GERAKAN AHMADIYAH INDONESIA
Penegak Akidah Khatamun-Nabiyyin
Allah SWT bersabda:
Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan berbuat baik, bahwa Ia pasti akan membuat mereka penguasa (khalifah) di bumi sebagaimana Ia telah membuat orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa (khalifah), dan bahwa Ia akan menegakkan bagi mereka agama mereka yang telah Ia pilih, dan bahwa Ia akan memberi keamanan sebagai pengganti setelah mereka menderita ketakutan. Mereka akan mengabdi kepada-Ku, dan tak akan menyekutukan Aku dengan apapun. Dan barang siapa sesudah itu tidak bersyukur, mereka adalah orang-orang durhaka
(QS 24:55)
Nabi Suci Muhammad saw bersabda:
”Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada permulaan tiap-tiap abad orang yang akan memperbaharui baginya agamanya”
(HR Abi Daud)
Ahmadiyah: Gerakan Pembaharuan Islam
Menurut ayat suci di atas Allah berjanji akan menjadikan umat Islam sebagai penguasa (khalifah) dimuka bumi, yang pemenuhan janji itu pasca Nabi Suci dibangkitkannya Khalifah ruhani atau Mujaddid pada permulaan tiap-tiap abad Mujaddid adalah orang yang memperbaharui agama Islam. Pembaharuan (tajdid) adalah dinamisasi (iman) purifikasi (akidah dan ibadah) dan reinterpretasi Quran Suci sesuai dengan tuntutan zaman. Berkat tajdid Islam selaras dengan fitrah manusia sebagaimana diajarkan oleh Quran Suci dan Sunnah Nabi. Pembaharuan para mujaddid itulah yang disebut Gerakan Pembaharuan Dalam Islam. Pada akhir zaman ini Gerakan itu bernama Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah adalah Gerakan Pembaharuan Dalam Islam.
Ahmadiyah didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alqadiani, Mujaddid abad ke-14 Hijriyah yang bergelar Almasih dan Mahdi, berdasarkan ilham dari Allah SWT. Yang beliau terima pada tanggal 1 Desember 1888 sekarang Ahmadiyah telah tersebar di seluruh dunia.
Ahmadiyah berjuang hanya untuk membela dan menyiarkan Islam diakhir zaman ini melalui lima cabang kegiatan dakwah Islam yang telah digariskan oleh Mujaddid dalam kitab Fathi Islam (1893), yaitu: (1) Menyusun karangan-karangan atau buku-buku dan menerbitkannya. (2) Menyiarkan brosur-brosur dan maklumat-maklumat yang dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi, (3) Komunikasi langsung dengan kunjung-mengunjung, mengadakan ceramah-ceramah dan majelis taklim, (4) Korespondensi dengan mereka yang mencari atau menolak kebenaran Islam, dan (5) Beat.
Dua Golongan Ahmadiyah
Setelah pendiri Gerakan Ahmadiyah wafat (26 Mei 1908), Gerakan Ahmadiyah dipimpin oleh Shadr Anjuman Ahmadiyah yang diketuai oleh Maulvi Hakim Nuruddin. Setelah beliau wafat pada tanggal 13 Maret 1914, Shadr Anjuman Ahmadiyah dipimpin oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, putera pendiri Gerakan Ahmadiyah. Beberapa saat setelah ia terpilih, timbullah perbedaan pendapat yang penting dan mendasar. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad berpendapat bahwa : (1) Masih Mau’ud itu betul-betul Nabi, (2) beliau itu ialah Ahmad yang diramalkan dalam Qur’an Suci 61:6, dan (3) semua orang Islam yang tidak berbeat kepadanya, sekalipun tidak mendengar nama beliau, hukumnya tetap kafir dan keluar dari Islam (Ainai Sadaqat, hal. 35). Jadi menurut Basyruddin Mahmud Ahmad, Nabi Suci Muhammad saw. bukanlah Nabi terakhir, padahal H.M. Ghulam Ahmad mengajarkan bahwa Nabi Suci Muhammad saw adalah Nabi terakhir, sesudah beliau tak ada Nabi lagi, baik Nabi lama ataupun Nabi baru (Ayyamus-Shulh, hlm.74).
Pendapat Basyuruddin Mahmud Ahmad yang bertentangan dengan ajaran Imam Zaman tersebut yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam Ahmadiyah. Mereka yang setuju terhadap pendapat yang menyimpang dari ajaran Pendiri Ahmadiyah tersebut tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah, yang dikenal sebagai Ahmadiyah Qadian, karena pusatnya di Qadian, India, tetapi setelah Pakistan dan India merdeka pindah ke Rabwah, Pakistan yang kemudian pasca 1984 Khalifahnya berada di Inggris. Pemimpin jemaat Ahmadiyah disebut Khalifah. Lengkapnya Khalifatul-Masih.
Sedangkan mereka yang tak setuju terhadap pendapat tersebut alias yang mempertahankan akidah Pendiri Ahmadiyah, tergabung dalam Ahmadiyah Anjuman Isya’ati Islam yang berpusat di Lahore dan dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore yang pada saat itu dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali, M.A., LL.B., sekretaris Almarhum Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Pemimpinnya disebut Amir (Presiden). Menurut Ahmadiyah Lahore, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bukanlah Nabi, dia adalah seorang Mujaddid. Ahmad, dalam Alquran 61:6 adalah Nabi Suci Muhammad saw. dan kaum Muslimin yang tidak beat kepada beliau tidaklah kafir.
Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI)
Faham Ahmadiyah Anjuman Isya’ati Islam atau Ahmadiyah Lahore masuk ke Indonesia pada tahun 1924 dengan perantaraan dua mubaligh, Mirza Wali Ahmad Baig dalam Maulana Ahmad. Berkat rahmat Allah, pada tanggal 10 Desember 1928 Gerakan Ahmadiyah Indonesia (sentrum Lahore) didirikan oleh Bapak R.Ng.H. Minhajurrahman Djajasugita dkk, yang mendapat Badan Hukum Nomor I x tanggal 30 April 1930.
GAI adalah Gerakan yang mandiri tak ada hubungan organisatoris dengan organisasi manapun di dunia ini, termasuk dengan Ahmadiyah Anjuman Isya’ati Islam (Ahmadiyah Gerakan Penyiaran Islam) Lahore. Hubungannya hanyalah secara spiritual saja.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, yang mewajibkan organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila, maka GAI juga berasaskan Pancasila. Anggaran Dasar GAI telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 November 1986 Nomor 95 Lampiran Nomor 35. Dan pula telah termasuk dalam Daftar Organisasi Kemasyarakatan Lingkup Nasional yang terdaftar di Depdagri (lihat: SUARA KARYA Tanggal 9 Agustus 1994), Hal. VIII, pada : D. AGAMA, 10).
Dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya, GAI telah menerbitkan seratusan judul buku-buku agama dalam bahasa Belanda, Jawa dan Indonesia serta lembaga pendidikan formal bernama Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) di Yogyakarta dan di berbagai daerah, yang menyelenggarakan pendidikan (sekolah) mulai tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi.
Akidah Ahmadiyah Indonesia (GAI)
Sebagai Gerakan Pembaharuan Dalam Islam, Ahmadiyah (Lahore) tidak menyimpang dari Quran Suci dan Sunnah Nabi, baik dibidang akidah maupun syariah. Secara rinci Akidah Ahmadiyah telah dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali, M.A., LL.B., dalam bukunya Albayanu fir-ruju’ilal-qur’an (1930:33-35) sebagai berikut:
1.
Kita percaya dengan yakin akan Keesaan Allah dan Kenabian Nabi Suci Muhammad saw.
2.
Kita percaya dengan yakin bahwa Nabi Muhammad saw. adalah Nabi terakhir dan yang terbesar diantara sekalian Nabi. Dengan datangnya beliau, agama telah disempurnakan oleh Allah. Oleh sebab itu sepeninggal beliau tak akan ada Nabi lagi yang diutus, akan tetapi pada tiap-tiap permulaan abad akan diutus Mujaddid (Pembaharu), untuk melayani dan menegakkan Islam.
3.
Kita percaya dengan yakin bahwa Quran Suci adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Suci Muhammad saw. Tak ada satu pun ayat yang harus dihapus (mansukh) dan ayat-ayatnya tetap murni untuk selama-lamanya. Sampai hari Qiyamat Quran menjadi pedoman petunjuk bagi kaum Muslimin.
4.
Kita mengakui bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Mujaddid abad 14 Hijriyah. Beliau bukan Nabi dan tak pernah mengaku Nabi.
5.
Kita percaya bahwa Allah kerap kali mewahyukan sabda-Nya kepada orang-orang suci yang dipilih oleh Allah di antara kaum Muslimin, meskipun mereka bukan Nabi. Orang-orang semacam ini disebut Mujaddid atau Muhaddats, artinya orang yang diberi sabda Allah. Anugerah semacam itu acapkali disebut Zillun-Nubuwah, artinya bayang-bayang kenabian. Sebagaimana kata Zilullah, demikian pula kata Zillun-Nabi atau bayang-bayang Nabi, ini bukan berarti Nabi yang sungguh-sungguh.
6.
Barang siapa mengucapkan kalimah syahdat, Asyhadu alla ilaha illallah, wa-asyhadu anna Muhammadarrasulullah, dan percaya akan arti dan maksudnya, maka ia adalah orang Islam, bukan orang kafir.
7.
Kita menghormati dan memuliakan para sahabat, para Wali dan para Ulama besar Islam. Kita tak membeda-bedakan penghormatan kita terhadap para sahabat, para Wali, para Muhaddats dan para Mujaddid.
8.
Bagi kita, menyebut kafir kepada orang Islam adalah perbuatan yang amat keji. Oleh sebab itu, tak akan bersalat makmum di belakang siapa saja yang menyebut kafir kepada orang Islam; hal ini untuk menunjukkan betapa tak suka kita terhadap perbuatan semacam itu; sikap demikian kita lakukan terhadap siapa saja, baik itu orang Ahmadi atau pun bukan. Sebaliknya, kita mau bersalat makmum di belakang siapa saja yang tak mengafirkan Islam.
9.
Kita mengakui akan benarnya Hadis Nuzulul-Masih atau turunnya al-Masih. Akan tetapi oleh Quran Suci sendiri dengan kata-kata yang terang telah berfirman bahwa Nabi Isa a.s. telah wafat, maka kita percaya bahwa Masih yang akan turun pada akhir zaman bukanlah Nabi Isa bangsa Israel, melainkan seorang Mujaddid yang sifat-sifatnya ada persamaannya dengan Nabi Isa a.s.
10.
Kita percaya bahwa tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, dan kita percaya pula bahwa tak ada Imam Mahdi yang datang menyiarkan Islam dengan pedang. Adapun Imam Mahdi yang sesungguhnya ialah seorang Mujaddid dan dianugerahi petunjuk dan sabda Allah untuk menegakkan, menjaga dan menghayati agama Islam yang sejati.
Penegak Akidah Khatamun-Nabiyyin
Dengan demikian jelaslah bahwa Ahmadiyah Lahore adalah penjaga akidah yang ditegakkan oleh H.M. Ghulam Ahmad, bahwa Nabi Suci Muhammad saw. Sebagai Khatamun Nabiyyin dalam arti segel (penutup) para Nabi, sesudah beliau tak ada Nabi lagi, baik Nabi lama ataupun Nabi baru. Akidah yang menjadi landasan persatuan kesatuan umat manusia setelah Keesaan Ilahi ini yang dipegang teguh oleh kaum Ahmadi (Lahore). Sejarah menjadi saksi, tatkala akidah yang dirumuskan oleh H.M. Ghulam Ahmad itu mulai tergoyang dan miring pada tahun 1914, ditegakkan kembali oleh Maulana Muhammad Ali M.A. LL.B. dengan berdirinya Ahmadiyah Anjuman Isha’ati Islam, Lahore.
Sumber:
S. Ali Yasir, Brosur Pembaharuan Islam, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta: 2009
Saturday, 19 February 2011
Ahmadiyah
Ahmadiyah
Ahmadiyah (Urdu: احمدیہ Ahmadiyyah) atau sering pula disebut Ahmadiyah, adalah Jamaah Muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di satu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi.
Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jamaah Muslim Ahmadiyah Internasional. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953).
Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.
Tujuan pendirian
Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan Internasional yang telah tersebar ke lebih dari 185 negara di dunia. Pergerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang. Jemaat Ahmadiyah Internasional juga telah menerjemahkan al Quran ke dalam bahasa-bahasa besar di dunia dan sedang merampungkan penerjemahan al Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia telah menerjemahkan al Quran dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa.
Ahmadiyah Qadian dan Lahore
Terdapat dua kelompok Ahmadiyah. Keduanya sama-sama mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Isa al Masih yang telah dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dua kelompok tersebut memiliki perbedaan prinsip:
1. Ahmadiyah Qadian, di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Bogor, yakni kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu) dan seorang nabi yang tidak membawa syariat baru.
2. Ahmadiyah Lahore, di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Yogyakarta). Secara umum kelompok ini tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sekedar mujaddid dari ajaran Islam.
Selengkapnya, Ahmadiyah Lahore mempunyai keyakinan bahwa mereka:
1. Percaya pada semua aqidah dan hukum-hukum yang tercantum dalam al Quran dan Hadits, dan percaya pada semua perkara agama yang telah disetujui oleh para ulama salaf dan ahlus-sunnah wal-jama'ah, dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir.
2. Nabi Muhammad SAW adalah khatamun-nabiyyin. Sesudahnya tidak akan datang nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi baru.
3. Sesudah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tidak akan membawa wahyu nubuwat kepada siapa pun.
4. Apabila malaikat Jibril membawa wahyu nubuwwat (wahyu risalat) satu kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan dengan ayat: walâkin rasûlillâhi wa khâtamun-nabiyyîn (QS 33:40), dan berarti membuka pintu khatamun-nubuwwat.
5. Sesudah Nabi Muhammad SAW silsilah wahyu nubuwwat telah tertutup, akan tetapi silsilah wahyu walayat tetap terbuka, agar iman dan akhlak umat tetap cerah dan segar.
6. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam umat ini tetap akan datang auliya Allah, para mujaddid dan para muhaddats, akan tetapi tidak akan datang nabi.
7. Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid abad 14 H. Dan menurut Hadits, mujaddid akan tetap ada. Dan kepercayaan kami bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, tetapi berkedudukan sebagai mujaddid.
8. Percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad bukan bagian dari Rukun Islam dan Rukun Iman, maka dari itu orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad tidak bisa disebut kafir.
9. Seorang muslim, apabila mengucapkan kalimah thayyibah, dia tidak boleh disebut kafir. Mungkin dia bisa salah, akan tetapi seseorang dengan sebab berbuat salah dan maksiat, tidak bisa disebut kafir.
10. Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah pelayan dan pengemban misi Nabi Muhammad SAW.
