KEWAJIBAN FRONT PERSATUAN BURUH : CC P K I (1952)

KEWAJIBAN FRONT PERSATUAN BURUH
CC P K I (1952)

Dimuat ke HTML oleh anonim di Homepage Mengerti PKI. Diedit supaya sesuai dengan ejaan yang baru oleh Arief Chandra (April 2007)

Resolusi Central Komite Partai Komunis Indonesia, (Penerbit Yayasan "Pembaruan" Jakarta)

KATA PENGANTAR

Sesudah beberapa kali ada diusulkan kepada Yayasan "PEMBARUAN" untuk menerbitkan Resolusi CC PKI: "Kewajiban Front Persatuan Buruh", sebagai brosur. Pada mulanya kami merasa bimbang untuk menerbitkannya, karena menduga, bahwa Resolusi CC PKI ini tentunya sudah diperbanyak oleh organisasi-organisasi Partai di daerah. Tetapi sekarang ternyata desakan yang keras kepada kami untuk menerbitkannya tidak saja datang dari organisasi-organisasi Partai di daerah, tetapi juga dari kalangan umum di luar PKI.

Disamping itu, pengalaman menunjukkan bahwa kaum buruh biasa yang sudah memahami isi "Kewajiban Front Persatuan Buruh" ini menjadi lebih yakin akan kebenaran tuntutan-tuntutan dan aksi-aksinya selama ini, dan bisa menyangkal keterangan-keterangan yang menyesatkan yang bertujuan memfitnah gerakan klas buruh pada umumnya.

Atas dorongan permintaan dan kesadaran akan pentingnya "Kewajiban Front Persatuan Buruh" ini bagi kaum buruh umumnya, maka kami terbitkan ia sebagai brosur, dengan pengharapan akan betul-betul menjadi senjata bagi setiap buruh di dalam perjuangannya sehari-hari.

Penerbit.

Jakarta, Juli 1952.

I. SEPINTAS LALU TENTANG KEADAAN EKONOMI DAN POLITIK INDONESIA

Untuk menetapkan apakah kewajiban front buruh Indonesia di tengah-tengah perjuangan seluruh Rakyat Indonesia untuk mencapai perbaikan nasib, mencapai kemerdekaan nasional dan untuk menjamin perdamaian dunia yang abadi, tidak bisa dipisahkan daripada meninjau hubungannya dengan keadaan ekonomi dan politik Indonesia dewasa ini.

Di zaman penjajahan Belanda ekonomi Indonesia adalah ekonomi kolonial. Ini berarti bahwa kedudukan ekonomi Indonesia ketika itu ialah: 1) sebagai sumber bahan mentah; 2) sebagai sumber tenaga buruh yang murah; 3) sebagai pasar buat menjual hasil-hasil produksi negeri-negeri kapitalis; 4) sebagai tempat investasi (penanaman) modal asing. Ini berarti bahwa Indonesia tergantung dari export bahan-bahan mentah (timah, bauksit, karet, dll. hasil perkebunan, dsb.) dan import barang keperluan hidup (textil, sepatu, sepeda, dsb.).

Susunan ekonomi kolonial mengakibatkan Indonesia tidak mempunyai industri sendiri yang bisa mengerjakan bahan mentahnya guna memenuhi kebutuhan Indonesia. Ini berarti bahwa di lapangan ekonomi Indonesia tergantung dari luar negeri, dan dengan demikian tidak mungkin ada perkembangan modal nasional dan industri nasional.

Ekonomi kolonial ini dipertahankan oleh imperialis Belanda dengan bantuan penanam modal asing lainnya di Indonesia dengan suatu politik kolonial yang dalam prakteknya bersifat setengah-fasis. Politik kolonial ini ditujukan untuk menindas gerakan Rakyat yang menuntut kemerdekaan sebagai jaminan guna penyusunan ekonomi nasional. Terutama gerakan buruh dan Partai Komunis Indonesia, sebagai partainya klas buruh, mendapat rintangan yang paling besar dari pemerintah kolonial. Bagi pemimpin-pemimpin gerakan melawan imperialis Belanda disediakan rumah penjara dan konsentrasi kamp Digul.

Menurut perhitungan tahun 1930 (statistik Hindia Belanda), penduduk Indonesia yang hidup dari upah berjumlah lebih kurang 6.000.000 (enam juta). Dalam jumlah ini sudah dimasukkan buruh musiman (seizoen arbeiders) yang sangat besar jumlahnya dan bekerja di perkebunan-perkebunan atau di pabrik-pabrik gula. Buruh musiman ini umumnya terdiri dari buruh tani dan tani miskin, yaitu penduduk desa yang sama sekali tidak mempunyai tanah garapan atau mempunyai tanah tetapi sangat sedikit. Di antara 6 juta kaum buruh itu, antara lain terdapat setengah juta buruh modern terdiri dari: 316.200 buruh transport, 153.100 buruh pabrik dan bengkel, 36.400 buruh tambang timah kepunyaan pemerintah dan partikulir, 17.100 buruh tambang batubara kepunyaan pemerintah dan partikulir, 29.000 buruh tambang minyak, 6.000 buruh tambang emas dan perak kepunyaan pemerintah dan partikulir. Selainnya adalah buruh pabrik gula, buruh perkebunan, berbagai golongan pegawai negeri (termasuk polisi dan tentara), buruh industri kecil, buruh lepas dsb. Perlu diterangkan bahwa yang terbesar ialah jumlah buruh industri kecil (2.208.900) dan buruh lepas (2.003.200). Dari angka-angka ini jelaslah bagi kita, bahwa baru bagian yang sangat kecil dari buruh Indonesia (setengah juta) yang sudah berhubungan dengan alat-alat produksi modern, sedangkan bagian terbesar belum berhubungan dengan alat-alat produksi modern dan masih erat hubungannya dengan pertanian.

Pemerintah Hindia Belanda telah sangat menekan perkembangan gerakan buruh. Ini kelihatan antara lain dari kenyataan sbb.: statistik tahun 1940 menunjukkan, bahwa dari berjuta-juta kaum buruh Indonesia hanya 110.370 yang terorganisasi (dalam 77 serikat buruh). Politik memecah dari kaum reaksi ketika itu kelihatan dari kenyataan, bahwa 77 serikat buruh yang ada itu tergabung dalam 11 gabungan serikat buruh. Umumnya serikat buruh dan gabungan serikat buruh ini adalah di bawah pimpinan kaum reformis dan reaksioner. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahwa menurut kantor urusan perburuhan Hindia Belanda dalam tahun 1940 hanya terjadi pemogokan di 42 perusahaan (di antaranya 30 perusahaan tekstil di Jawa Barat) dan hanya diikuti oleh 2.115 kaum buruh. Sedangkan jumlah buruh dari 42 perusahaan itu ada 7.949. Pemogokan-pemogokan ini tidak besar akibatnya bagi majikan, ia hanya berakibat hilangnya 32 hari kerja. Tetapi, tidak adanya aksi-aksi kaum buruh secara besar-besaran sama sekali tidak berarti bahwa tindasan terhadap Rakyat dan kaum buruh Indonesia ketika itu kurang kejam. Kekejaman terhadap kaum buruh antara lain kelihatan dari upah buruh yang sangat rendah dan perlakuan sewenang-wenang dari majikan. Menurut statistik tahun 1940 tercatat, bahwa rata-rata upah buruh pabrik gula Rp. 0.28 sehari buat laki-laki dan Rp. 0.23 sehari buat perempuan. Dalam tahun 1940 tercatat 407 pengaduan kaum buruh yang dapat pukulan dari administratur, asisten-asisten dan mandor-mandor perkebunan. Kejengkelan yang sudah tidak tertahan lagi dari buruh perkebunan dinyatakan dengan adanya serangan-serangan buruh perkebunan pada pengawas-pengawas perkebunan. Demikianlah dalam tahun 1940 telah tercatat 51 serangan buruh perkebunan atas pengawas-pengawas perkebunan, dimana 2 pengawas tewas karena serangan tersebut.

Tindasan Belanda terhadap seluruh Rakyat Indonesia, yang kemudian dilakukan dengan lebih kejam lagi oleh fasisme Jepang, telah membangunkan seluruh Rakyat untuk berjuang bersama-sama guna menggulingkan kekuasaan kolonial dan fasis. Salah satu puncak dari perlawanan Rakyat ialah Revolusi Rakyat tahun 1945. Revolusi ini meletus dengan tujuan yang positif dari Rakyat Indonesia, yaitu dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka, dimana ekonominya tidak tergantung dari luar negeri, dimana industri nasional bisa berkembang sebagai syarat terpenting bagi kemakmuran seluruh Rakyat, dimana nasib Rakyat banyak yang celaka bisa menjadi baik dan dimana kemerdekaan politik dijamin sepenuhnya bagi seluruh Rakyat.

Tujuan positif dari Revolusi Rakyat tahun 1945 menemui jalan buntu setelah oleh pemerintah Indonesia (kabinet Hatta) diadakan persetujuan dengan pemerintah Belanda, yaitu persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada permulaan tahun 1950. Revolusi Rakyat (1945-1948) telah melemparkan beban kolonial dari pundak Rakyat, sebaliknya persetujuan KMB telah merestorasi (menghidupkan kembali) susunan ekonomi kolonial di Indonesia. Memang dengan persetujuan KMB di seluruh Indonesia, kecuali di Irian Barat, sekarang sudah dibentuk suatu pemerintah dan alat-alat negara yang pimpinannya dipegang oleh orang-orang Indonesia, tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa beban kolonial yang lama sudah lepas dari pundak Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, persetujuan KMB (atau persetujuan-persetujuan lain yang isinya sama dengan persetujuan KMB) tidak lain daripada kolonialisme dengan baju baru.

Persetujuan KMB telah mewajibkan Rakyat Indonesia membayar hutang yang sangat berat Bulan Januari 1950 hutang tersebut berjumlah lebih dari 4 milyar, dan dalam bulan Januari 1951 jumlah hutang seluruhnya menjadi lebih dari 6 milyar. Jadi dalam satu tahun hutang sudah bertambah dengan 2 milyar.

Persetujuan KMB telah mengembalikan semua pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, tambang-tambang dan cabang-cabang industri vital lainnya kepada pemiliknya yang lama, yaitu modal besar asing. Ini berarti bahwa sumber-sumber pokok dari kekayaan Indonesia tidak masuk kas negara, tetapi ditumpuk oleh modal besar asing dan diangkut keluar negeri. Sebagai contoh, menurut laporan Mr. Teuku Hassan, Ketua seksi perekonomian parlemen Sementara RI (1951), bukti-bukti menunjukkan bahwa dari pertambangan minyak saja kekayaan Indonesia dikuras, berupa keuntungan yang terang, oleh BPM dan kongsi-kongsi minyak lainnya sejumlah Rp. 4.000.000.000. (empat milyar) saban tahun, yang berarti Indonesia kehilangan kira-kira hampir sama dengan 50 % dari anggaran belanja negara untuk satu tahun. Atau jika kehilangan kekayaan ini kita bagi rata di antara Rakyat Indonesia (75 juta), maka berartilah bahwa oleh pertambangan minyak saja dari semua orang, mulai dari bayi sampai orang-orang tua, telah dicuri kekayan sebesar kira-kira Rp. 53,-. Jika kehilangan kekayaan ini kita bagi rata di antara kaum buruh Indonesia (6 juta), maka berartilah bahwa oleh pertambangan minyak saja dari setiap buruh telah dicuri kekayaan sebesar Rp. 4.000.000.000,- : 6.000.000, atau Rp. 667.-. Menurut peraturan pertambangan kolonial yang hingga sekarang masih berlaku, Indonesia mendapat penghasilan dari hak tetap, bea ekspor, accijns, dan pajak NV atas kongsi-kongsi minyak hanya sebanyak Rp. 315 juta, jadi tidak sampai ... 10% dari keuntungan yang terang. Pengembalian kepada modal besar asing ini berlaku juga untuk tanah-tanah yang sudah diduduki oleh kaum tani selama revolusi.

Politik yang dijalankan oleh pemerintah sekarang ialah politik yang mengembalikan kedudukan ekonomi Indonesia sebagai kedudukan di zaman jajahan, yaitu kedudukan sebagai sumber bahan mentah, sebagai sumber tenaga buruh yang murah, sebagai pasar dan sebagai tempat penanaman modal. Dalam keadaan politik sekarang kedudukan ekonomi Indonesia, dibanding dengan zaman penjajahan Belanda, lebih tergantung dari luar negeri. Kedudukan ekonomi Indonesia sekarang begitu tergantungnya sehingga praktis pemerintah Indonesia sekarang diinstruksi oleh kekuasaan asing (Amerika) dari mana Indonesia mesti membeli sesuatu barang dan kemana Indonesia boleh menjual barangnya (misalnya dengan adanya pinjaman Eximbank, adanya Embargo, Frisco, MSA, dsb.). Berangsur-angsur dan makin lama makin nyata, dalam persiapan perang dunia oleh Amerika sekarang, Indonesia dijadikan salah satu sumber ekonomi perang yang terpenting. Keadaan-keadaan ini pula yang membikin Indonesia makin lama makin dalam masuk perangkap politik perang Amerika, yang membikin Indonesia tidak hanya tergantung dalam soal ekonomi, tetapi juga mendapat instruksi-instruksi politik dan militer dari Belanda dan Amerika (Univerband, Irian, Nederlands Militaire Missie, pangkalan-pangkalan perang, Eximbank, Embargo, Frisco, MSA, dsb.).

Akibat dari politik pemerintah yang menggantungkan diri pada luar negeri ini, teranglah bahwa stabilisasi ekonomi tidak mungkin tercapai. Industrialisasi tidak mungkin dijalankan dan modal nasional tidak mungkin dibangun karena ini bertentangan dengan kepentingan modal besar asing. Industrialisasi dan pembangunan modal nasional di Indonesia adalah merupakan saingan bagi industri dan modal dari negeri-negeri penanam modal. Industrialisasi dan pembangunan modal nasional adalah bertentangan dengan kepentingan ekonomi perang dari negeri-negeri imperialis. Kaum buruh dan kaum tani yang merupakan lebih dari 80% Rakyat Indonesia, dan yang merupakan tenaga produktif dan konsumen yang terbesar, praktis tak mengalami perbaikan di dalam hidupnya, artinya tenaga produktifnya maupun kekuatan membelinya tidak bertambah.

Walaupun bagaimana, selama pemerintah Indonesia masih menjalankan politik yang menggantungkan diri pada negeri-negeri penanam modal besar asing seperti Belanda, Amerika dan Inggris, pemerintah Indonesia tetap akan menjalankan ekonomi export dan import yang dulu dilakukan oleh Hindia Belanda, yaitu ekonomi yang terus-menerus diombang-ambingkan oleh konjungtur (turun-naiknya keadaan) dan pasar dunia yang dikuasai oleh dollar dan sterling. Pemerintah yang demikian sudah tentu tidak akan mungkin membangunkan dan menyelamatkan ekonomi nasional yang merdeka, sebagai jaminan pokok untuk kemerdekaan nasional yang sejati.

Untuk memperbaiki nasibnya yang buruk Rakyat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani Inlonesia, telah mengadakan tuntutan-tuntutan dan aksi-aksi terhadap majikan modal besar asing dan terhadap pemerintah "nasional". Aksi-aksi kaum buruh seperti pemogokan-pemogokan buruh perkebunan, buruh kendaraan bermotor, buruh percetakan, buruh minyak, buruh daerah otonomi, dll. telah memberi dorongan dan keberanian pada golongan-golongan lain dari Rakyat untuk juga bangun dan berjuang membela nasibnya. Di berbagai tempat aksi-aksi kaum tani mendapat sukses-sukses yang menimbulkan kegembiraan berjuang pada massa kaum tani. Dimana-mana, tumbuh kekuatan Rakyat dalam melawan ofensif reaksi yang ganas. Kaum buruh senantiasa menjadi pelopor dan pemberi inspirasi dalam tiap-tiap perlawanan. Disinilah pentingnya kedudukan front buruh sebagai bagian yang paling maju dan paling konsekwen daripada seluruh front persatuan nasional Rakyat Indonesia.

II. KETERANGAN KITA TENTANG "PEMBANGUNAN NASIONAL" DAN NASIONALISASI PERUSAHAAN2 VITAL

Dengan adanya persetujuan KMB modal besar asing mendapat bantuan yang sangat besar dari suatu pemerintah "nasional" yang bisa digunakan untuk menutupi eksploitasi atas kekayaan alam dan Rakyat Indonesia dengan semboyan-semboyan "nasional".

Pemerintah dan majikan modal besar asing berusaha mengabui mata Rakyat dengan omongan-omongan tentang "pembangunan nasional". Dengan semboyan "pembangunan nasional" mereka mengadakan ofensif ekonomi terhadap klas buruh. Mereka katakan, bahwa kekurangan barang yang diderita Rakyat sekarang, bahwa harga mahal yang mesti dibayar oleh Rakyat dan bahwa bahaya inflasi, adalah karena aksi-aksi kaum buruh. Mereka tuduh kaum buruh a-nasional (tidak bersifat nasional), mereka tuduh massa kaum buruh sebagai "komunis" dan sebagai tukang "main politik", mereka tuduh kaum buruh sebagai alat "kekuasaan asing", sebagai alat "Moskow", alat "RRT", dan sebagainya. Pemerintah dan majikan modal besar asing mempermainkan sentimen dan belum-mengertinya klas-tengah (kaum pengusaha nasional) dengan, menerangkan, bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap kaum buruh dan Rakyat umumnya, akan mempertinggi prestasi kerja, akan meningkatkan produksi dan mendatangkan kemakmuran. Oleh karena itu pemerintah berseru kepada Rakyat supaya membantu rencana-rencana dan tindakan-tindakan pemerintah.

Kita harus kupas propaganda yang menyesatkan ini. Propaganda ini bertujuan untuk melemparkan beban krisis kepada kaum buruh dan Rakyat Indonesia, supaya untuk kepentingan majikan-majikan imperialis (modal besar asing) kaum buruh suka memperpanjang waktu kerja, kaum buruh suka menerima upah rendah atau lebih rendah, kaum buruh suka bekerja setengah mati guna mempertinggi prestasi kerja, supaya kaum buruh (termasuk pegawai-pegawai negeri) menerima saja kalau dijatuhkan "rasionalisasi" dan massa-ontslag atas dirinya, karena toh semuanya ini untuk "pembangunan nasional". Kita harus telanjangi tipuan-tipuan dari kaum imperialis dan kaki tangannya ini dengan menerangkan, bahwa produksi merosot sama sekali bukan karena tuntutan-tuntutan dan aksi-aksi kaum buruh, tetapi produksi merosot adalah bersumber pada hak-milik secara kapitalis atas alat-alat produksi vital (perkebunan, pertambangan, transport, dsb.) dan disebabkan oleh adanya krisis kapitalisme yang juga menimpa Indonesia karena Indonesia tidak memisahkan diri dari sistim kapitalisme dunia yang sudah berada dalam krisis umum yang makin mendalam dan yang sedang sekarat. Kita harus terangkan, bahwa satu-satunya jalan untuk mempertinggi produksi hanyalah dengan jalan menasionalisasi alat-alat produksi vital dan dengan membuang tujuan-cari-untung secara kapitalis dari alat-alat produksi tersebut. Kita wajib mengingatkan kepada Rakyat supaya tidak terjebak oleh rencana-rencana pembangunan imperialis, yang pada hakekatnya tidak lain daripada rencana bikin-laba yang tidak terbatas dan sebagai persiapan untuk perang dunia yang baru. Kita tidak mungkin ikut di dalam pembikinan dan pelaksanaan rencana produksi, dimana sistim imperialis masih berkuasa dan sistim bikin-laba yang tidak terbatas masih tidak diganggu-gugat. Kita harus tunjukkan, bahwa justru cara-cara modal besar asing dan pemborosan oleh pemerintah itulah yang sebenarnya membikin prestasi kerja menjadi rendah, membikin produksi menjadi merosot, membikin mahal harga barang dan yang menimbulkan inflasi. Rencana-rencana imperialis tidak bisa lain daripada menuju krisis yang lebih dalam dan menuju kemerosotan produksi yang sangat cepat. Untuk mengatasi krisis yang makin mendalam ini sudah ada tanda-tanda bahwa sistim kerja paksa mau dijalankan lagi di Indonesia. Massa-ontslag di kalangan kaum buruh dan "rasionalisasi" di kalangan tentara telah menimbulkan barisan penganggur yang hebat, dan ini telah membikin lebih merosot harga tenaga buruh, dan ini merupakan syarat untuk adanya kerja paksa. Kaum penganggur yang makin banyak jumlahnya ini bukannya diberi pekerjaan dengan membuka lapangan industri yang luas, dan bukan diberi sokongan untuk sekedar mempertahankan hidupnya selama menunggu mendapat pekerjaan, tetapi sebagian demi sebagian mereka dikirim sebagai kuli biasa atau dalam ikatan tentara ke tempat-tempat di luar Jawa, dimana tidak ada tanda-tanda bahwa nasib mereka akan menjadi baik. Yang terang ialah bahwa di tempat-tempat yang baru itu sama sekali tidak ada pembangunan yang sesungguhnya, disana tidak ada pembukaan industri-industri besar atau pertanian-pertanian negara yang luas. Yang mereka hadapi pada umumnya tidak beda dengan apa yang di zaman penjajahan Belanda dulu dihadapi oleh kuli "kontrak Deli" atau oleh kaum "kolonisasi Lampung". Pengembalian zaman "kontrak Deli" dan "Kolonisasi Lampung" di zaman "merdeka" sekarang ini dibalut dengan semboyan "untuk pembangunan nasional" atau "untuk pembangunan negara".

