Korban kecelakaan dan menderita kecacatan, seperti mereka yang diamputasi anggota tubuhnya, mereka yang gagal masuk CPNS, diputus cinta oleh pacar, pasangan yang selingkuh dan perceraian,atau mereka yang di-PHK, sangat potensial untuk menjadi penyebab gangguan psikis berat. Akibatnya adalah mereka bisa menarik diri dari lingkungan sosialnya dan mengurung diri di kamar.  Mereka mengalami depresi akibat trauma yang dialaminya. Mereka yang mengalami gangguan psikis berat, contohnya adalah mereka yang menderita schizophrenia.
Para penderita schizophrenia umumnya mengalami halusinasi dan waham yang tidak sesuai dengan realita. Itulah sebabnya orang yang menderita schizophrenia sering tertawa sendiri, kadang menangis, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Menurut kajian medis, ini disebabkan karena hiper dopamine di otak. Akibatnya, dopamine yang berlebihan akan mencipatakan racun buat neuron (sel-sel saraf) yang ada di otak. Jika keadaan ini berlangsung lama dan tanpa penanganan yang tepat, maka akan dapat menyebkan kematian pada sel-sel otak. Kematian pada sel-sel otak bisa mengakibatkan gangguan pada fungsi kecerdasan dan kognitif. Dengan penanganan yang tepat dan segera, kondisi otak akan tetap baik, dan seseorang bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya, seperti sekolah, bekerja dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.
Dari spectrum ini jelas bahwa kita hidup dalam spectrum ini. Bagi mereka yang memiliki coping capacities (kemampuan menghadapi masalah) yang tinggi, mereka mampu menyeimbangkan dan me-manage dengan baik. Mereka yang coping capacitiesnya rendah biasanya akan mudah mengalami gangguan psikis. Di negara-negara maju, mereka lebih memilih penggunaan istilah ‘orang dengan mental illness’ daripada menggunakan istilah orang gila yang dianggap kurang humanis dan stigmatif.
Memahami Orang Dengan Gangguan Psikis Berat : ‘Delusi’ dan ‘Halusinasi’
Perhatian dan rasa kepedulian akan mudah terbangun jika kita bisa memahami secara utuh dan mendalam, mengenai orang dengan gangguan psikis berat. Pemahaman yang cukup akan membuat kita lebih bijak dan tidak terjebak pada pandangan yang menyamakan orang dengan ‘mental illness’ dan orang dengan ‘intelectual disability’, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Perlu dibedakan pula antara orang dengan gangguan psikis dan orang dengan dementia (kepikunan). Beberapa contoh gejala yang sering ditemui oleh orang dengan gangguan psikis berat yaitu seseorang yang mengalami delusi mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menjadi nabi, presiden, ataupun menikah dengan makhluk gaib. Kasus lain adalah seseorang yang mengalami halusinasi pendengaran maupun penglihatan, seperti ada yang berkata dan menampakkan pada dirinya secara aneh yang membuat dia terus kepikiran dan berharap. Bisa juga seseorang yang merasa ada yang membicarakannya atau mengikuti dan mengawasinya sehingga membuat dia takut, cemas, panik dan merasa terancam, padahal realitanya tidak seperti itu.
Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa umumnya orang dengan gangguan psikis berat mengalami delusi dan halusinasi. Delusi adalah keyakinan yang salah atau keliru akibat salah tafsir atas persepsi dan pengalaman yang dimilikinya. Karena itu wajar apabila mereka yang mengalami delusi akan menganggap dirinya sebagai nabi, presiden, ataupun jagoan silat yang tidak ada tandingannya. Sedangkan halusinasi adalah persepsi yang kuat atas obyek yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi terkait dengan kemampuan sensorik seperti penciuman, pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Bagi penderita gangguan psikis berat seperti schizophrenia, umumnya yang paling ditemui adalah suara-suara yang terus mengganggunya. Di beberapa daerah, gejala schizophrenia ini sering dianggap karena kerasukan roh-roh halus atau istilahnya kesambet. Namun demikian dalam dunia medis tidak dikenal istilah-istilah seperti ini.
Menghilangkan Stigma ‘Orang Gila’: Melihat Aspek Positif
Orang yang menderita gangguan psikis berat juga bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Sebagai contohnya adalah seorang ahli matematika, John Nash. Pada umur 31 dia didiagnosis menderita schizophrenia. Namun demikian, satu decade kemudian, dia mampu meraih penghargaan nobel karena ‘game theory of economics’ -nya. Artinya, dengan obat, terapi dan cinta dari orang-orang dekat, tidak menutup kemungkinan sembuh dan berprestasi dalam hidupnya. Kisah hidupnya bahkan pernah diangkat di layar lebar dengan judul ‘A Beautiful Mind’ pada tahun 2001 dengan dibintangi oleh Russel Crowe.
Adapun dari Indonesia, yaitu Poltak Tua Dorens Ambarita, S.Si., M.Sc (32) yang menorehkan prestasi nilai diatas rata-rata (Cum Laude) untuk sarjana Kimia, Institut Teknologi Bandung (2004) dan S2 Double Degree Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Chung Yuan Christian University (CYCU). Dan saat ini bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di Baristand Industri Manado Kementerian Perindustrian (lihat liputan6.com). Dari sini terlihat bahwa orang dengan gangguan psikis juga bisa sukses dan berhasil. Pengalamam saya di Adelaide (South Australia) pada waktu mengunjungi ‘Diamond House’ untuk mereka yang mengalami gangguan psikis, mereka tidak malu untuk mengatakannya. Pemerintah dan NGO bahu membahu memberikan layanan kepada mereka, karena mereka adalah bagian dari masyarakat. Jadi kenapa kita justru di Indonesia harus menjauhi mereka?
Kompleksitas Penanganan
Dari uraian singkat di atas, mungkin dapat kita pahami bahwa orang-orang dengan gangguan psikis berat pada dasarnya adalah orang sedang mangalami masalah. Istilah kasarnya adalah mereka sedang dalam keadaan sakit. Sebagaimana melihat orang sakit, sudah seharusnya kita memberikan perhatian, menengok, dan mendukungnya agar cepat sembuh seperti sedia kala. Namun demikian, dalam kenyataannya, alih-alih memberikan perhatian dan mendukungnya, pada kasus orang dengan gangguan psikis berat, banyak dari kita yang justru tidak peduli dan menjauh. Mereka diacuhkan dan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, bahkan pemerintah pun terkesan tidak peduli, sehingga banyak dari mereka yang kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Akibatnya adalah banyak dari mereka yang berakhir dengan hidup di jalanan, tanpa perlindungan dari pemerintah sama sekali. Banyak dari mereka yang masih dipasung oleh keluarganya, karena dianggap membahayakan keamanan dan ketenteraman lingkungan sekitarnya. Upaya yang dilakukan pemerintah pun terkesan setengah hati, dan tidak benar-benar menyelesaikan masalah atau istilah kasarnya hanya sekedar memindahkan masalah.