Sejarah penyebaran di Indonesia
Ahmadiyah Qadian
Tiga pemuda dari Sumatera Tawalib yakni suatu pesantren di Sumatera Barat meninggalkan negerinya untuk menuntut Ilmu. Mereka adalah (alm) Abubakar Ayyub, (alm) Ahmad Nuruddin, dan (alm) Zaini Dahlan. Awalnya meraka akan berangkat ke Mesir, karena saat itu Kairo terkenal sebagai Pusat Studi Islam. Namun Guru mereka menyarankan agar pergi ke India karena negara tersebut mulai menjadi pusat pemikiran Modernisasi Islam. Sampailah ketiga pemuda Indonesia itu di Kota Lahore dan bertemu dengan Anjuman Isyaati Islam atau dikenal dengan nama Ahmadiyah Lahore. Setelah beberapa waktu disana, merekapun ingin melihat sumber dan pusat Ahmadiyah yang ada di desa Qadian. Dan setelah mendapatkan penjelasan dan keterangan, akhirnya mereka Bai'at di tangan Hadhrat Khalifatul Masih II r.a., Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a. Kemudian tiga pemuda itu memutuskan untuk belajar di Madrasah Ahmadiyah yang kini disebut Jamiah Ahmadiyah. Merasa puas dengan pengajaran disana, Mereka mengundang rekan-rekan pelajar di Sumatera Tawalib untuk belajar di Qadian. Tidak lama kemudian duapuluh tiga orang pemuda Indonesia dari Sumatera Tawalib bergabung dengan ketiga pemuda Indonesia yang terdahulu, untuk melanjutkan studi juga baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Dua tahun setelah peristiwa itu, para pelajar Indonesia menginginkan agar Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. berkunjung ke Indonesia. Hal ini disampaikan (alm) Haji Mahmud - juru bicara para pelajar Indonesia dalam Bahasa Arab. Respon positif terlontar dari Hadhrat Khalifatul Masih II r.a.. Ia meyakinkan bahwa meskipun beliau sendiri tidak dapat mengunjungi Indonesia, beliau akan mengirim wakil beliau ke Indonesia. Kemudian, (alm) Maulana Rahmat Ali HAOT dikirim sebagai muballigh ke Indonesia sebagai pemenuhannya. Tanggal 17 Agustus 1925, Maulana Rahmat Ali HAOT dilepas Hadhrat Khalifatul Masih II r.a berangkat dari Qadian. Tepatnya tanggal 2 Oktober 1925 sampailah Maulana Rahmat Ali HAOT di Tapaktuan, Aceh. Kemudian berangkat menuju Padang, Sumatera Barat. Banyak kaum intelek dan orang orang biasa menggabungkan diri dengan Ahmadiyah. Pada tahun 1926, Disana, Jemaat Ahmadiyah mulai resmi berdiri sebagai organisasi. Tak beberapa lama, Maulana Rahmat Ali HAOT berangkat ke Jakarta, ibukota Indonesia. Perkembangan Ahmadiyah tumbuh semakin cepat, hingga dibentuklah Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiyah dengan (alm) R. Muhyiddin sebagai Ketua pertamanya. Terjadilah Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Di dalam meraih kemerdekaan itu tidak sedikit para Ahmadi Indonesia yang ikut berjuang dan meraih kemerdekaan. Misalnya (alm) R. Muhyiddin. Beliau dibunuh oleh tentara Belanda pada tahun 1946 karena beliau merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Juga ada beberapa Ahmadi yang bertugas sebagai prajurit di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan mengorbankan diri mereka untuk negara. Sementara para Ahmadi yang lain berperan di bidang masing-masing untuk kemerdekaan Indonesia, seperti (alm) Mln. Abdul Wahid dan (alm) Mln. Ahmad Nuruddin berjuang sebagai penyiar radio, menyampaikan pesan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Sementara itu, muballigh yang lain (alm) Mln. Sayyid Syah Muhammad merupakan salah satu tokoh penting sehingga Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, di kemudian hari menganugerahkan gelar veteran kepada beliau untuk dedikasi beliau kepada negara. Di tahun lima puluhan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia mendapatkan legalitas menjadi satu Organisasi keormasan di Indonesia. Yakni dengan dikeluarkannya Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman RI No. JA. 5/23/13 tertanggal 13-3-1953. Ahmadiyah tidak pernah berpolitik, meskipun ketegangan politik di Indonesia pada tahun 1960-an sangat tinggi. Pergulatan politik ujung-ujungnya membawa kejatuhan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga memakan banyak korban. Satu lambang era baru di Indonesia pada masa itu adalah gugurnya mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang tidak lain melainkan seorang khadim Ahmadiyah. Dia terbunuh di tengah ketegangan politik masa itu dan menjadi simbol bagi era baru pada masa itu. Oleh karena itu iapun diberikan penghargaan sebagai salah satu Pahlawan Ampera. Di Era 70-an, melalui Rabithah Alam al Islami semakin menjadi-jadi di awal 1970-an, para ulama Indonesia mengikuti langkah mereka. Maka ketika Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, hingga MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Sebagai akibatnya, Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa yang dipimpin oleh ulama. Selain itu, banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Periode 90-an menjadi periode pesat perkembangan Ahmadiyah di Indonesia bersamaan dengan diluncurkannya Moslem Television Ahmadiyya (MTA). Ketika Pengungsi Timor Timur yang membanjiri wilayah Indonesia setelah jajak pendapat dan menyatakan bahwa Timor Timur ingin lepas dari Indonesia, hal ini memberikan kesempatan kepada Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia untuk mengirimkan tim Khidmat Khalq untuk berkhidmat secara terbuka. Ketika Tahun 2000, tibalah Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ke Indonesia datang dari London menuju Indonesia. Ketika itu beliau sempat bertemu dan mendapat sambuatan baik dari Presiden Republik Indonesia, Abdurahman Wahid dan Ketua MPR, Amin Rais.
Ahmadiyah Lahore
Tahun 1924 dua pendakwah Ahmadiyah Lahore Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad, datang ke Yogyakarta. Minhadjurrahman Djojosoegito, seorang sekretaris di organisasi Muhammadiyah, mengundang Mirza dan Maulana untuk berpidato dalam Muktamar ke-13 Muhammadiyah, dan menyebut Ahmadiyah sebagai "Organisasi Saudara Muhammadiyah".
Pada tahun 1926, Haji Rasul mendebat Mirza Wali Ahmad Baig, dan selanjutnya pengajaran paham Ahmadiyah dalam lingkup Muhammadiyah dilarang. Pada Muktamar Muhammadiyah 18 di Solo tahun 1929, dikeluarkanlah pernyataan bahwa "orang yang percaya akan Nabi sesudah Muhammad adalah kafir". Djojosoegito yang diberhentikan dari Muhammadiyah, lalu membentuk dan menjadi ketua pertama dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang resmi berdiri 4 April 1930.
Status di Berbagai Negara
Pakistan
Di Pakistan, parlemen telah mendeklarasikan pengikut Ahmadiyah sebagai non-muslim. Pada tahun 1974, pemerintah Pakistan merevisi konstitusinya tentang definisi Muslim, yaitu "orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Penganut Ahmadiyah, baik Qadian maupun Lahore, dibolehkah menjalankan kepercayaannya di Pakistan, namun harus mengaku sebagai agama tersendiri di luar Islam.
Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat semenjak tahun 1980, lalu ditegaskan kembali pada fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 2005.
Malaysia
Di Malaysia Ahmadiyah telah lama dilarang.
Brunei Darussalam
Sebagaimana di Malaysia, di Brunei Darussalam pun status terlarang ditetapkan untuk Ahmadiyah.
Kontroversi ajaran Ahmadiyah
Menurut sudut pandang umum umat Islam, ajaran Ahmadiyah (Qadian) dianggap melenceng dari ajaran Islam sebenarnya karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yaitu Isa al Masih dan Imam Mahdi, hal yang bertentangan dengan pandangan umumnya kaum muslim yang mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir walaupun juga mempercayai kedatangan Isa al Masih dan Imam Mahdi setelah Beliau saw(Isa al Masih dan Imam Mahdi akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW).
Perbedaan Ahmadiyah dengan kaum Muslim pada umumnya adalah karena Ahmadiyah menganggap bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi telah datang ke dunia ini seperti yang telah dinubuwwatkan Nabi Muhammad SAW. Namun umat Islam pada umumnya mempercayai bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi belum turun ke dunia. Sedangkan permasalahan-permasalahan selain itu adalah perbedaan penafsiran ayat-ayat al Quran saja.
Ahmadiyah sering dikait-kaitkan dengan adanya kitab Tazkirah. Sebenarnya kitab tersebut bukanlah satu kitab suci bagi warga Ahmadiyah, namun hanya merupakan satu buku yang berisi kumpulan pengalaman ruhani pendiri Jemaat Ahmadiyah, layaknya diary. Tidak semua anggota Ahmadiyah memilikinya, karena yang digunakan sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah Al Quran-ul-Karim saja.
Ada pula yang menyebutkan bahwa Kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah Qadian dan Rabwah. Namun tidak demikian adanya, kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah sama dengan kota suci umat Islam lainnya, yakni Mekkah dan Madinah.
Sedangkan Ahmadiyah Lahore mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah mujaddid dan tidak disetarakan dengan posisi nabi, sesuai keterangan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore) untuk Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.
Ahmadiyah menurut pengikutnya
Pada tahun 1835, di sebuah desa bernama Qadian, di daerah Punjab, India, lahir seorang anak laki-laki bernama Ghulam Ahmad. Orang tuanya Muslim dan ia tumbuh dewasa menjadi seorang Muslim yang luar biasa. Sejak awal kehidupannya, Mirza Ghulam Ahmad sudah amat tertarik pada telaah dan khidmat agama Islam. Ia sering bertemu dengan individual Kristiani, Hindu ataupun Sikh dalam perdebatan publik, serta menulis dan bicara tentang mereka. Hal ini menjadikan lingkungan keagamaan menjadi tertarik kepadanya dan ia dikenal baik oleh para pimpinan komunitas. Mirza Ghulam Ahmad mulai menerima wahyu Ilahi sejak usia muda dan dengan berjalannya waktu maka pengalaman perwahyuannya berlipat kali secara progresif. Setiap wahyu yang diterimanya kemudian terpenuhi pada saatnya, sebagian di antaranya yang berkaitan dengan masa depan masih menunggu pemenuhannya. Dakwahnya menyatakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Mau'ud (al Masih) dilakukan di akhir tahun 1890, dan dipublikasikan ke seluruh dunia. Pernyataannya, seperti juga halnya para pembaharu Ilahiah lainnya seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, langsung mendapat tentangan luas. Sebelum menyatakan dirinya sebagai Masih Mau'ud, Allah SWT telah menjanjikan kepada Mirza Ghulam Ahmad melalui wahyu bahwa:
“ Aku akan membawa pesanmu sampai ke ujung-ujung dunia.
— Mirza Ghulam Ahmad ”
Wahyu ini memberikan janji akan adanya dukungan Ilahi dalam penyebaran ajaran Jemaat yang telah dimulainya di dalam Islam. Mentaati perintah Tuhan, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri sebagai Al-Masih bagi umat Kristiani, sebagai Imam Mahdi bagi umat Muslim, sebagai Krishna bagi umat Hindu, dan lain sebagainya. Jelasnya, ia adalah "Nabi Yang Dijanjikan" bagi masing-masing bangsa, dan ditugaskan untuk menyatukan umat manusia di bawah bendera satu agama. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi umat Islam adalah seorang nabi yang membawa ajaran yang bersifat universal; dan sosok Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan diri sebagai al Masih yang dijanjikan juga menyatakan dirinya tunduk dan menjadi refleksi dari Muhammad, Khataman Nabiyin. Menjelaskan tentang tujuan diutusnya wujud Masih Mau'ud, ia menjelaskan:
“ Tugas yang diberikan Tuhan kepadaku ialah agar aku dengan cara menghilangkan hambatan di antara hamba dan Khalik-nya, menegakkan kembali di hati manusia, kasih dan pengabdian kepada Allah. Dan dengan memanifestasikan kebenaran lalu mengakhiri semua perselisihan dan perang agama, sebagai fondasi dari kedamaian abadi serta memperkenalkan manusia kepada kebenaran ruhaniah yang telah dilupakannya selama ini. Begitu juga aku akan menunjukkan kepada dunia makna kehidupan keruhanian yang hakiki yang selama ini telah tergeser oleh nafsu duniawi. Dan melalui kehidupanku sendiri, memanifestasikan kekuatan Ilahiah yang sebenarnya dimiliki manusia namun hanya bisa nyata melalui doa dan ibadah. Di atas segalanya adalah aku harus menegakkan kembali Ketauhidan Ilahi yang suci, yang telah sirna dari hati manusia, yang bersih dari segala kekotoran pemikiran polytheistik[21].
— Mirza Ghulam Ahmad ”
Menyusul wafatnya Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1908, para Muslim Ahmadi memilih seorang pengganti sebagai Khalifah. Sosok Khalifah merupakan pimpinan keruhanian dan administratif dari Jemaat Islam Ahmadiyah. Pimpinan tertinggi dari Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia pada saat ini (2007) adalah Hadhrat Mirza Masroor Ahmad yang berkedudukan di London, dan terpilih sebagai Khalifah kelima. Ia banyak berkunjung ke berbagai negara dan cermat mengamati budaya dan masyarakat lainnya.
Dengan bimbingan seorang Khalifah, Jemaat Ahmadiyah berada di barisan terdepan dalam khidmat dan kesejahteraan kemanusiaan. Banyak sekolah-sekolah, klinik dan rumah sakit yang didirikan di berbagai negeri, dimana mereka yang papa dan miskin dirawat secara gratis. Saat terjadi bencana alam, Jemaat Ahmadiyah membantu secara sukarela secara finansial ataupun fisik tanpa membedakan agama, warna kulit atau pun bangsa. Jemaat Ahmadiyah telah memiliki jaringan televisi global yang bernama "MTA (Muslim Television Ahmadiyya) International", yang mengudara dua puluh empat jam sehari dalam beberapa bahasa dunia. Layanan ini diberikan tanpa memungut biaya. Jemaat Ahmadiyah telah menyebar ke lebih dari 170 negara di dunia dan populasinya diperkirakan sudah mencapai 80 juta manusia yang telah berbai'at ke dalam Jemaat pada tahun 2001.
[sunting] Bai'at dalam Jemaat Ahmadiyah
Bulan Desember 1888, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah menerima ilham Ilahi untuk mengambil bai'at dari orang-orang. Bai'at yang pertama diselenggarakan di kota Ludhiana pada tanggal 23 Maret 1889 di rumah seorang mukhlis bernama Mia Ahmad Jaan. Dan orang yang bai'at pertama kali adalah Hadhrat Maulvi Nuruddin (yang nantinya menjadi Khalifah pertama Jemaat Ahmadiyah). Pada hari itu kurang lebih 40 orang telah bai'at.
Sepuluh syarat Bai'at
1. Orang yang bai'at, berjanji dengan hati jujur bahwa dimasa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur, senantiasa akan menjauhi syirik.
2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, huru-hara, pemberontakan; serta tidak akan dikalahkan oleh gejolak-gejolak hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.
3. Akan senantiasa mendirikan salat lima waktu tanpa putus-putusnya, semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mengerjakan salat tahajjud, dan mengirimkan shalawat kepada Yang Mulia Rasulullah saw, dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa; akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukuri dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan.
4. Tidak akan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, baik dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara papaun juga.
5. Akan tetap setia terhadap Allah Taala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam duka atau suka, nikmat dan musibah; pendeknya, akan rela atas putusan Allah. Dan senatiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di dalam jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Taala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka.
6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu. Dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah al Quran Suci atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya.
7. Meninggalkan takabur dan sombong; akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti halus, dan sopan santun.
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih dari pada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya.
9. Akan selamanya menaruh belas kasihan terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Taala kepadanya.
10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini "Imam Mahdi dan al Masih Mau'ud", semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal ma'ruf dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan kerja.
Para Pemimpin Ahmadiyah sepeninggal Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
Khalifah Ahmadiyah Qadiyan
1. Hadhrat Hakim Maulana Nur-ud-Din, Khalifatul Masih I, 27 Mei 1908 - 13 Maret 1914
2. Hadhrat Alhaj Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, Khalifatul Masih II, 14 Maret 1914 - 7 November 1965
3. Hadhrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Masih III, 8 November 1965 - 9 Juni 1982
4. Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV, 10 Juni 1982 - 19 April 2003
5. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, 22 April 2003 - sekarang
Amir Gerakan Ahmadiyah (AAIIL)
Gerakan Ahmadiyah (Ahmadiyah Movement) atau Ahmadiyah Lahore tidak mengenal khalifah sebagai pemimpin, akan tetapi seorang Amir yang diangkat sebagai pemimpin.
Adapun para Amir tersebut adalah sbb:
1. Hazrat Maulana Hakim Nurudin
2. Maulana Muhammad Ali MA. LLB.
3. Maulana Sadrudin
4. Dr. Saed Ahmad Khan
5. Prof. Dr. Asghar Hamid Ph.D
6. Prof. Dr.Abdul Karim Saeed
Media elektronik
Salah satu media elektronik milik Ahmadiyah yang terbesar adalah televisi. Mereka telah membuat satu televisi yang mereka namai MTA, yaitu Moslem Television Ahmadiyya. Proyek ini dirintis oleh Khalifah Ahmadiyah yang ke-empat, Mirza Tahir Ahmad.