Kita harus jelaskan, bahwa tidak mungkin ada pembangunan nasional dan tidak mungkin ada reorganisasi produksi jika tidak dilakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan vital dan jika tidak dilaksanakan industrialisasi, jika tidak dilikwidasi peraturan-peraturan kolonial, jika tidak dijalankan program Demokrasi Rakyat dan jika tidak diberikan upah serta jaminan yang layak kepada kaum buruh. Orang-orang pemerintah dan majikan-majikan imperialis sering dan terus-menerus mengatakan, bahwa nasionalisasi perusahaan vital adalah rencana yang terlalu umum, yang abstrak, yang tidak praktis dan tidak menguntungkan kepentingan umum, pendeknya, adalah sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Ini adalah juga tipuan kaum imperialis dan kaki tangannya yang tidak masuk akal dan harus kita tentang keras, ini adalah propaganda imperialis dan kaki tangannya yang hendak membodohkan kaum buruh dan Rakyat.

Oleh karena itu, menganjurkan kepada kaum buruh untuk bekerja lebih keras dan lebih lama, untuk memproduksi lebih banyak guna rencana-rencana modal besar asing, dimana kaum buruh dan massa pekerja lainnya sedang dalam perjuangan yang pahit untuk mengatasi tingkat hidup yang bertambah buruk, adalah anjuran yang mengorbankan kaum buruh untuk kepentingan-kepentingan imperialis. Mereka yang menganjurkan ini tidak lain daripada imperialis sendiri, kaki tangan imperialis atau orang-orang yang mungkin jujur akan tetapi sudah menjadi korban propaganda imperialis. Kita harus menelanjangi dan membuka kedok rencana-rencana imperialis, kita harus mengadakan perlawanan terhadap semua pukulan-pukulan imperialis dan agen-agennya, dan dengan gagah berjuang terus supaya dijalankan nasionalisasi atas perusahaan-perusahan vital, supaya dijalankan kontrol atas keuntungan-keuntungan, supaya dilaksanakan upah dan jaminan sosial yang layak, supaya dijalankan Undang-undang 40 jam-kerja seminggu, dsb. sebagai ganjaran pada kaum buruh yang ambil bagian penting dalam mengorganisasi produksi. Kita harus tentang dengan keras tiap-tiap pikiran yang mengatakan bahwa nasionalisasi dan lain-lainnya itu adalah tidak kongkrit, tidak praktis dan tidak menguntungkan umum. Nasionalisasi, kontrol atas keuntungan, upah dan jaminan sosial yang layak, 40 jam-kerja seminggu, dsb. itu adalah kongkrit, praktis dan menguntungkan umum. Yang dirugikan oleh semuanya ini hanyalah imperialis dan kaki tangannya yang sudah menjalin kepentingannya menjadi satu dengan kepentingan imperialis (kaum komprador atau kaum agen imperialis).

Orang-orang pemerintah sering menerangkan, bahwa negara tidak mempunyai uang untuk melaksanakan nasionalisasi. Ini adalah keterangan yang sangat lucu dan mentertawakan. Bukankah justru untuk mendapat uang guna mengisi kas negara perlu dilaksanakan nasionalisasi atas perusahaan-perusahan vital, jadi jangan dibalik, seolah-olah nasionalisasi yang membikin kosong kas negara. Dan keterangan ini merupakan selimut untuk menutupi pendirian anti-nasionalisasi serta menunjukkan pengertian nasionalisasi secara kapitalis yang tidak merugikan kapitalis monopoli-monopoli. Keterangan yang menyesatkan ini juga harus ditelanjangi.

Adanya pendapat yang menganggap bahwa mempopulerkan soal nasionalisasi perusahaan vital sebagai sesuatu yang abstrak, yang tidak kongkrit, tidak praktis dan tidak menguntungkan umum, adalah pendapat reformis dan reaksioner. Pendapat demikian itu mesti ditentang. Perjuangan kita untuk mencapai tuntutan bagian-bagian (partial demands, deeleisen) haruslah dipimpin oleh pengertian Marxis yang tepat, yaitu bahwa tidak mungkin hasil tuntutan bagian bisa stabil dalam zaman krisis seperti sekarang ini. Stabilitas hanya mungkin jika kita bisa mengalahkan sama sekali semua ofensif kapitalis. Oleh karena ltu, disamping menerima hasil-hasil tuntutan bagian yang bisa sekedar mengentengkan beban kaum buruh, kita minta kepada kaum buruh supaya senantiasa waspada dan siap untuk menghadapi ofensif-ofensif kapitalis, dan supaya siap untuk terus berjuang guna tuntutan-tuntutan pokok mereka, yaitu tuntutan nasionalisasi perusahaan-perusahaan vital, kontrol atas keuntungan, upah dan jaminan yang layak.

Dan bersamaan dengan tuntutan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan vital, harus kita jelaskan pada kaum buruh dan seluruh Rakyat, bahwa nasionalisasi akan tidak ada artinya jika ia dilaksanakan oleh suatu negara yang sudah seutuhnya mengabdikan diri pada monopoli-monopoli Belanda dan Amerika, karena dalam keadaan demikian nasionalisasi tidak lain daripada sesuatu yang hanya mengabdi kepentingan kapitalis semata-mata. Jadi, tuntutan nasionalisasi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan politik untuk memisahkan negara dari modal monopoli asing. Tetapi selama keadaan politik memungkinkan, tindakan-tindakan nasionalisasi sebagai pelaksanaan tuntutan bagian daripada seluruh bangsa, mempunyai arti yang besar untuk menghidupkan kembali ekonomi yang sudah dirusak oleh restriksi-restriksi (pembatasan-pembatasan) kapitalis monopoli-monopoli dan yang sudah dibinasakan oleh pendudukan fasis Jepang dalam perang dunia kedua.

III. KETERANGAN KITA TENTANG KENAIKAN HARGA BARANG DAN INFLASI

Ada propaganda imperialis dan orang-orang pemerintah yang mengatakan, bahwa aksi-aksi kaum buruh yang menuntut kenaikan upah adalah merugikan kepentingan nasional dan kepentingan umum, karena kenaikan upahlah yang menyebabkan naiknya harga barang dan yang menyebabkan inflasi. Dengan alasan ini pula orang-orang pemerintah dan majikan-majikan imperialis menuduh gerakan kaum buruh untuk kenaikan upah sebagai gerakan a-nasional, a-sosial, dan menuduh bahwa aksi-aksi kaum buruh untuk kenaikan upah sebagai aksi-aksi untuk mencapai tujuan politik "yang tertentu". Ya, mereka juga menuduh bahwa aksi-aksi kaum buruh menuntut kenaikan upah serupiah atau dua rupiah sehari, atau kenaikan upah sepuluh atau duapuluh rupiah sebulan, sebagai "aksi politik", sebagai aksi "untuk merobohkan negara", sebagai aksi untuk mengadakan "coup d'etat". Tetapi mereka tidak banyak bicara, jika bermilyar-milyar dollar diangkut keluar negeri oleh majikan-majikan imperialis sebagai keuntungan luar biasa dari mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga Rakyat Indonesia. Mereka tidak berteriak-teriak bahwa keuntungan-keuntungan yang bermilyar-milyar inilah yang menyebabkan kenaikan harga barang dan yang menyebabkan inflasi. Tidak, malahan mereka bergiat untuk membikin berbagai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan guna memberi kedudukan lebih kuat pada modal besar asing di Indonesia.

Propaganda yang menyesatkan ini juga harus kita telanjangi dan kuliti. Kita harus terangkan, bahwa justru untuk kepentingan nasional dan kepentingan umum, justru untuk menciptakan syarat-syarat kemakmuran bagi umum, justru untuk itulah kaum buruh menuntut kenaikan upah. Hanya kaum buruh yang upahnya banyak bisa mengeluarkan uang banyak untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya, dan ini berarti menghidupkan sektor-sektor lain dari masyarakat (pemilik warung, pemilik toko), pemilik restoran, tukang pakaian, toko buku, sekolah-sekolah, pemilik bioskop, dokter, advokat, dsb.). Jika upah buruh sangat merosot, maka sektor-sektor lain dari masyarakat juga akan mengalami keambrukan. Maka itu, soal pentingnya kenaikan upah buruh tidak hanya penting untuk kaum buruh, tetapi juga penting untuk seluruh masyarakat.

Apakah kenaikan upah buruh mesti berakibat kenaikan harga barang dan inflasi? Sama sekali tidak. Kita harus terangkan, bahwa kenaikan upah sama sekali tidak mesti berakibat naiknya harga barang dan inflasi. Pokoknya asal pemerintah suka menekan modal besar asing, agar sebagian keuntungan yang bermilyar-milyar itu bisa digunakan untuk menaikkan upah kaum buruh. Seandainya 50% saja dari keuntungan yang bermilyar-milyar itu digunakan untuk kenaikan upah buruh, maka ia pasti akan memperbesar kekuatan-membeli dari kaum buruh dan ini akan membawa kegembiraan bekerja pada kaum buruh. Kegembiraan bekerja ini akan mempertinggi prestasi kerja, yang berarti mempertinggi produksi, dan seluruh masyarakat akan untung olehnya. Masyarakat tidak akan mengalami kenaikan harga dan tidak akan hidup dalam cengkeraman inflasi seperti sekarang. Dengan mengambil 50% dari keuntungan modal besar asing sama sekali tidak menambah jumlah uang yang beredar. Kantor cetak uang kertas tidak perlu kerja ekstra untuk mencetak lebih banyak uang. Dengan demikian uang yang ada tidak perlu mengalami nasib uang Jepang, dimana untuk membeli sedikit barang harus membawa uang ber-kantong-kantong. Singkatnya apa yang dinamakan inflasi, yaitu keadaan dimana uang terlalu banyak beredar, jika dibanding dengan barang yang tersedia, tidak perlu dialami oleh Rakyat Indonesia. Secara sewajarnya, karena ada kegembiraan bekerja kaum buruh akan memperbesar produksi, harga barang akan menjadi turun untuk keuntungan seluruh masyarakat. Negarapun akan mendapat keuntungan, karena 50% dari keuntungan modal besar asing pasti tidak diangkut keluar negeri, tetapi digunakan di dalam negeri sendiri. Ini hanya satu contoh saja yang menunjukkan, bahwa suatu pemerintah yang bukan pemerintah Demokrasi Rakyat, tetapi yang sedikit progresif, bisa meringankan sekedar beban Rakyat yang dengan mengurangi keuntungan modal besar asing. Tetapi ini belum berarti pemecahan yang sempurna untuk perbaikan yang stabil atas nasib rakyat dan untuk melikwidasi sama sekali kekuasaan imperialis di Indonesia.

Jadi jelaslah, bahwa tidak adil sekali, dan jahat sekali, jika soal kenaikan harga barang dan inflasi mau ditimpakan tanggung jawabnya pada kaum buruh yang menuntut kenaikan upah serupiah atau dua rupiah. Kenapa beberapa rupiah di tangan si Amat dan si Ali bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan inflasi, sedangkan bermilyar-milyar dividend yang dibagikan oleh modal besar asing tidak dibikin ribut sebagai sumber kenaikan harga barang dan inflasi?

Ada lagi taktik pemerintah dan majikan imperialis untuk tidak membenarkan kaum buruh menuntut kenaikan upah. Mereka seolah-olah dokter yang pintar dan memberikan obat pada kaum buruh berupa: janji penurunan harga. Secara prinsipil kaum buruh menyetujui penurunan harga. Bagi kaum buruh tidak ada bedanya, apakah upah mereka naik 100% atau harga barang turun 50%. Dalam dua hal ini bukankah kaum buruh bisa membeli barang dua kali lebih banyak? Kalau kaum buruh bisa membeli barang lebih banyak dengan upah Rp. 100,- jika dibanding dengan upah Rp. 150,- kaum buruh akan memilih yang Rp. 100,-. Tetapi siapakah yang prinsipil menentang penurunan harga barang? Ialah kaum majikan sendiri, sehingga tiap-tiap janji pemerintah untuk menurunkan harga barang menjadi omong kosong belaka. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk mengadakan rikhtprijs (harga ancer-ancer) terhadap beberapa macam barang tidak akan ada hasilnya, karena harga ancer-ancer itu sendiri berada di luar kemampuan membeli dari Rakyat. Dengan demikian, pada hakekatnya pemerintah membiarkan harga terus membubung, tetapi disamping itu, dan ini tidak adilnya, pemerintah terus-menerus menekan kenaikan upah buruh.

Bagi kaum buruh adalah sama saja, apakah ia mendapat kenaikan upah atau penurunan harga barang, asal saja kedua-duanya ini tidak dibebankan kepada kaum buruh dan Rakyat, tetapi diambilkan dari keuntungan modal besar asing.

Apakah dengan politik mengontrol keuntungan dan menggunakan sebagian keuntungan modal besar asing untuk kenaikan upah buruh akan berakibat "larinya modal besar asing dari Indonesia?" Tidak mesti. Dunia sudah terlalu sempit untuk modal besar bercokol. Sebagian dari dunia dan sebagian dari umat manusia sudah membebaskan diri dari sistim kapitalisme. Tetapi seandainya modal besar asing "lari", sama sekali tidak ada alasan untuk berkecil hati. Hanya orang-orang yang berpikiran picik dan tidak mempunyai kepercayaan pada kekuatan nasional sendiri, hanya mereka yang sudah menjalin kepentingannya menjadi satu dengan kepentingan imperialis, hanya mereka yang akan merasa kehilangan jika imperialis (modal besar asing) angkat kaki dari Indonesia. Suatu pemerintah yang progresif segera akan mengambil over perusahaan-perusahaan kepunyaan modal besar asing itu, segera akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan vital itu guna kemakmuran Rakyat.

Jadi teranglah, bahwa hanya pikiran kapitalis yang membenarkan "teori" bahwa kenaikan upah mesti berakibat kenaikan harga barang dan mesti berakibat inflasi. Memang, kenaikan harga barang yang tidak ada hingganya dan inflasi tidak bisa dipisahkan dengan sistim kapitalis. Biarpun tidak ada aksi-aksi kaum buruh yang menuntut kenaikan upah, selama perusahaan-perusahaan vital belum dinasionalisasi dan tujuan-cari-untung secara kapitalis dari perusahaan-perusahaan vital itu belum dilenyapkan, kenaikan harga barang dan inflasi akan terus menjadi penyakit umum dari masyarakat.

IV. PROGRAM DEMOKRASI RAKYAT DAN PENGUSAHA NASIONAL

Kepada klas tengah (pengusaha-pengusaha nasional) harus kita jelaskan terus terang, bahwa sebagai majikan yang hidupnya tergantung pada mengeksploitasi kaum buruh, memang ada kalanya kaum buruh akan menuntut sekedar perbaikan nasib pada mereka. Tetapi program Demokrasi Rakyat sama sekali tidak bermaksud melikwidasi mereka dengan jalan menasionalisasi perusahaan-perusahaan mereka, malah program Demokrasi Rakyat mau memberi kedudukan yang stabil pada mereka untuk memperbesar tenaga produktif masyarakat, sebagai syarat menuju ke masyarakat sosialis. Justru program Demokrasi Rakyat bertujuan mempertahankan hak-milik perseorangan dari pengusaha-pengusaha nasional. Adalah juga menjadi kewajiban kaum buruh untuk membantu perjuangan pengusaha-pengusaha nasional guna mendapatkan hak-hak mereka yang sewajarnya, guna membantu mereka dalam perlawanannya terhadap monopoli imperialisme dan terhadap penghancuran atas dirinya oleh ekonomi perang. Kaum buruh Indonesia yang yakin, bahwa tujuan sosial, ekonomi dan politiknya hanya bisa dilaksanakan dalam masyarakat yang damai, dengan sekuat tenaga berkewajiban membantu pengusaha-pengusaha nasional dalam mewujudkan ekonomi damai di Indonesia, yaitu ekonomi dimana produksi dan distribusi ditujukan pada barang-barang kebutuhan Rakyat (beras, textile, sepatu, sepeda, dsb.) dan tidak seperti sekarang, dimana produksi dititik-beratkan pada bahan-bahan keperluan perang (timah, karet, bauxiet, dsb.). Hanya dengan adanya perubahan ekonomi perang menjadi ekonomi damai, dapat diadakan perubahan atas tingkat hidup Rakyat yang sekarang makin lama makin merosot. Kaum buruh Indonesia berkewajiban menyokong tiap usaha pengusaha-pengusaha nasional untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan imperialis Belanda dan Amerika, dan membantu perjuangan mereka untuk mencapai adanya perdagangan bebas, terutama perdagangan bebas dengan negeri-negeri Demokrasi Rakyat dan Uni Soviet untuk mendapatkan barang-barang yang lebih murah harganya dan untuk mendapatkan barang-barang-modal (kapitaalgoederen), sebagai syarat permulaan bagi Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhannya akan barang-barang yang diperlukan oleh Rakyat.

Kenyataan-kenyataan diatas adalah bertentangan dengan propaganda majikan-majikan imperialis dan kaki tangannya, dan propaganda ini pada hakekatnya tidak lain daripada usaha kaum majikan imperialis untuk menutupi tujuan mereka yang sesungguhnya. Karena justru imperialismelah yang terus-menerus melikwidasi klas tengah, agar dengan demikian mereka bisa memusatkan atau memonopoli seluruh kehidupan ekonomi di dalam tangan kliknya sendiri. Dan milik imperialis inilah yang telah dan, sedang melikwidasi klas tengah Indonesia. Oleh karena itu pula program revolusi Demokrasi Rakyat menghendaki adanya kerjasama antara seluruh golongan Rakyat, termasuk pengusaha-pengusaha nasional, untuk menghancurkan musuh bersama, yaitu modal besar asing dan sisa-sisa feodalisme, untuk menggagalkan ekonomi perang imperialis dan untuk membangunkan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pengalaman kaum pengusaha nasional Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan, bahwa pemerintah Indonesia yang menjadi komprador modal besar asing tidak mungkin sungguh-sungguh berdiri di pihak pengusaha nasional. Untuk menutupi sifat kompradornya, ada kalanya pemerintah Indonesia terpaksa "membantu" sebagian yang sangat kecil dari pengusaha nasional, tetapi disamping itu modal besar asing diberi keleluasaan sepenuhnya untuk menghancurkan dan menelan perusahaan-perusahaan nasional (seperti industri tenun, rokok, batik, percetakan, perdagangan import-export, perusahaan pelajaran, perkebunan karet Rakyat, perusahaan penangkapan ikan laut, dsb.). Semuanya ini menunjukkan, bahwa kaum pengusaha nasional tidak boleh lagi mempunyai ilusi akan mendapat perlindungan yang sungguh-sungguh dari pemerintah komprador, tetapi mereka harus menentukan sikapnya yang benar, yaitu sikap menentang politik komprador dan memihak perjuangan Rakyat Indonesia yang bertujuan menghancurkan imperialisme dan menegakkan sistim Demokrasi Rakyat, yaitu sistim yang menjamin stabilitas kedudukan pengusaha-pengusaha nasional.