Sudah bukan rahasia umum apabila selama ini ada pejabat yang mau datang, maka razia gelandangan dan pengemis dilakukan. Biasanya waktu-waktu menjelang upacara kemerdekaan RI pada tanggal  17 Agustus setiap tahunnya. Ada di antara mereka yang ditampung-tampung di panti sosial, selebihnya dioper ke daerah lain, bahkan ke desa-desa dengan menggunakan truk. Itulah sebabnya di kampung-kampung sering terdengar istilah ‘orang gila baru buangan dari tempat lain’. Padahal seharusnya, jika kita konsisten menyebut mereka sebagai orang sakit, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah harus siap segalanya, baik dari visi, misi, dan fasilitas, sampai dengan prosedur layanan yang tepat untuk mereka. Memang perlu diakui bahwa masalah ini adalah masalah yang bisa dikatakan abu-abu, Kementerian mana yang harus bertanggung jawab masih belum jelas. Kalau dibilang ini adalah tanggung jawab Kementerian Sosial, mungkin agak rancu. Hal ini dikarenakan dalam fungsi Kementerian Sosial sendiri, yang menjadi tanggung jawabnya adalah rehabilitasi sosial untuk mereka yang sudah dinyatakan sembuh secara medis dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam integrasi sosial kepada masyarakat dan pemberdayan sosial ekonomi 'setelah dinyatakan sembuh secara medis'. Jadi, apabila semua masalah sosial, salah satunya adalah 'orang gila' yang belum dinyatakan sembuh secara medis, harus ditangani oleh Kementerian Sosial, apakah kementerian ini sanggup dan mempunyai kompetensi yang cukup untuk itu? Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penyembuhan dari mental illnes bukan merupakan kompetensi dari Kementerian Sosial. Kita tentu saja tidak menginginkan apabila tiba-tiba di Panti Sosial ada klien yang menusuk social worker dengan pisau, atau social worker kalau berjalan selalu takut dan menengok ke belakang, karena khawatir ditimpa batu bata sama kliennya yang belum sembuh dari gangguan psikis berat yang dideritanya. Artinya, anggapan masyarakat bahwa ‘orang gila’ adalah tanggung jawab Kementerian Sosial juga perlu disimak lagi secara lebih bijak. Hal ini penting dikemukakan, karena terkadang ekspektasi yang berlebihan dari masyarakat umum tanpa mendalami sebuah permasalahan dengan baik, sangat potensial menimbulakan salah paham dan kesalahpengertian.
Permasalahan Hak Asasi Manusia
Persoalan penanganan orang dengan gangguan psikis berat yang ada di jalanan memang sangat kompleks. Ketidakjelasan ‘mau diapain’ dan ‘ini tanggung jawab siapa’ membuat masalah ini tidak kunjung terselesaikan. Saya pernah berdiskusi tentang permasalahan ini, dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Saya bilang, ini adalah persoalan besar tapi kurang mendapat respon yang cukup dari kita. Bahkan menariknya teman saya bilang ‘emang banyak orang gila di jalanan?’. Terus saya bilang, saya bisa mengumpulkan ratusan ‘orang gila jalanan’ apabila diminta oleh Kementerian Kesehatan. Saya berkata begitu karena kalkulasi saya jika sekali razia ketentraman dan ketertiban (Tramtib) untuk gelandangan dan pengemis di satu titik saja bisa mendapatkan ratusan orang, dan beberapa dintaranya adalah orang dengan gangguan psikis berat, terus ada berapa titik di Jakarta, tentu jumlahnya banyak sekali dan itu belum termasuk Bodetabek dan daerah-daerah lainnya. Pertanyaannya adalah terus mau dikemanakan mereka yang sudah kena razia? Apakah rumah sakit jiwa mau menampungnya? Berapa kapasitasnya? Terus teman saya bilang, ‘ya kita punya puskemas-puskesmas yang sekarang menangani masalah itu’. Terus saya bilang, kalau begitu kenapa saya pernah bawa ‘orang gila’ di sebuah puskesmas tapi ditolak dan diusir sama satpamnya? Ternyata jawabannya adalah puskesmas belum siap menangani permasalahan ini. Banyak pekerja medis yang takut dan adanya anggapan tidak bonafid bila berkecimpung dengan permasalahan ini.
Pertanyaan selanjutnya adalah kalau keadaannya seperti ini, terus bagaimana penanganan kedepannya? Paling tidak dari diskusi ini, pembaca bisa memahami keterbatasan pemerintah dalam hal penanganan permasalahan orang dengan gangguan psikis berat selama ini. Lantas, kenapa kita tidak terbuka saja kepada masyaraka, sehingga masyarakat bisa tahu dan paham kondisinya, dan siapa tahu bisa bersumbang sih dalam hal pemikiran ataupun perbuatan? Bukankah jika kita membiarkan hal seperti ini sampai berlarut-larut akan melanggar hak asasi manusia (HAM), karena fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara? Dan jika kita tidak punya konsep yang jelas, bagaimana kita bisa mengukur indikator keberhasilan penanganan seperti tercantum dalam agenda reformasi birokrasi, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat kita?
Pertanyaan saya ini terinspirasi pada saat saya melihat ‘orang gila’ di jalanan yang dihamili oleh ‘orang gila’ lain dan akhirnya mengandung dan melahirkan bayi. Saya pernah membaca artikel bahwa jumlah orang dengan schizophrenia di Indonesia mencapai 400.000 orang. Mereka yang dipasung atau pernah dipasung mencapai 57.000 orang. Pemasungan di pedesaan sebanyak 18.2% dan di perkotaan sebanyak 10.7%. Pemasungan pun terjadi berpuluh-puluh tahun, sampai ada kasus dipasung sampai 20 tahun. Bandingkan dengan jumlah psikiater yang hanya sekitar 800 orang (mungkin data-data ini perlu dilihat lagi). Hal ini dikarenakan jumlah schizophrenia di Amerika saja mencapai 2 juta orang per tahun.
Praktek Non-Medis dan Isu HAM
Pertanyaan yang selalu ada di dalam kepala saya adalah, ‘siapa yang berhak menyembuhkan orang dengan mental illness?’. Jika jawabannya adalah dokter dan/atau paramedis, kemudian pertanyaanya adalah bagaimana kita memandang praktek non medis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai latar belakng medis sama sekali yang berasal dari lembaga-lembaga non pemerintah? Dalam sebuah acara TV, secara tidak sengaja, saya melihat praktek penanganan yang menurut pribadi saya sendiri, agak tidak humanis atau kurang manusiawi, misalkan mereka dirantai atau dipasung, dimandikan di tengah malam, dsb. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah perlakuan ini tidak membutuhkan ‘consent’ atau persetujuan dari mereka? Apakah karena mereka dianggap ‘orang gila’ makanya kita sebagai orang yang mengklaim ‘normal’ berhak melakukan sesuatu atas justifikasi kita? Saya memang tidak menafikkan ada dari mereka yang kemudian sembuh dari penyakitnya dan saya sekali lagi sangat mengapresiasi niat dan ketulusan hati teman-teman yang berkecimpung dalam isu ini. Tapi kembali lagi, pertanyaannya adalah. 'regulasinya seperti apa?'
Penutup
Tulisan ini memang tidak menawarkan jawaban, namun lebih kepada potret situasi dan menelisik keadaan terkait dengan isu yang coba diangkat. Semoga tulisan ini bisa membuka mata dan hati kita, tentang persoalan yang nyata-nyata ada di sekeliling kita. Saya sangat berharap kejadian yang menimpa Lek Jupri di kampung saya, akibat kurang atau keterbatasan informasi, tidak terjadi lagi di masa mendatang. Sebagai implikasinya, saya percaya pemerintahan baru, presiden baru, menteri baru, dengan semangat baru, bisa melihat persoalan ini dengan lebih arif dan bisa berbagi peran dalam mencari solusi bersama, dan mewujudkannya dalam sebuah kebijakan sosial yang lebih manusiawi, yang melibatkan baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat. Wajah kita akan selalu dilihat orang luar - dari bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Ini adalah tantangan bagi pemerintahan Pak Jokowi. Saya yakin di kampung halaman beliau di Solo, juga pasti ada saudara kita yang bernasib kurang beruntung, yang hidup tanpa harkat dan martabat di jalan-jalan. Saya pernah melihat film documenter tentang Prof Dr dr Luh Ketut Suryani, Sp.KJ, dari "Suryani Institute for Mental Health" dengan para relawannya di Bali, yang begitu luar biasa dalam menangani persoalan Orang Dengan Schizophrenia (DOS). Saya sebagai orang Indonesia sangat terharu dan bangga sekali. Sudah selayaknya pemerintah sekarang ini belajar dari pengalaman beliau, dan menjadikannya sebagai best-practiced untuk perumusan kebijakan penanganan yang sifatnya nasional di masa mendatang. Mari kita stop diskriminasi kepada orang dengan gangguan psikis berat sekarang juga. Mari kita kerja, kerja, kerja…
Penulis adalah pengamat masalah sosial tinggal di Australia