Ahmadiyah (Urdu: احمدیہ Ahmadiyyah) atau sering pula disebut Ahmadiyah, adalah Jamaah Muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di satu desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi.
Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jamaah Muslim Ahmadiyah Internasional. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953).
Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.
Tujuan pendirian
Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan Internasional yang telah tersebar ke lebih dari 185 negara di dunia. Pergerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang. Jemaat Ahmadiyah Internasional juga telah menerjemahkan al Quran ke dalam bahasa-bahasa besar di dunia dan sedang merampungkan penerjemahan al Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia telah menerjemahkan al Quran dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa.
Ahmadiyah Qadian dan Lahore
Terdapat dua kelompok Ahmadiyah. Keduanya sama-sama mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Isa al Masih yang telah dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dua kelompok tersebut memiliki perbedaan prinsip:
1. Ahmadiyah Qadian, di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Bogor, yakni kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu) dan seorang nabi yang tidak membawa syariat baru.
2. Ahmadiyah Lahore, di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Yogyakarta). Secara umum kelompok ini tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sekedar mujaddid dari ajaran Islam.
Selengkapnya, Ahmadiyah Lahore mempunyai keyakinan bahwa mereka:
1. Percaya pada semua aqidah dan hukum-hukum yang tercantum dalam al Quran dan Hadits, dan percaya pada semua perkara agama yang telah disetujui oleh para ulama salaf dan ahlus-sunnah wal-jama'ah, dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir.
2. Nabi Muhammad SAW adalah khatamun-nabiyyin. Sesudahnya tidak akan datang nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi baru.
3. Sesudah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tidak akan membawa wahyu nubuwat kepada siapa pun.
4. Apabila malaikat Jibril membawa wahyu nubuwwat (wahyu risalat) satu kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan dengan ayat: walâkin rasûlillâhi wa khâtamun-nabiyyîn (QS 33:40), dan berarti membuka pintu khatamun-nubuwwat.
5. Sesudah Nabi Muhammad SAW silsilah wahyu nubuwwat telah tertutup, akan tetapi silsilah wahyu walayat tetap terbuka, agar iman dan akhlak umat tetap cerah dan segar.
6. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam umat ini tetap akan datang auliya Allah, para mujaddid dan para muhaddats, akan tetapi tidak akan datang nabi.
7. Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid abad 14 H. Dan menurut Hadits, mujaddid akan tetap ada. Dan kepercayaan kami bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, tetapi berkedudukan sebagai mujaddid.
8. Percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad bukan bagian dari Rukun Islam dan Rukun Iman, maka dari itu orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad tidak bisa disebut kafir.
9. Seorang muslim, apabila mengucapkan kalimah thayyibah, dia tidak boleh disebut kafir. Mungkin dia bisa salah, akan tetapi seseorang dengan sebab berbuat salah dan maksiat, tidak bisa disebut kafir.
10. Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah pelayan dan pengemban misi Nabi Muhammad SAW.
Sejarah penyebaran di Indonesia
Ahmadiyah Qadian
Tiga pemuda dari Sumatera Tawalib yakni suatu pesantren di Sumatera Barat meninggalkan negerinya untuk menuntut Ilmu. Mereka adalah (alm) Abubakar Ayyub, (alm) Ahmad Nuruddin, dan (alm) Zaini Dahlan. Awalnya meraka akan berangkat ke Mesir, karena saat itu Kairo terkenal sebagai Pusat Studi Islam. Namun Guru mereka menyarankan agar pergi ke India karena negara tersebut mulai menjadi pusat pemikiran Modernisasi Islam. Sampailah ketiga pemuda Indonesia itu di Kota Lahore dan bertemu dengan Anjuman Isyaati Islam atau dikenal dengan nama Ahmadiyah Lahore. Setelah beberapa waktu disana, merekapun ingin melihat sumber dan pusat Ahmadiyah yang ada di desa Qadian. Dan setelah mendapatkan penjelasan dan keterangan, akhirnya mereka Bai'at di tangan Hadhrat Khalifatul Masih II r.a., Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad r.a. Kemudian tiga pemuda itu memutuskan untuk belajar di Madrasah Ahmadiyah yang kini disebut Jamiah Ahmadiyah. Merasa puas dengan pengajaran disana, Mereka mengundang rekan-rekan pelajar di Sumatera Tawalib untuk belajar di Qadian. Tidak lama kemudian duapuluh tiga orang pemuda Indonesia dari Sumatera Tawalib bergabung dengan ketiga pemuda Indonesia yang terdahulu, untuk melanjutkan studi juga baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Dua tahun setelah peristiwa itu, para pelajar Indonesia menginginkan agar Hadhrat Khalifatul Masih II r.a. berkunjung ke Indonesia. Hal ini disampaikan (alm) Haji Mahmud - juru bicara para pelajar Indonesia dalam Bahasa Arab. Respon positif terlontar dari Hadhrat Khalifatul Masih II r.a.. Ia meyakinkan bahwa meskipun beliau sendiri tidak dapat mengunjungi Indonesia, beliau akan mengirim wakil beliau ke Indonesia. Kemudian, (alm) Maulana Rahmat Ali HAOT dikirim sebagai muballigh ke Indonesia sebagai pemenuhannya. Tanggal 17 Agustus 1925, Maulana Rahmat Ali HAOT dilepas Hadhrat Khalifatul Masih II r.a berangkat dari Qadian. Tepatnya tanggal 2 Oktober 1925 sampailah Maulana Rahmat Ali HAOT di Tapaktuan, Aceh. Kemudian berangkat menuju Padang, Sumatera Barat. Banyak kaum intelek dan orang orang biasa menggabungkan diri dengan Ahmadiyah. Pada tahun 1926, Disana, Jemaat Ahmadiyah mulai resmi berdiri sebagai organisasi. Tak beberapa lama, Maulana Rahmat Ali HAOT berangkat ke Jakarta, ibukota Indonesia. Perkembangan Ahmadiyah tumbuh semakin cepat, hingga dibentuklah Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiyah dengan (alm) R. Muhyiddin sebagai Ketua pertamanya. Terjadilah Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Di dalam meraih kemerdekaan itu tidak sedikit para Ahmadi Indonesia yang ikut berjuang dan meraih kemerdekaan. Misalnya (alm) R. Muhyiddin. Beliau dibunuh oleh tentara Belanda pada tahun 1946 karena beliau merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Juga ada beberapa Ahmadi yang bertugas sebagai prajurit di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan mengorbankan diri mereka untuk negara. Sementara para Ahmadi yang lain berperan di bidang masing-masing untuk kemerdekaan Indonesia, seperti (alm) Mln. Abdul Wahid dan (alm) Mln. Ahmad Nuruddin berjuang sebagai penyiar radio, menyampaikan pesan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Sementara itu, muballigh yang lain (alm) Mln. Sayyid Syah Muhammad merupakan salah satu tokoh penting sehingga Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, di kemudian hari menganugerahkan gelar veteran kepada beliau untuk dedikasi beliau kepada negara. Di tahun lima puluhan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia mendapatkan legalitas menjadi satu Organisasi keormasan di Indonesia. Yakni dengan dikeluarkannya Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman RI No. JA. 5/23/13 tertanggal 13-3-1953. Ahmadiyah tidak pernah berpolitik, meskipun ketegangan politik di Indonesia pada tahun 1960-an sangat tinggi. Pergulatan politik ujung-ujungnya membawa kejatuhan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga memakan banyak korban. Satu lambang era baru di Indonesia pada masa itu adalah gugurnya mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang tidak lain melainkan seorang khadim Ahmadiyah. Dia terbunuh di tengah ketegangan politik masa itu dan menjadi simbol bagi era baru pada masa itu. Oleh karena itu iapun diberikan penghargaan sebagai salah satu Pahlawan Ampera. Di Era 70-an, melalui Rabithah Alam al Islami semakin menjadi-jadi di awal 1970-an, para ulama Indonesia mengikuti langkah mereka. Maka ketika Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, hingga MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Sebagai akibatnya, Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa yang dipimpin oleh ulama. Selain itu, banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Periode 90-an menjadi periode pesat perkembangan Ahmadiyah di Indonesia bersamaan dengan diluncurkannya Moslem Television Ahmadiyya (MTA). Ketika Pengungsi Timor Timur yang membanjiri wilayah Indonesia setelah jajak pendapat dan menyatakan bahwa Timor Timur ingin lepas dari Indonesia, hal ini memberikan kesempatan kepada Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia untuk mengirimkan tim Khidmat Khalq untuk berkhidmat secara terbuka. Ketika Tahun 2000, tibalah Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ke Indonesia datang dari London menuju Indonesia. Ketika itu beliau sempat bertemu dan mendapat sambuatan baik dari Presiden Republik Indonesia, Abdurahman Wahid dan Ketua MPR, Amin Rais.
Ahmadiyah Lahore
Tahun 1924 dua pendakwah Ahmadiyah Lahore Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad, datang ke Yogyakarta. Minhadjurrahman Djojosoegito, seorang sekretaris di organisasi Muhammadiyah, mengundang Mirza dan Maulana untuk berpidato dalam Muktamar ke-13 Muhammadiyah, dan menyebut Ahmadiyah sebagai "Organisasi Saudara Muhammadiyah".
Pada tahun 1926, Haji Rasul mendebat Mirza Wali Ahmad Baig, dan selanjutnya pengajaran paham Ahmadiyah dalam lingkup Muhammadiyah dilarang. Pada Muktamar Muhammadiyah 18 di Solo tahun 1929, dikeluarkanlah pernyataan bahwa "orang yang percaya akan Nabi sesudah Muhammad adalah kafir". Djojosoegito yang diberhentikan dari Muhammadiyah, lalu membentuk dan menjadi ketua pertama dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang resmi berdiri 4 April 1930.
Status di Berbagai Negara
Pakistan
Di Pakistan, parlemen telah mendeklarasikan pengikut Ahmadiyah sebagai non-muslim. Pada tahun 1974, pemerintah Pakistan merevisi konstitusinya tentang definisi Muslim, yaitu "orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Penganut Ahmadiyah, baik Qadian maupun Lahore, dibolehkah menjalankan kepercayaannya di Pakistan, namun harus mengaku sebagai agama tersendiri di luar Islam.
Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat semenjak tahun 1980, lalu ditegaskan kembali pada fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 2005.
Malaysia
Di Malaysia Ahmadiyah telah lama dilarang.
Brunei Darussalam
Sebagaimana di Malaysia, di Brunei Darussalam pun status terlarang ditetapkan untuk Ahmadiyah.
Kontroversi ajaran Ahmadiyah
Menurut sudut pandang umum umat Islam, ajaran Ahmadiyah (Qadian) dianggap melenceng dari ajaran Islam sebenarnya karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yaitu Isa al Masih dan Imam Mahdi, hal yang bertentangan dengan pandangan umumnya kaum muslim yang mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir walaupun juga mempercayai kedatangan Isa al Masih dan Imam Mahdi setelah Beliau saw(Isa al Masih dan Imam Mahdi akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW).
Perbedaan Ahmadiyah dengan kaum Muslim pada umumnya adalah karena Ahmadiyah menganggap bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi telah datang ke dunia ini seperti yang telah dinubuwwatkan Nabi Muhammad SAW. Namun umat Islam pada umumnya mempercayai bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi belum turun ke dunia. Sedangkan permasalahan-permasalahan selain itu adalah perbedaan penafsiran ayat-ayat al Quran saja.
Ahmadiyah sering dikait-kaitkan dengan adanya kitab Tazkirah. Sebenarnya kitab tersebut bukanlah satu kitab suci bagi warga Ahmadiyah, namun hanya merupakan satu buku yang berisi kumpulan pengalaman ruhani pendiri Jemaat Ahmadiyah, layaknya diary. Tidak semua anggota Ahmadiyah memilikinya, karena yang digunakan sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah Al Quran-ul-Karim saja.
Ada pula yang menyebutkan bahwa Kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah Qadian dan Rabwah. Namun tidak demikian adanya, kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah sama dengan kota suci umat Islam lainnya, yakni Mekkah dan Madinah.
Sedangkan Ahmadiyah Lahore mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah mujaddid dan tidak disetarakan dengan posisi nabi, sesuai keterangan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore) untuk Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.
Ahmadiyah menurut pengikutnya
Pada tahun 1835, di sebuah desa bernama Qadian, di daerah Punjab, India, lahir seorang anak laki-laki bernama Ghulam Ahmad. Orang tuanya Muslim dan ia tumbuh dewasa menjadi seorang Muslim yang luar biasa. Sejak awal kehidupannya, Mirza Ghulam Ahmad sudah amat tertarik pada telaah dan khidmat agama Islam. Ia sering bertemu dengan individual Kristiani, Hindu ataupun Sikh dalam perdebatan publik, serta menulis dan bicara tentang mereka. Hal ini menjadikan lingkungan keagamaan menjadi tertarik kepadanya dan ia dikenal baik oleh para pimpinan komunitas. Mirza Ghulam Ahmad mulai menerima wahyu Ilahi sejak usia muda dan dengan berjalannya waktu maka pengalaman perwahyuannya berlipat kali secara progresif. Setiap wahyu yang diterimanya kemudian terpenuhi pada saatnya, sebagian di antaranya yang berkaitan dengan masa depan masih menunggu pemenuhannya. Dakwahnya menyatakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Mau'ud (al Masih) dilakukan di akhir tahun 1890, dan dipublikasikan ke seluruh dunia. Pernyataannya, seperti juga halnya para pembaharu Ilahiah lainnya seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, langsung mendapat tentangan luas. Sebelum menyatakan dirinya sebagai Masih Mau'ud, Allah SWT telah menjanjikan kepada Mirza Ghulam Ahmad melalui wahyu bahwa:
“ Aku akan membawa pesanmu sampai ke ujung-ujung dunia.
— Mirza Ghulam Ahmad ”
Wahyu ini memberikan janji akan adanya dukungan Ilahi dalam penyebaran ajaran Jemaat yang telah dimulainya di dalam Islam. Mentaati perintah Tuhan, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri sebagai Al-Masih bagi umat Kristiani, sebagai Imam Mahdi bagi umat Muslim, sebagai Krishna bagi umat Hindu, dan lain sebagainya. Jelasnya, ia adalah "Nabi Yang Dijanjikan" bagi masing-masing bangsa, dan ditugaskan untuk menyatukan umat manusia di bawah bendera satu agama. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi umat Islam adalah seorang nabi yang membawa ajaran yang bersifat universal; dan sosok Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan diri sebagai al Masih yang dijanjikan juga menyatakan dirinya tunduk dan menjadi refleksi dari Muhammad, Khataman Nabiyin. Menjelaskan tentang tujuan diutusnya wujud Masih Mau'ud, ia menjelaskan:
“ Tugas yang diberikan Tuhan kepadaku ialah agar aku dengan cara menghilangkan hambatan di antara hamba dan Khalik-nya, menegakkan kembali di hati manusia, kasih dan pengabdian kepada Allah. Dan dengan memanifestasikan kebenaran lalu mengakhiri semua perselisihan dan perang agama, sebagai fondasi dari kedamaian abadi serta memperkenalkan manusia kepada kebenaran ruhaniah yang telah dilupakannya selama ini. Begitu juga aku akan menunjukkan kepada dunia makna kehidupan keruhanian yang hakiki yang selama ini telah tergeser oleh nafsu duniawi. Dan melalui kehidupanku sendiri, memanifestasikan kekuatan Ilahiah yang sebenarnya dimiliki manusia namun hanya bisa nyata melalui doa dan ibadah. Di atas segalanya adalah aku harus menegakkan kembali Ketauhidan Ilahi yang suci, yang telah sirna dari hati manusia, yang bersih dari segala kekotoran pemikiran polytheistik[21].