V. SOAL SERIKAT BURUH REAKSIONER DAN ARBITRASI PEMERINTAH

Takut akan kekuatan klas buruh yang makin berkembang, takut akan pemogokan-pemogokan dan yakin bahwa dengan tindakan-tindakan kekerasan serta dengan undang-undang yang berbau fasis tidak akan dapat menghancurkan klas buruh, mereka mendirikan serikat buruh - serikat buruh kuning sebagai persiapan menuju front buruh secara Hitler. Dengan melemparkan tuduhan-tuduhan pada SOBSI yang menjemukan dan sama sekali tidak masuk akal -- seperti tuduhan SOBSI a-nasional, SOBSI dikendalikan oleh kekuasaan asing, SOBSI organisasi "komunis" dsb. -- mereka memainkan rol anti-mogok, rol memecah-belah, rol anti-komunis, rol anti-sosialisme, rol anti-Demokrasi Rakyat, yang pada hakekatnya tidak lain menunjukkan bahwa mereka menjalankan rol anti-klas-buruh dan anti-Rakyat. Pada hakekatnya, merekalah yang didikte oleh kekuasaan asing, oleh imperialis Belanda, Amerika dan Inggeris. Mereka adalah tengkulak pengacau pemogokan dan gangster-gangster untuk menteror klas buruh. Pemimpin-pemimpin serikat buruh reaksioner (kuning) memegang rol penting dalam tindakan-tindakan kejam seperti dalam Razia Agustus, dan, mereka mengadakan kerjasama yang erat dengan kepolisian dan "tuan-tuan besar" dan mereka bertindak sebagai spion-spionnya.

Kedok serikat buruh kuning harus dibuka di dalam tiap-tiap rapat kaum buruh dan harus dibangkitkan kemarahan kaum buruh terhadap pengacau-pengacau ini. Tiap-tiap aksi mereka menentang pemogokan, tiap-tiap usaha mereka untuk menakut-nakuti kaum buruh, tiap-tiap usaha mereka untuk memecah-belah dan tiap-tiap pengkhianatan mereka harus dibuka kedoknya tepat pada waktunya, agar dengan demikian mereka yang tidak jujur itu tidak mempunyai akar di massa.

Dimana ada serikat buruh kuning yang sedikit-banyak mempunyai pengaruh pada massa, hendaklah pada pusat atau cabang serikat buruh demikian itu ditawarkan untuk mengadakan front bersama menghadapi majikan khusus tentang tuntutan di sekitar upah, syarat-syarat hidup dan nyatakan kesediaan kita untuk membantu mereka dalam perjuangan melawan majikan. Adanya front bersama melawan majikan adalah didikan bagi kaum buruh yang akan menyadarkan mereka akan perlunya hanya ada satu Vaksentral untuk seluruh massa kaum buruh di Indonesia.

Tetapi disamping menawarkan front bersama dengan serikat buruh kuning, jangan dilupakan pentingnya membuka kedok pemimpin-pemimpin serikat buruh-serikat buruh kuning yang tidak jujur. Untuk mendapat pengaruh, ada kalanya pemimpin-pemimpin serikat buruh kuning terpaksa memimpin suatu pemogokan. Tetapi karena tidak didasarkan cinta dan pengabdian yang sepenuh jiwa pada kepentingan klas buruh, pemimpin-pemimpin palsu demikian, akan segera terbuka kedoknya. Dengan adanya pimpinan yang baik dari pemimpin buruh yang jujur, maka kaum buruh akan segera dapat mengetahui, bahwa pemimpin-pemimpin serikat buruh kuning itu memimpin sesuatu pemogokan hanya karena desakan yang makin lama makin keras dari anggota-anggota serikat buruh. Oleh karena itu, kewaspadaan massa kaum buruh terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak jujur harus dibangkitkan, dan dimana terbukti pemimpin serikat buruh yang demikian itu sudah menjual diri pada majikan atau pemerintah, hendaklah tepat pada waktunya diterangkan pada massa kaum buruh.

Diatas segala-galanya, sekali-kali jangan ditanamkan pada massa kaum buruh suatu illusi (pikiran yang bukan-bukan) bahwa "Panitia Penyelesaian" (badan arbitrase) yang dibentuk oleh pemerintah burjuis akan berbuat adil kepada kaum buruh. Kita sekali-kali tidak boleh mempunyai illusi, bahwa di zaman krisis ekonomi seperti sekarang ini perjuangan yang sengit antara kapital dan buruh bisa diselesaikan secara adil oleh "Panitia-panitia Penyelesaian" semacam itu. Akan tetapi hendaklah diingat, apa yang bagi kaum Komunis sudah terang tidak beres dan hanya tipuan belaka, seperti "Panitia Penyelesaian" ini, massa kaum buruh masih memerlukan pengalaman untuk mengerti hal-hal ini. Perjuangan sehari-hari dari kaum buruh akan membuktikan, bahwa "Panitia Penyelesaian" bukan untuk kepentingan kaum buruh tetapi untuk kepentingan majikan dan pemerintah.

VI. FRONT BURUH DENGAN KEMERDEKAAN NASIONAL DAN PERDAMAIAN

Dalam "Jalan Baru" (Resolusi CC PKI bulan Agustus 1948) diterangkan: tiap-tiap Komunis harus yakin benar-bnear, bahwa dengan tidak adanya Front Nasional kemenangan tidak akan datang. Oleh karena itu adalah kewajiban Partai Komunis Indonesia dan serikat buruh - serikat buruh untuk ambil bagian yang paling penting, paling besar dan paling sungguh-sungguh dalam perjuangan membela kepentingan-kepentingan kaum buruh. Perjuangan ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak hanya kaum buruh saja yang mendapat kemenangan yang gilang-gemilang; tetapi juga supaya bisa memberikan inspirasi kepada klas-klas dan golongan-golongan lain, kepada kaum tani, pengusaha-pengusaha kecil dan sedang, golongan intelektual serta golongan Rakyat lainnya, supaya lebih menaruh kepercayaan akan kemenangan pasti dan kemenangan bersama atas imperialisme, feodalisme dan borjuasi komprador (borjuasi agen imperialis). Perjuangan membela kepentingan kaum buruh harus mempersatukan seluruh kaum buruh di bawah pimpinan organisasi-organisasi buruh, dimana kaum Komunis harus membuktikan pembelaannya yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dari kaum buruh.

Front buruh harus merupakan front yang terkuat, yang paling bersatu, paling maju dan paling sadar dalam front persatuan masional yang luas. Front buruh dan Front tani harus ambil bagian yang terpenting di dalam perjuangan untuk menggalang front persatuan nasional (front demokrasi atau front pembela tanah air), yaitu persekutuan daripada seluruh Rakyat Indonesia untuk melaksanakan cita-cita politiknya, dimana sumber kekuasaan ada pada Rakyat dengan terbentuknya Republik Demokrasi Rakyat. Dalam front persatuan nasional ini kaum buruh dan kaum tani harus menjadi basisnya.

Front persatuan nasional adalah syarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan nasional. Kemerdekaan nasional adalah syarat guna perkembangan sesuatu bangsa. Perdamaian, perbaikan dan kemajuan hanya bisa dicapai oleh bangsa Indonesia dengan melalui kemerdekaan nasional. Perjuangan nasional untuk melepaskan diri dari imperialisme Belanda dan Amerika tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan melawan reaksi, perjuangan untuk perdamaian, untuk demokrasi dan untuk sepiring nasi. Jelaslah, bahwa hak-hak dan kebebasan bagi kaum buruh, yaitu: hak mendapat pekerjaan, bebas dari ancaman pengangguran, hak mendapat bayaran penuh, bebas dari perbedaan ras dan jenis, bebas dari penghisapan kapitalis dan hak atas kebudayaan, hanya bisa dicapai apabila didahului oleh adanya kemerdekaan nasional yang sejati. Jadi kaum buruh tidak mungkin merdeka dan mendapat semua hak-haknya jika tidak ada kemerdekaan nasional.

Sekarang ini massa kaum buruh Indonesia belum berada di bawah satu pimpinan. Sebagian besar berada di bawah pimpinan SOBSI, sedangkan bagian-bagian lainnya berada di bawah pimpinan kaum nasionalis (seperti GSBI) dan kaum sosialis (seperti POB). Sebagian yang sangat kecil berada di bawah pimpinan orang-orag trotskis (SOBRI) atau klik-klik lain yang sengaja dibayar oleh imperialis untuk memecah-belah dan mengadu-domba massa kaum buruh serta untuk mengadakan rintangan-rintangan dalam perkembangan gerakan kaum buruh dengan menjalankan kegiatan-kegiatan polisionil dan spionase. Juga ada golongan yang tidak jujur yang menggunakan agama untuk memecah-belah gerakan buruh dengan mendirikan serikat buruh - serikat buruh yang "berdasarkan agama" (seperti SBII, Serikat Buruh Katolik). Keadaan ini tentu menimbulkan kemarahan di kalangan kaum agama yang jujur.

Mengingat kenyataan bahwa kaum buruh Indonesia belum bersatu dengan bulat di bawah satu pimpinan yang jujur dan militant, sedangkan usaha-usaha reaksi semakin keras untuk menghancurkan gerakan buruh, maka lebih-lebih dari waktu yang sudah-sudah, sekarang dibutuhkan adanya kesatuan-kesatuan aksi di dalam tiap-tiap perjuangan kaum buruh. Untuk ini kaum buruh dari berbagai serikat buruh (SOBSI dan non-SOBSI) bisa mengadakan Kongres Upah yang khusus untuk memperbincangkan soal-soal upah, bisa mengadakan Komite Makanan Rakyat, bisa mengadakan Komite Kaum Penganggur, bisa mengadakan Pernyataan Bersama tentang sesuatu atau beberapa soal, bisa mengadakan front buruh di dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau perwakilan-perwakilan lainnya, bisa mengadakan Sekretariat Bersama untuk melaksanakan suatu fusi, dsb.

Kesatuan aksi bisa diadakan ketika baru menghadapi perjuangan atau ketika perjuangan itu sedang berjalan. Kesatuan perjuangan seluruh kaum buruh ini pasti bisa dicapai, karena secara objektif perjuangan buruh selanjutnya, dalam melawan akibat-akibat krisis ekonomi yang semakin memuncak, menghendaki adanya persatuan ini. Krisis tidak hanya menimpa segolongan buruh saja, tetapi ia menimpa semua golongan buruh, tidak perduli apakah ia dipimpin oleh kaum Komunis, oleh Nasionalis, oleh Sosialis atau oleh lainnya, tidak perduli apakah ia beragama Islam, Katolik, Protestan atau lain-lainnya. Perjuangan buruh yang makin sengit dalam membela kepentingannya pasti akan membukakan kedok badut-badut dan tengkulak-tengkulak dalam gerakan buruh. pemimpin-pemimpin buruh yang jujur, terutama kaum Komunis, diwajibkan supaya pandai menjalankan taktik yang tepat (correct) dalam menarik tiap golongan ke dalam perjuangan bersama dari kaum buruh untuk menghadapi majikan. Kesatuan perjuangan semacam ini akan memberikan pelajaran yang sangat baik kepada klas buruh tentang rol khianat daripada pemimpin-pemimpin serikat buruh kuning dan tentang kebutuhannya akan serikat buruh - serikat buruh dan akan satu Vaksentral yang revolusioner.

Sebagaimana dikatakan di atas, front buruh diwajibkan ambil bagian yang terpenting, didalam usaha menggalang front persatuan nasional. Dalam hal ini sungguh-sungguh harus diperhatikan agar front buruh tidak terisolasi dari golongan-golongan Rakyat lainnya. Terisolasi berarti bahaya besar bagi seluruh perjuangan buruh. Jika gerakan buruh terisolasi, pemerintah reaksioner dan imperialis akan mudah bertindak untuk menghancurkan gerakan kaum buruh dengan terang-terangan dan dengan kejam, dan ini adalah permulaan dan persiapan untuk menghancurkan seluruh gerakan Rakyat. Dan jika ini terjadi, fasisme merajalela kembali di Indonesia. Jadi, dapat atau tidaknya bahaya fasisme dicegah, adalah tergantung dari perlawanan dan kekuatan front buruh dan tergantung dari hubungan front buruh dengan klas-klas lain (terutama kaum tani) dan dengan front-front lain (front pemuda, front pelajar, front wanita, front kebudayaan, front perdamaian, dsb.). Untuk berhasilnya aksi-aksi kaum buruh dan untuk memperkuat front persatuan nasional, dalam aksi-aksi kaum buruh harus senantiasa diingat tiga syarat-syarat sebagai berikut:

1) supaya tiap-tiap aksi kaum buruh dibenarkan dan masuk akal sebagian besar dari Rakyat sehingga mendapat simpati dan sokongannya;

2) supaya tiap-tiap aksi kaum buruh dimulai dimana keadaan sedang baik untuk massa dan kemungkinan mendapat sukses adalah besar;

3) supaya tiap-tiap aksi kaum buruh dimulai dan diakhiri pada titik yang paling tepat dan saat yang paling baik, ia tidak boleh merupakan perjuangan melawan musuh yang tidak ada ketentuan kapan selesainya.

Dalam usaha memenuhi syarat-syarat ini kaum buruh Indonesia sudah mempunyai berbagai pengalaman dan pelajaran yang baik. Kaum buruh Indonesia sudah mengalami pemogokan dari lebih-kurang 700.000 buruh perkebunan di bawah pimpinan SARBUPRI pada pertengahan tahun 1950. Pemogokan raksasa ini telah berakhir dengan kemenangan disebabkan tepatnya tuntutan, tepatnya memilih waktu pemogokan, mendapat bantuan kaum tani dan tindakan SOBSI yang tepat pada waktunya. Kaum buruh Indonesia sudah mengalami pemogokan buruh kendaraan bermotor dalam aksinya melawan GAPO (Gabungan Perusahaan Otobis) bulan Juli 1951, di bawah pimpinan SBKB. Aksi ini mendapat kemenangan karena tepat tuntutannya, tepat waktu mulainya dan tepat pada waktu mengakhirinya. Pemogokan ini tidak hanya dapat simpati dan sokongan dari golongan buruh lain, tetapi juga dapat simpati dan sokongan pengusaha-pengusaha otobis nasional. Tetapi disamping itu kaum buruh Indonesia juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang pahit, seperti pemogokan buruh Cordesius di Jakarta pada permulaan tahun 1950, pemogokan buruh kapal dan pelabuhan di Belawan dalam tahun 1951, dll. Pemogokan-pemogokan ini tidak memenuhi syarat-syarat diatas, oleh karena itu ia gagal dan menyebabkan terisolasinya perjuangan-perjuangan buruh itu dari massa buruh lainnya dan dari Rakyat banyak. Apa yang disebutkan disini hanya beberapa di antara pengalaman buruh Indonesia yang banyak itu. Disamping ini masih ada lagi pengalaman-pengalaman buruh percetakan di bawah pimpinan SBPI, pengalaman-pengalaman buruh minyak kelapa di bawah pimpinan SARBUMIKSI, pengalaman buruh gula di bawah pimpinan SBG, pengalaman buruh angkutan udara di bawah pimpinan SERBAUD, pengalaman buruh minyak di bawah pimpinan PERBUM, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang baik maupun yang tidak baik, tetapi yang kedua-duanya adalah pelajaran yang berharga bagi kaum buruh Indonesia. Dan tidak boleh dilupakan, bahwa kaum buruh Indonesia mempunyai pengalaman yang baik juga dalam menuntut hadiah lebaran dan gratifikasi.

Dalam mengemukakan dan membela kepentingan-kepentingan kaum buruh dalam perjuangan sehari-hari, kita harus memimpin aksi-aksi sedemikian rupa sehingga klas buruh menjadi bersatu sebagai satu klas, sadar akan tanggung-jawab politiknya dalam perjuangan melawan susunan masyarakat yang kacau sekarang ini dan berjuang untuk negara Demokrasi Rakyat, sadar bahwa ia mesti memimpin perjuangan dalam front persatuan nasional menuju kemenangan yang gemilang sebagai syarat untuk menjamin perdamaian dunia yang abadi.

Untuk memenuhi rencana perangnya kaum imperialis makin lama makin hebat menguras kekayaan alam dan tenaga Rakyat lndonesia. Upah riil dari kaum buruh makin lama makin merosot. Guna menindas perlawanan kaum buruh yang menuntut kenaikan upah, pemerintah RI-KMB melakukan tindakan-tindakan fasis terhadap gerakan klas buruh. Dengan demikian jelaslah bahwa perjuangan untuk perdamaian dunia, untuk sepiring nasi dan untuk kemerdekaan nasional adalah Perjuangan yang saling berbubungan, yang satu dengan lainnya tidak mungkin dipisahkan. Oleh karena itu adalah juga kewajiban klas buruh yang terpenting untuk ambil bagian yang sungguh-sungguh di dalam perjuangan untuk perdamaian dunia yang abadi, dan terutama untuk berjuang guna terlaksananya Pact Perdamaian Lima Besar (Inggris, Perancis, Soviet Uni, Amerika Serikat dan RRT).

Dalam keadaan sekarang, dimana lmperialis Amerika makin lama makin dalam mencampuri soal-soal dalam negeri Indonesia, pertumbuhan demokrasi makin lama makin sangat tertekan. Sampai-sampai kepada demokrasi parlementer tidak terjamin di Indonesia. Tanda-tanda yang terpenting daripada demokrasi parlementer, yaitu mempersoalkan soal-soal umum secara terbuka, makin lama makin tidak nampak. Soal-soal umum banyak dibicarakan hanya diantara dan oleh beberapa gelintir orang-orang pemerintah dengan wakil-wakil Amerika di Jakarta (misalnya "bantuan" senjata Amerika untuk polisi Indonesia, MSA, dll.). Keadaan ini semuanya, dan dibuktikan pula oleh Razia Agustus (1951), menunjukkan bahwa ada usaha yang keras dari pihak reaksi untuk memfasiskan sistim pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, klas buruh, sebagai klas yang paling maju, yang paling teguh organisasinya, yang menempati kedudukan penting dalam produksi, berkewajiban untuk mempelopori perjuangan seluruh Rakyat dalam melawan bahaya fasisme yang mengancam seluruh kehidupan Rakyat Indonesia.

Oleh karena itu adalah kewajiban yang sangat penting untuk mempertahankan dengan sungguh-sungguh dan dengan sengit tiap-tiap hak dan tuntutan kaum buruh dari serangan-serangan reaksi yang makin kurang ajar. Dan senantiasa harus dijaga agar tiap-tiap perjuangan kaum buruh tidak terisolasi dari seksi-seksi lain dari kaum buruh dan dari seluruh Rakyat. Dimana keadaan mengizinkan harus diadakan propaganda besar-besaran tentang hak-hak dan tuntutan-tuntutan kaum buruh, dan tepat pada waktunya mengadakan serangan-serangan kembali pada propaganda-propaganda yang merusak dari pemerintah dan dari kaum imperialis yang bermaksud menarik simpati Rakyat guna memisahkan kaum buruh dari golongan Rakyat lainnya. Jika propaganda-propaganda yang merusak ini tidak segera dibantah dan sebagian Rakyat untuk sementara mempercayainya, maka ini berarti menyerahkan inisiatif pada lawan.

Untuk bisa menunaikan kewajibannya, seksi-seksi yang sudah militant dari klas buruh harus membersihkan diri dari penyakit-penyakit sektarisme dan dari semboyan "kiri" yang kosong. Sektarisme dan slogan-slogan "kiri" yang kosong yang tidak disokong oleh massa luas dari kaum buruh tidak hanya membantu lawan dan pemecah-pemecah klas buruh, tetapi ia juga merupakan rintangan dalam usaha mempersatukan klas buruh. Orang-orang yang sektaris dalam teorinya menerima keperluan untuk bersatu, keperluan guna bekerja untuk itu, sebab mereka mesti menerima kenyataan; tetapi apabila sudah dalam pekerjaan sehari-hari, penerimaan mereka secara teori itu, tidak nampak dalam prakteknya. Oleh karena itulah, sektarisme adalah penyakit yang terus-menerus dan dengan sengit mesti dibasmi. Hanya dengan lenyapnya sektarisme, seksi-seksi yang sudah militant dari klas buruh bisa menarik massa kaum buruh yang masih terbelakang, dan bisa menarik seluruh Rakyat dalam perjuangan untuk perdamaian dan kemerdekaan nasional.

Jelaslah, bahwa sejalan dengan perjuangan membela kepentingan-kepentingan sehari-hari, klas buruh adalah kampiun dalam membela kepentingan seluruh Rakyat, kampiun dalam perjuangan kemerdekaan dan pembela perdarmaian dunia. Kaum buruh mengorganisasi aksi-aksi politik secara besar-besaran untuk melawan tiap-tiap tindakan yang tidak adil terhadap kaum buruh sendiri, terhadap kaum tani, terhadap pemuda, terhadap pelajar, intelektual dan terhadap golongan-golongan lain dari Rakyat. Kaum buruh adalah pemuka dan organisator dalam perjuangan untuk membatalkan persetujuan KMB yang jahat itu, untuk memasukkan Irian barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, untuk menentang dijalankannya Embargo terhadap negeri-negeri demokrasi, untuk menentang persetujuan San Francisco dan MSA yang didikte oleh Amerika itu, dsb.