Rabu, 01 Oktober 2014

Does God Give Special Kids to Special Parents?

Does God Give Special Kids to Special Parents?



Cite:
Rohman, A. (2013). Does God Give Special Kids to Special Parents?. Kompasiana, 15 October 2013.
 

 
Apakah Tuhan memberikan anak dengan kebutuhan khusus kepada para orang tua yang khusus pula (mereka yang beruntung dan terpilih— the chosen one)? Pertanyaan ini sering mengganggu saya. Paling tidak ketika saya mencari-cari jawabannya, otak saya langsung mumet dan ngehang (memakai istilah komputer). OK. Saya mau sedikit membahasnya melalui tulisan singkat ini.
Studi literatur menunjukkan bahwa ada beberapa model dalam memahami disability. Pertama adalah moral/religious model, kedua yaitu medical model, dan terakhir yakni social model. Pertanyaan yang diajukan sangat berkaitan dengan salah satu model yaitu moral/religious model. Moral/religious model menganggap bahwa disability pada dasarnya adalah hukuman dari tuhan atas dosa-dosa yang telah diperbuat seseorang atau anggota kerabatnya (Thomson, 1997). Meminjam istilah karma di India, maka disabilitas bisa lebih luas scoopnya karena hukuman dari Tuhan bisa jadi akibat dari dosa-dosa yang diperbuat dalam kehidupan sebelumnya –sebelum reinkarnasi– (Ghai, 2001). Pandangan-pandangan ini sebenarnya menggunakan rujukan kitab suci dan ajaran-ajaran agama untuk menjustifikasi sikap dan perilaku sebuah masyarakat pada mereka yang hidup dengan disability. Meskipun pandangan ini dianggap fase pertama (kuno) dalam memandang disability di era pre-enlightenment, perlu diakui bahwa pandangan semacam ini masih melekat kuat di beberapa tempat sampai saat ini.
Akibat dari pandangan tersebut adalah orang dengan disability sering diasosiasikan dengan penjahat, setan, penyihir yang dianggap membahayakan orang-orang ‘normal’. Di lain pihak, mereka juga dianggap sebagai obyek belas kasihan, gampang dipermalukan, dan tidak jarang dikucilkan dalam masyarakat. Mereka yang mengalami disability kemudian disebut bernasib buruk dan orang bersimpati atas tragedi yang menimpa mereka. Namun demikian, tidak semua orang menanggapi disability dengan negatif. Di beberapa tempat menganggap bahwa memiliki disability atau memiliki anak dengan disability (anak berkebutuhan khusus) pada dasarnya adalah sebuah berkah. Bukankah Tuhan tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba-Nya? Dalam konteks ini mereka yang memiliki disabilty atau memiliki anak berkebutuhan khusus adalah insan-insan yang terpilih oleh Tuhan dan diberikan kepercayaan yang luar biasa, lebih dibanding orang-orang yang lain. Mereka adalah orang-orang pilihan yang diuji untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Mengambil contoh sistem pendidikan di negara kita tercinta Indonesia, kata Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, UN adalah WAJIB. Artinya mereka-mereka yang diuji adalah mereka yang siap naik ke level yang lebih tinggi. Mereka yang tidak ikut ujian akan tetap tinggal kelas dan statis. Begitu logika saya dan analoginya (maaf kalau tidak begitu nyambung, tapi intinya ya seperti itu).
Tetapi sayangnya, logika semacam itu justru bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketika orang yang memiliki disability atau anak berkebutuhan khusus, menunjukkan rasa senang dan gembira karena menjadi orang yang terpilih, ironisnya justru dicap sebagai orang yang agak-agak, orang yang aneh, dan mungkin orang gila atau stress. Pandangan-pandangan seperti inilah yang secara kejam menutup potensi-potensi positif yang ada pada mereka. Padahal jika mereka diberikan kesempatan dan difasilitasi dengan baik, mereka juga besar kemungkinan mampu berkontribusi dengan baik. Siapa yang tidak kenal Stephen William Hawking? Meskipun mengalami disability, fisikawan asal Inggris ini mampu berkarir di bidang akademik melebihi orang-orang kebanyaakan, bahkan pada tahun 2009, dia dianugerahi Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Siapa tidak kenal Beethoven? Salah satu komposer terbesar dalam sejarah dunia yang kehilangan pendengarannya.
Dua orang yang saya sebutkan barusan hanyalah sebagai contoh bahwa orang dengan disability juga mampu berkarya dan berkontribusi dalam masyarakat. Tidak selayaknya kita memandang sebelah mata dengan lensa negatif pada mereka. Sudah saatnya pula kita membuang jauh-jauh pandangan tersebut. Bukankah kalau mau jujur, kita akan bersedih atas klaim Marthin Luther, seorang protestant reformer (1485-1546), yang mengaku melihat setan pada anak anak dengan disability dan menganjurkan untuk membunuh mereka jika masih hidup?
Sekarang sudah saatnya kita lepas dari kepercayaan atau takhayul-takhayul yang tidak terbukti kebenarannya. Jika kita memiliki disability, kita tidak harus bersedih. Kita adalah insan-insan yang terpilih. Jika anak adalah titipan/amanat dari Tuhan, maka kita beruntung dititipi malaikat-malaikat kecil yang berkebutuhan khusus. Dan bagi kita yang tidak memiliki disability dan tidak dititipi oleh Tuhan, anak yang berkebutuhan khusus, mari bersama-sama menerima dan mendukung mereka. Kita tidak perlu menghakimi, kita tidak perlu mengkasihani, kita cukup membuka diri kita untuk menerima mereka. Mereka bukanlah orang-orang aneh ataupun ‘abnormal’. Tuhan hanya menciptakan berbeda saja. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak selayaknya kita mempermasalahkan perbedaan. Bukankah perbedaan itu adalah rahmat dari Tuhan? Sebagai kesimpulannya kita tidak boleh menangis atau menangisi sebuah perbedaan. Sebaliknya, kita harus merayakannya. Pentingnya pelibatan peran mereka secara utuh berdasarkan prinsip 'Nothing about us without us'.

Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan di Indonesia

Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan di Indonesia

Cite:
Rohman, A. (2009). Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan di Indonesia. Warta Demografi Universitas Indonesia, 39 (3), 52-55.


A. Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia dengan jumlah populasi anak jalanan yang lumayan besar. Data dari Kementerian Sosial RI menyebutkan bahwa pada tahun 2009 jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai 135.139 anak dan tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Bandung dan Yogyakarta (Kemensos RI, 2009). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghapuskan anak jalanan, baik melalui penangkapan maupun penahanan, dan dalam beberapa kasus ekstrim adalah penyiksaan, namun keberadaan anak jalanan tetap tidak berkurang secara signifikan. Sebaliknya, ketika pemerintah cenderung menganggap fenomena anak jalanan sebagai perilaku menyimpang yang secara potensial mengarah pada kriminalitas, media dan lembaga non pemerintah justru menganggap mereka sebagai kelompok rawan sekaligus korban kekerasan secara pasif yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak lagi memiliki kepedulian dan solidaritas sosial. Perbedaan cara pandang ini semakin rumit tatkala fenomena anak punk muncul dipermukaan, yang sekaligus meruntuhkan anggapan bahwa anak jalanan identik dengan kemiskinan dan keterpaksaan. Tulisan ini mencoba membuka persoalan mengenai semakin maraknya anak punk dan eksistensi mereka di jalanan serta usulan mengenai pola pendekatan dan penanganan yang ideal yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi kemanusiaan non pemerintah.
B. Sekilas Mengenai Anak Jalanan
Banyak definisi mengenai anak jalanan yang dipakai para akademisi maupun pemerhati anak guna menggambarkan karakteristik anak jalanan. Namun ironisnya, konsep-konsep tersebut disamping memperkaya pandangan pandangan mengenai anak jalanan, seringkali justru mangaburkan pengertian anak jalanan itu sendiri. Aptekar dan Heinonen (2003) mengungkapkan bahwa definisi umum yang sering dipakai terkait dengan istilah anak jalanan mengacu pada istilah yang digunakan oleh Unicef. Di sini, anak jalanan diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, children on the street yaitu anak beraktifitas di jalanan namun masih memiliki kontak secara rutin dengan keluarga mereka. Kedua, children of the street, dimana anak hidup, bekerja dan tidur di jalanan. Ketiga, children on and off the street, merujuk pada anak yang memiliki kontak rutin dengan keluarga namun seringkali hidup, bekerja dan tidur di jalanan. Namun demikian, pada tahun 1990 beberapa ilmuwan sosial mulai mengalihkan istilah anak jalanan menjadi pekerja anak untuk menolak labeling anak jalanan.
Salah satu penelitian menarik terkait dengan anak jalanan di Indonesia, dilakukan oleh Harriot Beazley. Mengambil lokasi di Yogyakarta, Beazley (2003) mengatakan bahwa ada kecenderungan anak mengartikan hidup di jalanan sebagai “karir”. Mereka menyadari betapa besarnya stigma negatif yang melekat pada mereka. Oleh karena itulah sebagai kelompok marjinal, mereka berupaya menegoisasikan identitas mereka dan mengembangkan strategi adaptasi terkait dengan aktifitasnya di jalanan. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam memaksimalkan hubungan potensi sistem kekerabatan di jalanan, dan menjalin hubungan yang apik dengan mantan anak jalanan, pedagang asongan, dan anak jalanan yang lebih besar. Kelompok-kelompok inilah yang menjadi ‘tali’ dan mensupport mereka untuk survive di jalanan. Pada titik inilah solidaritas sesama anak jalanan muncul dan semakin menguat. Dalam akhir tulisannya, Beazley mengisyaratkan betapa susahnya untuk melakukan rehabilitasi pada mereka yang telah lama turun dan hidup di jalanan. Mereka yang sudah kembali ke rumah biasanya turun kembali ke jalan karena tidak bisa menyesuaikan kehidupan dalam rumah karena banyaknya aturan, tindak kekerasan yang dilakukan orang tua kepada dirinya, keterbatasan ruang, dan kurangnya kebebasan untuk melakukan sesuatu yang mereka suka. Mereka juga rindu dengan teman-temannya di jalanan. Karena itulah dana untuk upaya rehabilitasi sosial pada anak jalanan, akan lebih tepat diperuntukkan bagi mereka yang masih baru di jalanan dan upaya preventif dengan melibatkan partisipasi masyarakat (berbasis komuniti).
C. Fenomena Anak Punk
Permasalahan anak jalanan di Indonesia boleh dikatakan sangat kompleks. Sejak boom pada tahun 1998 karena dipicu oleh krisis moneter, fenomena terkini yang sedang marak terkait dengan anak jalanan adalah anak-anak punk. Mereka diyakini memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan anak jalanan pada umumnya. Istilah punk sendiri memiliki arti yang beragam. O’Hara (1999) mengartikan punk sebagai berikut: (1) Suatu bentuk trend remaja dalam berpakaian dan bermusik; (2) Suatu keberanian dalam melakukan perubahan atau pemberontakan; dan (3) Suatu bentuk perlawanan yang luar biasa karena menciptakan musik, gaya hidup, komunitas, dan kebudayaan sendiri. Anak-anak punk biasa ditandai dengan gaya berpakaian yang mereka kenakan seperti sepatu boots, potongan rambut Mohawk ala suku Indian (feathercut) dengan warna yang berwarna-warni, celana jeans ketat (skinny), rantai dan paku (spike), baju yang lusuh, badan bertatto, memakai tindikan (piercing) dan sering mabuk.
Berkaitan dengan punk, Marshall (2005) membagi punk ke dalam tiga kategori yaitu hardcore punk, street punk, dan glam punk. Jenis pertama, hardcore punk ditandai dengan gaya pemikiran dan bermusik yang mengarah pada rock hardcore dengan beat-beat music yang cepat. Jiwa pemberontakan mereka sangat ekstrim sehingga seringkali terjadi keributan diantara mereka sendiri. Jenis kedua, street punk sering disebut The Oi dan anggotanya dinamakan skinheads. Mereka biasanya tidur di pinggir jalan dan mengamen untuk membeli rokok. Sebagai akibatnya, mereka banyak bergaul dengan pengamen dan pengemis karena sama-sama hidup di jalanan. Mereka adalah aliran pekerja keras. Jenis ketiga, glam punk biasanya jarang nongkrong dengan komuniti mereka di pinggir jalan dan lebih memilih tempat-tempat yang elite seperti distro atau kafe. Umumnya mereka adalah para seniman dengan berbagai macam karya seni.
Di Indonesia, komuniti punk yang jumlahnya mayoritas dan mendapat perhatian yang lebih dari publik adalah anak punk yang ada di jalanan. Pada umumnya, anak-anak punk tersebut berpendapat bahwa apa yang menjadi gaya hidup mereka adalah suatu kewajaran hidup di daerah metropolis. Keberadaan komuniti ini di kota-kota besar, yang sering menghabiskan waktu di jalanan dengan mengamen di traffic light, gaya berpakaian dan aktifitas nongkrongnya, dirasakan mengganggu kenyamanan masyarakat karena kekhawatiran akan terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh mereka.
D. Kenapa Anak Punk Menjadi Masalah?
Penelitian anak punk yang memotret secara lugas kehidupan mereka di Jakarta dilakukan oleh Wallac. Wallac (2008) mengungkapkan bahwa musik punk yang mendunia pada era 70-an di Barat juga berpengaruh di Indonesia dan mencapai puncaknya pada tahun 1990-an. Anak-anak yang tergabung dalam komuniti punk saling berbagi kesukaan mereka terhadap music dan gaya hidup. Ikatan kekeluargaan dalam kelompok ini sangat kuat dan jaringan mereka juga sangat luas. Bagi mereka uang dan pendidikan bukan halangan untuk kumpul bersama. Mereka mempunyai slogan khas Do It Yourself (DIY). Mereka sering mengasosiasikan dirinya sebagai orang kecil yang tertindas. Menariknya, anak-anak yang tergabung dalam kelompok punk pada umumnya adalah mereka yang masih dikategorikan sebagai keluarga yang mampu, bahkan banyak pula dari mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Namun demikian, pada umumnya mereka tidak melanjutkan pendidikannya (putus sekolah). Kehidupan mereka sangat memungkinkan dan rawan untuk terjerumus dalam seks bebas. Anak punk perempuan yang suka melakukan seks bebas biasa disebut dengan pecun underground. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai tukang parkir, pengamen, dan ‘polisi cepek’.
Sejumlah pemerhati anak yakin bahwa anak-anak punk sebenarnya adalah anak-anak yang bermasalah. Masalah yang pertama berkaitan dengan dirinya sendiri. Mereka masih mencari jati dirinya dalam tahapan menuju kedewasaan. Kurangnya kesiapan diri membuat mereka mengalami kebingungan dalam mencari identitasnya. Masalah yang kedua berkaitan dengan hubungan dengan keluarga mereka yang pada umumnya kurang harmonis. Mereka kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Komunikasi tidak lancar karena kesibukan orang tuanya bekerja. Sebagai konsekuensinya mereka mencari perhatian di luaran. Terakhir, anak-anak punk adalah anak-anak yang sebenarnya memiliki kreatifitas tinggi. Karena kreatifitas itu tidak terwadahi dan mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah, tentu saja mereka sangat rawan untuk terjerumus dalam tindak kejahatan seperti vandalism, ketergantungan alkohol, penyalahgunaan narkoba, eksploitasi seksual, prostitusi, HIV/AIDS, perdagangan manusia maupun rawan percobaan bunuh diri. Hal ini belum termasuk dengan aparat keamanan dan ketertiban yang sering menangkap mereka dan memperlakukan mereka dengan buruk.
E. Pembantaian Anak Jalanan Bukan Suatu Solusi
Permasalahan anak jalanan dan anak punk memang kompleks. Akan tetapi kita tidak bisa melakukan pembunuhan maupun penyiksaan terhadap anak jalanan sebagaimana telah dilakukan di Brazil, Guatemala, dan Columbia. Dunia masih ingat peristiwa mencengangkan pada bulan Juli 1993 di Gereja Candelaria di Rio de Jeneiro, dimana beberapa polisi tanpa baju dinas menembaki 50 anak jalanan dimana 6 diantaranya meninggal seketika dan 2 anak dibawa ke sebuah pantai dan dieksekusi. Menariknya ketika acara tersebut ditayangkan di stasiun radio, hampir sebagian besar penduduk di sana menyetujui tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat di sana yang menganggap anak dalam keluarga adalah malaikat kecil, akan tetapi jika anak tersebut berkeliaran menggelandang maka mereka tak ada bedanya dengan babi (Summerfield, 2008).
Masih dalam sebuah tulisannya ‘If Children’s Lives are Precious, which Children?’, Summerfield (2008) juga menyebutkan bahwa pada tahun 1991, sekitar 1.000 anak jalanan dibunuh di Brazil dan 150.000 anak jalanan mati sebelum mencapai umur setahun karena kemiskinan, sanitasi yang buruk, minimnya layanan kesehatan, serta 2 juta anak jalanan mengalami malnutrisi. Dalam akhir tulisannya dia memberikan pertanyaan yang cukup menggelitik: ‘Apakah dibenarkan membunuh anak-anak karena mereka tidak punya masa depan?’
F. Penutup
Tulisan ini telah mengupas sedikit persoalan mengenai anak-anak punk yang ada di jalanan. Meskipun karakteristik anak-anak punk tidak jauh berbeda dengan anak-anak jalanan pada umumnya, namun alasan utama mereka turun ke jalan justru bukan alasan ekonomi. Mereka memiliki masalah dalam pencarian jati diri dan minim kasih sayang serta perhatian dari orang tua mereka. Mereka juga tidak memiliki wadah untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas mereka. Karena itulah penyebutan anak jalanan menjadi pekerja anak menjadi tidak bisa digeneralisir. Jika pemberdayaan dan penguatan ekonomi keluarga sangat penting untuk anak jalanan pada umumnya, maka pemberian konseling keluarga sangat tepat untuk anak-anak punk. Penanganan anak-anak punk secara persuasif harus segera dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun organisasi non pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari anggapan bahwa jalanan adalah schools of crime (sekolah kejahatan), sehingga mau tidak mau, tugas kita semua untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak yang sudah tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) yaitu anak harus hidup dalam asuhan keluarga secara layak dan dapat mengenyam bangku sekolah. Pembantaian dan pembunuhan terhadap anak-anak yang berada di jalanan bukanlah solusi, melainkan sebuah tindakan biadab yang harus kita kutuk bersama.

Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa

Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa

Cite:
Rohman, Arif. (2011). 'Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa'. Disampaikan Pada Acara Workshop Penanganan Gelandangan di Perkotaan. Jakarta, 14 Oktober 2011. Jakarta: Kementerian Sosial RI.



A. Latar Belakang
Gelandangan dan pengemis memang telah menjadi masalah nasional yang dihadapi di banyak kota, tak terkecuali di negara maju (Schwab, 1992 : 408). Permasalahan gelandangan dan pengemis sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun LSM. Evers & Korf (2002 : 294) bahkan secara ekstrim mengibaratkan gelandangan sebagai penyakit kanker yang diderita kota karena keberadaannya yang mengganggu keindahan dan kenyamanan kota, namun begitu susah dan kompleks dalam penanggulangannya.
Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993 : 179). Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis. Weinberg (1970 : 143-144) menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg (1995 : 220) menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat normal.
Mereka yang tidak sukses mengadu nasib di kota, malu untuk kembali ke kampung halamannya, sementara mereka terlunta-lunta hidup di perantauan. Mereka hidup di pemukiman liar dan kumuh (slum/squatter area) yang dianggap murah atau tidak perlu bayar. Orang gelandangan pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (living together out of wedlock). Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa dan tidak diakui oleh pemerintah kota, dan tanpa tersentuh dunia pendidikan formal, pada akhirnya mereka terdorong oleh sistem menjadi anak jalanan dan rentan terpengaruh untuk melakukan tindak kriminal dan asosial (Rohman, 2004 : 72-74).
B. Data dan Fakta
Dalam upaya untuk merumuskan program penanganan yang tepat untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan, ada baiknya disampaikan data dan fakta sebagai berikut :
1. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial, tercatat pada tahun 2008, jumlah gelandangan mencapai 25.169 orang, jumlah pengemis mencapai 35.057 orang, dan anak jalanan mencapai 109.454 orang. Data yang dikutip memang masih perlu ditanyakan kevaliditasannya, mengingat pendataan pada kelompok ini relatif sulit karena mobilitas mereka yang tinggi. Dapat dipastikan angka ini seperti fenomena puncak gunung es (tips of iceberg) dimana angka riilnya dimungkinkan dapat lebih tinggi. Tapi untuk pegangan sementara dalam penyusunan program, data tersebut masih dapat dipergunakan.
2. Angka gelandangan, pengemis, dan anak jalanan diperkirakan naik, mengingat daya tarik kota yang semakin kuat bagi orang-orang desa. Yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah bahwa Jakarta akan tetap menjadi tanah impian bagi orang desa di Indonesia untuk mengadu nasib di kota, mengingat kecenderungan kota-kota di Asia Tenggara yang mengacu pada gejala ‘satu kota’ yaitu ibu kota Negara. Sebagai contohnya, kota di Indonesia adalah Jakarta, di Thailand adalah Bangkok, di Malaysia adalah Kuala Lumpur, dan di Philippine adalah Manila.
3. Fakta membuktikan bahwa gelandangan, pengemis dan anak jalanan adalah kelompok yang masuk dalam kategori kemiskinan inti (core of poverty) di perkotaan. Menangani kelompok ini sama halnya mencoba menangani masalah kemiskinan yang tersulit. Kelompok gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan kelompok khusus yang memiliki karakteristik dan pola penanganan khusus, terutama berkaitan dengan mentalitas dan tata cara hidup mereka yang sedikit banyak sudah terkontaminasi budaya jalanan. Inilah sebabnya, sebagai misal, kenapa pengistilahan Jakarta di kalangan ilmuwan sosial bukan disebut dengan kota, tapi lebih sering disebut ‘Kampung Besar’ (the big village), mengingat perilaku orang di dalamnya yang lebih mencerminkan orang kampung.
4. Berbagai laporan menunjukkan bagaimana pemerintah kota, seperti di Jakarta telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah yaitu Perda DKI No. 11 Tahun 1988 tentang ketertiban umum, dan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 yang melarang orang untuk menggelandang, mengemis dan melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban di jalan, termasuk larangan membeli pedagang asongan dan memberi sedekah pada pengemis di jalanan di Jakarta. Pemerintah DKI juga telah mengadakan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi seperti Tramtib, Kepolisian, maupun Dinas Sosial melalui operasi yustisi dalam penanganan gelandangan, untuk selanjutnya mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di panti-panti pemerintah. Namun demikian, masih saja masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan masih merebak di kota Jakarta dan kota-kota lainnya.
5. Masalah gelandangan dan pengemis bukan semata-mata masalah modal, keterampilan kerja dan kesempatan berusaha, namun juga masalah mentalitas diri. Terbukti dari tingkat kegagalan layanan yang disediakan pemerintah, dimana mereka yang telah mendapatkan layanan panti ataupun layanan transmigrasi, namun kembali menggelandang di kota. Mereka berpandangan bahwa dengan menggelandang mereka bisa memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Menariknya lagi, mereka justru memanfaatkan layanan panti-panti maupun layanan transmigrasi sebagai suatu ‘selingan hidup’ dimana mereka bisa numpang makan minum gratis di panti dan pindah dari satu panti ke panti lainnya manakala bosan, dan hal inipun diorganisir oleh kelompok gelandangan sendiri dengan baik. Bagi yang bertransmigrasi mereka juga kembali setelah menjual tanah dan rumahnya ke tetangganya maupun ke penduduk setempat.
C. Filosofi dan Trend Penanganan Masalah Tuna Sosial
Permasalahan, gelandangan, pengemis dan anak jalanan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Oleh karena itu sudah seyogyanya apabila program penanganan yang disusun mempertimbangkan aspek sosial filosofi dan trend penanganan yang sedang berkembang saat ini :
1. Persoalan Hulu
Bahwa masalah gelandangan dan pengemis adalah masalah klasik dalam urbanisasi. Intinya jika urbanisasi dapat diminimalisir, maka jumlah gelandangan dan pengemis di perkotaan dapat dipastikan dapat diminimalisir pula. Karena itulah upaya penanganan yang bagus dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah melalui upaya preventif yang dilakukan terutama di daerah-daerah yang berpotensi mengirimkan penduduk yang minim keterampilan, pendidikan dan modal ke kota-kota besar. Ini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan survey ataupun pendataan secara langsung ke kantong-kantong pemukiman liar, maupun dengan meminta data sekunder dari Dinas/Instansi Sosial terkait.