— Mirza Ghulam Ahmad ”
Menyusul wafatnya Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1908, para Muslim Ahmadi memilih seorang pengganti sebagai Khalifah. Sosok Khalifah merupakan pimpinan keruhanian dan administratif dari Jemaat Islam Ahmadiyah. Pimpinan tertinggi dari Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia pada saat ini (2007) adalah Hadhrat Mirza Masroor Ahmad yang berkedudukan di London, dan terpilih sebagai Khalifah kelima. Ia banyak berkunjung ke berbagai negara dan cermat mengamati budaya dan masyarakat lainnya.
Dengan bimbingan seorang Khalifah, Jemaat Ahmadiyah berada di barisan terdepan dalam khidmat dan kesejahteraan kemanusiaan. Banyak sekolah-sekolah, klinik dan rumah sakit yang didirikan di berbagai negeri, dimana mereka yang papa dan miskin dirawat secara gratis. Saat terjadi bencana alam, Jemaat Ahmadiyah membantu secara sukarela secara finansial ataupun fisik tanpa membedakan agama, warna kulit atau pun bangsa. Jemaat Ahmadiyah telah memiliki jaringan televisi global yang bernama "MTA (Muslim Television Ahmadiyya) International", yang mengudara dua puluh empat jam sehari dalam beberapa bahasa dunia. Layanan ini diberikan tanpa memungut biaya. Jemaat Ahmadiyah telah menyebar ke lebih dari 170 negara di dunia dan populasinya diperkirakan sudah mencapai 80 juta manusia yang telah berbai'at ke dalam Jemaat pada tahun 2001.
[sunting] Bai'at dalam Jemaat Ahmadiyah
Bulan Desember 1888, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah menerima ilham Ilahi untuk mengambil bai'at dari orang-orang. Bai'at yang pertama diselenggarakan di kota Ludhiana pada tanggal 23 Maret 1889 di rumah seorang mukhlis bernama Mia Ahmad Jaan. Dan orang yang bai'at pertama kali adalah Hadhrat Maulvi Nuruddin (yang nantinya menjadi Khalifah pertama Jemaat Ahmadiyah). Pada hari itu kurang lebih 40 orang telah bai'at.
Sepuluh syarat Bai'at
1. Orang yang bai'at, berjanji dengan hati jujur bahwa dimasa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur, senantiasa akan menjauhi syirik.
2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, huru-hara, pemberontakan; serta tidak akan dikalahkan oleh gejolak-gejolak hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.
3. Akan senantiasa mendirikan salat lima waktu tanpa putus-putusnya, semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mengerjakan salat tahajjud, dan mengirimkan shalawat kepada Yang Mulia Rasulullah saw, dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa; akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukuri dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan.
4. Tidak akan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, baik dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara papaun juga.
5. Akan tetap setia terhadap Allah Taala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam duka atau suka, nikmat dan musibah; pendeknya, akan rela atas putusan Allah. Dan senatiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di dalam jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Taala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka.
6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu. Dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah al Quran Suci atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya.
7. Meninggalkan takabur dan sombong; akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti halus, dan sopan santun.
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih dari pada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya.
9. Akan selamanya menaruh belas kasihan terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Taala kepadanya.
10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini "Imam Mahdi dan al Masih Mau'ud", semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal ma'ruf dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan kerja.
Para Pemimpin Ahmadiyah sepeninggal Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
Khalifah Ahmadiyah Qadiyan
1. Hadhrat Hakim Maulana Nur-ud-Din, Khalifatul Masih I, 27 Mei 1908 - 13 Maret 1914
2. Hadhrat Alhaj Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, Khalifatul Masih II, 14 Maret 1914 - 7 November 1965
3. Hadhrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Masih III, 8 November 1965 - 9 Juni 1982
4. Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV, 10 Juni 1982 - 19 April 2003
5. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, 22 April 2003 - sekarang
Amir Gerakan Ahmadiyah (AAIIL)
Gerakan Ahmadiyah (Ahmadiyah Movement) atau Ahmadiyah Lahore tidak mengenal khalifah sebagai pemimpin, akan tetapi seorang Amir yang diangkat sebagai pemimpin.
Adapun para Amir tersebut adalah sbb:
1. Hazrat Maulana Hakim Nurudin
2. Maulana Muhammad Ali MA. LLB.
3. Maulana Sadrudin
4. Dr. Saed Ahmad Khan
5. Prof. Dr. Asghar Hamid Ph.D
6. Prof. Dr.Abdul Karim Saeed
Media elektronik
Salah satu media elektronik milik Ahmadiyah yang terbesar adalah televisi. Mereka telah membuat satu televisi yang mereka namai MTA, yaitu Moslem Television Ahmadiyya. Proyek ini dirintis oleh Khalifah Ahmadiyah yang ke-empat, Mirza Tahir Ahmad.
Wednesday, 16 February 2011
Cinta Tak Harus Memiliki
Cinta Tak Harus Memiliki
cinta memang tak selamanya bisa indah
cinta juga bisa berubah jadi sakit
begitu yang ku rasakan kini
perih hatiku tinggal kehancuran
tak pernah terbayangkan dan tak pernah terpikirkan
cintamu dan cintaku akan berpisah
namun harus ku relakan itu
untuk hidupmu agar lebih baik
maafkan aku setulus hatimu
kepergian diriku itu bukan keinginanku
terima saja dengan pilihan yang lain
dari orang tuamu
jangan bersedih dengan keadaan ini
jika kamu menangis aku juga ikut menangis
terima saja semua ini ku lakukan untukmu
sayang, semua ini ku lakukan
hanya demi kebaikan kamu
meski semua ini itu menyakitkanku
jangan bersedih dengan keadaan ini
jika kamu menangis aku juga ikut menangis
terima saja semua ini ku lakukan
terima saja semua ini ku lakukan untukmu
ST 12
cinta memang tak selamanya bisa indah
cinta juga bisa berubah jadi sakit
begitu yang ku rasakan kini
perih hatiku tinggal kehancuran
tak pernah terbayangkan dan tak pernah terpikirkan
cintamu dan cintaku akan berpisah
namun harus ku relakan itu
untuk hidupmu agar lebih baik
maafkan aku setulus hatimu
kepergian diriku itu bukan keinginanku
terima saja dengan pilihan yang lain
dari orang tuamu
jangan bersedih dengan keadaan ini
jika kamu menangis aku juga ikut menangis
terima saja semua ini ku lakukan untukmu
sayang, semua ini ku lakukan
hanya demi kebaikan kamu
meski semua ini itu menyakitkanku
jangan bersedih dengan keadaan ini
jika kamu menangis aku juga ikut menangis
terima saja semua ini ku lakukan
terima saja semua ini ku lakukan untukmu
ST 12
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
1
UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA
AND THE PACIFIC (ESCAP)
REPORT OF THE NATIONAL MEETING ON POLICY ADVOCACY FOR
ENHANCING COMMUNITY RESILIENCE TO NATURAL DISASTERS
FOCUSING ON CHILDREN AND YOUTH
Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
KEY OUTCOMES OF THE MEETING
1. Awareness was raised on issues related to the needs and concerns of orphans
and separated children and youth (OSCY) in Aceh and the ways in which
these needs were being addressed, as voiced by key stakeholders, identified.
2. Policy issues related to enhancing community resilience and social capital in
addressing the impact of natural disasters, particularly on the OSCY and the
roles and contributions of MOSA, line ministries, academia/research
institutions, civil society organizations (CSOs), INGOs and UNESCAP, both
in terms of devising policy advocacy strategies and translating the policies into
action were better understood by key players.
3. A set of clear and specific recommendations in terms of policy
changes/formulations, disaster response programme design/modifications,
research, institutional capacity building, coordination and networking were
agreed upon so as to move forward.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
2
CONTENTS
Page
I. ORGANIZATION OF THE MEETING …………………………… 3
1. Background
2. Objectives
3. Participants
II. OPENING OF THE WORKSHOP …………………………………. 5
III. PRESENTATIONS AND HIGHLIGHTS OF THE WORKSHOP ………. 7
IV. CLOSING …………………………………………………. 16
ANNEXES
I. List of Participants ……………………………… 20
II. Programme ……………………………………… 21
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
3
I. ORGANISATION OF THE WORKSHOP
1. Background
The National meeting on “Policy Advocacy for Enhancing Community Resilience to
Natural Disasters Focusing on Children and Youth” took place at the Hotel Acacia in
Jakarta, Indonesia from 21st to 23rd March 2007. It was held as part of the Emerging
Social Issues Division (ESID) component project of the UNESCAP umbrella project
on “Building community resilience to natural disasters through partnership: Sharing
experiences and expertise in the region” in the context of the Orphans and Separated
Children and Youth (OSCY) in Aceh, who became the victims of the Indian ocean
tsunami that struck on 26, December 2004. It was part of a series of activities in
advocating the Government of Indonesia to develop/reformulate policies in order to
enhance community resilience and support for vulnerable children and youth in the
aftermath of the tsunami and other natural disasters in Indonesia. The meeting was
organized by ESID in collaboration with the Department of Social Welfare of the
Ministry of Social Affairs, Government of Indonesia and with funding from the
Government of the Republic of Korea.
2. Objectives
• To gain better understanding of the situation regarding OSCY and
communities affected by natural disasters
• To generate recommendations for action to enhance community resilience and
support
• To have an impact on policy making and implementation
3. Participants
There were 80 participants, most of whom were from the Directorates within the
Ministry of Social Affairs (DEPSOS) and the Aceh Provincial Office of Social Affairs
(DINSOS). The rest came from the Ministry of Health, Ministry of Public Works,
Ministry of Justice, Ministry of Education, Ministry of Manpower and
Transmigration, Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA, Aceh Peaceful Reintegration
Agency), INGOs, such as Save the Children and ChildFund Indonesia, local NGOs
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
4
from Aceh, such as Pusaka Indonesia, Yayasan Pembaharu Aceh and SAMAN, and
two representatives from among the tsunami survivors.
The list of participants is given in Annex I
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
5
II. OPENING OF THE MEETING
Statements were made by:
(1) Ms. Thelma Kay, Director, Emerging Social Issues Division, UNESCAP
(2) Mr. Makmur Sunusi, Director General of Social Rehabilitation Services, Ministry
of Social Affairs, Indonesia
The meeting began with an introduction by Mr. Suharno, Director of Child Social
Protection, Ministry of Social Affairs to report the attendance of the participants.
Ms. Thelma Kay, Director, Emerging Social Issues Division of UNESCAP, in her
opening address, mentioned the essence of the project that ESCAP is undertaking in
Aceh in partnership with the Government of Indonesia. She stated that the capacity of
the community to care for OSCY in emergency situations may be limited which often
calls for an initial period of external agency support coupled with a long-term
community-mobilisation approach to facilitate the gradual community assumption of
responsibility for OSCY. Right from the earliest stage of an emergency, she added, a
community-based approach that mobilizes resources among the affected population
and creates a sense of community is critical in helping children, youth and their
families recover from the emergency and begin to rebuild their lives. She believed
that it would be very useful to revisit the relevant policies and programmes of the
Government through the debates and discussions of this meeting and to come up with
specific policy recommendations and action plans to further enhance the capacities
and resourcefulness of communities in preparing for and coping with natural disasters
and in responding to the needs of OSCY.
The keynote speech that was delivered by Mr. Makmur Sunusi, Director General of
Social Rehabilitation Services, MOSA, presented some issues related to OSCY that
have not been adequately addressed until recently due to limited resource available,
both in terms of human and financial resources, and a lack of coordination among
stakeholders. He stated, among other things, that the devastating impacts of the
Tsunami had made OSCY vulnerable to exploitation and abuse, because they
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
6
themselves, their families and communities had been deprived of all life supporting
infrastructures and facilities, such as schools, social environment and recreational
facilities. Worst of all, most OSCY and their families and communities were still
haunted by psychosocial trauma impacted by the tsunami. Mr. Sunusi urged that
networks among stakeholders be established so that coordination and concerted
efforts to overcome problems related to community rebuilding and empowerment in
the tsunami devastated areas in Aceh could be undertaken effectively.
Mr. Marco Roncarati, Social Affairs Officer, Health and Development Section of
Emerging Social Issues Division, UNESCAP gave a brief overview of the ESCAP
project in Indonesia and explained the objectives of this national meeting before the
presentations commenced.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
7
III. PRESENTATIONS AND HIGHLIGHTS OF THE WORKSHOP
DAY ONE
1. Policies and Stages in developing social resilience anticipating natural
disaster – By Mr. Ferry Johannes, Senior Policy Advisor to the Ministry
of Social Affairs, Government of Indonesia
Mr. Ferry Johannes clarified that, while social resilience refers to survival spirit to
face threats – both internal and external, without waiting for outsiders’ help, social
anti-body referred to building immunity through interaction, mutual trust and shared
values so that people were prepared to recover and could recover quickly. He asserted
that social resilience was the key element in preparing a disaster response and
illustrated through his presentation that the strength of social resilience could be seen
through the presence of five indicators viz. (1) continuous social protection for
vulnerable groups, the poor and other members of community with social problems;
(2) level of participation in local social institutions; (3) the ability to manage social
conflicts and violence; (4) the institutionalization of local wisdoms in preserving
natural and social resources; and (5) the continuous alertness of the community
members to protect one another during natural disaster. He added that to improve
community resilience, especially among children and youth, enhancing community
empowerment was an option that had a significant correlation with the alertness in
anticipating natural disasters that could take place at any time. He also argued that
advocacy could only be successful only if it involved decision-makers, built the
capacity of the programme managers, built partnerships amongst stakeholders,
enlisted support from mass media, and mobilized social groups as positive groups. He
admitted that children and youth were the worst victims of any disaster and said that
30 per cent of IDPs in Indonesia were children and youth. He concluded by saying
that enhancing social resilience was the right step in social preparation to meet
disasters in future.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
8
2. Overview of on-going efforts in Aceh: findings and recommendations on
enhancing community support – By Mr. Rusydi Syahra, UNESCAP
Consultant based in Indonesia
Mr. Rusydi Syahra, a UNESCAP consultant who had made a rapid assessment on the
extent to which psycho-social and livelihood supports were provided for OSCY, their
families and communities, began his presentation by describing different foci of
assistance provided by helping organizations following the phases of emergency,
rehabilitation, and reconstruction. During the emergency phase, psychosocial support
for children and adults was one of main preoccupations of assistance. Health care and
minimal livelihood support provisions were also been focused to help the survivors
regain good and stable physical conditions. In the rehabilitation phase the main focus
of assistance gradually shifted from providing psychosocial and basic livelihood
support to transferring the responsibility for child protection to parents and relatives
with OSCY and their communities in general. Also during this phase limited cash
assistance was offered to hundreds of parents and relatives with OSCY to help the
children buy all necessities to start schooling. The third phase, reconstruction phase,
that started one year following the rehabilitation phase, was considered as the most
critical phase for both the helping organizations and the communities. This was the
period in which most NGOs began transferring all matters related to child protection
to their families and communities. The communities were expected to be able run
child centres that would be left by the NGOs to give the most benefits for the children
and youth. Further, based on his quick assessment on the previous training workshop
conducted by ESCAP and DEPSOS in November 2006, Mr. Syahra argued that
different kinds of assistance should be considered for the tsunami survivors who had
returned to their previous residential areas. The primary concern should be put on
helping them to become economically self-reliant, while for the returnees the main
concern should be placed on psychosocial healing in order to prevent the occurrence
of the trans-generational transmission of social trauma.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
9
3. Strengthening communities through partnerships: Lessons learned – By
Ms. Kim Xuan Nguyen, Social Affairs Officer, Population and Social
Integration Section of Emerging Social Issues Division, UNESCAP
Ms. Nguyen Kim Xuan of UNESCAP stressed the importance of partnership in both
designing policies and their implementation to deal with the impact of natural
disasters and enhance community resilience. She brought out the challenges in
defining partnerships and elaborated on such issues as implementation roles of
partners in partnership and the implications different mandates and procedures related
to partnerships. While emphasising the rationale for partnerships that creates more
win-win outcomes by combining efforts, resources, expertise and information, she
underscored the need for treating the communities and voluntary sectors as true
partners. Caution was voiced as to unrealistic expectations which could lead to
potential conflicts if there were different mandates. She noted difficulties associated
with multi-level partnerships with multiple roles and responsibilities of partners at
various levels engaged in planning, policy making, service provision, monitoring and
resourcing. She further elaborated on the important role of the local government in
partnering with the communities as service providers in the context of the increased
decentralization of responsibilities.