Dengan melalui aksi-aksi solidaritas, melalui pemogokan-pemogokan simpati dan lain-lain bentuk aksi politik yang bisa dipahamkan, yang dapat simpati dan disokong oleh massa yang luas, kaum buruh Indonesia akan membajakan kesatuan berjuang dari massa, dan lambat laun akan tampil ke muka sebagai pembela hak-hak dan kebebasan demokrasi, akan tampil sebagai kampiun perdamaian, sebagai pemimpin, sebagai juru mempersatukan seluruh golongan Rakyat dan sebagai pembangunan front persatuan nasional.

Demikianlah kewajiban front persatuan buruh kita.

Jakarta, 1 Maret 1952.

Central Comite

Partai Komunis Indonesia

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia : Musso (1948)

Jalan Baru Untuk Republik Indonesia
Musso (1948)

Sumber: Yayasan "Pembaruan" Jakarta 1953, Cetakan Ke-VII.

Dimuat ke HTML oleh anonim di Homepage Mengerti PKI. Diedit supaya sesuai dengan ejaan yang baru oleh Arief Chandra (April 2007).

Rencana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konferensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948
Kata pengantar

Dengan penerbitan ini entah berapa puluh ribu "Jalan Baru" sudah disiarkan. Sejak terbitnya, bulan Agustus 1948, "Jalan Baru" sudah disiarkan dengan segala macam jalan: dicetak, distensil, diketik, dan ditulis. la dicetak di Jawa, ia dicetak di luar negeri oleh Partai sekawan, ia distensil di Sumatera, Sulawesi, dll. Pendeknya, "Jalan Baru" sudah banyak tersiar. Walaupun demikian, mengingat pentingnya isi buku kecil ini, kita berpendapat bahwa "Jalan Baru" belum cukup banyak disiarkan. Oleh karena itu, kali ini kita terbitkan lagi "Jalan Baru". Kita akan sangat bergembira jika juga diusahakan penerbitan yang banyak dalam bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Bugis, dll.

"Jalan Baru" tidak hanya penting untuk anggota dan calon-anggota PKI. Tiap-tiap orang revolusioner dan progresif di Indonesia yang mau bekerja baik untuk kemenangan revolusi tanah airnya diwajibkan menguasai isi "Jalan Baru". Untuk mengerti PKI dan mengerti Revolusi Indonesia, hingga sekarang hanya "Jalan Baru" satu-satunya yang bisa rnemberi penjelasan; isinya padat dan menggambarkan strategi yang jitu dan taktik-taktik yang tepat dalam tingkat perjuangan nasional sekarang. Memang, diakui bahwa ada perkataan-perkataan dan kalimat-kalimat yang rnasih perlu dirubah (misalnya perkataan RIS supaya dibaca RI). Perlunya ada perubahan-perubahan dalam bahasa ini, perubahan mana sama sekali tidak mengubah isinya, adalah tidak mengurangi sedikitpun pentingnya "Jalan Baru", sebagai pedoman untuk pekerjaan-pekerjaan politik dan organisasi sehari-hari.

"Jalan Baru" adalah dasar dari pikiran Kawan Musso, seorang seniman revolusioner bangsa Indonesia, seorang Kawan yang jujur, ikhlas, tajam dan berani. Musso mempunyai caranya sendiri dalam melawan imperialisme dan melawan musuh-musuh rakyat, yaitu cara yang keras, cara yang tidak kenal ampun atau cara Musso. "Jalan Baru" menggambarkan pada kita apa yang dinamakan cara Musso itu. Secara singkat: "Jalan Baru" adalah perjuangan yang tidak mengenal ampun terhadap oportunisme "Kiri" dan Kanan di dalam dan di luar partai.

Jakarta, 23 Mei 1951. Redaksi "Bintang Merah"

Keterangan Penerbit pada cetakan ke-VI

Sebagaimana diterangkan dalam Kata Pengantar dari Red. "Bintang Merah", "Jalan Baru" ini telah banyak sekali disiarkan dengan berbagai jalan. Sekalipun demikian, sekarang masih sangat banyak kami terima permintaan akan "Jalan Baru" ini. Karena persediaan dari cetakan ke-V yang diterbitkan oleh "Bintang Merah" telah habis terjual, maka kami lakukan cetakan yang ke-VI ini.

Penerbit
Jakarta, Juli 1952.

Keterangan Penerbit pada cetakan ke-Vll

Cetakan yang ke-VII dari "Jalan Baru" ini sebenarnya sudah hendak dilakukan satu - dua bulan yang lalu karena banyaknya permintaan, sedangkan cetakan yang ke-VI sudah lama habis. Tetapi atas permintaan CC PKI, pencetakan kembali yang ke-Vll ini telah ditunda, karena akan ada kemungkinan perubahan-perubahan.
Demikianlah dalam cetakan ke-VII ini telah diadakan perubahan-perubahan oleh CC PKI atas dasar putusan Sidang Plenonya pada bulan Oktober 1953.

Penerbit
Jakarta, 5 Oktober 1953.

Rapat Polit-Biro CC PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948 di Yogyakarta, setelah mendengar uraian Kawan Musso tentang pekerjaan dan kesalahan Partai dalam dasar-dasar organisasi dan politik serta setelah mengadakan diskusi sedalam-dalamnya memutuskan, mengambil resolusi sebagai berikut :
I
Lapangan organisasi

Untuk dapat memahamkan kesalahan-kesalahan PKI di lapangan organisasi, sebaiknya diuraikan lebih dahulu sedikit riwayat PKI.

Dalam tahun 1935 PKI dibangunkan kembali secara illegal atas inisiatif Kawan Musso. Selanjutnya PKI illegal inilah yang memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang. Kesalahan pokok di lapangan organisasi yang dibuat oleh PKI illegal ialah, tidak dimengertinya perubahan-perubahan keadaan politik di dalam negeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknya yang illegal dan muncul dalam masyarakat Indonesia Merdeka dengan terang-terangan.

Akan tetapi karena pada saat itu dan seterusnya bentuk yang illegal ini masih dipegang teguh, maka dengan demikian PKI telah mendorong orang-orang yang menghendaki adanya PKI, untuk mendirikan PKI legal, dan telah memberi kesempatan kepada anasir-anasir avonturir yang berhaluan Trotskis untuk mendirikan PBI. Dengan berdirinya PKI legal dan PBI ini, maka timbullah keharusan bagi PKI illegal untuk merebut selekas-lekasnya pimpinan atas partai-partai ini, supaya perjuangan klas buruh jangan sampai menyimpang dari rel revolusioner. Dengan sendirinya keharusan ini mengakibatkan terbagi-baginya kader illegal kita, yang sudah tentu melemahkan organisasi.

Oleh sebagian kawan-kawan dari PKI illegal, didirikan Partai Sosialis Indonesia, yang, kemudian membuat kesalahan besar karena mengadakan fusi dengan Partai Rakyat Sosialis dari Sutan Syahrir dan menjelma menjadi Partai Sosialis. Dengan adanya fusi ini, maka terbukalah jalan bagi Sutan Syahrir dan kawan-kawannya untuk memperkuda Partai Sosialis. Kejadian ini dimungkinkan oleh kurang sadar dan kurang waspadanya kawan-kawan dari PKI illegal yang turut mengemudikan Partai Sosialis.

Kemudian tidak sedikit jumlah kader-kader illegal kita yang diperlukan baik di dalam Pemerintahan maupun di dalarn Badan Pekerja KNIP. Sehingga dengan sendirinya tidak mungkin lagi bagi kawan-kawan ini mencurahkan segenap tenaganya kepada pekerjaan dalam ketiga Partai tersebut diatas (PKI legal, PBI, Partai Sosialis). Hal ini lebih melemahkan organisasi.

Berhubung dengan semua ini, maka kedudukan dan rol Partai Komunis Indonesia sebagai partai klas buruh dan pelopor revolusi telah diperkecil. PKI ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya, sehingga sebagai partai dan organisasi sama sekali tidak mewujudkan kekuatan yang berarti. Dengan demikian sangat berkuranglah tradisi baik dan popularitas PKI dalam waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II. Kesalahan besar dalam lapangan organisasi ini diperbesar lagi, karena kaum Komunis sangat mengecilkan kekuatan klas buruh dan rakyat seluruhnya dan karena kaum Komunis terpengaruh oleh propaganda dan ancaman Amerika. Oleh sebab itu telah menjadi takut dan kurang percaya kepada kekuatan tenaga anti-imperialis yang dipelopori oleh Uni Soviet. Dengan demikian PKI membesar-besarkan kekuatan imperialisme umumnya dan imperialisme Amerika khususnya. Dengan demikian pula PKI memberikan terlampau banyak konsesi kepada imperialisme dan klas borjuis.

Adanya tiga partai klas buruh sampai sekarang (PKI legal, PBI dan Partai Sosialis), yang semuanya dipimpin oleh Partai Komunis illegal, mengakui dasar-dasar Marxisme-Leninisme dan sekarang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat serta menjalankan aksi bersama berdasarkan program bersama, telah mengakibatkan ruwetnya gerakan buruh seumumnya. Hal ini sangat menghalangi kemajuan dan perkembangan kekuatan organisasi klas buruh, juga sangat menghalangi meluas dan mendalamnya ideologi Marxisme-Leninisme yang konsekwen. Dengan demikian telah memberi banyak kesempatan kepada musuh klas buruh untuk menghalangi kemajuan gerakan Komunis dengan jalan mendirikan bermacam-macam partai kiri yang palsu dan yang memakai semboyansemboyan yang semestinya menjadi semboyan PKI (diantaranya : "Perundingan atas dasar Kemerdekaan 100%").

Oleh karena sikap yang anti-Leninis dalam hal politik organisasi ini, maka di lapangan serikat buruh pun kaum Komunis dengan demikian telah sangat menghalangi tumbuhnya keinsafan politik kaum buruh seumumnya sebagai pemimpin Revolusi Nasional. Kaum Komunis yang memimpin gerakan buruh (serikat buruh) lupa, bahwa menurut Lenin serikat buruh itu adalah sekolahan untuk Komunisme. Melalaikan propaganda Komunisme di kalangan kaum buruh, berarti dengan langsung menghalangi bertambah sadarnya kaum buruh sebagai pemimpin Revolusi Nasional yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Berarti melupakan arti gerakan kaum buruh sebagai sumber yang terpenting bagi PKI untuk mendapat kader-kadernya.

Pengaruh daripada kesalahan dalam lapangan organisasi yang telah dilakukan oleh kaum Komunis dengan jelas dan terang nampak juga di kalangan perjuangan tani, dimana pengaruh PKI juga sangat lemah. Padahal kaum tani amat besar artinya sebagai sekutu kaum buruh dalam Revolusi Nasional. Dengan tidak adanya bantuan yang aktif dari kaum tani, Revolusi Nasional tentu akan kalah.

Dari sudut organisasi kaum Komunis mempunyai pengaruh yang tidak kecil di kalangan pemuda, terutama dalam Pesindo. Akan tetapi karena gerakan ini tidak langsung terkenal sebagai massa organisasi PKI, sedangkan PKI sebagai Partai tidak terang-terangan memeloporinya, maka ideologi Komunisme di kalangan pemuda terbukti kurang terang dan ruwet, sehingga pendirian pemuda ragu-ragu. Akibat yang langsung dari politik organisasi semacam ini ialah, terhalangnya kemajuan perkembangan propaganda Komunisme di kalangan pemuda.

Pun di kalangan wanita, kaum Komunis tidak mempunyai pengaruh yang agak penting. Terang bahwa kaum Komunis mengecilkan rol kaum wanita dalam Revolusi sekarang.

Di kalangan prajurit, kaum Komunis mempunyai pengaruh yang agak penting juga. Akan tetapi karena adanya tiga Partai kaum buruh, maka kaum proletar dan kaum tani yang bersenjata ini dalam prakteknj\ya tidak bersikap terang terhadap PKI dan dengan demikian simpati golongan prajurit pada Komunisme tidak dapat diperluas.

Di lapangan organisasi, PKI tidak mempunyai akar yang kuat dan dalam di kalangan prajurit.

Semua keruwetan dalam lapangan organisasi juga menyebabkan tidak kuatnya PKI dalam gerakan sosial dan kebudayaan seperti sport, kesenian, dll, baik dalam lapangan organisasi maupun dalam lapangan ideologi.

Berhubung dengan kesalahan-kesalahan yang mengenai azas dalam lapangan organisasi seperti tersebut diatas dan menarik pelajaran dengan sebaik-baiknya dari kejadian di Yugoslavia, maka rapat Polit-Biro PKI memutuskan untuk mengadakan perubahan yang radikal, yang bertujuan supaya :
1. Selekas-lekasnya mengembalikan kedudukan PKI sebagai pelopor klas buruh.
2. Selekas-lekasnya mengembalikan tradisi PKI yang baik pada waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II.
3. PKI mendapat HEGEMONI (kekuasaan yang terbesar) dalam pimpinan Revolusi Nasional ini.

Dalam pekerjaan yang maha sukar ini, Polit-Biro yakin, bahwa PKI akan dapat melakukan perubahan radikal tersebut di atas dengan cepat. Waktu akhir-akhir ini, kalangan kaum Komunis sendiri, oleh karena pekerjaan sehari-hari di kalangan rakyat lebih diperhatikan dan bertambah terasanya keruwetan dan kekacauan, telah mulai mencari jalan untuk keluar dari jurang reformisme dengan mengadakan kritik dan self-kritik, terutama di dalam rapat pleno CC PKI tanggal 10-11 Juni 1948 dan dalam rapat Polit-Biro tanggal 2 Juli 1948. Akan tetapi oleh karena kritik dan self-kritik ini belum benar-benar merdeka dan bersifat bolshevik, maka rapat tersebut belum dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang benar-benar mengenai strategi dalam lapangan organisasi maupun politik. Akan tetapi selama pertukaran pikiran dengan Kawan Musso dalam rapat Polit-Biro kritik dan self-kritik dijalankan dengan leluasa. Semua anggota Polit-Biro seiya-sekata mengakui kesalahan-kesalahannya dengan terus terang dan sanggup akan memperbaiki selekas-lekasnya.

Jalan satu-satunya untuk melikwidasi kesalahan pokok itu dengan cara radikal ialah mengadakan hanya SATU Partai yang LEGAL daripada klas buruh. Ini berarti dihapuskannya pimpinan PKI yang illegal. Seperti tersebut diatas, PKI yang dibangunkan kembali oleh Kawan Musso secara illegal pada tahun 1935 itu melanjutkan perjuangannya pada waktu penjajahan Jepang sampai zaman Republik, dan hingga waktu ini masih memimpin gerakan anti-imperialis.

PKI illegal ini hingga sekarang dijadikan sasaran oleh kaum Trotskis yang langsung atau tidak langsung tergabung dalam Pari, dengan maksud untuk mengacaukan gerakan Rakyat dengan mengatakan, bahwa PKI itu adalah PKI yang diperkuda oleh Belanda atau "PKI Van der Plas", artinya PKI yang didirikan untuk kepentingan Belanda. Tuduhan ini lebih-lebih lagi menunjukkan kecurangan golongan Trotskis untuk membusukkan PKI illegal, yang benar dibangunkan kembali oleh Kawan Musso dengan kawan-kawan yang lain, diantaranya kawan-kawan almarhum Pamuji, Sukajat, Abdul Aziz, Abdul Rakhim dan kawan-kawan jokosujono, Akhmad Sumadi, Ruskak, Marsaid, kemudian diteruskan oleh kawan-kawan Amir Sjarifuddin, Wikana, Sudisman, Sarjono, Subijanto almarhum, Sutrisno, Aidit, dll.

Semua kesalahan-kesalahan di lapangan politik organisasi yang tersebut di atas, pada pokoknya ialah mengecilkan rol Partai Komunis Indonesia sebagai satu-satunya kekuatan yang seharusnjya memegang pimpinan daripada klas buruh dalam menjalankan revolusi. Berdasarkan itu, maka rapat Polit-Biro PKI telah memutuskan, bahwa seterusnya harus hanjya ada satu Partai yang berdasarkan Marxisme-Leninisme dalam kalangan kaum Buruh. Polit-Biro PKI memutuskan mengajukan usul, supaya di antara tiga Partai yang mengakui dasar-dasar Marxisme-Leninisme yang sekarang telah tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat serta telah menjalankan aksi bersama, berdasarkan program bersama, selekas-lekasnya diadakan fusi (peleburan), sehingga menjadi SATU Partai klas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yaitu Partai Komunis Indonesia, disingkat PKI. Hanya Partai sedemikian itulah yang akan dapat memegang rol sebagai pelopor dalam gerakan kemerdekaan sekarang ini.

Revolusi kita adalah Revolusi Nasional atau Revolusi Demokrasi Borjuis dalam zaman imperialisme dan Revolusi Proletar dunia. Menurut kodratnya dan dipandang dari sudut sejarah maka hanya klas buruhlah, sebagai klas yang paling revolusioner dan konsekwen anti-imperialisme, yang semestinya memimpin revolusi ini, dan bukan klas lain.

Adapun cara mewujudkan fusi ini dengan selekas-lekasnya hendaknya sebagai berikut:

1. Membersihkan PKI dari anasir-anasir yang tidak baik.

2. Membentuk Komite Fusi yang berkewajiban:
a. Mendaftar anggota-anggota PBI dan Partai Sosialis yang dapat diusulkan dengan segera menjadi anggota PKI.
b. Menyiapkan masuknya anggota-anggota lainnya yang masih kurang maju dengan memberi kepada mereka, kewajiban untuk mempelajari buku-buku Marxisme-Leninisme, kursus-kursus, pekerjaan yang tertentu, dsb.

3. Setelah semua ini selesai, lalu mengadakan Kongres Fusi daripada ketiga Partai, dimana ketiga Partai dilebur menjadi satu dengan memakai nama Partai Komunis Indonesia dan dipilih Central Comite yang baru secara demokratis.

Dengan adanya hanya satu partai klas buruh yaitu PKI, maka pekerjaan akan menjadi lebih sederhana dan rasional.

Adanya satu PKI yang legal, memudahkan dan menegaskan pekerjaan tiap-tiap Komunis dalam serikat buruh, dalam perjuangan tani, pemuda, wanita, dalam gerakan sosial, dll.

Oleh karena PKI adalah partai klas yang miskin dan yang tertindas, seharusnya susunan pimpinan dan susunan partai seluruhnya sebagian besar terdiri dari elemen-elemen proletar sedangkan kaum intelektual seharusnya menjadi pembantu yang tidak dapat diabaikan dalam semua hal terutama dalam pekerjaan pembentukan kader-kader dan dalam mempertinggi tingkatan teori anggota PKI. Kesalahan-kesalahan pokok hingga sekarang, disebabkan pula oleh karena kurangnya elemen-elemen proletar dalam pimpinan Partai.

Rapat Polit-Biro memperkuat putusan CC PKI untuk membentuk suatu organisasi-massa baru, ialah : "Lembaga Persahabatan Indonesia-Uni Soviet ". Ini perlu sekali, oleh karena di Indonesia terdapat sangat banyak orang yang bersimpati kepada Uni Soviet dan yang masih segan memasuki PKI. Perlu sekali adanya lembaga itu, supaya rakyat jelata mengetahui lebih banyak tentang Uni Soviet, supaya rakyat jelata mempunyai kepercayaan lebih besar kepada gerakan demokrasi rakyat yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kekuatan Uni Soviet dan kekuatan-kekuatan anti-imperialis lainnya di seluruh dunia sebenarnya adalah jauh lebih besar daripada kekuatan blok imperialisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang juga berniat menjajah kembali tanah air kita.
II
Lapangan politik

Politik luar negeri

Dalam lapangan politik luar negeri, rapat Polit-Biro berpendapat, bahwa kesalahan-kesalahan besar yang telah dibuat oleh kaum Komunis Indonesia selama tiga tahun ini tidak bersifat kebetulan, melainkan mempunyai akar yang berasal semenjak meletusnya perang dunia II dan pendudukan tanah air kita oleh Jepang dan yang selanjutnya dipengaruhi oleh pendirian yang salah dari partai-partai sekawan, yaitu Partai-partai Komunis Eropa Barat (Perancis, Inggris dan Belanda).