Bahwa jumlah kaum urban meningkat dikarenakan daya tarik kota yang sangat luar biasa, yang didukung banyaknya cerita-cerita sukses dari para perantau. Pada titik ini, diperlukan upaya penyuluhan dan diseminasi tentang resiko merantau ke kota besar, sebagai upaya preventif dalam menyajikan data dan fakta obyektif susahnya merantau di kota. Paling tidak, masyarakat di pedesaan harus disadarkan mengenai kejamnya kota. Hal ini dikarenakan modus munculnya gelandangan pada umumnya dimulai dari para perantau yang gagal mengadu nasib, yang dibawa ke kota besar baik oleh keluarganya maupun teman terdekatnya (chain-recruitment) meskipun ada pula yang dikarenakan keinginan sendiri (minggat) maupun diperdagangkan (trafficking).
2. Persoalan Hilir
Kaum urban yang dating ke kota-kota, karena minim pengalaman, pendidikan, keterampilan kerja dan modal uang, akhirnya mereka mencari ’Bapak Pelindung’ (patron) dan berperan sebagai ’Anak’ (client). Mereka bekerja pada patron dengan upah minim yang penting bisa survive (mendapat makan dan tempat tinggal). Pada umumnya tempat yang dituju adalah pemukiman liar seperti di bawah jembatan, lahan-lahan kosong, pinggir stasiun/rel kereta api, maupun di bantaran-bantaran kali. Mereka kemudian terorganisir secara rapi dan sangat sulit digusur. Studi yang dilakukan Rohman (2004) menunjukkan bahwa pendudukan dan penyerobotan lahan dikarenakan pemerintah kota yang tidak konsisten, karena banyak oknum pemerintahan yang justru ‘melegalkan’ dengan menarik retribusi di tempat-tempat tersebut. Khusus untuk gelandangan di Stasiun Senen, petugas PJKA yang justru mengajari mereka dengan membikin rumah-rumah kardus yang kemudian menjadi semi permanen karena sering pulang kemalaman ke daerah Bekasi atau Bogor. Pada titik ini pemerintah kota diharapkan dapat secara konsisten mengawasi ruang-ruang yang rawan penyerobotan secara liar.
Persoalan kemudian muncul manakala kehidupan yang sulit memaksa mereka bekerja secara serabutan, baik sebagai pemulung, pelapak, tukang service elektronik, tukang ‘petik’ (jambret), tukang todong, pencuri, pemungut sayuran, pengamen, maupun pengemis. Permasalahan menjadi mengemuka manakala tempat tinggal mereka kumuh dan kotor, hidup secara tidak sehat, rawan terkena penyakit, menjadi pusat prostitusi, dan pusat kegiatan kriminal. anak-anak mereka juga rawan penelantaran, eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Kejadian tindak kekerasan juga bukan barang yang aneh di lingkungan tersebut.
Pengemis sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori cacat dan mengemis untuk hidup, dan mereka yang dalam keadaan sehat tapi malas bekerja. Di sini jelas, bentuk intervensi ataupun layanan sosial yang diberikan akan berbeda sesuai dengan karakteristik pengemis. Layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis juga terkesan setengah hati karena asumsi bahwa jika tersiar kabar akan adanya layanan khusus gelandangan dan pengemis dipastikan angka urbanisasi ke kota akan meningkat. Itulah sebabnya pemerintah kota cenderung lebih memilih tindak represif daripada rehabilitatif. Ini dibuktikan program keluarga harapan (PKH) yang dilaunching Kementerian Sosial pada tahun 2008 tidak menyentuh keluarga tanpa KTP. Layanan yang dilakukan untuk gelandangan dan pengemis perlu melibatkan para patron, pihak kepolisian, pemerintah kota, dan pemerintah daerah asal gelandangan dan pengemis.
3. Persoalan Anak Jalanan
Kajian sosial filosofis pada anak jalanan membuktikan bahwa layanan harus berpusat atau berbasis pada keluarga. Tugas utama anak adalah sekolah dan bermain. Melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga diharapkan anak dapat bersekolah kembali dan memperoleh pendidikan dengan baik, layaknya anak-anak yang hidup normal lainnya.
Banyak program untuk anak jalanan yang langsung difokuskan kepada anak tetapi tingkat keberhasilannya rendah, dikarenakan bahwa usia anak adalah usia dimana seseorang belum bisa menggunakan nalarnya secara benar. Mereka masih mudah terpengaruh dengan teman sebayanya dan belum memahami arti kehidupan secara utuh. Hal ini terlihat dari banyaknya anak jalanan yang mengikuti pelatihan keterampilan (vocational training), namun mudah sekali keluar, atau mereka sudah menyelesaikan pendidikannya namun kembali ke jalan. Kajian sosial filosofis anak membuktikan bahwa seseorang di jalan baru kemungkinan sukses mengikuti program pelatihan keterampilan jika paling tidak berusia 21 tahun. Pada tahapan umur ini sesorang sudah dihadapkan pada pilihan logis yaitu ingin bekerja dan menjadi orang baik-baik, atau tetap di jalan dan menjadi preman. Intinya tetap sama yaitu intervensi yang tepat untuk anak adalah dengan kembali ke sekolah.
Semua program layanan akan lebih efektif jika melalui keluarga. Di sinilah keluarga diharapkan dapat meningkatkan kualitas asuhan dan pendidikan informal dalam keluarga demi kualitas sumber daya manusia (SDM) anak-anaknya di masa mendatang. Trend atau kecenderungan dalam pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial lebih mengedepankan perlindungan hak-hak anak (child rights) demi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).
D. Program Yang Diajukan
1. Nama Program
Nama program yang diajukan adalah ‘Desaku Menanti’ (Program Penangananan Gelandangan dan Pengemis Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berbasis Desa).
2. Tujuan
Adapun tujuan dari Program Desaku Menanti adalah mengembangkan model penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, agar hilang secara permanen di kota-kota besar. Program ini adalah inovasi dari program penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang selama ini dilakukan, yaitu dengan memfokuskan semua layanan di daerah asal para gelandangan dan pengemis (berbasis desa). Disamping itu, semua kegiatan akan melibatkan seluruh komponen di daerah asal, seperti pemerintah daerah, pengusaha (CSR), LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat. Inti dari program ini adalah menciptakan keteraturan sosial melalui peningkatak kontrol sosial dari masyarakat.