4. Community support in response to natural disasters focusing on children
and youth: Lessons from experiences of other countries in the region –
Joseph Pannirselvam, UNESCAP Consultant
Mr. Pannirselvam shared the experiences from recent disaster responses of countries
such as Sri Lanka, India, Thailand, Pakistan and Maldives to drive home the
following lessons:
• Active child participation enhanced the effectiveness of community-based
interventions
• Children with strong emotional support from the community were better able
to cope with the adversity brought about
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
10
• Undertakings that gave an affected person a sense of accomplishment had a
healing effect
• Formal education activities helped resume normalcy for children and youth
• Community support structures/committees/networks required orientation in
child and youth participation approaches in order to raise awareness on child
rights and protection
• Self-help groups, vocational and entrepreneurial skills training coupled with
marketing support and community banks to provide the necessary start up
capital were indeed urgently required to restore the livelihoods of families and
communities
• Capacity building measures involving CBOs, local authorities and paraprofessional
staff were critical to ensure programme sustainability
He concluded the presentation by citing a few successful outcomes of policy
advocacy work carried out by civil society organizations in these countries.
5. Ms. Umi Ratih Santoso, Centre for Community Resilience Development,
Ministry of Social Affairs
Ms Umi Ratih Santoso shared her experience in managing a pilot project to enhance
community resilience in West Nusatenggara province. The pilot project aimed to
increase the awareness of local institutions on the importance of various dimensions
as mentioned earlier by Mr. Ferry Johannes in enhancing community resilience.
Functionaries were invited from existing local institutions, such as youth and
women’s group, religious groups, formal and informal leaders to sit together and
discuss the ways in which the four dimensions could be developed in the community.
Other methods such as FGD, PRA, simulation and games were also used to instil the
principles of the key dimensions of community resilience among the participants. The
gatherings also offered an opportunity for participants to put forward ideas on vision
and mission, and devise development plans for their community.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
11
6. Mr. Haniff Asmara, Secretary of Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA –
Aceh Peaceful Reintegration Agency)
Mr. Haniff Asmara, former Head of DINSOS Aceh, and now the Secretary of Badan
Reintegrasi Damai Aceh (BRA, Aceh Peaceful Reintegration Agency) argued that the
reconstruction of Aceh could only be made possible when the conflict had been
resolved. However, the long-term conflict in Aceh left around 30,000 children
orphans, some of whom were children of GAM combatants. This number was much
higher than the OSCY victims of the tsunami. Mr. Haniff explained that the
construction of many orphanages or institutions during the conflict time and after the
tsunami could be understood considering the huge number of children who had lost
parents as an impact of both the social and natural disasters.
In addition, to address various problems encountered by orphans Mr. Haniff suggested
that Pusat Pelayanan Sosial Anak (Center for Child Social Services) be established at
every sub-district, because the DINSOS office at the district level would not be able to
provide services down to the sub-district level, more so at the village level. This was
even more the case for DINSOS at the provincial level. He added that to provide
better services by the sub-district centres, it should be managed by accredited social
workers. He also informed the participants that a number of higher institutions in
Aceh already had special programmes dedicated to students becoming accredited
social workers. In addition DINSOS Aceh had already trained 250 persons from all
areas of the province to become social workers. He believed that when the problem of
funding could be resolved though the government budget and contribution of
concerned stakeholders the centres could be established.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
12
DAY TWO
1. Role of social workers in child protection during natural disasters – By
Mr. Harry Hikmat, Head of Social Welfare Policy Analysis Section,
Ministry of Social Affairs
Mr. Harry Hikmat made a presentation on the role of social workers in protecting
children of disaster victims. He stressed the urgency to train as many social workers
as possible (disaster alert youth) who would be ready to help with disaster mitigation
in all areas of Indonesia. At the time of the meeting there were about 13,000 disaster
alert youths throughout the country and another 10,000 were soon to be recruited and
trained. He stressed the need to distinguish between social worker and social welfare
worker. In reality he observed that many people who helped the victims of disaster
were of the second type. He observed that thee were three difficulties with regard to
disaster mitigation viz. difficulty in having access to disaster struck areas as they
occurred in remote areas; difficulty in having reliable and accurate data disaggregated
by age, sex, vulnerability etc. as the available data were generally about adults; and
limited budget allocation by the Government coupled with strong bureaucracy. He
emphasized the need for standardized data and to act quickly to the rescue of disaster
victims.
In his paper he also described ten roles that a social worker could play in helping
OSCY:
(1) A broker in connecting children’s needs with basic social services;
(2) An advocate to ensure that policies and strategies in disaster management were
considered in the best interests of children;
(3) A teacher to provide children and educational institutions with knowledge and
skills in preventing children from social impacts of natural disaster;
(4) A case manager to ensure the sustainability of services and protection for children
in an integrated service system and network;
(5) A workload manager to ensure effective coordination in children’s services;
(6) A staff developer to facilitate the development of professional workers in handling
children’s problems in refugee centres;
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
13
(7) An administrator to help develop and implement policies and programmes;
(8) A change agent who participated in community-based disaster mitigation;
(9) A professional responsible for developing the competence and ethics of social
workers; and
(10) A counsellor who provided counselling to help reduce psychosocial trauma
experienced by disaster victims.
2. Role of Research and Academic institutions in policy advocacy for
enhancing community support towards children and families affected by
disaster – Mr. Imron Rosadi, Centre for Conflict Resolution, Indonesia
and the Ministry of Social Affairs
Mr. Imron Rosadi, illustrated examples on the involvement of a number of higher
institutions in disaster mitigation in Aceh, particularly the four higher institutions viz.
the STKS (College of Social Welfare), University of Indonesia, Gadjahmada
University, Bandung Institute of Technology and the University of Brawijaya who
had conducted several studies related to the handling of refugees based on the
concepts of social work, and had sent their teaching staffs to the tsunami hit areas,
both as professional social workers and volunteers in child protection. He felt that the
academics were required to adjust their proposals and recommendations in accordance
with the wishes of bureaucrats. Most programmes supported by the Government were
project oriented, with limited resources available for research activities. Ten to 15
Universities had received funding from DEPSOS to do research mainly because of the
interest shown by the Minister for Social Affairs.
3. Policy advocacy and the role of Civil Society Organizations: Bringing
meaning to community-based development – Mr. Nathan Knoll, Team
leader, ChildFund Indonesia
Mr. Nathan Knoll stressed the importance of policy advocacy to ensure that the
aspirations of the poor, the marginalized and the disadvantaged were voiced. In
addition this also gave women, youth and children an opportunity to express their
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
14
concerns and have a say in their own development. He also put forward some of the
activities that CFI had carried out and were still going on in helping the tsunami
survivors: OSCY, their families and communities, as well as helping the reintegration
of members of GAM through post-conflict projects. Activities that had been dedicated
for the conflict victims included peace-building initiatives through awareness
programmes for children, youth and communities; child protection programmes,
including psychosocial support for children and youths affected by the conflict;
programmes for basic literacy and early childhood development, and livelihood
support for OSCY, their families and communities. Advocacy efforts, in his view,
should deal with the causes and consequences of a particular problem/issue which
often required a multi-pronged approach. He concluded his presentation by
reinforcing the importance of the following:
• Empowering the poor and vulnerable to voice their views by facilitating
formal and informal networks among communities
• Linking communities with government services
• Building local capacity
• Helping shape national policy
4. Mr. Haris Merdeka Sirait, National Commission for Child Protection,
Jakarta
Mr. Haris Merdeka Sirait felt that children hardly received focal attention during
disasters and that the reconstruction work also did not address children’s needs – most
infrastructure was for adults. Children came as the last priority in data collection. He
observed that there were many children centres in Aceh but the activities were not
children-centred. He stressed the importance of synergy and cooperation among
various stakeholders in tackling the devastating impacts of the disaster on the lives of
Aceh people, especially children and their parents and communities. According to his
observation of all programmes intended to help the victims of disasters, only a few
had been designed to serve the best interests of children. Most assistance had been
oriented towards helping adults. In addition he noticed that there was a sheer
imbalance in the quality and strength of human and financial resources between local
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
15
and international NGOs. He argued that many local NGOs have qualified personnel
but could not do much in providing assistance for the tsunami survivors because of
the limited financial resources. On the other hand some international NGOs with an
abundance of money at their disposal could manage to conduct a wide range of
activities while the quality of many expatriate staff employed was questionable. He
therefore urged that only a limited number of INGOs that have qualified and
professional staffs shall be allowed to operate in Aceh.
5. Mr. Tata Sudradjat, Save the Children, Indonesia
Mr. Tata Sudradjat preferred using the term children’s home to orphanage because not
all children residing in an institution were orphans. Many still had parents but
economic hardship had forced them to send their children to the institution. Thus he
argued that the construction of many children’s homes in the aftermath of the tsunami
was inevitable because many parents and relatives could not afford to take care of the
children. However in his rapid assessment on the conditions of children’s homes he
found that many institutions constructed after the tsunami with a primary purpose to
obtain funding from donors. Therefore he suggested that the Government should
devise a regulation to restrict the construction of new children’s homes. In the absence
of such regulation he added that weakness in the registration and accreditation
processes could lead to the establishment of new institutions without prior assessment
on the needs, urgency and guarantee of fulfilling a minimum standard of services. To
meet this purpose DEPSOS should first develop a special registration and
accreditation system to be used in evaluating all existing institutions. Otherwise
OSCY could become a subject of commodity to the benefits of the owners of
institutions.
6. Mr. Ridwan Sulaiman, Head of DINSOS, Aceh
Mr. Ridwan Sulaiman, in his presentation suggested that early warning system for the
occurrence of tsunami should be devised by way of taking the experience from the
people in the Island of Simeulue in anticipating the last tsunami. He stated that
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
16
although the huge waves of the tsunami also hit their area, the disaster claimed only a
small number of its population. This was due to the traditional knowledge that had
been inherited from generation to generation on detecting the signs regarding the
coming of tsunamis, and the measures that should be immediately taken to save
oneself from such disasters. This kind of knowledge, he recommended, should be
documented and disseminated to all people in the areas that were prone to the dangers
of tsunamis.
7. Mr. Deni Purba, Pusaka Indonesia
Mr. Deni Purba of Pusaka Indonesia, a local NGO and affiliate of UNICEF, talked
about the activities of his NGO in providing psycho-social and livelihood support to
OSCY and their families and communities immediately in the aftermath of the
tsunami up to the present. Pusaka Indonesia with its 25 social workers had been
actively involved in helping children to heal the trauma since the first days of the
disaster in various refugee centres in Aceh Besar and Banda Aceh. A permanent child
centre was constructed in Banda Aceh which was operating since the middle of 2005
with financial assistance from UNICEF. Pusaka Indonesia was one of a few local
NGOs who joined the inter-agency network for family tracing and reunification
(FTR). As an affiliate of UNICEF it also helped disburse and control cash assistance
provided for 300 hundred families with OSCY, and micro-credit revolving funds for
around 100 households in early 2006. The number of staff had been gradually reduced
down to 8 due to the decrease in activities, and by the end of 2007 only 4 staff would
be active. Based on its vast experience in promoting child protection committees in its
operational areas, Pusaka Indonesia doubted if the communities would be able to
operate the child centres later when the management of the centres would be
transferred to them. Therefore he suggested that adequate preparations should be
made by way of training potential members of communities who would be
responsible to manage the children’s centres in the future.
Two representatives from among the tsunami survivors who participated in the last
training workshop in Banda Aceh presented their aspirations to conclude the second
day discussions. Mr. Ahmad from a refugee centre located in Jantho, Aceh Besar
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
17
District, urged that DEPSOS help agencies to provide technical and financial
assistance for around 180 households in his neighbourhood to start small businesses to
ease economic hardship that they were experiencing. Such assistance was expected to
make them self-reliant in the future. On the other hand, Ms. Eva Soraya, representing
her community in the city of Banda Aceh, whose dwelling area had been completely
devastated by the tsunami, wanted help to be provided to heal post-traumatic stress
disorder (PTSD) that still afflicted her and most of her community members.
DAY THREE
IV. CLOSING
The last day of the meeting was dedicated to discussions on recommendations that
were based primarily on the materials presented and subsequent discussions during
the previous two days. Chaired by Ms. Thelma Kay, the session focused on proposing
measures to be undertaken to enhance community resilience to natural disasters and in
addressing social issues arising from natural disasters. The final recommendations
agreed upon by the floor at the end of the day are listed below:
1. Increase community preparedness and capacity to respond rapidly to
emergency situations.
2. Foster and promote good governance among all stakeholders.
3. Enhance awareness of and advocacy for affected people and communities, and
give women, children, youth and other disadvantaged groups an opportunity
to express their concerns and needs.
4. Encourage the development of partnerships and enhance synergy,
collaboration and coordination among government agencies, NGOs and
international organizations/donors, as well as other stakeholders.
5. Promote participation in decision making and implementation by all
stakeholders, including children, youth and communities.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
18
6. Consider and incorporate local values and cultures in all phases of disaster
preparedness and management.
7. Enhance formulation of priority strategies to address gender issues and to
protect children and youth, especially from violence, abuse, neglect and
exploitation.
8. Promote reliable data collection to develop a standardized evidence base for
understanding community needs, and developing and implementing effective
response strategies.
9. Ensure effective monitoring and evaluation of all response strategies that are
implemented.
10. Support research activities related to community participation and social
resilience.
11. Ensure that the media play an effective role in dissemination and advocacy
with the interests of children, youth and their communities in mind.
12. Provide communities with the skills to ensure effective management and coordination
and facilitation of reconstruction and empowerment programmes,
as well as the sustainability of such community initiatives.
13. Facilitate the involvement of the private sector in the provision of food,
medical treatment and other necessities.
14. Recognize that the provision of effective, community driven and relevant
educational, training, recreational and development programmes should be a
focal point of the social reconstruction programme.
15. Enhance the training of social workers and the provision of services, including
psychosocial support, both during disaster and non-disaster periods.
16. Enhance the capacity of family and community care and the protection for
children in crisis/distress. Clear assessment is required to determine the
needs for additional children’s home.
17. Sensitize teachers and health-care workers to the need to increase children’s
access to child-friendly services.
18. Increase awareness of risk factors and behaviour, including drug use.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
19
19. Enhance mechanisms to prevent violence and, for where/when it happens, to
improve reporting.
20. Train social workers and other community groups to promote child rights.
21. Ensure reconstruction and social empowerment programmes focus on
developing basic infrastructure in communities badly damaged by natural
disasters and, in doing so, provide employment opportunities to local
communities.
22. Address poverty, food shortages and unemployment in the social
reconstruction programme by supporting the development of agriculture and
industry for affected communities.
23. Facilitate and prioritize the development of small, medium and microenterprises
which are owned and managed by disadvantaged groups and selfhelp
groups, as these form part of the growing economy and contribute
towards improving the quality of life.
24. Create employment opportunities which focus on previously disadvantaged
groups, such as the women, youth and persons with disabilities.
25. Use training to improve the livelihood and income earning capacity of those
who lack skills.
26. Establish and train self-help groups to provide support to families and help to
manage funds.
27. Ensure conservation and protection of the environment and natural resources
are focal areas in social reconstruction and social empowerment
programmes.
28. Develop effective strategies to ensure continuity and sustainability when
INGOs transition out.