Pendirian politik yang salah dari Partai-Partai Komunis di Eropa Barat ini pada umumnya, ialah karena tidak dimengertinya perubahan-perubahan yang besar di lapangan politik internasional dan perubahan-perubahan keadaan di negerinya masing-masing sesudah perang dunia II berakhir dengan hancurnya negeri-negeri fasis Jerman, Italia dan Jepang. Semenjak perang dunia II meletus, maka gerakan kaum buruh revolusioner di negeri-negeri kapitalis, untuk sementara waktu, harus melakukan politik bekerja sama dengan semua tenaga anti-fasis di negerinya masing-masing termasuk pemerintah Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, dsb. Pun juga gerakan revolusioner dari rakyat di negeri-negeri jajahan, untuk sementara harus melakukan politik semacam itu.

Setelah Uni Soviet terlibat dalam perang dunia II karena serangan fasis Jerman, maka bagi Uni Soviet juga timbul keharusan untuk erat bekerja bersama dengan negara-negara besar yang bersekutu melawan negeri-negeri fasis.

Semuanya bermaksud memperhebat perlawanan terhadap penyerang-penyerang fasis, musuh yang paling berbahaya pada waktu itu, bukan saja bagi negeri-negeri kapitalis dan imperialis, tetapi juga bagi Soviet Uni, bagi gerakan buruh revolusioner di negeri-negeri kapitalis dan imperialis dan bagi gerakan revolusioner dari rakyat di negeri jajahan. Setelah perang dunia II berakhir dengan hancurnya ketiga negeri fasis tadi, maka bagi Partai-Partai Komunis di negeri-negeri kapitalis dan imperialis dan bagi perjuangan revolusioner di negeri-negeri jajahan sudah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintahnya masing-masing. Apalagi sesudah ternyata, bahwa kaum borjuis sudah mulai menggunakan cara-cara untuk menindas gerakan kemerdekaan di negeri jajahannya.

Kesalahan dari Partai-Partai Komunis Perancis dan Inggris dan juga Partai Komunis Belanda yang terpengaruh oleh Partai Komunis Perancis, ialah karena tidak dimengertinya perubahan besar yang telah berlaku dalam lapangan politik internasional sesudah perang dunia, terutama yang mengenai perjuangan kemerdekaan dari rakyat di negeri-negeri jajahan.

Pada saat perang dunia II berakhir dengan hancurnya negeri-negeri fasis, maka perjuangan kemerdekaan di negeri-negeri jajahan harus dikobar-kobarkan lagi dengan sehebat-hebatnya dan Partai-Partai Komunis di negeri-negeri penjajah harus menyokong sekuat-kuatnya. Kerjasama dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat yang dijajah dengan negeri-negeri imperialis sudah tidak lagi pada tempatnya!

Akan tetapi, karena tidak paham tentang perubahan keadaan politik ini, maka CPN (Partai Komunis Belanda) beranggapan, bahwa perjuangan Rakyat Indonesia tidak boleh keluar dari batas dominion status dan oleh karenanya semboyan yang paling baik untuk Indonesia menurut pendirian mereka ialah: "Uni-verband", atau dengan perkataan lain : tetap tinggal dalam lingkungan "Commonwealth" Belanda. Jadi Rakyat Indonesia harus terus-menerus "kerjasama" dengan imperialisme Belanda. Demikian pula pendirian Partai Komunis Perancis terhadap perjuangan kemerdekaan Vietnam.

Hal yang tidak boleh dilupakan ialah, bahwa di Indonesia selama pendudukan Jepang sudah ada komunis-komunis palsu dan komunis-komunis renegat (pengkhianat), yang suka menjalankan kerjasama di lapangan politik dengan fasis Jepang.

Politik yang reformis dari Partai-Partai Komunis di negeri-negeri Eropa Barat, disebabkan karena tidak fahamnya akan perubahan-perubahan keadaan internasional yang penting sesudah perang dunia II berakhir. Oleh kawan-kawan bekas anggota CPN yang tiba di Indonesia, dengan otomatis dengan tidak dipikirkan dalam-dalam, juga dengan tidak dicocokkan dengan keadaan objektif (proklamasi kemerdekaan tanggal 17-8 tahun 1945), politik reformis ini telah dipraktekkan, sehingga akibatnya sangat membahayakan kemajuan Revolusi Nasional kita.

Perlu ditegaskan, bahwa politik reformis yang berasal dari luar negeri ini justru memberi kesempatan berkembangnya aliran reformis yang menguasai politik luar negeri Republik dan yang dipimpin oleh kaum sosialis kanan (Sutan Syahrir). Politik reformis ini dapat dinyatakan dengan dua hal :

Mencari keuntungan dan bantuan dengan kerjasama, bukan dengan golongan anti-imperialis melainkan dengan golongan imperialis. Yaitu dengan menggunakan pertentangan-pertentangan di antara imperialisme Inggris dan Amerika dan di antara imperialisme Inggris dan imperialisme Belanda. Pada permulaannya imperialisme Inggrislah yang diajaknya bermain-mata. Dasar daripada politik reformis ini diletakkan dalam Manifes Politik Pemerintah Republik November 1945.
Menghadapi imperialisme Belanda tidak dengan perjuangan yang konsekwen revolusioner dan anti-imperialis, melainkan dengan politik reaksioner atau politik kompromis yang bersemboyan: "bukan kemenangan militer yang dimaksudkan, melainkan kemenangan politik". Jadi bukannya perjuangan dengan senjata yang diutamakan, melainkan perjuangan politik, sedangkan, imperialisme Belanda terus-menerus berusaha memperkuat tenaga militernya.

Kaum Komunis yang membiarkan berkembangnya dan merajalelanya politik reaksioner ini, malahan turut serta menyokongnya, telah membuat dua macam kesalahan :

Lupa akan pelajaran teori revolusioner kita, bahwa Revolusi Nasional anti-imperialis di zaman sekarang ini sudah menjadi bagian daripada Revolusi Proletar dunia. Kesimpulan daripada pelajaran ini ialah, bahwa Revolusi Nasional di Indonesia harus berhubungan erat dengan tenaga-tenaga anti-imperialis lainnya di dunia, yaitu perjuangan revolusioner di seluruh dunia, baik di negeri-negeri jajahan atau negeri setengah jajahan, maupun di negeri-negeri kapitalis-imperialis. Sebab semua ini adalah sekutu daripada Revolusi Nasional kita. Negeri Uni Soviet sebagai tenaga anti-imperialis yang terbesar dan terkuat harus dipandang sebagai pangkalan, sebagai benteng yang terkuat, atau sebagai pemimpin dan pelopor daripada semua perjuangan anti-imperialis di seluruh dunia. Sebab hanya ada dua golongan di dunia yang berhadapan dan berlawanan satu sama lainnya, yaitu golongan imperialis dan golongan anti-imperialis. Bagi Revolusi Nasional Indonesia, tidak ada tempat lain selainnya di pihak golongan anti-imperialis! Hanya dari pihak golongan anti-imperialis sebagai sekutu yang sejati, Revolusi Nasional Indonesia dapat memperoleh keuntungan dan bantuan yang diperlukan, dan bukan dari pihak golongan imperialis.
Kesalahan yang kedua ialah, bahwa tidak cukup dimengerti perimbangan kekuatan antara Uni Soviet dan imperialisme Inggris-USA, setelah Uni Soviet berhasil dengan sangat cepatnya menduduki seluruh Tung Pai (Mancuria). Pada waktu itu sudah ternyata kedudukan Uni Soviet yang sangat kuat di benua Asia, yang mengikat banyak tenaga militer daripada imperialisme USA, Inggris dan Australia dan dengan demikian memberi kesempatan baik bagi Rakyat Indonesia untuk memulai revolusinya. Pada saat itu kaum Komunis Indonesia sudah membesar-besarkan kekuatan Belanda dan imperialisme lainnya dan mengecilkan kekuatan Revolusi Indonesia serta golongan anti-imperialis lainnya.

Konsekwensi yang sudah semestinya dari politik kaum sosialis kanan (Sutan Syahrir) yang reaksioner itu, ialah penanda-tanganan truce agreement 1946 dan selanjutnya penanda-tanganan persetujuan Linggajati yang memungkinkan imperialisme Belanda menyiapkan perang kolonial, yang meletus pada tanggal 21 Juli 1947.

Akibat kesalahan pokok dalam lapangan politik tidak habis disitu saja; konsekwensi yang lebih mencelakakan lagi ialah tidak lain daripada penanda-tanganan persetujuan Renville. Persetujuan Renville ini adalah puncak akibat kesalahan-kesalahan yang reaksioner, yang telah membawa Republik pada tepi jurang kolonialisme. Tanggung jawab yang berat ini terletak di pundak kaum Komunis.

Kesalahan selanjutnya yang besar pula ialah bahwa kabinet Amir Syarifuddin mengundurkan diri dengan sukarela dan dengan tidak ada perlawanan sama sekali. Kaum Komunis pada waktu itu tidak ingat akan pelajaran Lenin: "Soal pokok daripada tiap revolusi adalah soal kekuasaan negara". Dengan bubarnya kabinet Amir Syarifuddin terbukalah jalan bagi elemen-elemen borjuis komprador untuk memegang pimpinan pemerintahan dan dengan demikian juga pimpinan Revolusi Nasional kita, sedangkan kaum Komunis mengisolasi dirinya dalam oposisi. Dapat dikatakan, bahwa saat itulah Revolusi Nasional kita benar-benar berada dalam bahaya, yang makin lama makin menjadi besar. Sejak saat itulah Revolusi Nasional kita makin lama makin jelas merosot ke dalam jurang kapitulasi (penyerahan) kepada imperialisme Belanda cs, akibat politik kompromis yang sangat reaksioner daripada elemen-elemen borjuis Indonesia yang memegang pimpinan pemerintahan.

Politik kompromis yang reaksioner ini makin menguntungkan imperialisme Belanda dan makin membesarkan bahaya bagi Republik kita.

Sesudah kaum Komunis tidak lagi duduk di dalam pemerintahan dan setelah mereka, mulai giat bekerja di kalangan Rakyat jelata, maka mereka mulai sedar akan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, di antara lain kelemahan-kelemahan organisasi Partai serta organisasi massa, terutama di kalangan kaum buruh dan tani. Mereka mulai insaf, bahwa terutama harus diusahakan penyelesaian soal agraria dengan selekas-lekasnya, yang dahulunya sangat kurang mendapat perhatian mereka, padahal masaalah tani adalah masalah yang penting bagi Revolusi Nasional Indonesia.

Juga mulai diinsafi, bahwa dengan tidak adanya sokongan, terutama dari Rakyat pekerja (buruh, tani-pekerja dan pekerja lainnja) yang berorganisasi rapi, tidaklah mungkin mewujudkan hegemoni klas buruh dalam Revolusi National kita ini, dan tidak mungkin pula membentuk suatu pemerintahan kerakyatan yang kuat dan stabil (yang berdiri tegak). Oleh karenanya kaum Komunis berdaya-upaya dengan segiat-giatnya mengorganisasi massa rakyat pekerja, agar dalam waktu yang pendek dapat menyusun massa organisasi yang rapi dalam berbagai kalangan Rakyat pekerja, yang berkewajiban menjalankan rol sebagai tulang-punggung Revolusi Nasional kita.

Ternyata bahwa di dalam 6 bulan yang belakangan ini, sejak pimpinan negara dipegang oleh elemen-elemen borjuis komprador, tumbuhnya politik yang reaksioner berjalan dengan cepatnya. Malahan pada beberapa bulan yang belakangan sudah tampak tanda-tanda, bahwa politik pemerintah yang reaksioner itu akan tumbuh ketingkatan kontra-revolusioner.

Hal ini sebagian disebabkan, karena agitasi dan propaganda dari pihak kaum Komunis untuk menyadarkan massa rakyat pekerja tentang kekeliruan-kekeliruan politik pemerintah, disana-sini telah dijalankan dengan cara yang kurang bijaksana, hingga menyinggung perasaan. Akan tetapi sebagian lagi disebabkan, karena tindakan-tindakan yang reaksioner dari pihak pemerintah terhadap hak-hak demokrasi Rakyat pekerja, sedangkan Rakyat pekerja sudah makin sadar akan rol dan kewajibannya serta hak-haknya dalam Revolusi Nasional. Tindakan-tindakan reaksioner yang telah nyata diantaranya ialah :

Penghapusan hak-hak demokrasi yang pokok misalnya hak berdemonstrasi, walaupun buat sementara.
Niat untuk mengekang hak mogok bagi kaum buruh, dengan tidak mengindahkan sama sekali faktor-faktor yang nyata, yaitu yang memaksa kaum buruh menggunakan senjata perjuangannya yang paling tajam itu untuk membela nasibnya dan membela Revolusi Nasional.
Politik dalam lapangan ekonomi yang terang-terangan reaksioner, yang menentang dan memperkosa UUD Republik kita pasal 33 dan yang sangat merugikan penghidupan Rakyat pekerja, serta kedudukan negara dan Revolusi Nasional kita. Ini semua hanya menguntungkan beberapa orang borjuis komprador yang dengan terang-terangan menunjukkan sikap anti-nasional.
Politik di lapangan agraria yang reaksioner dan ancaman terhadap kaum tani yang sudah sadar akan rol dan kewajibannya sebagai tenaga yang penting dalam pelaksanaan Revolusi Nasional dan karenanya telah bergerak menghilangkan segala sisa feodalisme di lapangan agraria.
Perintah untuk mendaftar nama-nama dan mengamat-amati tindakan-tindakan pemimpin-pemimpin Rakyat pekerja.

Teranglah, bahwa tindakan pemerintah yang reaksioner itu, yang bermaksud mempertahankan kedudukannya dan menguntungkan beberapa kelompok kaum borjuis, tidak boleh tidak tentu makin meruncingkan pertentangan antara Rakyat pekerja dan pemerintah. Jadi bukannya kaum buruh yang meruncingkan pertentangan klas, melainkan kaum borjuis sendiri.

Sudah menjadi kewajiban kaum Komunis untuk menyadarkan Rayat pekerja dan kaum progresif terhadap berkembangnya politik reaksioner yang berbahaya dari pemerintah jyang akhirnya pasti akan menjerumuskan Revolusi Nasional kita ke jurang kegagalan dan kemusnahan. Dengan demikian dimaksudkan supaya tenaga massa Rakyat pekerja bersama dengan tenaga progresif lainnya dapat merubah haluan politik pemerintah yang tidak sehat dan berbahaya itu ke arah jurusan yang sehat.

Walaupun kaum Komunis sekarang telah mendapat pengaruh lebih besar daripada di waktu sebelum meninggalkan pemerintah, akan tetapi oleh karena tidak tahu tentang kesalahannya yang pokok dalam lapangan politik, maka sikap sebagian besar daripada Rakyat terhadap Komunisme juga masih belum cukup terang dan tegas.

Berhubung dengan itu, rapat Polit-Biro menetapkan, bahwa PKI dalam susunan yang baru dengan tegas harus membatalkan persetujuan Linggarjati dan Renville, yang dalam prakteknya telah menjadi sumber daripada bermacam-macam keruwetan di antara pemimpin-pemimpin dan Rakyat jelata. Hapusnya persetujuan Linggarjati dan Renville berarti bahwa Republik Indonesia merdeka sepenuhnya dan Rakyat tidak terikat lagi oleh persetujuan-persetujuan yang mengikat dan memperbudak. Dengan demikian Rakyat di daerah pendudukan akan mendapat kemerdekaan luas untuk beraksi terhadap Belanda. Hapusnya persetujuan Linggarjati dan Renville berarti juga, bahwa orang Indonesia boleh menganggap adanya kekuasaan Belanda di Indonesia sebagai pelanggaran kedaulatan Republik yang merdeka, dan oleh karena itu tentara Belanda harus diusir selekas-lekasnya. Hapusnya persetujuan Linggajati dan Renville menghilangkan segala kebimbangan di kalangan beberapa partai lain untuk memperluas dan meneguhkan hubungan Republik dengan negeri-negeri asing. Dengan demikian Republik juga mendapat kesempatan untuk menerobos blokade Belanda yang mengisolasi Republik dari negeri-negeri luar dalam lapangan ekonomi dan politik.

Kaum Komunis menolak persetujuan Linggajati dan Renville, bukannya karena Belanda terbukti tidak setia dan telah menginjak-injak persetujuan itu. Tidak! Sekali-kali tidak! Komunis prinsipil menolak persetujuan Linggajati dan Renville, oleh karena persetujuan-persetujuan itu jikalau dipraktekkan, akan mewujudkan negara yang pada hakekatnya sama saja dengan jajahan, yang berbeda dengan India, Birma, Filipina dan jajahan lain-lain hanyalah kulitnya saja. Sebab itu PKI tetap bersemboyan: "Merdeka sepenuh-penuhnya".

Penolakan persetujuan Linggajati dan Renville berarti juga self kritik yang keras di kalangan PKI. Dan pengakuan salah ini harus dipopulerkan juga kepada rakyat-banyak.

PKI menolak perundingan dengan Belanda yang tidak didasarkan atas hak yang sama. Komunis prinsipil tidak menolak perundingan, akan tetapi harus didasarkan atas hak-hak yang sungguh-sungguh sama. Dalam perundingan sekali-kali tidak boleh disinggung soal kedaulatan Republik atas seluruh Indonesia.

Dalam perundingan-perundingan ini PKI sanggup memberikan sekedar kondisi di lapangan ekonomi dan kebudayaan kepada orang-orang Belanda yang tidak menentang Revolusi kita, lebih daripada yang sekarang biasa diberikan di negeri-negeri kapitalis.

Dalam politiknya terhadap Uni Soviet PKI menganjurkan sebulat-bulatnya supaya diadakan perhubungan langsung antara Republik Indonesia dengan Soviet Uni dalam segala lapangan. Uni Soviet adalah sekutu yang semestinya dari rakyat Indonesia yang melawan imperialisme oleh karena Soviet Uni memelopori perjuangan melawan blok imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Cukup jelas bagi kita bahwa Amerika Serikat membantu dan mempergunakan Belanda untuk mencekek Republik kita yang demokratis. PKI harus menerangkan kepada rakyat banyak, bahwa pengakuan Uni Soviet membawa kebaikan semata-mata, sebab Uni Soviet sebagai negara kaum buruh tidak mungkin bersifat lain daripada anti-imperialis. Dengan demikian Uni Soviet tidak mempunyai kepentingan lain terhadap Indonesia kecuali membantu Indonesia dalam perjuangannya yang juga bersifat anti-imperialis.

Dalam perjuangannya melawan irnperialisme, PKI harus menghubungkan diri dengan gerakan-gerakan anti-imperialis di Asia, di Eropa dan di Amerika, terutama sekali dengan rakyat negeri Belanda yang progresif, yang sebagian besar dari mereka dipimpin oleh CPN. Partai ini walaupun sudah membuat kesalahan-kesalahan, adalah satu-satunya Partai klas buruh di negeri Belanda yang sungguh-sungguh membantu gerakan kemerdekaan kita pada waktu sebelum dan sesudah peperangan dunia kedua. CPN adalah juga menjadi sekutu kita yang semestinya, dan perhubungan kita dengan CPN harus lebih dikokohkan lagi. Lain daripada itu PKI harus terus-menerus mendesak CPN supaya benar-benar meninggalkan politik yang bersemboyan: "Unie-verband" yang jahat itu dan menggantinya dengan politik "INDONESIA MERDEKA SEPENUH-PENUHNYA". Tujuan PKI ialah mendirikan Republik Indonesia berdasarkan Demokrasi rakyat, yang meliputi seluruh daerah Indonesia dan yang bebas dari pengaruh imperialisme serta tentaranya.

Politik Dalam negeri

Soal yang penting ialah, bahwa PKI dengan semua jalan harus menghalangi pemerintah sekarang ini jangan sampai terus-menerus memberi konsesi kepada imperialisme karena ini berarti menyerahkan Republik ke dalam tangan imperialisme.

Lagi pula dalam pekerjaannya sehari-hari PKI harus dengan giat membela kepentingan-kepentingan kaum buruh dan kaum tani.