3. Sasaran
Yang menjadi sasaran dalam program Desaku Menanti adalah :
a. Gelandangan.
b. Pengemis.
c. Anak Jalanan.
d. pemerintah Daerah.
e. Lembaga Pendidikan.
f. Dunia Usaha (CSR).
g. Masyarakat.
4. Jenis Kegiatan
Program Desaku Menanti adalah program yang komprehensif dalam penghapusan gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang ada pun, baik preventif maupun kuratif dilakukan secara bersamaan, simultan, dan berkesinambungan. Mengingat program ini adalah uji coba pengembangan model, untuk keberlanjutannya (sustainability), diharapkan pada tahap replikasi dapat mengadvokasi pemerintah daerah supaya program ini ke depan dapat dibiayai dengan menggunakan APBD.
a. Kegiatan Preventif
Kegiatan preventif dilakukan di tempat-tempat yang potensial menjadi daerah pengirim gelandangan, pengemis, maupun anak jalanan. Kegiatan ini dipandang penting dengan asumsi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kegiatan difokuskan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau wanita rawan sosial ekonomi.
1) Kampanye Sosial di sepuluh titik lokasi (Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur)
Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan statistik daerah asal gelandangan dan pengemis terbanyak di Jakarta. Adapun kegiatan dalam kampanye sosial meliputi :
a) Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di sepuluh lokasi.
b) Penyuluhan sosial intensif langsung ke masyarakat di sepuluh lokasi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui lain :
- Pemutaran film dokumenter yang berhubungan dengan gelandangan dan pengemis di desa-desa.
- Penyebaran pamflet dan leaflet tentang gelandangan dan pengemis, serta bahaya merantau ke kota tanpa bekal keterampilan, pendidikan dan modal.
- Gelar panggung/drama yang berkisah tentang kesulitan hidup di kota besar.
- Penyuluhan sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokah masyarakat yang peduli pada permasalahan gelandangan dan pengemis.
- Temu duta anti gelandangan dan pengemis dengan masyarakat desa.
2) Pemberian Bantuan Ekonomi Langsung di sepuluh titik lokasi (Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur)
Kegiatan ini berupa bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) yang dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha bersama (KUBE) yang jenis bantuannya disesuaikan dengan mata pencaharian penduduk setempat. Sasarannya adalah RTSM dan wanita rawan sosial ekonomi.
3) Pemberian Bantuan Perumahan di sepuluh titik lokasi (Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur)
Konsep pemberian bantuan perumahan ada dua model. Pertama, melalui program transmigrasi yang berkoordinasi dengan Kemenakertrans. Kedua, bantuan perumahan sangat sederhana di kampung mereka masing-masing. Konsepnya untuk yang pertama melalui koordinasi saja. Sedangkan konsep kedua melalui advokasi ke pemerintah daerah dan Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk penyediaan lokasi tanah dan pendirian bangunan. Melalui bantuan perumahan ini diharapkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan serta arti penting rumah sebagai simbol utama keluarga dapat kembali ditumbuhkan.
4) Pemberian Bantuan Peralatan Sekolah di sepuluh titik lokasi (Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur)
Kegiatan ini berupa bantuan stimulan berupa peralatan sekolah untuk anak-anak yang meliputi seragam, sepatu, tas, buku dan alat tulis dalam satu paket. Besarnya disesuaikan dengan alokasi yang tersedia.
b. Kegiatan Dukungan
1) Pemilihan ’Duta Anti Gelandangan dan Pengemis’
Pemilihan ’duta anti gelandangan dan pengemis’ dapat dipilih atau ditentukan oleh Kementerian Sosial di Jakarta. Diharapkan ’duta anti gelandangan dan pengemis’ berasal dari kalangan artis yang memiliki background keagamaan yang relatif kuat, mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat kelas bawah, dan memiliki komitmen yang kuat dalam gerakan penghapusan gelandangan dan pengemis.
2) Pemberian Penghargaan Bagi ’Kota Bebas Gelandangan dan Pengemis’
Penghargaan/trophy akan diberikan kepada kota-kota yang memiliki komitmen yang besar dalam penghapusan gelandangan dan pengemis di daerahnya. Piagam penghargaan ’Kota Bersih Gelandangan dan Pengemis’ langsung diberikan oleh Menteri Sosial setiap setahun sekali.
3) Pencanangan ’Hari Bebas Gelandangan dan Pengemis’
Pencanangan ’Hari Bebas Gelandangan dan Pengemis’ dapat dilakukan oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, maupun Menteri Sosial RI disesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan. Pencanangan ’Hari Bebas Gelandangan dan Pengemis’ sudah dipastikan akan mengundang simpati publik, terutama kalangan media baik cetak maupun elektronik.
c. Kegiatan Rehabilitatif
Kegiatan rehabilitasi sosial selama ini dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta, melalui panti-panti gelandangan pengemis milik Kementerian Sosial maupun Pemda DKI Jakarta. Akan tetapi jumlah gelandangan dan pengemis tidak pernah berkurang. Berkenaan dengan ini sudah seyogyanya apabila kegiatan rehabilitasi sosial dilakukan di daerah asal gelandangan dan pengemis, yang difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan kontrol sosial masyarakat.
1) Penjangkauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta (Pemda DKI Jakarta sebagai pilot project) menyediakan alokasi dana untuk pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal. Gelandangan dan pengemis yang akan dipulangkan adalah hasil dari operasi yustisi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Tramtib DKI Jakarta. Dalam Program Desaku Menanti, uji coba pemulangan dilakukan di 3 propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari sinilah 10 lokasi di 3 propinsi pada kegiatan preventif dilakukan dengan memperhitungkan daerah yang potensial mengirimkan gelandangan dan pengemis ke DKI Jakarta. Dalam pemulangannya, pendamping (pekerja sosial) dari Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dinas/Instansi Sosial di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan dan desa. Pemulangan dilakukan sampai di tingkat desa dengan mengundang tokoh masyarakat setempat. Proses ini dilakukan agar para gelandangan dan pengemis malu atau jera. Pemulangan ini juga sekaligus sebagai upaya diseminasi dan penyuluhan sosial yang sifatnya preventif untuk masa mendatang. Kegiatan ini sekaligus untuk menggugah kepedulian masyarakat mengenai kondisi ekonomi warganya, dan untuk menerima kembali mantan gelandangan dan pengemis dengan baik (reintegrasi sosial).
2) Pemberian Pelatihan Keterampilan melalui ’Rumah Kerja Desaku Menanti’ (RKDM)
Para gelandangan dan pengemis yang sudah dipulangkan kemudian mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di ’Rumah Kerja Desaku Menanti’ (RKDM) yang ada di Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Biaya pelatihan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan pemda setempat (sharing cost). Bagi mereka yang telah lulus diminta surat kontrak untuk tidak menggelandang atau mengemis lagi. Mereka yang lulus kemudian diberikan bantuan stimulan untuk modal usaha sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.
3) Pemberian Bantuan Stimulan untuk Eks Gelandangan dan Pengemis
Setelah dipulangkan, mantan gelandangan dan pengemis yang yang tidak memungkinkan mengikuti pelatihan keterampilan melalui ’Rumah Kerja Desaku Menanti’ (RKDM) yang ada di Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan mendapatkan bantuan stimulan langsung. Bantuan ini berupa bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) yang dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha bersama (KUBE) yang jenis bantuannya disesuaikan dengan mata pencaharian penduduk setempat. Bagi mereka yang telah lulus diminta surat kontrak untuk tidak menggelandang atau mengemis lagi.
4) Layanan Perumahan/Transmigrasi