Responding to the question posed by a couple of participants at the end of the meeting
as to what specific action plans that UNESCAP would have as a follow up of this
meeting, Mr. Marco Roncarati explained that the current project of UNESCAP would
come to an end shortly after supporting the following two activities:
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
20
i) A training workshop in Aceh in the middle of May 2007 in collaboration
with ChildFund Indonesia to build community networks – both formal and
informal. and to strengthen their capacity and support to address the needs
of OSCY
ii) A final national meeting in Jakarta in early August 2007 to disseminate the
key lessons learned from the project in enhancing community resilience in
responding to natural disasters focusing on children and youth
In closing the meeting Ms. Thelma Kay expressed her appreciation, on behalf of
UNESCAP, of the active participation by all at the meeting and thanked the officials
of the Ministry of Social Affairs for their support and cooperation in making it a
success. The final closing words were delivered by the Deputy Director General of the
Social Rehabilitation Services of the Ministry of Social Affairs, Indonesia.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
21
ANNEX I:
LIST OF PARTICIPANTS
Mr. Makmur Sunusi Director General of Social Rehabilitation
Services, Ministry of Social Affairs, Indonesia
Mr. Haniff Asmara Secretary of Badan Reintegrasi Damai Aceh
(BRA – Aceh Peaceful Reintegration Agency)
Mr. Ferry Johannes Senior Policy Advisor to the Ministry of Social
Affairs, Government of Indonesia
Mr. Harry Hikmat Head of Social Welfare Policy Analysis Section,
Ministry of Social Affairs
Mr. Imron Rosadi Centre for Conflict Resolution, Indonesia and
the Ministry of Social Affairs
Ms. Umi Ratih Santoso Centre for Community Resilience Development,
Ministry of Social Affairs
Mr. Haris Merdeka Sirait National Commission for Child Protection,
Jakarta
Mr. Tata Sudradjat Save the Children, Indonesia
Mr. Ridwan Sulaiman (Kepala Dinas Social NAD)
Ms. Farida Zuraini, MM (Kasubdin Litbang & Progrham)
Mr. Isnandar, AKS, MSi (Kasie Penelitian & Pengembangan)
Mr. Deni Purba (Pusaka Indonesia)
Mr. Safwan Nurdin, SE (Yayasan Pembaharu Aceh)
Mr. Gungun Purnama, S. Sos
Mr. Ahmad Balu (Aceh Besar)
Ms. Eva Soraya (Aceh Besar)
__________
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
22
RESOURCE PERSONS
Mr. Nathan Knoll, Team Leader, ChildFund, Indonesia
Mr. Joseph Pannirsalvam, Consultant, Emerging Social Issues Division, UNESCAP,
Bangkok, Thailand
___________
SECRETARIAT
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(UNESCAP)
Ms. Thelma Kay Director, Emerging Social Issues Division
Ms. Kim Xuan Thi Nguyen Social Affairs Officer, Population and Social
Integration Section, Emerging Social Issues
Division
Mr. Marco Roncarati Social Affairs Officer, Health and Development
Section, Emerging Social Issues Division
___________
Ministry of Social Affairs, Government of Indonesia
Ms. Sri Subekti Head of Sub Directorate, Child Protection,
Directorate for Child Welfare, Department of
Social Affairs, Ministry of Social Affairs
Mr. Kiki Riadi Head of Section for Monitoring and Evaluation
for Disabled Children, Department of Social
Affairs, Ministry of Social Affairs
Mr. Agus Hasyim Head of Section for Monitoring and Evaluation
of Child Protection, Department of Social
Affairs, Ministry of Social Affairs
Mr. Arif Rohman Staff Child Protection, Department of Social
Affairs, Ministry of Social Affairs
Mr. Rasiwan Staff Child Protection Department of Social
Affairs, Ministry of Social Affairs
__________
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
23
ANNEX II:
PROGRAMME
Day 1 – Wednesday, 21 March 2007
08.30 – 09.00 hours Registration
09.00 – 09.45 Item 1: Opening and welcome remarks
Mr. Suharno, Director of Child Social Protection, Ministry of
Social Affairs, Indonesia
Ms. Thelma Kay, Director, Emerging Social Issues Division,
UNESCAP
Mr. Makmur Sunusi, Director General of Social Rehabilitation
Services, Ministry of Social Affairs, Indonesia
09.45 – 10.00 Tea/coffee break
10.00 – 12.00 Item 2: Project overview and objectives of the meeting
Mr. Marco Roncarati, Social Affairs Officer, Health and
Development Section of Emerging Social Issues Division,
UNESCAP
Item 3: Policies and Stages in developing social resilience
anticipating natural disaster
Mr. Ferry Johannes, Senior Policy Advisor to the Ministry of
Social Affairs
12.00 – 13.00 Lunch break
13.00 – 1530 Item 4: Overview of on-going efforts in Aceh: findings and
recommendations on enhancing community support
Mr. Rusydi Syahra, UNESCAP Consultant based in Indonesia
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
24
Item 5: Lessons learned from past experiences and from
other countries
Strengthening communities through partnerships: Lessons
learned
Ms. Kim Xuan Nguyen, Social Affairs Officer, Population and
Social Integration Section of Emerging Social Issues Division,
UNESCAP
Community support in response to natural disasters
focusing on children and youth: Lessons from experiences
of other countries in the region
Joseph Pannirselvam, UNESCAP Consultant
Experience of a pilot project to enhance community
resilience in West Nusatenggara province
Ms. Umi Ratih Santoso, Centre for Community Resilience
Development, Ministry of Social Affairs
15.30 – 15.45 Tea/coffee break
15.45 – 16.15 Item 5 (continued)
Provision of better services to OSCY
Mr. Haniff Asmara, Secretary of Badan Reintegrasi Damai
Aceh (BRA – Aceh Peaceful Reintegration Agency)
16.15 – 16.45 Discussions
16.45 – 17.00 Wrap-up of Day 1 by Mr. Rusydi Syahra,
Day 2 – Thursday, 22 March 2007
09.00 – 10.30 Item 6: Current Policies and measures to build community
resilience to natural disasters in Indonesia
Role of social workers in child protection during natural
disasters
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
25
Mr. Harry Hikmat, Head of Social Welfare Policy Analysis
Section, Ministry of Social Affairs
Item 7: Policy advocacy and the roles of different social
institutions
Role of Research and Academic institutions in policy
advocacy for enhancing community support towards
children and families affected by disaster
Mr. Imron Rosadi, Centre for Conflict Resolution, Indonesia
and the Ministry of Social Affairs
Discussion
10.30 – 10.45 Tea/coffee break
10.45 – 12.00 Item 7 (continued)
Policy advocacy and the role of Civil Society Organisations:
Bringing meaning to community-based development
Mr. Nathan Knoll, Team leader, ChildFund Indonesia
Discussion
12.00 – 13.00 Lunch break
13.00 – 15.00 Item 7 (continued)
Mr. Haris Merdeka Sirait, National Commission for Child
Protection, Jakarta
Mr. Tata Sudradjat, Save the Children, Indonesia
15.00 – 15.15 Tea/coffee break
15.15 – 16.45 Item 8: Voices from Aceh
Mr. Ridwan Sulaiman, Head of DINSOS, Aceh
Mr. Deni Purba, Pusaka Indonesia
Two community representatives
Discussion
16.45 – 17.00 Wrap-up of Day 2 by Mr. Rusydi Syahra
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
26
Day 3 – Friday, 23 March 2007
08.30 – 10.00 Item 9: Recommendations for follow-up action
Ms. Thelma Kay, Director, Emerging Social Issues Division,
UNESCAP
Discussion
10.00 – 10.15 Tea/coffee break
10.15- 11.45 Item 9 (continued)
Discussion
11.45 – 12.00 Item 10: Closing remarks
Deputy Director General of the Social Rehabilitation Services,
Ministry of Social Affairs
1
UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA
AND THE PACIFIC (ESCAP)
REPORT OF THE NATIONAL MEETING ON POLICY ADVOCACY FOR
ENHANCING COMMUNITY RESILIENCE TO NATURAL DISASTERS
FOCUSING ON CHILDREN AND YOUTH
Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
KEY OUTCOMES OF THE MEETING
1. Awareness was raised on issues related to the needs and concerns of orphans
and separated children and youth (OSCY) in Aceh and the ways in which
these needs were being addressed, as voiced by key stakeholders, identified.
2. Policy issues related to enhancing community resilience and social capital in
addressing the impact of natural disasters, particularly on the OSCY and the
roles and contributions of MOSA, line ministries, academia/research
institutions, civil society organizations (CSOs), INGOs and UNESCAP, both
in terms of devising policy advocacy strategies and translating the policies into
action were better understood by key players.
3. A set of clear and specific recommendations in terms of policy
changes/formulations, disaster response programme design/modifications,
research, institutional capacity building, coordination and networking were
agreed upon so as to move forward.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
2
CONTENTS
Page
I. ORGANIZATION OF THE MEETING …………………………… 3
1. Background
2. Objectives
3. Participants
II. OPENING OF THE WORKSHOP …………………………………. 5
III. PRESENTATIONS AND HIGHLIGHTS OF THE WORKSHOP ………. 7
IV. CLOSING …………………………………………………. 16
ANNEXES
I. List of Participants ……………………………… 20
II. Programme ……………………………………… 21
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
3
I. ORGANISATION OF THE WORKSHOP
1. Background
The National meeting on “Policy Advocacy for Enhancing Community Resilience to
Natural Disasters Focusing on Children and Youth” took place at the Hotel Acacia in
Jakarta, Indonesia from 21st to 23rd March 2007. It was held as part of the Emerging
Social Issues Division (ESID) component project of the UNESCAP umbrella project
on “Building community resilience to natural disasters through partnership: Sharing
experiences and expertise in the region” in the context of the Orphans and Separated
Children and Youth (OSCY) in Aceh, who became the victims of the Indian ocean
tsunami that struck on 26, December 2004. It was part of a series of activities in
advocating the Government of Indonesia to develop/reformulate policies in order to
enhance community resilience and support for vulnerable children and youth in the
aftermath of the tsunami and other natural disasters in Indonesia. The meeting was
organized by ESID in collaboration with the Department of Social Welfare of the
Ministry of Social Affairs, Government of Indonesia and with funding from the
Government of the Republic of Korea.
2. Objectives
• To gain better understanding of the situation regarding OSCY and
communities affected by natural disasters
• To generate recommendations for action to enhance community resilience and
support
• To have an impact on policy making and implementation
3. Participants
There were 80 participants, most of whom were from the Directorates within the
Ministry of Social Affairs (DEPSOS) and the Aceh Provincial Office of Social Affairs
(DINSOS). The rest came from the Ministry of Health, Ministry of Public Works,
Ministry of Justice, Ministry of Education, Ministry of Manpower and
Transmigration, Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA, Aceh Peaceful Reintegration
Agency), INGOs, such as Save the Children and ChildFund Indonesia, local NGOs
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
4
from Aceh, such as Pusaka Indonesia, Yayasan Pembaharu Aceh and SAMAN, and
two representatives from among the tsunami survivors.
The list of participants is given in Annex I
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
5
II. OPENING OF THE MEETING
Statements were made by:
(1) Ms. Thelma Kay, Director, Emerging Social Issues Division, UNESCAP
(2) Mr. Makmur Sunusi, Director General of Social Rehabilitation Services, Ministry
of Social Affairs, Indonesia
The meeting began with an introduction by Mr. Suharno, Director of Child Social
Protection, Ministry of Social Affairs to report the attendance of the participants.
Ms. Thelma Kay, Director, Emerging Social Issues Division of UNESCAP, in her
opening address, mentioned the essence of the project that ESCAP is undertaking in
Aceh in partnership with the Government of Indonesia. She stated that the capacity of
the community to care for OSCY in emergency situations may be limited which often
calls for an initial period of external agency support coupled with a long-term
community-mobilisation approach to facilitate the gradual community assumption of
responsibility for OSCY. Right from the earliest stage of an emergency, she added, a
community-based approach that mobilizes resources among the affected population
and creates a sense of community is critical in helping children, youth and their
families recover from the emergency and begin to rebuild their lives. She believed
that it would be very useful to revisit the relevant policies and programmes of the
Government through the debates and discussions of this meeting and to come up with
specific policy recommendations and action plans to further enhance the capacities
and resourcefulness of communities in preparing for and coping with natural disasters
and in responding to the needs of OSCY.
The keynote speech that was delivered by Mr. Makmur Sunusi, Director General of
Social Rehabilitation Services, MOSA, presented some issues related to OSCY that
have not been adequately addressed until recently due to limited resource available,
both in terms of human and financial resources, and a lack of coordination among
stakeholders. He stated, among other things, that the devastating impacts of the
Tsunami had made OSCY vulnerable to exploitation and abuse, because they
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
6
themselves, their families and communities had been deprived of all life supporting
infrastructures and facilities, such as schools, social environment and recreational
facilities. Worst of all, most OSCY and their families and communities were still
haunted by psychosocial trauma impacted by the tsunami. Mr. Sunusi urged that
networks among stakeholders be established so that coordination and concerted
efforts to overcome problems related to community rebuilding and empowerment in
the tsunami devastated areas in Aceh could be undertaken effectively.
Mr. Marco Roncarati, Social Affairs Officer, Health and Development Section of
Emerging Social Issues Division, UNESCAP gave a brief overview of the ESCAP
project in Indonesia and explained the objectives of this national meeting before the
presentations commenced.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
7
III. PRESENTATIONS AND HIGHLIGHTS OF THE WORKSHOP
DAY ONE
1. Policies and Stages in developing social resilience anticipating natural
disaster – By Mr. Ferry Johannes, Senior Policy Advisor to the Ministry
of Social Affairs, Government of Indonesia
Mr. Ferry Johannes clarified that, while social resilience refers to survival spirit to
face threats – both internal and external, without waiting for outsiders’ help, social
anti-body referred to building immunity through interaction, mutual trust and shared
values so that people were prepared to recover and could recover quickly. He asserted
that social resilience was the key element in preparing a disaster response and
illustrated through his presentation that the strength of social resilience could be seen
through the presence of five indicators viz. (1) continuous social protection for
vulnerable groups, the poor and other members of community with social problems;
(2) level of participation in local social institutions; (3) the ability to manage social
conflicts and violence; (4) the institutionalization of local wisdoms in preserving
natural and social resources; and (5) the continuous alertness of the community
members to protect one another during natural disaster. He added that to improve
community resilience, especially among children and youth, enhancing community
empowerment was an option that had a significant correlation with the alertness in
anticipating natural disasters that could take place at any time. He also argued that
advocacy could only be successful only if it involved decision-makers, built the
capacity of the programme managers, built partnerships amongst stakeholders,
enlisted support from mass media, and mobilized social groups as positive groups. He
admitted that children and youth were the worst victims of any disaster and said that
30 per cent of IDPs in Indonesia were children and youth. He concluded by saying
that enhancing social resilience was the right step in social preparation to meet
disasters in future.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
8
2. Overview of on-going efforts in Aceh: findings and recommendations on
enhancing community support – By Mr. Rusydi Syahra, UNESCAP
Consultant based in Indonesia
Mr. Rusydi Syahra, a UNESCAP consultant who had made a rapid assessment on the
extent to which psycho-social and livelihood supports were provided for OSCY, their
families and communities, began his presentation by describing different foci of
assistance provided by helping organizations following the phases of emergency,
rehabilitation, and reconstruction. During the emergency phase, psychosocial support
for children and adults was one of main preoccupations of assistance. Health care and
minimal livelihood support provisions were also been focused to help the survivors
regain good and stable physical conditions. In the rehabilitation phase the main focus
of assistance gradually shifted from providing psychosocial and basic livelihood
support to transferring the responsibility for child protection to parents and relatives
with OSCY and their communities in general. Also during this phase limited cash
assistance was offered to hundreds of parents and relatives with OSCY to help the
children buy all necessities to start schooling. The third phase, reconstruction phase,
that started one year following the rehabilitation phase, was considered as the most
critical phase for both the helping organizations and the communities. This was the
period in which most NGOs began transferring all matters related to child protection
to their families and communities. The communities were expected to be able run
child centres that would be left by the NGOs to give the most benefits for the children
and youth. Further, based on his quick assessment on the previous training workshop
conducted by ESCAP and DEPSOS in November 2006, Mr. Syahra argued that
different kinds of assistance should be considered for the tsunami survivors who had
returned to their previous residential areas. The primary concern should be put on
helping them to become economically self-reliant, while for the returnees the main
concern should be placed on psychosocial healing in order to prevent the occurrence
of the trans-generational transmission of social trauma.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
9
3. Strengthening communities through partnerships: Lessons learned – By
Ms. Kim Xuan Nguyen, Social Affairs Officer, Population and Social
Integration Section of Emerging Social Issues Division, UNESCAP
Ms. Nguyen Kim Xuan of UNESCAP stressed the importance of partnership in both
designing policies and their implementation to deal with the impact of natural
disasters and enhance community resilience. She brought out the challenges in
defining partnerships and elaborated on such issues as implementation roles of
partners in partnership and the implications different mandates and procedures related
to partnerships. While emphasising the rationale for partnerships that creates more
win-win outcomes by combining efforts, resources, expertise and information, she
underscored the need for treating the communities and voluntary sectors as true
partners. Caution was voiced as to unrealistic expectations which could lead to
potential conflicts if there were different mandates. She noted difficulties associated
with multi-level partnerships with multiple roles and responsibilities of partners at
various levels engaged in planning, policy making, service provision, monitoring and
resourcing. She further elaborated on the important role of the local government in
partnering with the communities as service providers in the context of the increased
decentralization of responsibilities.