Selanjutnya PKI harus juga berusaha, selekas-lekasnya melikwidasi segala kelemahan Revolusi kita. Kelemahan itu ialah :

Klas buruh dengan pelopornya, yaitu PKI, belum memegang hegemoni daripada pimpinan Revolusi Nasional kita. Untuk mewujudkan hegemoni ini dengan tegas dan teguh, maka perlu sekali dipenuhi syarat-syarat yang penting, yaitu adanya organisasi Partai yang rapi dan kuat yang meliputi tiap-tiap pabrik, perusahaan, bengkel, kantor, kampung dan desa, dengan anggota dan kader-kader bagian yang sebagian besar terdiri dari kaum, buruh dan tani-pekerja. Selanjutnya juga adanya organisasi-organisasi massa yang kuat yang meliputi sebagian besar daripada rakyat pekerja dari berbagai golongan, terutama dari kalangan kaum buruh dan tani, sedangkan pimpinannya harus di tangan Partai.
Pimpinan Revolusi Nasional kita, walaupun hegemoninya harus ada di tangan klas buruh, harus diwujudkan oleh PKI bersama-sama dengan partai-partai atau elemen-elemen lain yang progresif berdasarkan sebuah program nasional yang revolusioner, yang disetujui oleh bagian terbesar daripada rakyat kita. Dengan demikian dapat terbentuk suatu pimpinan revolusi yang seiya-sekata dan yang erat bekerja bersama dengan dan disokong oleh seluruh rakyat atau setidak-tidaknya oleh sebagian terbesar daripadanya. Hingga sekarang hal ini belum tercapai.
Hingga sekarang Revolusi Nasional kita belum melandasi alat-alat kekuasaan negara yang lama, yang jiwa, susunan ataupun cara bekerjanya masih sangat berbau penjajahan. Dalam hal ini PKI tidak boleh melupakan pelajaran Marx yang mengatakan, bahwa kewajiban tiap revolusi ialah menghancurkan alat kekuasaan negara yang lama dan menyusun alat kekuasaan negara yang baru. Dengan demikian dapatlah dicegah usaha musuh untuk merebut kembali kekuasaan negara. Revolusi kita dengan melalaikan kewajiban ini telah membahayakan nasibnya sendiri. Oleh karena itu menjadi kewajiban yang penting bagi PKI dan semua tenaga progresif untuk selekas-lekasnya memperbaiki kesalahan yang besar ini. Alat-alat kekuasaan negara yang dengan segera harus dirubah dan disusun kembali ialah :

a. Pemerintahan dalam negeri

Hingga sekarang alat ini boleh dibilang masih hampir sama sekali alat lama yang bersifat feodal-kolonial, baik dalam susunan maupun dalam cara bekerjanya. Pun orang-orangnya sebagian besar adalah orang-orang lama. Harus segera diusahakan agar supaya susunan pemerintahan desa sampai kabupaten dirubah sama sekali secara radikal, berdasarkan pemerintahan kolegial (kedewanan) yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang penting terutama ialah pemerintahan desa, agar rakyat tani segera dapat dibebaskan dari belenggu-belenggu feodalisme yang hingga sekarang masih mengikatnya. Perubahan ini harus dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan sendirinya anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner harus segera disingkirkan dari kalangan pemerintahan dalam negeri.

b. Kepolisian negara

Baik anggota-anggota maupun kader-kadernya harus diberi pendidikan yang sesuai dengan arti dan isi Revolusi Nasional kita dan kewajiban kepolisian negara sekarang, ialah membela kepentingan Revolusi Nasional, yang berarti juga membela kepentingan rakyat pekerja khususnya. jadi kewajiban mereka sekarang adalah bertentangan sama sekali dengan kewajiban mereka dahulu di zaman penjajahan. Terang, bahwa bagi anasir-anasir yang reaksioner atau kontra-revolusioner tidak ada tempat lagi di dalam kepolisian negara. Kepolisian harus dipimpin oleh kader-kader yang progresif.

c. Pengadilan negeri

Cara bekerjanya pengadilan negeri. harus tidak lagi secara lama, yang hingga sekarang masih berlaku, melainkan harus dirubah dan didasarkan atas kepentingan Revolusi Nasional kita. Terutama yang mengenai perkara-perkara politik. Anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner harus segera disingkirkan dari aparat ini.

d. Ketentaraan

'I'entara sebagai alat kekuasaan negara yang terpenting harus istimewa mendapat perhatian. Kader-kader dan anggota-anggotanya harus diberi pendidikan istimewa yang sesuai dengan kewajiban tentara sebagai aparat terpenting untuk membela Revolusi Nasional kita, yang berarti pula membela kepentingan rakyat pekerja. Tentara harus bersatu dengan dan disukai oleh rakyat. Tentara harus dipimpin oleh kader-kader yang progresif. Dengan sendirinya dan terutama di kalangan kader-kadernya harus dibersihkan dari anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner.

e. Alat-alat negara lainnya yang penting-penting seperti jawatan-jawatan yang mengurus keuangan negara, alat-alat produksi dan distribusi, pada umumnya harus dibersihkan dari anasir-anasir yang reaksioner dan kontra-revolusioner, terutama dalam pimpinannya, agar supaya kepentingan negara dan rakyat dapat terjamin.

Kelalaian memberikan jaminan kepada anggota-anggota ketentaraan dan kepolisian negara khususnya, dan kepada rakyat pekerja umumnya (buruh dan pegawai negeri), hingga menyebabkan terlantarnya nasib mereka ini.

PKI harus memperjuangkan selekas-lekasnya tercapainya jaminan sekurang-kurangnya keperluan hidup sehari-hari bagi rakyat pekerja tersebut diatas.

Selain itu harus diperjuangkan pula segera terlaksananya :

bagi kaum buruh : hak-hak demokrasi di segala lapangan, oleh karena mereka sebagai pelopor revolusi harus terutama di beri keuntungan banyak.
bagi kaum tani : hapusnya sisa-sisa peraturan zaman feodal dan peraturan-peraturan imperialis di lapangan pertanian, yang bagi rakyat tani merupakan rintangan hebat untuk mendapat perbaikan nasib. Adapun politik PKI untuk kaum tani di seluruh Indonesia ialah : "Tanah untuk kaum tani". Jadi tiap orang tani harus diberi tanah, supaya ia merasakan benar-benar buah revolusi. Akan tetapi kaum Komunis harus ingat, bahwa sekarang dan dalam beberapa tahun yang akan datang belum mungkin melaksanakan semboyan ini, berhubung dengan kurangnya luas tanah di Jawa dan Madura, sedangkan jumlah kaum tani terlampau besar. Oleh karena itu buat sementara waktu, rakyat tani dapat diberi pertolongan yang lebih baik tidak dengan membagi-bagikan kepada mereka tanah-tanah yang dapat dibagikan kepadanya sebagai hasil penghapusan sisa-sisa peraturan feodal di lapangan agraria. Tetapi tanah ini diserahkan kepada desa dan desalah yang mengatur penggarapannya oleh buruh-tani dengan cara yang menguntungkan mereka.
Bagi pekerja intelektual : penghargaan yang layak oleh pemerintah, sebab banyak pekerja intelektual yang merasa diri dan pekerjaannya sama sekali tidak dihargai oleh pemerintah.

Kelalaian dalam memperluas alat-alat produksi yang lama dan membangun alat-alat produksi yang baru yang dikuasai negara serta mengerjakannya dengan se-hebat-hebatnya untuk mempertinggi kemakmuran rakyat.
Kelalaian dalam mengadakan aparat distribusi negara yang baik yang dapat memenuhi kewajibannya dengan beres.
Kelalaian di lapangan keuangan negara yang ternyata dengan memuncaknya kesukaran-kesukaran tentang hal uang, yang betul-betul dirasai oleh seluruh masyarakat, terutama di kalangan rakyat pekerja.
Kelalaian dalam membangun koperasi-koperasi rakyat, tentang koperasi di lapangan kerajinan tangan dan perusahaan kecil, di lapangan kredit dan distribusi yang dapat bekerja bersama dengan pemerintah, baik dalam usaha pengumpulan bahan-bahan makanan, maupun dalam usaha distribusi barang-barang dari pemerintah.
Kelalaian di lapangan sosial, yaitu terutama yang mengenai pemberian pertolongan kepada tentara yang berhijrah, pengungsi, juga yang mengenai perumahan yang layak bagi kaum buruh, perawatan kesehatan dan pemberian obat kepada rakyat.
Tidak adanya perhatian sama sekali dari pihak pemerintah kepada masalah golongan minoritas, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan kecil dan dari orang-orang intelektual.

Harus diperjuangkan oleh PKI supaya segala kelemahan ini dengan selekas-lekasnya dapat diatasi. Yang mengenai hal produksi dilapangan industri harus dianjurkan kepada kaum buruh, bahwa produksi harus diperbesar sebanyak-banyaknya dengan syarat, bahwa produksi dan distribusi serta perdagangan barang-barang milik negara harus diawasi oleh serikat buruh.

Dengan pendek dapat dikatakan, bahwa dalam pekerjaan sehari-hari PKI harus membela dengan giat kepentingan-kepentingan rakyat pekerja umumnya. Kepada pemerintah harus dituntut dengan tegas oleh PKI, supaya sebab-sebab yang dapat menimbulkan pemogokan segera dihilangkan.

Dalam menetapkan kewajiban tersebut diatas, ditambah dengan kewajiban melawan imperialisme yang mana saja dengan cara yang sehebat-hebatnya, maka kaum Komunis sekali-kali tidak boleh melupakan bahwa kewajiban PKI pada saat ini dalam tingkatan revolusi sekarang ini ialah tidak melebihi daripada penyelesaian REVOLUSI NASIONAL atau REVOLUSI DEMOKRASI BORJUIS TYPE BARU, sebagai tingkatan persediaan untuk revolusi yang lebih tinggi yaitu Revolusi Sosialis atau Revolusi Proletar.

Pendorong Revolusi Nasional sekarang ini ialah rakyat progresif dan anti-imperialis seluruhnya terutama sekali klas buruh sebagai pemimpinnya dan kaum tani sebagai sekutu klas buruh yang terpenting. Jikalau di antara rakyat progresif itu tidak ada persatuan, maka revolusi tidak akan menang! Sebaliknya, hanya persatuan yang kuat di antara seluruh rakyat yang anti-imperialis itu akan membawa Revolusi kita kepada kemenangan.

Wujud satu-satunya daripada persatuan itu, ialah Front Nasional yang disusun dari bawah yang disokong oleh semua Partai dan golongan serta orang-orang yang progresif.
III
Front Nasional

Setelah meninjau riwayat gerakan kemerdekaan semenjak permulaan pendudukan negeri kita oleh jepang hingga kini, maka Polit-Biro menetapkan dengan menyesal bahwa kaum Komunis telah lalai mengadakan Front Nasional sebagai senjata Revolusi Nasional terhadap imperialisme. Walaupun kemudian mereka mulai sadar akan kepentingan Front Nasional itu, akan tetapi kaum Komunis belum paham sungguh-sungguh tentang hakekat Front Persatuan Nasional dan tentang cara membentuknya. Beberapa macam bentuk Front Nasional selama tiga tahun ini telah didirikan, akan tetapi selalu tinggal di atas kertas belaka, bahwa hanya berupa konvensi di antara organisasi-organisasi atau di antara pemimpin-pemimpin saja, sehingga jikalau ada sedikit perselisihan di antara pemimpin-pemimpin Front Nasional itu lalu menyebabkan bubarnya. PKI berkeyakinan, bahwa pada saat ini Partai klas buruh tidak dapat menyelesaikan sendiri revolusi demokrasi burjuis ini dan oleh karena itu PKI harus bekerja bersama dengan partai-partai lain. Kaum Komunis sudah semestinya berusaha mengadakan persatuan dengan anggota-anggota partai dan organisasi-organisasi lain. Satu-satunya persatuan semacam itu ialah FRONT NASIONAL. Dalam menyusun ini PKI harus mengambil inisiatif dan dalam Front Nasional itu PKI harus juga memainkan rol yang memimpin. Ini sekali-kali tidak berarti, bahwa kaum Komunis memaksa partai lain atau orang lain supaya mengikutinya, melainkan PKI harus meyakinkan dengan secara sabar kepada orang-orang yang tulus hati, bahwa satu-satunya jalan untuk mendapat kemenangan ialah membentuk Front Nasional yang disokong oleh semua rakyat yang progresif dan anti-imperialis. Tiap-tiap Komunis harus yakin benar-benar, bahwa dengan tidak adanya Front Nasional kemenangan tidak akan datang.

Oleh karena pada dewasa ini telah ada program nasional yang sudah disusun, disetujui dan diterima pula oleh semua partai, maka tidak salah jika program nasional ini dipakai dengan segera sebagai dasar untuk mewujudkan Front Nasional. Front Nasional yang tulen harus disusun dari bawah, semua anggota partai-partai yang sudah menyetujui Front Nasional seharusnya memasukinya, secara individual. Selain daripada itu diberi juga kesempatan kepada beribu orang yang tidak berpartai dan yang progresif turut serta dalam Front Nasional. Komite-komite Front Nasional, baik di daerah maupun di pusat, harus dipilih secara demokratis dari bawah. Front Nasional semacam ini, sekali berdiri, tidak akan mudah hancur, bahkan tidak terlalu bergantung lagi kepada kehendak pemimpin-pemimpin partai. Front Nasional semacam itu memungkinkan juga pengurangan perselisihan politik dan juga memperkecil adanya oposisi sampai pada batas minimum.

Bersamaan dengan itu, PKI harus berdaya-upaya supaya pemerintah sekarang selekas-lekasnya diganti dengan pemerintah FRONT NASIONAL yang berdasar atas program nasional dan yang, bertanggung jawab. Hanya pemerintah semacam itulah yang akan berakar kuat di kalangan rakyat dan sanggup mengatasi kesukaran-kesukaran dalam negeri serta meneruskan perlawanan anti-imperialis secara konsekwen.
IV
PKI dan daerah pendudukan

Polit-Biro menganggap perlu dan memutuskan, bahwa PKI harus sungguh-sungguh mengatur dan memimpin perlawanan rakyat terhadap Belanda di daerah pendudukan. Strategi PKI di daerah pendudukan terutama harus menghalangi Belanda dalam usahanya memperteguh kekuasaannya dan memperbesar produksinya. Kalau Belanda berhasil dalam usahanya itu, maka lambat laun Belanda dapat memadamkan semangat perlawanan rakyat jelata. Perlawanan yang selalu bertambah, yang dilakukan oleh kaum gerilya di daerah-daerah pendudukan di jawa, di Sumatera dan di pulau-pulau lain harus menjadi tanda bagi semua Komunis untuk aktif dan berani menyokong dan memimpin perlawanan-perlawanan itu.
V
Ideologi

Polit-Biro berpendapat, bahwa kesalahan-kesalahan prinsipil tersebut diatas terutama disebabkan karena lemahnya ideologi Partai. Kelemahan-kelemahan tersebut diatas harus lekas diperbaiki. Dengan tidak adanya teori revolusioner tidak ada gerakan revolusioner kata Lenin. Pendapat Lenin ini terbukti kebenarannya dalam pekerjaan kita. Oleh karena teori Marxisme-Leninisme adalah suatu ilmu (wetenschap) yang tertingi, maka ia pun harus dipelajari sebagai wetenschap juga. Teori kita ini meneguhkan keyakinan, menajamkan kewaspadaan, membesarkan keberanian dan memudahkan pekerjaan kita dalam keadaan yang sulit. Partai Komunis yang benar-benar berdasar atas pelajaran-pelajaran MARX, ENGELS, LENIN dan STALIN tidak akan mudah jatuh dalam keadaan kebingungan, dan bagaimanapun juga sulitnya keadaan dan suasana politik Partai Komunis selalu akan mendapat jalan yang tepat untuk mengatasinya. Berhubung dengan itu, mulai sekarang juga tiap Komunis DIWAJIBKAN membaca dan mempelajari secara sistematis teori revolusioner dan diwajibkan mengadakan kursus-kursus di kalangan kaum buruh dan kaum tani, agar supaya dengan jalan demikian mereka selalu dapat menghubungkan teori dan praktek dengan erat. Teori yang tidak dihubungkan dengan massa, tidak dapat merupakan kekuatan, akan tetapi sebaliknya teori yang berhubungan erat dengan massa, merupakan kekuatan yang maha hebat.

Kawan Stalin mengatakan, bahwa tidak ada satu bentengpun juga yang tidak dapat direbut oleh kaum Bolshevik. Maka itu yakinlah, bahwa kaum Bolshevik Indonesia akan dapat merebut benteng yang terancam bahaya di hadapan mereka, yaitu benteng Indonesia Merdeka.

Polit-Biro Central Comite
Partai Komunis Indonesia
Yogyakarta, Agustus 1948.

Catatan:
*) Pikiran yang orisinil dari Kawan Musso tidak menghendaki diadakannya fusi tetapi menghendaki supaya Partai Sosialis dan PBI dibubarkan sedangkan anggotanya setelah disaring supaya meleburkan diri dalam PKI.

International Imperialism and the Communist Party of Indonesia : Semaoen (1925)

International Imperialism and the Communist Party of Indonesia
Semaoen (1925)

Source: “International Imperialism and the Communist Party of Indonesia” Communist International” No.17, 1925, pp.75-82

About 1900, when the differences between the interests of the big capitalist powers were just making their appearance in the East, the insignificant and weak imperialism of Holland introduced into Indonesia[1] the so-called "policy of the Open Door." As a result of this in 1916 there was barely about 60 per cent. of foreign capital (native capital does not exceed 5 per cent. of the total capital) belonging to Holland. Since then the percentage of capital other than Dutch is growing continuously.

According to statistical data published in the Amsterdam "Tribune," Indonesia exports to Holland amounted in 1913 to 28.1 per cent. of the total exports, and in 1923 only to 14.9 per cent. In the same year, imports from Holland de­creased from 33.3 per cent. to 20.9 per cent.

At the same time exports to Great Britain increased from 3.9 per cent, to 8.4 per cent., exports to Japan from 5.8 per cent. to 8 per cent., imports from the U.S.A. increased from 2.1 per cent. to 6.3 per cent, and imports from Japan from 1.6 per cent. to 8 per cent.

As time goes on the interests of international imperialism gain ascendancy over the interests of Holland herself.

In the first half of 1924 the revenue of the Government from Customs amounted to 44,230,423 frs.; for the same period in 1925 this revenue amounted to 54,236,608frs. This shows that in that year the economic progress of foreign capital continues. There is no other colonial or semi-colonial coun­try in the East which presents such an example of the rapid development of foreign capital.

The foreign trade of the chief Asiatic States in the East in 1913 and 1922 was as follows (in millions of francs):




China


India


Dutch Indies

Year


Import


Export


Import


Export


Import


Export

1913


570


403


1,833


2,142


437


614

1922


945


655


2,394


2,792


691


1,136

Increase in percent


45


55


35


15


50


80

During this period Indonesia does not only develop more rapidly than other countries, the relative growth of capitalism is also more considerable there.

China, with a population of 400,000,000 (eight times as large as Indonesia) had in 1922 imports two and a half times larger than those of Indonesia. India, with a population six times larger than the population of Indonesia, has a vol­ume of imports which is only three times larger than the imports of Indonesia. At the same time, in contradistinction to China, Indonesia has favourable trade balance. This shows that Indonesia's capitalisation is making enormous strides forward.

The decisive factor.in this is the enormous natural wealth of Indonesia. Its geographical situation is extremely favourable (between India and China). Labour there is cheap and enables capitalism to derive enormous revenue. In 1924 most of the enterprises had a clear profit varying be­tween 20 per cent. and 50 per cent. In the first half of that year, the world sugar and coffee market, etc., was very favourable to the foreign capitalists in Indonesia. Rubber also rose in price. According to the compilations of the "American Geological Survey" about 15,000,000 barrels of oil were obtained in Indonesia in 1924: in India 7.5 million; in Borneo 4.5 million; in Egypt 1 million; in Japan and For­mosa 1.5 million; in Soviet Russia 44 million. It is not to be wondered at that with this magnificent "sugar revenue" Dutch capitalism can afford to bribe the cream of the workers' aristocracy in Holland.

Economic development, the geographical situation of Indonesia from the strategical viewpoint, its oil wealth, etc. - all this automatically predetermines the policy of the Dutch Government in the sense of submission to the interests of powerful world imperialism.
****

But the development of the interests of the bosses of the Dutch Government (British, American, Japanese, etc.), brings with it an ever-growing clash of interests. The mo­ment is bound to come when the Dutch servants will not be able to satisfy all their bosses at the same time. This will happen on the occasion of the first war in the East.

The geographical situation and wealth in Indonesia are too good a base for military-naval operations, not to be event­ually occupied by one of the big capitalist countries. The Dutch imperialists are fully aware of this and are endeav­ouring to make a profitable alliance with one of the big im­perialist robber States, in order to protect the Dutch "posses­sions" from a "predatory attack" in the event of war.

In 1923 there was much talk about the establishment of a military-naval base in Riov-Tand'yung-Iriok in Indonesia which could serve as a link in the British chain between India, Singapore and Australia. Java is an excellent inter­mediate station between Singapore and Australia.