Layanan ini diberikan pada mereka yang mempunyai mental kuat untuk mengubah diri, diperkirakan tidak mempunyai kerabat lagi di desa, dan membutuhkan lingkungan baru, sementara usianya masih masuk dalam kategori usia produktif. Kegiatan ini perlu bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Permukiman atan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pusat maupun yang ada di Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Bagi mereka yang masih punya keluarga di desa akan dibangunkan rumah sederhana di daerah asalnya, dan bagi yang sudah tidak punya keluarga akan ditawarkan transmigrasi atau dibangunkan perumahan sangat sederhana di desanya terdahulu. Intinya, mereka mempunyai pilihan dan tidak ada paksaan.
5) Pengembalian Anak ke Keluarga dan Bangku Sekolah
Kegiatan ini berupa bantuan stimulan berupa peralatan sekolah untuk anak-anak yang meliputi seragam, sepatu, tas, buku dan alat tulis dalam satu paket. Besarnya disesuaikan dengan alokasi yang tersedia. Pendamping juga melakukan advokasi ke lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal untuk menerima anak kembali bersekolah. Khusus untuk anak jalanan yang perorangan (tanpa keluarga), mereka dipertemukan kembali dengan keluarga ataupun kerabat dekatnya (reunifikasi).
5. Tahapan Kegiatan
a. Penjangkauan
- Untuk penjangkauan program preventif dilakukan di 10 titik lokasi (3 propinsi) dengan memperhitungkan stastistik daerah pengirim (sending).
- Untuk penjangkauan program rehabilitatif dilakukan melalui operasi yustisi, bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta. Mereka yang terjaring akan ditampung di panti-panti gelandangan dan pengemis milik pemerintah.
b. Registrasi dan Identifikasi
- Untuk program preventif, di 10 titik lokasi (3 propinsi) yang telah ditentukan, didata dengan lengkap RSTM dan wanita rawan sosial ekonomi yang ada.
- Untuk program rehabilitatif, pendataan dan identifikasi dilakukan setelah operasi yustisi dilakukan.
c. Penentuan Layanan Sosial
- Untuk program preventif, selanjutnya berdasarkan hasil registrasi dan identifikasi ditentukan layanan sosial yang tepat.
- Untuk program rehabilitatif, selanjutnya berdasarkan hasil registrasi dan identifikasi ditentukan layanan sosial yang tepat.
d. Pemberian Layanan Sosial
- Untuk program preventif, selanjutnya berdasarkan hasil needs assessment, diberikan layanan yang sesuai (kampanye sosial, bantuan ekonomi langsung, bantuan perlengkapan sekolah).
- Untuk program rehabilitatif, selanjutnya berdasarkan hasil registrasi dan identifikasi ditentukan layanan sosial yang tepat (pemulangan, pemberian pelatihan keterampilan di RKDM, bantuan perumahan, bantuan ekonomi langsung, bantuan untuk kembali ke sekolah dan reunifikasi).
e. Tindak Lanjut
- Untuk program preventif, selanjutnya dilakukan tindak lanjut dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi keluarga, seperti advokasi melalui kerja sama lintas sektor dunia usaha (KLSDU).
- Disusun buku khusus yang memuat pengalaman hidup mantan gelandangan dan pengemis dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan (confidentiality) sebagai bahan kampanye sosial di masa mendatang.
f. Terminasi
Keluarga mantan gelandangan dan pengemis diadvokasi kembali agar dapat menjadi keluarga binaan atau dapat mengakses program PKH. Proses rujukan ini dengan meminta bantuan dari lembaga-lembaga terkait di daerah.
g. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan intensif untuk meminimalisir resiko kegagalan program.
6. Koordinasi dan Kerjasama
Koordinasi dilakukan secara terus menerus oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, LSM dan masyarakat secara luas (tokah masyarakat dan tokoh agama). Kerja sama juga dilakukan dengan media nasional maupun lokal untuk mendukung Program Desaku Menanti (para gelandangan dan pengemis kembali ke desa/kampung halamannya).
7. Indikator Keberhasilan
Adapun indikator keberhasilan dari Program Desaku Menanti adalah sebagai berikut :
a. Mantan gelandangan dan pengemis ataupun mereka yang rawan menjadi gelandangan dan pengemis dapat menyelesaikan proses layanan sampai tuntas.
b. Ketahanan ekonomi keluarga meningkat dan mereka dapat hidup kembali normal di desa.
c. Pemerintah daerah semakin peduli dan berkontribusi pada Program Desaku Menanti dengan mengalokasikan dana untuk pengembangan dan keberlanjutan program dimasa mendatang.
d. Masyarakat mendukung penuh pelaksanaan Program Desaku Menanti dan berpartisipasi aktif baik dalam sosialisasi maupun pengawasan.
e. Kesadaran orang tua meningkat dan ikut berperan aktif dalam mendorong anaknya untuk kembali ke dunia pendidikan dan terus memotivasi anak untuk melanjutkan sekolahnya (untuk anak jalanan).
f. Intitusi/lembaga penyelenggara pendidikan dapat lebih memahami permasalahan yang menghambat proses belajar anak sehingga dapat memberikan perlakukan yang tepat sesuai dengan karakteristik anak (untuk anak jalanan).
E. Analisis Program
1. Kekuatan
- Program Desaku Menanti tidak hanya berfokus kepada kegiatan rehabilitatif namun juga mencakup kegiatan preventif.
- Kegiatan-kegiatan dalam Program Desaku Menanti berbasis desa atau dilakukan di daerah asal sehingga kemungkinan menggelandang kembali sehabis menerima layanan relatif kecil.
- Program Desaku Menanti dipastikan akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, LSM maupun masyarakat luas, mengingat permasalahan gelandangan dan pengemis adalah masalah kemiskinan yang sudah menjadi isu nasional.
2. Kelemahan
- Program Desaku Menanti membutuhkan pendamping yang cakap, profesional dan penuh dedikasi serta memiliki pengalaman dalam menangani gelandangan dan pengemis.
- Program Desaku Menanti ini hanya menjangkau di sepuluh titik lokasi di 3 propinsi (Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur). Artinya untuk daerah luar Jawa dapat dikatakan belum tersentuh.
- Program Desaku Menanti membutuhkan dana yang tidak sedikit dan meminta keseriusan dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya.
3. Peluang
- Program Desaku Menanti searah dengan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) sehingga besar kemungkinan akan disupport oleh lembaga-lembaga internasional yang bergerak di bidang kemiskinan.
- Program Desaku Menanti berbasis desa sehingga pelaksanaannya pun dilakukan di daerah asal, sehingga tidak menambah rumit pemerintah kota.
- Program Desaku Menanti dilakukan di desa asal sehingga pembinaan mental pun dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan-kearifan lokal.
4. Ancaman
- Resistensi atau penolakan dari patron (pelindung) para gelandangan dan pengemis yang ironisnya justru mendapatkan dukungan dari oknum pemerintah.
- Adanya stereotype negatif pada keluarga mantan gelandangan dan pengemis baik oleh masyarakat maupun lembaga pendidikan tempat anak akan bersekolah.
- Jika Pemerintah Daerah tidak konsisten atau memiliki komitmen yang besar, program ini terncam gagal.

F. Pembiayaan
Pembiayaan adalah sharing budget antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
G. Penutup
Demikianlah garis besar mengenai Program Desaku Menanti (Program Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berbasis Desa). Selain berupaya menghapus gelandangan dan pengemis di perkotaan, program ini juga dapat menumbuhkan kepedulian sosial dan kontrol sosial dari pemerintah daerah dan masyarakat. Disamping itu, Program Desaku Menanti membuka peluang bagi para sarjana yang ingin kembali dan mengabdi ke desa dapat bergabung dalam program ini. Program ini juga bisa bersinergi dengan program pemerintah lainnya seperti PKH, PKSA maupun Pusdaka (Pusat Pemberdayaan Keluarga).
Bibliografi:
Rohman, Arif.
2004 Kehidupan Ekonomi Orang Gelandangan di Senen. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta : Kajian Pengembangan Perkotaan (KPP), Universitas Indonesia.
*Diajukan untuk mensukseskan program 100 hari Menteri Sosial RI dalam penghapusan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di perkotaan tahun 2009.