4. Community support in response to natural disasters focusing on children
and youth: Lessons from experiences of other countries in the region –
Joseph Pannirselvam, UNESCAP Consultant
Mr. Pannirselvam shared the experiences from recent disaster responses of countries
such as Sri Lanka, India, Thailand, Pakistan and Maldives to drive home the
following lessons:
• Active child participation enhanced the effectiveness of community-based
interventions
• Children with strong emotional support from the community were better able
to cope with the adversity brought about
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
10
• Undertakings that gave an affected person a sense of accomplishment had a
healing effect
• Formal education activities helped resume normalcy for children and youth
• Community support structures/committees/networks required orientation in
child and youth participation approaches in order to raise awareness on child
rights and protection
• Self-help groups, vocational and entrepreneurial skills training coupled with
marketing support and community banks to provide the necessary start up
capital were indeed urgently required to restore the livelihoods of families and
communities
• Capacity building measures involving CBOs, local authorities and paraprofessional
staff were critical to ensure programme sustainability
He concluded the presentation by citing a few successful outcomes of policy
advocacy work carried out by civil society organizations in these countries.
5. Ms. Umi Ratih Santoso, Centre for Community Resilience Development,
Ministry of Social Affairs
Ms Umi Ratih Santoso shared her experience in managing a pilot project to enhance
community resilience in West Nusatenggara province. The pilot project aimed to
increase the awareness of local institutions on the importance of various dimensions
as mentioned earlier by Mr. Ferry Johannes in enhancing community resilience.
Functionaries were invited from existing local institutions, such as youth and
women’s group, religious groups, formal and informal leaders to sit together and
discuss the ways in which the four dimensions could be developed in the community.
Other methods such as FGD, PRA, simulation and games were also used to instil the
principles of the key dimensions of community resilience among the participants. The
gatherings also offered an opportunity for participants to put forward ideas on vision
and mission, and devise development plans for their community.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
11
6. Mr. Haniff Asmara, Secretary of Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA –
Aceh Peaceful Reintegration Agency)
Mr. Haniff Asmara, former Head of DINSOS Aceh, and now the Secretary of Badan
Reintegrasi Damai Aceh (BRA, Aceh Peaceful Reintegration Agency) argued that the
reconstruction of Aceh could only be made possible when the conflict had been
resolved. However, the long-term conflict in Aceh left around 30,000 children
orphans, some of whom were children of GAM combatants. This number was much
higher than the OSCY victims of the tsunami. Mr. Haniff explained that the
construction of many orphanages or institutions during the conflict time and after the
tsunami could be understood considering the huge number of children who had lost
parents as an impact of both the social and natural disasters.
In addition, to address various problems encountered by orphans Mr. Haniff suggested
that Pusat Pelayanan Sosial Anak (Center for Child Social Services) be established at
every sub-district, because the DINSOS office at the district level would not be able to
provide services down to the sub-district level, more so at the village level. This was
even more the case for DINSOS at the provincial level. He added that to provide
better services by the sub-district centres, it should be managed by accredited social
workers. He also informed the participants that a number of higher institutions in
Aceh already had special programmes dedicated to students becoming accredited
social workers. In addition DINSOS Aceh had already trained 250 persons from all
areas of the province to become social workers. He believed that when the problem of
funding could be resolved though the government budget and contribution of
concerned stakeholders the centres could be established.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
12
DAY TWO
1. Role of social workers in child protection during natural disasters – By
Mr. Harry Hikmat, Head of Social Welfare Policy Analysis Section,
Ministry of Social Affairs
Mr. Harry Hikmat made a presentation on the role of social workers in protecting
children of disaster victims. He stressed the urgency to train as many social workers
as possible (disaster alert youth) who would be ready to help with disaster mitigation
in all areas of Indonesia. At the time of the meeting there were about 13,000 disaster
alert youths throughout the country and another 10,000 were soon to be recruited and
trained. He stressed the need to distinguish between social worker and social welfare
worker. In reality he observed that many people who helped the victims of disaster
were of the second type. He observed that thee were three difficulties with regard to
disaster mitigation viz. difficulty in having access to disaster struck areas as they
occurred in remote areas; difficulty in having reliable and accurate data disaggregated
by age, sex, vulnerability etc. as the available data were generally about adults; and
limited budget allocation by the Government coupled with strong bureaucracy. He
emphasized the need for standardized data and to act quickly to the rescue of disaster
victims.
In his paper he also described ten roles that a social worker could play in helping
OSCY:
(1) A broker in connecting children’s needs with basic social services;
(2) An advocate to ensure that policies and strategies in disaster management were
considered in the best interests of children;
(3) A teacher to provide children and educational institutions with knowledge and
skills in preventing children from social impacts of natural disaster;
(4) A case manager to ensure the sustainability of services and protection for children
in an integrated service system and network;
(5) A workload manager to ensure effective coordination in children’s services;
(6) A staff developer to facilitate the development of professional workers in handling
children’s problems in refugee centres;
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
13
(7) An administrator to help develop and implement policies and programmes;
(8) A change agent who participated in community-based disaster mitigation;
(9) A professional responsible for developing the competence and ethics of social
workers; and
(10) A counsellor who provided counselling to help reduce psychosocial trauma
experienced by disaster victims.
2. Role of Research and Academic institutions in policy advocacy for
enhancing community support towards children and families affected by
disaster – Mr. Imron Rosadi, Centre for Conflict Resolution, Indonesia
and the Ministry of Social Affairs
Mr. Imron Rosadi, illustrated examples on the involvement of a number of higher
institutions in disaster mitigation in Aceh, particularly the four higher institutions viz.
the STKS (College of Social Welfare), University of Indonesia, Gadjahmada
University, Bandung Institute of Technology and the University of Brawijaya who
had conducted several studies related to the handling of refugees based on the
concepts of social work, and had sent their teaching staffs to the tsunami hit areas,
both as professional social workers and volunteers in child protection. He felt that the
academics were required to adjust their proposals and recommendations in accordance
with the wishes of bureaucrats. Most programmes supported by the Government were
project oriented, with limited resources available for research activities. Ten to 15
Universities had received funding from DEPSOS to do research mainly because of the
interest shown by the Minister for Social Affairs.
3. Policy advocacy and the role of Civil Society Organizations: Bringing
meaning to community-based development – Mr. Nathan Knoll, Team
leader, ChildFund Indonesia
Mr. Nathan Knoll stressed the importance of policy advocacy to ensure that the
aspirations of the poor, the marginalized and the disadvantaged were voiced. In
addition this also gave women, youth and children an opportunity to express their
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
14
concerns and have a say in their own development. He also put forward some of the
activities that CFI had carried out and were still going on in helping the tsunami
survivors: OSCY, their families and communities, as well as helping the reintegration
of members of GAM through post-conflict projects. Activities that had been dedicated
for the conflict victims included peace-building initiatives through awareness
programmes for children, youth and communities; child protection programmes,
including psychosocial support for children and youths affected by the conflict;
programmes for basic literacy and early childhood development, and livelihood
support for OSCY, their families and communities. Advocacy efforts, in his view,
should deal with the causes and consequences of a particular problem/issue which
often required a multi-pronged approach. He concluded his presentation by
reinforcing the importance of the following:
• Empowering the poor and vulnerable to voice their views by facilitating
formal and informal networks among communities
• Linking communities with government services
• Building local capacity
• Helping shape national policy
4. Mr. Haris Merdeka Sirait, National Commission for Child Protection,
Jakarta
Mr. Haris Merdeka Sirait felt that children hardly received focal attention during
disasters and that the reconstruction work also did not address children’s needs – most
infrastructure was for adults. Children came as the last priority in data collection. He
observed that there were many children centres in Aceh but the activities were not
children-centred. He stressed the importance of synergy and cooperation among
various stakeholders in tackling the devastating impacts of the disaster on the lives of
Aceh people, especially children and their parents and communities. According to his
observation of all programmes intended to help the victims of disasters, only a few
had been designed to serve the best interests of children. Most assistance had been
oriented towards helping adults. In addition he noticed that there was a sheer
imbalance in the quality and strength of human and financial resources between local
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
15
and international NGOs. He argued that many local NGOs have qualified personnel
but could not do much in providing assistance for the tsunami survivors because of
the limited financial resources. On the other hand some international NGOs with an
abundance of money at their disposal could manage to conduct a wide range of
activities while the quality of many expatriate staff employed was questionable. He
therefore urged that only a limited number of INGOs that have qualified and
professional staffs shall be allowed to operate in Aceh.
5. Mr. Tata Sudradjat, Save the Children, Indonesia
Mr. Tata Sudradjat preferred using the term children’s home to orphanage because not
all children residing in an institution were orphans. Many still had parents but
economic hardship had forced them to send their children to the institution. Thus he
argued that the construction of many children’s homes in the aftermath of the tsunami
was inevitable because many parents and relatives could not afford to take care of the
children. However in his rapid assessment on the conditions of children’s homes he
found that many institutions constructed after the tsunami with a primary purpose to
obtain funding from donors. Therefore he suggested that the Government should
devise a regulation to restrict the construction of new children’s homes. In the absence
of such regulation he added that weakness in the registration and accreditation
processes could lead to the establishment of new institutions without prior assessment
on the needs, urgency and guarantee of fulfilling a minimum standard of services. To
meet this purpose DEPSOS should first develop a special registration and
accreditation system to be used in evaluating all existing institutions. Otherwise
OSCY could become a subject of commodity to the benefits of the owners of
institutions.
6. Mr. Ridwan Sulaiman, Head of DINSOS, Aceh
Mr. Ridwan Sulaiman, in his presentation suggested that early warning system for the
occurrence of tsunami should be devised by way of taking the experience from the
people in the Island of Simeulue in anticipating the last tsunami. He stated that
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
16
although the huge waves of the tsunami also hit their area, the disaster claimed only a
small number of its population. This was due to the traditional knowledge that had
been inherited from generation to generation on detecting the signs regarding the
coming of tsunamis, and the measures that should be immediately taken to save
oneself from such disasters. This kind of knowledge, he recommended, should be
documented and disseminated to all people in the areas that were prone to the dangers
of tsunamis.
7. Mr. Deni Purba, Pusaka Indonesia
Mr. Deni Purba of Pusaka Indonesia, a local NGO and affiliate of UNICEF, talked
about the activities of his NGO in providing psycho-social and livelihood support to
OSCY and their families and communities immediately in the aftermath of the
tsunami up to the present. Pusaka Indonesia with its 25 social workers had been
actively involved in helping children to heal the trauma since the first days of the
disaster in various refugee centres in Aceh Besar and Banda Aceh. A permanent child
centre was constructed in Banda Aceh which was operating since the middle of 2005
with financial assistance from UNICEF. Pusaka Indonesia was one of a few local
NGOs who joined the inter-agency network for family tracing and reunification
(FTR). As an affiliate of UNICEF it also helped disburse and control cash assistance
provided for 300 hundred families with OSCY, and micro-credit revolving funds for
around 100 households in early 2006. The number of staff had been gradually reduced
down to 8 due to the decrease in activities, and by the end of 2007 only 4 staff would
be active. Based on its vast experience in promoting child protection committees in its
operational areas, Pusaka Indonesia doubted if the communities would be able to
operate the child centres later when the management of the centres would be
transferred to them. Therefore he suggested that adequate preparations should be
made by way of training potential members of communities who would be
responsible to manage the children’s centres in the future.
Two representatives from among the tsunami survivors who participated in the last
training workshop in Banda Aceh presented their aspirations to conclude the second
day discussions. Mr. Ahmad from a refugee centre located in Jantho, Aceh Besar
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
17
District, urged that DEPSOS help agencies to provide technical and financial
assistance for around 180 households in his neighbourhood to start small businesses to
ease economic hardship that they were experiencing. Such assistance was expected to
make them self-reliant in the future. On the other hand, Ms. Eva Soraya, representing
her community in the city of Banda Aceh, whose dwelling area had been completely
devastated by the tsunami, wanted help to be provided to heal post-traumatic stress
disorder (PTSD) that still afflicted her and most of her community members.
DAY THREE
IV. CLOSING
The last day of the meeting was dedicated to discussions on recommendations that
were based primarily on the materials presented and subsequent discussions during
the previous two days. Chaired by Ms. Thelma Kay, the session focused on proposing
measures to be undertaken to enhance community resilience to natural disasters and in
addressing social issues arising from natural disasters. The final recommendations
agreed upon by the floor at the end of the day are listed below:
1. Increase community preparedness and capacity to respond rapidly to
emergency situations.
2. Foster and promote good governance among all stakeholders.
3. Enhance awareness of and advocacy for affected people and communities, and
give women, children, youth and other disadvantaged groups an opportunity
to express their concerns and needs.
4. Encourage the development of partnerships and enhance synergy,
collaboration and coordination among government agencies, NGOs and
international organizations/donors, as well as other stakeholders.
5. Promote participation in decision making and implementation by all
stakeholders, including children, youth and communities.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
18
6. Consider and incorporate local values and cultures in all phases of disaster
preparedness and management.
7. Enhance formulation of priority strategies to address gender issues and to
protect children and youth, especially from violence, abuse, neglect and
exploitation.
8. Promote reliable data collection to develop a standardized evidence base for
understanding community needs, and developing and implementing effective
response strategies.
9. Ensure effective monitoring and evaluation of all response strategies that are
implemented.
10. Support research activities related to community participation and social
resilience.
11. Ensure that the media play an effective role in dissemination and advocacy
with the interests of children, youth and their communities in mind.
12. Provide communities with the skills to ensure effective management and coordination
and facilitation of reconstruction and empowerment programmes,
as well as the sustainability of such community initiatives.
13. Facilitate the involvement of the private sector in the provision of food,
medical treatment and other necessities.
14. Recognize that the provision of effective, community driven and relevant
educational, training, recreational and development programmes should be a
focal point of the social reconstruction programme.
15. Enhance the training of social workers and the provision of services, including
psychosocial support, both during disaster and non-disaster periods.
16. Enhance the capacity of family and community care and the protection for
children in crisis/distress. Clear assessment is required to determine the
needs for additional children’s home.
17. Sensitize teachers and health-care workers to the need to increase children’s
access to child-friendly services.
18. Increase awareness of risk factors and behaviour, including drug use.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
19
19. Enhance mechanisms to prevent violence and, for where/when it happens, to
improve reporting.
20. Train social workers and other community groups to promote child rights.
21. Ensure reconstruction and social empowerment programmes focus on
developing basic infrastructure in communities badly damaged by natural
disasters and, in doing so, provide employment opportunities to local
communities.
22. Address poverty, food shortages and unemployment in the social
reconstruction programme by supporting the development of agriculture and
industry for affected communities.
23. Facilitate and prioritize the development of small, medium and microenterprises
which are owned and managed by disadvantaged groups and selfhelp
groups, as these form part of the growing economy and contribute
towards improving the quality of life.
24. Create employment opportunities which focus on previously disadvantaged
groups, such as the women, youth and persons with disabilities.
25. Use training to improve the livelihood and income earning capacity of those
who lack skills.
26. Establish and train self-help groups to provide support to families and help to
manage funds.
27. Ensure conservation and protection of the environment and natural resources
are focal areas in social reconstruction and social empowerment
programmes.
28. Develop effective strategies to ensure continuity and sustainability when
INGOs transition out.