Holland's orientation towards an alliance with British imperialism is so self-evident that the French imperialists are already on the watch. With respect to this possible alliance the following statement appeared in the British "Daily Telegraph":

"Considerable importance is attached in Dutch and Indo-China circles to the plan concerning the establishment of a strong naval base in Singapore. This plan is viewed favour­ably. It is not at all out of the question that in the near future we will witness an Anglo-Dutch naval alliance, not necessarily guaranteed by a special written agreement" - (Translated from the Russian.)

Holland's position as the servant of world imperialism makes it, by this very fact, most reactionary. The Dutch Government cannot as yet make up its mind to sign a trade agreement with Soviet Russia in spite of the fact that a cer­tain number of Dutch capitalists have trade relations with the U.S.S.R.

The Dutch capitalists are prepared to spend any amount of money to frustrate any kind of connection between the Communist Party of Indonesia and the Comintern. They do not spare either money or blood to crush the Labour move­ment. Dutch imperialism is lavish with its money when it comes to bribe the so-called "national" leaders of the Sarekat-Islam movement in Indonesia.

Money, violence, intrigues, deception, diplomacy, bribery, democratic phraseology - everything is set into motion by the small but clever and unscrupulous Dutch imperialism. Small wonder that one of the most popular slogans of the Communist Party of Indonesia is: "Beware wherever you are of Dutch Imperialism and its influence."

The existence, however, of the Communist Party of Indonesia greatly depends on the economic and political development to which we have already referred. This fac­tor is leading to the rapid proletarianisation of large sections of the population. If we take into consideration that at pre­sent there are in operation in Indonesia approximately four milliards of foreign private capital, about one milliard of State capital and at the same time one milliard gulden of unregistered Chinese and Arabian capital, and if we add to this that the average wage and value of land are not more than 20 per cent. of the European value, we will have to ad­mit that the "proletarian territory" of the Indonesian im­perialism is such as it would be in Europe with a capital of 30,000,000 gulden (12,000,000 American dollars). There is every reason to consider as reliable the report of the govern­ment in 1918 (Muurling) which states that 45 per cent. of all the Indonesians are workers or part-time workers on railways, plantations, in works and factories, etc. Although younger than in Holland, the working class of Indo­nesia is more important.

If one takes into consideration that the working class is on a higher political level than the peasantry one will realise that the movement of the Indonesian people against exploitation is directly and indirectly a proletarian class struggle against capitalism and imperialism. There is evidence of this in the successes of the Communist Party of Indonesia and in the fact that every national movement with a non-proletarian programme and tactic was bound to meet with defeat (such as Sarekat-Islam).

The fact that the exploiters of Indonesia are inter­national imperialists is a determining factor in the attitude of the leading circles of the Indonesian people (45 per cent. workers and part-time workers and 45 per cent. small peas­ants) to the movement of the world proletariat. There are no more popular slogans in Indonesia than the slogans of the Russian October Revolution. The ardent desire of the best elements of the Indonesian working class is that a Soviet Indonesia might become part of the world federation of free Soviet Republics.

The Dutch capitalists and imperialists know this, and that is why they do their utmost to destroy our Communist Party. Ever since 1918 when the truly proletarian element within the Party became the driving force of the Communist movement, reaction made itself felt. But when in the middle of 1922 our Party brought into the field real proletarian leaders, reaction declared war quite openly against our Party.
****

Recent events are a proof of this. The repressive meas­ures introduced at various times are now used simultane­ously against our Party. But the terror (in January-Febru­ary of last year 30 people were killed, 130 were wounded, 300 were sent to prison, the victims being Communists and workers and peasants in sympathy with the Communist Party) could not crush the movement and prevent the growth of our Party and of its influence.

During May Day celebrations the police broke up many meetings (Batavia, Tana-Tinggi, Dyekdya, Ngand'ek, etc.). Many comrades were arrested and several were hurt but not seriously. Since then we read every day in our daily paper "Api" that one or other of our comrades has been arrested. Two hundred comrades, members of the Party, were arrested between May and August. Moreover tens and hun­dreds of our comrades are being dismissed from the factories. Between January and the end of May alone 41 people were dismissed for Communist propaganda.

The list given above was published by the Government and reproduced in the "Api" on June 18. But between June and September another hundred victims were added to the list. During that period over 200 workers were dismissed from private capitalist enterprises.

Another means of struggle against us is the formation of all kinds of strike-breaking and bandit organisations (Sarekat-Hindyu) whose members are in the pay of reaction. The aim pursued by the Sarekat-Hindyu organisation is the assassination of our leading comrades, destruction by incen­diarism or otherwise of houses where members of our Party live, etc. In April and May alone 50 houses were destroyed. Comrade Vakidin, in Ungaron was killed by Hindyuerom who was incited to this assassination by the lackeys of capital­ism. In March, comrade Alinin narrowly escaped assassina­tion. Many more comrades have been wounded. The "Api" in its issues of March 25 and 31 gave full accounts of this organisation. Nearly every day there were reports on the actions of this terrorist organisation of the government.

Just a few words concerning intrigue and bribery. Through Salim (Salim was a government spy, then a mem­ber of the Dutch Vreetsinigen Union, after that a member of the Central Committee of Sarekat-Islam and at the same time member of the Social-Democratic Party in Indonesia), editor of the government organ "Hindya-Baroo," and Tyekro, Sarekat-Islam orator, the capitalists can "dictate" to the Suryeprandto ("national" leaders) "a moderate programme." In July and August the capitalist press extolled these persons as the "best" leaders of the Indonesian masses, but the masses keep them out of their movement. By all sorts of intrigues attempts are made to cause "mischief" be­tween husbands and wives in working class and peasant circles, for wives are "dismissed" if their husbands remain Communists.

Thus mischief is also made between fathers, mothers and their sons or daughters.

At the end of August telegrams in all big Dutch news­papers referred to the proclamation of meetings in the Sema­rang province, of the expulsion of Alinin, member of our Central Committee, of the arrest of Darson, one of our most prominent leaders who had visited Moscow in 1921, etc, Reaction is doing its worst.

At the same time the capitalist press has much to say about the increase of the 1926 budget for "national welfare." But what can one million gulden for the purchase of land from the landowners in Tangerang do? What are a few million granted for railway constructions to give "work" to the unemployed if previous to that the working class and the peasantry were robbed of about 600,000,000 gulden?

Finally, the capitalists have much to say about the forthcoming "democratic" electoral law for municipal elec­tions which does not enfranchise more than 20 per cent. of the urban population, since most of the members must be Dutch. There is also much talk about the so-called "Indo­nesia less dependent politically on Holland." But extension of franchise means only more freedom of action in this coun­try to trade capital, as a natural result of the tendencies of economic development described before. A noticeable fact is in the very near future Indonesia will have enough "free­dom" to meet of itself expenditure for the next war in addi­tion to the expenditure for its preparation.

****

Six weeks after the February terror our Party organised a review of its forces on the occasion of May Day. Big meet­ings were held in fifty provinces in Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Timor, etc. Thousands of workers joined our demonstrations in such industrial centres as Semarang, Batavia and Surabaya. According to descriptions in "Api" and other Indonesian organs, these demonstrations were on a larger scale than our demonstrations in 1924.

In December, 1924, the Party Conference adopted, among others, a resolution "To work and agitate among the working class through the trade unions." Towards the end of August there were already over 35,000 R.I.L.U. members (including our nuclei in non-Communist unions) whilst previous to December there were only 25,000. At present 70 per cent. of all the young trade unions are under Communist influence. The organisation of the transport workers is entirely in the hands of Communists.

In the course of two months (according to data pub­lished in the "Api") from May 5th to July 3rd there were fifteen strikes. Although only 2,000 workers participated in these strikes they bore a decidedly aggressive character (the capitalist press persists in ascribing strikes to Communist influence). All through July small strikes took place, and in August a general dockers' strike broke out in Semarang (1,200 strikers who were subsequently joined by 400 more). A hundred policemen who had to guard the town went on strike at the same time and the same place. Thereupon the Government issued an order proclaiming all meetings, as a result of which 1,000 printers went on strike. All these strikes broke out in spite of the anti-strike law introduced in 1923.

In connection with events in China big meetings took place, all of them organised by our Party. Tens of thou­sands of workers and peasants participated in demonstrations to express their sympathy with China, to protest against war, etc. At one of these meetings, held in Surabaya, 1,000 francs were collected for the liberation struggle in China, although it had been strictly prohibited to collect money for the Chinese Revolution. The meeting in Toylyatyap which was held on the same day was attended by 2,500 workers, the workers of the town having declared a one-day strike. All the Chinese shops were closed on that day. A number of other demonstrations were suppressed by the police. Nevertheless all this shows what a revolutionising influence the Chinese movement had on Indonesia.

Apart from the demonstration on behalf of China our Party endeavoured to get into touch with the Chinese work­ing class in this period of its awakening. This is continually mentioned in the Indonesian press, a fact which is making the capitalists furious.

It is not to be wondered at that in August the govern­ment took measures against the revolutionary movement, as there was every appearance of a revolutionary outbreak in Indonesia in the near future. Yet this was only a demonstration on our part, the aim of which was to ascertain the balance of forces between us and capitalism.

Propaganda is also penetrating into the army. At that time over twenty soldiers were cashiered in the military centres and over twenty-five soldiers were subjected to vari­ous punishments. Reasons for this: Communist propa­ganda. The reaction has "discovered" Communists among the armed and the municipal police (in Dyekdya, Semarang, Solo, etc.).

The fact that all through July and August the Govern­ment continued to dismiss minor employees is a sign that the Communist Party is strong enough at present to exer­cise influence on the "lackeys" of the Government. This "turn of affairs" is so dangerous in the eyes of the govern­ment that it sends its secret official letters through Dutch couriers and not by post. At the same time the latter is under the obligation to censor all unreliable correspondence. The explanation for this is that our organ has frequently been able to publish the secret instructions of the government.

Finally, the Communist movement is growing rapidly among the youth.

The Indonesian press has something to say every day about the successful meetings of the Sarekat-Raya. Thus our influence is growing among the peasantry. Even in the "deportation island" Timor, there is a section of our Party and of the Sarekat-Raya. The "Java Bode" of July 11th speaks of the forthcoming punishment of 80 farmers in Gengkalen who went on strike at the penal public works.

The revolutionisation of the Indonesian intelligentsia is also progressing, although here too all sorts of obstacles are put in the way of our propagandists. At present Budi-­Utomo is no longer in the hands of the moderates - Dvidi­zevoyo, but has gone into the hands of the young revolu­tionary nationalists.

It is an interesting fact that whilst our Party and its influence have been rapidly growing, the Sarekat-Islam re­mains in a state of complete prostration. Our Party is work­ing for the formation of a national anti-imperialist bloc, and just now the Mokamad-Dia, the Sarekat-Ambon and other nationalist organisations are progressing, that is to say they are becoming revolutionised and their membership is grow­ing, although not as rapidly as our Party and the Sarekat-­Raya organisation which is under Communist influence.

SEMAON.

[1] Dutch East Indies (Polynesia) are meant here.

Speech at 5th Congress of the Comintern : Semaoen (1924)

Speech at 5th Congress of the Comintern
Semaoen (1924)

The speech of one of the two comrades from Java present at the 5th Congress of the Comintern in Moscow, 1924. The speech was delivered in June 25, 1924.

It was translated from the report of the Congress in German into English June 2007.

Comrade Zinoviev has observed, very correctly, that in countries with colonial possessions we should have more intensive cooperation with the colonies. Comrade Wynkoop has said that this is the case in Holland. But we know that it is not quite so. True, the Dutch Party has launched the slogan, “Free the Indies from Holland!” which lays down the correct line. But in practice the revolutionary movement in Indonesia has drawn strength primarily from the influence of the Russian revolution and help from the Executive, and only partially from the work of the Dutch Party. The Dutch Party's programme is not so bad, perhaps, but its practice does not correspond to the programme. The link between Holland and Indonesia is in reality very weak, as the Dutch Party's time is always taken up with internal conflicts in the Party and in the Dutch movement. For example, when the Indonesian Party was in struggle during the last great rail workers' strike, the Dutch Party was involved in a conflict with the national Labour Secretariat (Syndicalists), which has got to be won over for the Profintern, so that too little attention was given to this most important event. The Dutch Party is still not giving enough practical support to the Indonesian movement because it is itself very weak. It is urgently necessary that the Dutch Party should get stronger and thus become a support for the Indonesian movement as well. We hope that the Fifth Congress is going to work out the right line for the Dutch Party.

At the same time we expect that, thanks to the Congress, work in the colonies and eastern countries will be strengthened, both by the work of the Executive and through increased work in the colonies on the part of comrades in the imperialist countries.

Hikayat Kadiroen, BAB VII : Pembela Rakyat Mulai Mendapat Hadiah

Hikayat Kadiroen
Semaoen (1920)

BAB VII
Pembela Rakyat Mulai Mendapat Hadiah

Sariman dan istrinya baru saja datang dari bepergian verlof. Sariman duduk di depan rumah sambil menunggu kedatangan Kadiroen yang waktu itu sedang mewakili pekerjaannya sebagai hoofd-redacteur Sinar Ra’jat. Tidak berapa lama, yang ditunggu pun datang. Keduanya lalu saling berjabat tangan serta menunjukkan kebahagiaan masing-masing, karena mereka bisa bertemu lagi dengan selamat. Sariman berkata sambil tertawa:

"Saudara Kadiroen, saya membawa oleh-oleh buat kamu dari kepergian saya. Tetapi kamu sekarang belum boleh mengambil itu kalau kamu tidak mau berjanji mau kawin dengan Ardinah kekasihmu, jika Ardinah sudah pisah secara sah dengan suaminya."

Dengan tertawa juga Kadiroen menjawab:

"Saya minta oleh-olehmu, sekalian juga minta kawin dengan Ardinah. Kalau kau bisa membebaskan Ardinahku dari suaminya yang menyusahkan Ardinahku itu."

Keduanya lalu menuju ke belakang. Tetapi baru datang ke pintu belakang, Kadiroen terkejut dan wajahnya mendadak menjadi pucat sebentar. Sebentar kemudian menjadi merah padam, sedang kata-katanya penuh makna cinta dan hatinya gembira, tetapi bercampur sedih sebab gadis yang dicintai belum bebas. Maka Kadiroen berkata sambil mengelus dadanya "Ardinah!"

Memang, waktu itu, Ardinah ada di situ. Dan gadis itu juga menjadi merah padam wajahnya. Sedang ia berkata dengan amat senang bercampur rasa malu, "O, Tuanku!"

Sariman dan istrinya melihat Kadiroen dan Ardinah menjadi senang dalam hati. Sementara itu Sariman berteriak sambil tertawa:

"E, memang sudah jodoh tetapi jangan tergesa-gesa dulu ya! Lebih dahulu harus disahkan oleh penghulu. Sekarang kita berempat mesti vergadering dahulu. Marilah kita sama-sama duduk dan berembuk."

Begitulah, maka keempat orang tadi bersama-sama duduk melingkari meja persegi empat dan Kadiroen bertanya kepada Sariman dengan malu, sebentar-sebentar pandangan matanya melirik ke arah Ardinah.

"Saudara Sariman, saya tidak mengerti sama sekali, bagaimana duduk perkaranya ini?"

Istri Sariman menjawab dengan tertawa.

"Selamanya, orang yang sedang mabuk cinta akan kehilangan akal dan menjadi bodoh."

Tertawanya itu semakin menambah malunya Kadiroen sebab waktu itu Ardinah ikut setengah tertawa. Selesai tertawa, Sariman menyambung.

"Begini Saudara Kadiroen, sewaktu kamu menceritakan rahasia percintaanmu itu, maka kamu menerangkan kebaikan Ardinah lahir dan batin ... E, jangan menjadi merah Saudara Ardinah!" kata Sariman memotong ceritanya dengan tertawa sambil melihat Ardinah. Sekarang Ardinah ganti menjadi malu sebab Kadiroen ikut setengah tertawa.

"Sekarang saya teruskan ceritaku!" kata Sariman. "Selain dari itu, kamu, Saudara Kadiroen sudah berkata bahwa Ardinah sudah melepas kamu dari kewajibanmu menolong istri tua Kromo Nenggolo. Ardinah sudah menjelaskan bahwa ia memiliki cara tersendiri untuk menolong itu. Hal itu saya jadikan pusat perhatianku, guna berusaha membantu hubungan percintaanmu. Saya lalu berpendapat bahwa Ardinah - mengingat watak Ardinah sebagaimana dahulu sudah kamu jelaskan - pasti akan bertindak jika ia mempunyai niat. Jadi, sewaktu kamu pindah dari Onderdistrik Gunung Ayu sebab kamu naik pangkat menjadi wedono, maka mestinya Ardinah sudah bertindak sedemikian rupa, sehingga ia dicerai oleh Kromo Nenggolo. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa menolong istri tua Kromo Nenggolo yang menderita batin itu. Begitulah pendapat saya. Maka saya bersama istri saya minta verlof guna membuktikan pendapat saya itu, apakah cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Saya tidak mengatakannya padamu agar kamu tidak susah seandainya kepergian saya ini tidak membawa hasil.

Karena di Desa Meloko sudah ada P.K., maka dengan gampang saya bisa mengetahui keadaan Ardinah di sana. Saudara-saudara anggota P.K. banyak yang kenal kepada saya dan suka menolong. Dengan pertolongan saudara-saudara yang percaya kepada saya itu, maka saya bisa mendapatkan Ardinah. Istri saya lalu berkenalan dengannya. Selanjutnya, usaha-usaha yang lain saya serahkan kepada istri saya. Oleh karena itu, istri saya akan menyambung pembicaraanku ini."

Istri Sariman meneruskan.

"Begini, sesudah saya berkenalan dengan Ardinah, maka saya berbuat sedemikian rupa sehingga Ardinah menaruh kepercayaan kepada saya. Sesudah saya dipercaya, lalu saya bisa meminta keterangan yang bermacam-macam. Pada saat itu, maka saya mendapatkan cerita, bahwa betul ia dulunya menjadi istri Kromo Nenggolo. Tetapi sekarang sudah dicerai dan diambil anak oleh kamitua desanya. Kamitua itu, keduanya sudah kakek-nenek, tetapi mereka tidak mempunyai anak sama sekali. Karena sewaktu Saudari Ardinah dicerai oleh Kromo Nenggolo, ia tidak mempunyai sanak famili sama sekali, kamitua itu menjadi kasihan kepada Saudari Ardinah. Maka ia diambil menjadi anak dan menjadi pembantu utama dalam keIuarga kakek-nenek itu. Sudah beberapa kali ada pemuda melamar Ardinah, tetapi Ardinah tidak mau kawin lagi dan ia akan melulu melayani ayah ibu tua yang amat baik dengan anak angkatnya itu. Ardinah menjadi begitu besar kepercayaannya kepada saya sehingga ia bilang bahwa meskipun secara lahiriah ia pernah menjadi istri Kromo Nenggolo, tetapi selamanya ia menolak suaminya itu. Sehingga sampai sekarang Ardinah menyatakan bahwa ia masih seorang gadis yang masih suci dan kuat melawan nafsu. Apa sebabnya ia melawan, kamu pun, Saudara Kadiroen juga sudah tahu. Selamanya Ardinah disiksa oleh suaminya, tetapi selamanya juga ia berniat menolong istri tuanya dan selalu minta cerai. Tetapi si lelaki tidak mau menuruti, sedang Ardinah tidak mendapatkan jalan pertolongan bagaimana ia bisa melepaskan diri dari Kromo Nenggolo. Sudah tentu cara yang dikendaki Ardinah itu adalah cara yang sah dan baik. Sesudah Ardinah bertemu denganmu, Kadiroen, maka Ardinah kebetulan baru mengetahui dari omong-omong penduduk Meloko bahwa si Lurah, suaminya, adalah seorang pemeras dan penindas rakyat, sebab sering meminta bayaran yang luar biasa kepada penduduk yang minta pertolongannya. Meskipun sesungguhnya pertolongan lurah itu merupakan kewajiban dari pangkat dan pekerjaannya. Bengisnya lurah itu kepada penduduk desa memang sudah keterlaluan, sehingga rakyat hidup dalam kemelaratan dan kesusahan, sedang si lurah sendiri menjadi amat kaya. Lurah Kromo Nenggolo itu di desanya adalah orang paling pintar dan paling kuat sendiri. Ditambah karena pangkatnya sebagai lurah, ia memang berkuasa. Karenanya sudah tentu tidak ada seorang pun yang berani melawan dia."

"Ya, hal itu saya sudah tahu dan sava telah menyerahkan urusan ini lebih jauh kepada pengganti saya," kata Kadiroen memotong pembicaraan istri Sariman.

lstri Sariman mclanjutkan cerita.

"Baik. Tetapi, meskipun tidak ada yang berani melawan dan berani mengadukan kejahatan lurah terhadap penduduk kepada Asisten Wedono atau para pembesar-pembesar negeri yang berwajib lainnya, di desa itu, di belakang lurah, banyak yang berkata benci. Sehingga Ardinah ikut bisa mendengarnya dan hatinya bertambah marah kepada suaminya. Ardinah lalu tahu bahwa lurah tadi, bukan saja seorang yang suka membikin sakit hatinya istri tua, bukan saja seorang penindas istri muda, tetapi juga seorang penindas dan pemeras rakyat. Dalam hati Ardinah menjadi sangat marah. Dan tertarik atas kehendaknya untuk menolong istri tua dan menolong rakyat yang tertindas dan terperas itu. Maka Ardinah selalu berpikir keras buat mencari cara memberi pelajaran kepada suaminya yang amat busuk itu. Niatan untuk membela kepentingan orang banyak telah memberi keberanian yang luar biasa kepada si gadis Ardinah. Pada waktu asisten wedono yang baru mulai menjabat pangkatnya, maka Ardinah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi atas kejahatan lurah. Setelah mendapat bukti-bukti yang cukup, maka, Ardinah bertamu di rumah tiap-tiap penduduk desa, serta berjanji akan memimpin orang banyak untuk mengadukan kejahatan suaminya di hadapan Tuan Asisten Wedono. Orang-orang desa serentak mengetahui bahwa istri muda lurah adalah seorang perempuan yang berani melawan lurahnya. Maka orang-orang desa tadi lalu terbuka pikirannya sehingga menjadi berani juga. Begitulah, pada suatu hari berpuluh-puluh orang desa berkumpul dan dipimpin Ardinah, beramai-ramai menghadap pada Tuan Asisten Wedono. Seperti Srikandi dalam peperangan, maka Ardinah menuduh dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat guna menjatuhkan lakinya. Ia meminta dipecatnya si lurah dari jabatannya itu. Karena Asisten Wedono tadi juga sudah mengetahui kejahatan Kromo Nenggolo, maka sudah tentu ia sepakat saja. Dari perkara itu Ardinah menjadi tahu, biasanya penduduk desa baru berani mengadukan lurahnya di hadapan pembesar jika sudah ada lebih dari separo jumlah penduduk yang bersatu mempunyai niat melawan lurahnya itu.

"Adapun tidak lama setelah perkara Kromo Nenggolo ditindaklanjuti oleh Tuan Patih, Kontrolir dan sebagainya, maka sungguhlah si jahat itu mendapat surat pemecatan dari residen. Bagaimana kegembiraan penduduk, itu pun tak usah saya jelaskan pula.

"Tetapi bagaimana marah dan bencinya Kromo Nenggolo kepada Ardinah pun ada batas-batasnya pula. Sudah barang tentu sejak Ardinah mengajak penduduk desa untuk menggulingkan suaminya, ia tiap hari selalu siap sedia dan berjaga-jaga untuk berperang melawan Kromo Nenggolo.

"Sebagai senjata perang, maka setiap hari Ardinah menyimpan sekantong abu yang ia selipkan di dadanya. Setelah semua orang pulang dari kantor onderdistrik, maka di rumah Kromo Nenggolo ada pertikaian ramai antara suami dan istri mudanya. Ardinah berkata; `Hai, Kromo Nenggolo, ingatlah kepada istri tuamu, sebab kamu sudah tahu bahwa saya tidak akan mau membantu hidupmu sebagaimana istri tuamu. Sebaliknya, saya selalu bermusuhan denganmu. Karena itu, ceraikan saya dan kembalilah kamu ke istri tuamu. Cobalah kamu menjadi orang baik-balk agar kamu tidak selalu menjadi seorang pemarah terus-menerus.

"Kata-kata yang dikeluarkan dengan lemah lembut dan halus budi bahasanya itu, diterima Kromo Nenggolo dengan luapan kemarahan. Laksana buto ijo, Kromo Nenggolo menjawab: 'Hai, Ardinah, kamu seorang perempuan yang lembek. Kamu tidak saja berani menjatuhkan diriku, tidak saja berani menolak terus-menerus ajakanku, tetapi sekarang kamu malahan berani mengguruiku. Kecintaanku kepadamu sekarang telah berubah menjadi kebencian yang hanya bisa saya lupakan kalau kamu sudah mati. Saya tidak hanya akan menceraikanmu, tetapi saya juga akan menceritakan jiwamu dari badanmu.'

"Habis berkata begitu, Kromo Nenggolo menghunus kerisnya dan berlari mendekati Ardinah untuk menikam atau membunuh gadis muda itu. Tetapi Ardinah yang juga sudah siap, tidak tinggal diam.

"Begitu Kromo Nenggolo sudah menghunus kerisnya, begitu juga Ardinah membuka abu dari kantongnya. Dengan cepat Kromo Nenggolo lari hendak menusuk Ardinah dan dengan cepat pula Ardinah melemparkan abu tepat di mata Kromo Nenggolo. Sudah tentu Kromo Nenggolo tidak bisa melihat apa-apa, sehingga ia tidak tahu ke mana perginya Ardinah. Sambil misuh-misuh dan mengamuk laksana orang gila, Kromo Nenggolo menusuk-nusukkan kerisnya sedapat-dapatnya ke arah mana saja, meja, kursi, tanah, dinding rumah dan sebagainya. Tetapi Ardinah sudah lari dan mengunci kamar tempat berkelahi itu dari luar. Kromo Nenggolo terkurung dalam kamar, laksana babi hutan yang masuk jebakan. Keris Kromo Nenggolo terputus, tetapi matanya masih tidak bisa melihat apa-apa. Ia semakin mengamuk dan berlari menabrak-nabrak dinding dan perkakas rumah. Sehingga badannya menjadi sakit semua. Di sana-sini keluar darah, sehingga semakin lama semakin hilang pula kekuatannya. Akhirnya, ia terjatuh setengah mati dan pingsan. Begitulah dengan abu, Ardinah sudah bisa meredam nafsu amarah Kromo Nenggolo dan Ardinah menang serta bisa selamat.

"Sewaktu Kromo Nenggolo pingsan, Ardinah membuka kunci kamar itu dan bersama-sama dengan istri tua mereka mengangkat badan Kromo Nenggolo dan membawanya ke tempat tidur. Sesudah luka-lukanya dicuci, diobati dan dibalut rapi oleh dua perempuan tadi - satu sama telah berjanji untuk saling tolong-menolong dan sepakat mengatur siasat perselisihan tadi - maka mata Kromo Nenggolo pun dicuci pula oleh istri tua, dan selang beberapa lama ia pun bangun, namun badannya masih terasa lemah. Ardinah bersembunyi, tetapi istri tuanya menunggu di depan suaminya. Setelah mengetahui suaminya bangun, istri tua memberi ciuman seraya berkata:

'O, suamiku, saya akan memelihara kamu sampai kamu sembuh dari sakitmu. Tetapi kalau kau menurut, Ardinah akan memberikan untuk keselamatanmu.'

'Ya, Ardinah memang seorang perempuan yang cerdik, berani dan sesungguhnya baik lahir-batinnya. Sekarang saya tahu dan mengakui kesalahan saya, dan saya telah merasa takluk kepadanya. Saya akan menuruti kehendaknya, jika saya sudah sembuh, saya akan menceraikannya,' kata Kromo NenggoIo.

"Tiga hari kemudian, sungguh Kromo Nenggolo menceraikan Ardinah dan kembali setia serta mencintai istri tua. Sedang Ardinah memberi nasihat begini:

'Hai Kromo Nenggolo, manusia baru dikatakan selamat jika ia mempunyai hati yang selalu merasa senang. Sedang kesenangan hati itu tidak ada dalam kepuasan nafsu. Tetapi ada dalam kesediaan untuk menahan nafsu terus-menerus, jika nafsu itu ingin mendapatkan kesenangan dan kekayaan lahiriah. Orang yang hatinya bisa bersabar, yang berusaha membikin kesenangan orang lain, dan suka menerima dengan senang hati, apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan Allah, dengan tidak melepaskan diri untuk terus berusaha berbuat baik, dengan tidak lupa kepada Tuhan Allah, maka orang itu akan mendapatkan keselamatan, yakni keselamatan batin sebab rasa hatinya selalu senang. Inilah rahasia yang saya tinggalkan untukmu dan kalau kamu bisa menjalankan hal-hal itu, maka akan mendapatkan keselamatan juga.'

"Kromo Nenggolo mengikuti nasihat itu, dan sekarang ia menjadi seorang petani yang baik-baik. Sedang istri tuanya selalu membantu Kromo Nenggolo untuk mencapai jalan keutamaan itu.

"Adapun Ardinah lalu diambil anak oleh kamitua sebagaimana telah saya ceritakan. Setelah saya mengetahui riwayat Ardinah itu, maka saya berkata kepada Ardinah bahwa di rumah saya ada seorang perjaka bernama Kadiroen yang dahulunya pernah menjadi Asisten Wedono membawahi Desa Meloko. Sewaktu Ardinah mendengar nama Kadiroen, muka Ardinah lantas bersemu merah. Jadi saya mendapatkan bukti bahwa gadis itu masih cinta kamu, Kadiroen! Oleh karena saya telah mendapatkan bukti itu, saya lalu bercerita kepada Ardinah, bagaimana keadaanmu yang begitu setia kepada si gadis ayu ini. Sehingga sampai sekarang kamu tidak mau kawin. Sewaktu Ardinah mendengar cerita saya itu, maka ia lalu menangis dan mengaku bahwa ia juga tidak mau. Ia diharap pada jodohnya alias Kadiroen. Karena itu, saya segera saja atas nama kamu, Kadiroen, melamar Ardinah agar mau kawin denganmu, supaya perkara ini bisa cepat selesai. Jadi orangtua Ardinah saya ceritai hal-hal itu semua. Akhirnya Ardinah mau saya ajak bertamu di rumah kita."

Sampai di situ, selesailah cerita istri Sariman mengenai Ardinah. Sudah tentu Ardinah menjadi malu bercampur senang ketika riwayatnya dijadikan bahan cerita itu. Kebahagiaan Ardinah menjadi bertambah besar lagi karena setelah mendengar riwayat Ardinah, Kadiroen pun lalu datang mendekati tunangannya, memegang mencium tangan bidadarinya dan berkata:

"O, istriku. O, jiwaku! Saya sungguh-sungguh mencintaimu dan sangat bahagia mendengar cerita apa yang telah kaukerjakan di Desa Meloko."

Mendengar keterangan Kadiroen, Ardinah pun lalu menangis sebab sakingbesarnya kebahagiaan serta senang hatinya. Ia berdiri dan menjatuhkan kepalanya di dada Kadiroen. Lama mereka tidak berbicara apa-apa dan hanya masih saling berpelukan, membuktikan bahwa mereka telah menyatu lahir-batin karena ikatan cinta. Sariman dan istrinya turut merasakan kebahagiaan calon pengantin baru itu. Maka kemudian Sariman berkata, "Saudara Kadiroen, perkawinan sejati ialah lahirnya percintaan sejati. Tetapi supaya perkawinan batinmu yang sudah sah itu bisa diketahui sah lahiriahnya oleh semua orang, maka kamu harus menunggu penghulu lebih dahulu. Juga sebelumnya kamu harus meminta izin kepada orangtuamu. Ibumu masih menyandang gelar raden ayu, jadi saya tidak bisa memperkirakan apakah kiranya ibumu akan sepakat jika kamu menikah dengan Ardinah yang tidak mempunyai gelar kebangsawanan itu. Karena esok lusa ada vrij dua hari, ialah hari besar, sedang sesudahnya itu lalu hari minggu, maka kita akan mendapatkan vrij tiga hari lamanya. Marilah besok lusa kita berempat mengunjungi orangtuamu, Saudara Kadiroen. Lebih dahulu Ardinah mesti diketahui oleh ibumu. Sedangkan istri saya nanti akan menjelaskan kebaikan lahir-batinnya Ardinah. Kalau kita semua sudah saling kenal-mengenal selama tiga hari, maka kamu Kadiroen mesti mulai bicara dan meminta izin untuk kawin pada ibumu. Yang nomor satu, bagi seorang perjaka yang akan kawin, harus meminta izin pada ibunya dan barulah ayah akan turut campur.

Tiga hari kemudian, Sariman dan istrinya serta Ardinah duduk di muka rumah orangtuanya Kadiroen. Di belakang rumah, ibu Kadiroen sedang duduk di dipan dan di sampingnya, anak lelakinya, Kadiroen, duduk berjejer sambil memegang tangan dan memandang mata si ibu sebagaimana seorang perjaka yang sangat setia dan mencintai ibunya. Maka ia berkata:

"O, Ibu. lbu sudah tahu, siapa Ardinah. Ibu, saya sangat mencintai gadis itu dan memohon izin ibu dan bapak supaya saya boleh mengawini Ardinah. Ardinah juga sudah sepakat. Ibu, hidupku sungguh akan tidak berharga kalau tidak jadi kawin dengan Adinah."

Ibu Kadiroen mendengar tangis anak lelakinya, lalu menjadi tersenyum dan sambil setengah tertawa ia menjawab.

"E, ee, anakku minta kawin. Dulu tidak mau. Tiba-tiba sekarang menjadi tergila-gila pada seorang janda. Nanti, nanti, ya, lbu mau pikir dahulu dan mau berembuk dengan ayahmu dulu. Sudah, sekarang pergilah ke muka, kalau nanti saya dan ayahmu sudah berembuk, kamu berempat akan saya panggil kemari."

Kadiroen ke depan rumah dengan muka yang amat pucat... "O, bagaimanakah keputusannya, ayah dan ibu mau menyenangkan atau menyusahkan? Kalau tidak diberi izin bagaimana?" Hati Kadiroen menjadi berdebar-debar. Ia masih mengingat-ingat kata-kata ibunya yang mengatakan "Tergila-gila dengan janda!" Apakah dalam perkataan itu tidak menyiratkan penolakan?

Sariman dan istrinya serta Ardinah mengetahui Kadiroen datang dengan muka yang amat pucat. Semua menjadi terkejut dan setengah bingung. Mereka merasa, Kadiroen sudah minta izin kawin, tetapi apa sebabnya Kadiroen tidak bisa berbicara dan roman mukanya pucat. Ibu Kadiroen masih seorang raden ayu, bakal menantunya hanya seorang desa, sudah janda dan miskin. Juga sudah tidak punya orangtua lagi. Ditolakkah? Semua sama-sama takut meminta keterangan dari Kadiroen, apa betul sudah ditolak? Mata Ardinah berkaca-kaca hendak menangis. Semuanya terdiam, tidak ada yang berkata.

"Kadiroen, Ardinah, Saudara Sariman sekalian, marilah, datang ke sini!" kata seorang berteriak memanggil dari belakang. Yang dipanggil sama-sama berdebar-debar hatinya. Sama-sama berdiri dan Kadiroen memegang tangan Ardinah berjalan lebih dahulu. Sedang Sariman sekalian menyusul di belakangnya. Ibu dan ayah Kadiroen, dua orang lelaki perempuan yang rambutnya sudah memutih itu, duduk di atas dipan.

Di antara para pembaca buku ini, barangkali ada yang bergelar raden ayu dan sudah menduga bahwa ibu Kadiroen akan berkata: "Ardinah seorang janda yang miskin mau menjadi menantuku? Tidak boleh!" Tetapi kalau pembaca putra-putri raden ayu itu, memang mengira begitu, maka sesungguhnya penulis cerita ini dengan segala hormat dan kerendahan mohon ampun beribu ampun, bahwa penulis akan membikin kecewanya praduga-praduga para pembaca yang bergelar raden ayu ini. Sebab penulis terpaksa hanya menceritakan keadaan yang sebenarnya. Dan keadaan yang sebenarnya itu begini.

Ibu Kadiroen berkata:

"Kadiroen anakku! Ardinah anakku! Saksikanlah hai sahabat Sariman sekalian, kita ayah dan ibu Kadiroen bersedia memberi izin Kadiroen mengawini Ardinah. Ketahuilah, wahai anakku Kadiroen, sudah menjadi keberuntunganmu, kamu mendapat anugerah Tuhan Allah akan kawin dengan Ardinah. Ardinah, sebagaimana saya ketahui dari tingkah lakumu, wajah dan perkataan serta riwayatmu, Ardinah bukanlah seorang gadis yang bergelar raden ayu, tetapi seorang gadis yang berisi "Rach Ayu ". Rach Ayu, tempatnya tidak ada dalam gelar tetapi dalam hati. Dan seorang yang memiliki hati sebagaimana Ardinah ini memang sesungguhnya seorang perempuan Rach Ayu Sejati. Kita ibu dan ayah memberi doa dan izin pada kamu hai, Kadiroen dan Ardinah untuk kawin. Selamatlah kamu!"

Mendengar kata-kata ibunya yang memberi izin, maka Kadiroen dan Ardinah menjadi senang dan bahagia luar biasa. Kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan oleh dua muda-mudi waktu itu sungguh-sungguh tidak bisa dilukiskan dengan pena dan tinta. Karena memang saking besarnya. Dari saking bahagianya maka Kadiroen dan Ardinah menjadi menangis dan mereka berpegangan badan satu sama lainnya, bersama-sama menyatukan muka di pangkuan ayah dan ibunya serta berkata:

"O...Ibuku..., Ayah..., O, apakah kebaikan kita sehingga mendapat anugerah perasaan bahagia yang sebesar-besarnya ini. Ibuku... Ayahku... ? O, Ibu...Ayah...kita merasakan begini bahagia..., begini nikmat di batin. O, kita tidak bisa menerangkan apa yang kita rasakan amat nikmat ini."

Ganti-berganti Kadiroen dan Ardinah mengatakan hal sambil matanya bercucuran karena bahagianya. Ganti berganti mereka menangis sambil mukanya jatuh di pangkuan ayah maupun ibunya karena mendapatkan anugerah yang begitu besar; sepasang perjaka dan gadis lulus dalam percintaannya.

Ibu dan ayah dengan sabar dan senang hati, berganti-ganti mengelus kepala menantu mereka Ardinah, juga Kadiroen anaknya. Sariman sekalian ikut bahagia melihat semua itu, sehingga mereka merasakan seperti amat muda, dan dari sebab itu mereka saling berpelukan satu sama lain, ala pengantin baru. O bayangan surga itu, lamalah terbayang-bayang...."

"Sekarang begini anak-anak," kata ayah Kadiroen sambil menjabarkan kebahagiaannya, "Di mana ternyata kita semua mendapatkan kebahagiaan karena Ardinah dan Kadiroen mendapat anugerah besar di situ kita wajib mengirim doa terima kasih kita kepada Tuhan Allah Yang Mahabelaskasihan pada kita ini. Sebentar lagi, marilah kita pergi ke mesjid supaya perkawinan ini disahkan oleh penghulu. Dan sekarang marilah kita sama-sama duduk di tanah sambil menghaturkan doa terima kasih kita!"

Enam manusia menyatukan diri duduk di tanah, dan dalam hati mereka yang sangat bahagia, melayang sebuah doa.

"O, Tuhan Allah Yang Mahabesar, Yang Maha adil, bagaimanakah kita bisa membuktikan rasa terima kasih kita, dengan terang dan sepantasnya kepada Gusti. O, Tuhan, Allah Yang Maha kuasa, kita menghaturkan berjuta-juta terima kasih atas kebaikan Tuhan...."

Setengah jam mereka duduk di atas tanah sambil berdoa dari jiwa-jiwa mereka yang paling dalam. Berdoa yang sebersih-bersihnya dan senyata-nyatanya.

Di dalam kamar semua diam dan suasana menjadi sunyi. Hanya hati dan jiwa-jiwa enam manusia tadi yang berbicara kepada Tuhan Allah Yang Maha adil. Suasana kamar sunyi sebab hanya jiwa-jiwa mereka yang sedang berbicara.

Di luar rumah, angin kecil bertiup perlahan-lahan di pohon dan dedaunan. Bunga-bunga melati yang menari-nari menyambut sinar mentari sedemikian hidup karena hembusan angin yang sejuk. Kupu-kupu berterbangan dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Burung-burung bercinta-cintaan dalam hijaunya lembah dunia. Semua kodrat Allah hidup. Hidup di dunia. Hidup, hidup dan bercinta-cintaan.

Demikianlah buat sementara waktu, lain kali kalau tidak berhalangan akan disambung.