Responding to the question posed by a couple of participants at the end of the meeting
as to what specific action plans that UNESCAP would have as a follow up of this
meeting, Mr. Marco Roncarati explained that the current project of UNESCAP would
come to an end shortly after supporting the following two activities:
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
20
i) A training workshop in Aceh in the middle of May 2007 in collaboration
with ChildFund Indonesia to build community networks – both formal and
informal. and to strengthen their capacity and support to address the needs
of OSCY
ii) A final national meeting in Jakarta in early August 2007 to disseminate the
key lessons learned from the project in enhancing community resilience in
responding to natural disasters focusing on children and youth
In closing the meeting Ms. Thelma Kay expressed her appreciation, on behalf of
UNESCAP, of the active participation by all at the meeting and thanked the officials
of the Ministry of Social Affairs for their support and cooperation in making it a
success. The final closing words were delivered by the Deputy Director General of the
Social Rehabilitation Services of the Ministry of Social Affairs, Indonesia.
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
21
ANNEX I:
LIST OF PARTICIPANTS
Mr. Makmur Sunusi Director General of Social Rehabilitation
Services, Ministry of Social Affairs, Indonesia
Mr. Haniff Asmara Secretary of Badan Reintegrasi Damai Aceh
(BRA – Aceh Peaceful Reintegration Agency)
Mr. Ferry Johannes Senior Policy Advisor to the Ministry of Social
Affairs, Government of Indonesia
Mr. Harry Hikmat Head of Social Welfare Policy Analysis Section,
Ministry of Social Affairs
Mr. Imron Rosadi Centre for Conflict Resolution, Indonesia and
the Ministry of Social Affairs
Ms. Umi Ratih Santoso Centre for Community Resilience Development,
Ministry of Social Affairs
Mr. Haris Merdeka Sirait National Commission for Child Protection,
Jakarta
Mr. Tata Sudradjat Save the Children, Indonesia
Mr. Ridwan Sulaiman (Kepala Dinas Social NAD)
Ms. Farida Zuraini, MM (Kasubdin Litbang & Progrham)
Mr. Isnandar, AKS, MSi (Kasie Penelitian & Pengembangan)
Mr. Deni Purba (Pusaka Indonesia)
Mr. Safwan Nurdin, SE (Yayasan Pembaharu Aceh)
Mr. Gungun Purnama, S. Sos
Mr. Ahmad Balu (Aceh Besar)
Ms. Eva Soraya (Aceh Besar)
__________
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
22
RESOURCE PERSONS
Mr. Nathan Knoll, Team Leader, ChildFund, Indonesia
Mr. Joseph Pannirsalvam, Consultant, Emerging Social Issues Division, UNESCAP,
Bangkok, Thailand
___________
SECRETARIAT
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(UNESCAP)
Ms. Thelma Kay Director, Emerging Social Issues Division
Ms. Kim Xuan Thi Nguyen Social Affairs Officer, Population and Social
Integration Section, Emerging Social Issues
Division
Mr. Marco Roncarati Social Affairs Officer, Health and Development
Section, Emerging Social Issues Division
___________
Ministry of Social Affairs, Government of Indonesia
Ms. Sri Subekti Head of Sub Directorate, Child Protection,
Directorate for Child Welfare, Department of
Social Affairs, Ministry of Social Affairs
Mr. Kiki Riadi Head of Section for Monitoring and Evaluation
for Disabled Children, Department of Social
Affairs, Ministry of Social Affairs
Mr. Agus Hasyim Head of Section for Monitoring and Evaluation
of Child Protection, Department of Social
Affairs, Ministry of Social Affairs
Mr. Arif Rohman Staff Child Protection, Department of Social
Affairs, Ministry of Social Affairs
Mr. Rasiwan Staff Child Protection Department of Social
Affairs, Ministry of Social Affairs
__________
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
23
ANNEX II:
PROGRAMME
Day 1 – Wednesday, 21 March 2007
08.30 – 09.00 hours Registration
09.00 – 09.45 Item 1: Opening and welcome remarks
Mr. Suharno, Director of Child Social Protection, Ministry of
Social Affairs, Indonesia
Ms. Thelma Kay, Director, Emerging Social Issues Division,
UNESCAP
Mr. Makmur Sunusi, Director General of Social Rehabilitation
Services, Ministry of Social Affairs, Indonesia
09.45 – 10.00 Tea/coffee break
10.00 – 12.00 Item 2: Project overview and objectives of the meeting
Mr. Marco Roncarati, Social Affairs Officer, Health and
Development Section of Emerging Social Issues Division,
UNESCAP
Item 3: Policies and Stages in developing social resilience
anticipating natural disaster
Mr. Ferry Johannes, Senior Policy Advisor to the Ministry of
Social Affairs
12.00 – 13.00 Lunch break
13.00 – 1530 Item 4: Overview of on-going efforts in Aceh: findings and
recommendations on enhancing community support
Mr. Rusydi Syahra, UNESCAP Consultant based in Indonesia
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
24
Item 5: Lessons learned from past experiences and from
other countries
Strengthening communities through partnerships: Lessons
learned
Ms. Kim Xuan Nguyen, Social Affairs Officer, Population and
Social Integration Section of Emerging Social Issues Division,
UNESCAP
Community support in response to natural disasters
focusing on children and youth: Lessons from experiences
of other countries in the region
Joseph Pannirselvam, UNESCAP Consultant
Experience of a pilot project to enhance community
resilience in West Nusatenggara province
Ms. Umi Ratih Santoso, Centre for Community Resilience
Development, Ministry of Social Affairs
15.30 – 15.45 Tea/coffee break
15.45 – 16.15 Item 5 (continued)
Provision of better services to OSCY
Mr. Haniff Asmara, Secretary of Badan Reintegrasi Damai
Aceh (BRA – Aceh Peaceful Reintegration Agency)
16.15 – 16.45 Discussions
16.45 – 17.00 Wrap-up of Day 1 by Mr. Rusydi Syahra,
Day 2 – Thursday, 22 March 2007
09.00 – 10.30 Item 6: Current Policies and measures to build community
resilience to natural disasters in Indonesia
Role of social workers in child protection during natural
disasters
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
25
Mr. Harry Hikmat, Head of Social Welfare Policy Analysis
Section, Ministry of Social Affairs
Item 7: Policy advocacy and the roles of different social
institutions
Role of Research and Academic institutions in policy
advocacy for enhancing community support towards
children and families affected by disaster
Mr. Imron Rosadi, Centre for Conflict Resolution, Indonesia
and the Ministry of Social Affairs
Discussion
10.30 – 10.45 Tea/coffee break
10.45 – 12.00 Item 7 (continued)
Policy advocacy and the role of Civil Society Organisations:
Bringing meaning to community-based development
Mr. Nathan Knoll, Team leader, ChildFund Indonesia
Discussion
12.00 – 13.00 Lunch break
13.00 – 15.00 Item 7 (continued)
Mr. Haris Merdeka Sirait, National Commission for Child
Protection, Jakarta
Mr. Tata Sudradjat, Save the Children, Indonesia
15.00 – 15.15 Tea/coffee break
15.15 – 16.45 Item 8: Voices from Aceh
Mr. Ridwan Sulaiman, Head of DINSOS, Aceh
Mr. Deni Purba, Pusaka Indonesia
Two community representatives
Discussion
16.45 – 17.00 Wrap-up of Day 2 by Mr. Rusydi Syahra
Report of the national meeting on policy advocacy for enhancing community resilience to
natural disasters focusing on children and youth, Jakarta, Indonesia, 21-23 March 2007
26
Day 3 – Friday, 23 March 2007
08.30 – 10.00 Item 9: Recommendations for follow-up action
Ms. Thelma Kay, Director, Emerging Social Issues Division,
UNESCAP
Discussion
10.00 – 10.15 Tea/coffee break
10.15- 11.45 Item 9 (continued)
Discussion
11.45 – 12.00 Item 10: Closing remarks
Deputy Director General of the Social Rehabilitation Services,
Ministry of Social Affairs
Tuesday, 15 February 2011
My Stupid Boss: Si Emak emang Rese!
Si Emak emang Rese!
sequence: office jam 09.45 (jam kompi g) aiphone bunyi.. kringggg...
emak: "lia coba kamu ke ruangan saya.."
g : "baik bu" kucluk kucluk g masuk d ke ruangan emak..
emak: "lia itu yang lokasi image yang kemaren kamu bikin penawarannya ya.. harga mark up aj 15% trus kirim ke Mr. G"
g : "baik bu.. adalagi bu?"
emak: "itu aja kamu bikin dulu” kucluk kucluk balik ke ruangan g.. bawa berkas lokasi
sequence: kringgggg.. kringgg.. aiphone bunyi jam 10.00 (jam kompi g); posisi baru naruh pantat di kursi
emak: "lia kamu ke ruangan saya sebentar.."
g : "baik bu" kucluk kucluk g masuk d ke ruangan emak g lagi..
emak: "lia itu yang lokasi image yang tadi jangan lupa di mark up dulu 15% baru dikirim ke Mr. G.."
g : "iya bu.. tadi sudah saya catat kok..adalagi bu?" (dalem hati mikir iya g udah inget kok!)
emak: "itu aja kamu bikin dulu”
kucluk kucluk balik ke ruangan g lagi..
sequence: kringgggg.. kringgg.. aiphone bunyi jam 10.15 (jam kompi g); posisi baru mo naruh tangan di keyboard
emak: "lia kamu kesini sebentar.."
g : "baik bu" kucluk kucluk g masuk d ke ruangan emak g lagi..
emak: " saya cuma mau ingetin kamu itu lokasi yang kemarin.. kirim ke Mr. G kamu jangan lupa mark up harga nya.. udah tau kan 15 %?”
g : (bengonk sebengonk-bengonk na! ) "iya bu.. tadi ibu sudah bilang ke saya ini baru saya mau bikin.. selain lokasi yg utk Mr. G yang harus di mark up 15% itu adalagi bu?"
emak: ” ah kamu itu saja belum beres.. itu saja dulu kamu bereskan”
g : (lebih bengonk lagi plus dongkol!!! ) ” baik bu saya bikin dulu yg buat Mr. G dengan harga dimark up 15%” kucluk kucluk balik ke ruangan g lagi.. arghhh #@$@#$$!!!!!!!!! sambil nyumpah-nyumpah.. arghhh #@$@#$$!!!!!!!!!
sequence: kringgggg.. kringgg.. aiphone bunyi lagi jam 10.35 (jam kompi g); lagi ngubah file harga di kompi..
emak: "lia kamu kesini sebentar.."
g : "ada apa ya bu?" (tanpa ngubah posisi duduk)
emak: "iya kamu ke ruangan saya dulu.."
g : "masalah lokasi buat Mr. G ya bu?" (masi tetep duduk sambil ngebatin jgn sampe masalah Mr. G lagi)
emak: "iya itu yang mau saya kasi tau.. kamu ke ruangan saya.."
g : "mau di mark up 15 % kan bu?" (duduk sambil ngebatin busettt dah masalah Mr. G lagi gilingan panci neh emak!!)
emak: "kamu ke ruangan saya saja sekarang..”
ceklik..telpon na ditutup kucluk kucluk g angkat pantat d ke ruangan si emak lagi sambil ngedumel dumellll .. masuk ruangan emak......
g : "iya bu.. kenapa bu?"
emak: "kamu itu disuruh ke ruangan saya aj susah.."
g : (nyengir terpaksa) "iya bu.. ada apa ya bu?"
emak: "itu tuh saya emang mo bilang tentang lokasi yang buat Mr. G..”
g : (tambah terpaksa nyengir) ”iya bu? Di mark up kan 15 %?”
emak: "kamu ini tanpa tanya lagi langsung mo mark up aj..”
g : (muka nahan sebel) ”tadi ibu sudah bilang mo di mark up 15 % kok..”
emak: "gak.. saya kan blum bilang masalah 15 %.. orang saya baru manggil kamu kok.. ahh ya udah sana kamu kerjain aja itu lokasi yang buat Mr. G.. kamu mark up aja 15 %..”
g : diem.. sebel.. kesel.. mangkel.. ”BAIK BU! Permisiiiiii..” asem... gila... sinting... sedenggg... ihhhhhhhh g gantunggggg di pohon toge lo!@!!!!!
sequence: office jam 09.45 (jam kompi g) aiphone bunyi.. kringggg...
emak: "lia coba kamu ke ruangan saya.."
g : "baik bu" kucluk kucluk g masuk d ke ruangan emak..
emak: "lia itu yang lokasi image yang kemaren kamu bikin penawarannya ya.. harga mark up aj 15% trus kirim ke Mr. G"
g : "baik bu.. adalagi bu?"
emak: "itu aja kamu bikin dulu” kucluk kucluk balik ke ruangan g.. bawa berkas lokasi
sequence: kringgggg.. kringgg.. aiphone bunyi jam 10.00 (jam kompi g); posisi baru naruh pantat di kursi
emak: "lia kamu ke ruangan saya sebentar.."
g : "baik bu" kucluk kucluk g masuk d ke ruangan emak g lagi..
emak: "lia itu yang lokasi image yang tadi jangan lupa di mark up dulu 15% baru dikirim ke Mr. G.."
g : "iya bu.. tadi sudah saya catat kok..adalagi bu?" (dalem hati mikir iya g udah inget kok!)
emak: "itu aja kamu bikin dulu”
kucluk kucluk balik ke ruangan g lagi..
sequence: kringgggg.. kringgg.. aiphone bunyi jam 10.15 (jam kompi g); posisi baru mo naruh tangan di keyboard
emak: "lia kamu kesini sebentar.."
g : "baik bu" kucluk kucluk g masuk d ke ruangan emak g lagi..
emak: " saya cuma mau ingetin kamu itu lokasi yang kemarin.. kirim ke Mr. G kamu jangan lupa mark up harga nya.. udah tau kan 15 %?”
g : (bengonk sebengonk-bengonk na! ) "iya bu.. tadi ibu sudah bilang ke saya ini baru saya mau bikin.. selain lokasi yg utk Mr. G yang harus di mark up 15% itu adalagi bu?"
emak: ” ah kamu itu saja belum beres.. itu saja dulu kamu bereskan”
g : (lebih bengonk lagi plus dongkol!!! ) ” baik bu saya bikin dulu yg buat Mr. G dengan harga dimark up 15%” kucluk kucluk balik ke ruangan g lagi.. arghhh #@$@#$$!!!!!!!!! sambil nyumpah-nyumpah.. arghhh #@$@#$$!!!!!!!!!
sequence: kringgggg.. kringgg.. aiphone bunyi lagi jam 10.35 (jam kompi g); lagi ngubah file harga di kompi..
emak: "lia kamu kesini sebentar.."
g : "ada apa ya bu?" (tanpa ngubah posisi duduk)
emak: "iya kamu ke ruangan saya dulu.."
g : "masalah lokasi buat Mr. G ya bu?" (masi tetep duduk sambil ngebatin jgn sampe masalah Mr. G lagi)
emak: "iya itu yang mau saya kasi tau.. kamu ke ruangan saya.."
g : "mau di mark up 15 % kan bu?" (duduk sambil ngebatin busettt dah masalah Mr. G lagi gilingan panci neh emak!!)
emak: "kamu ke ruangan saya saja sekarang..”
ceklik..telpon na ditutup kucluk kucluk g angkat pantat d ke ruangan si emak lagi sambil ngedumel dumellll .. masuk ruangan emak......
g : "iya bu.. kenapa bu?"
emak: "kamu itu disuruh ke ruangan saya aj susah.."
g : (nyengir terpaksa) "iya bu.. ada apa ya bu?"
emak: "itu tuh saya emang mo bilang tentang lokasi yang buat Mr. G..”
g : (tambah terpaksa nyengir) ”iya bu? Di mark up kan 15 %?”
emak: "kamu ini tanpa tanya lagi langsung mo mark up aj..”
g : (muka nahan sebel) ”tadi ibu sudah bilang mo di mark up 15 % kok..”
emak: "gak.. saya kan blum bilang masalah 15 %.. orang saya baru manggil kamu kok.. ahh ya udah sana kamu kerjain aja itu lokasi yang buat Mr. G.. kamu mark up aja 15 %..”
g : diem.. sebel.. kesel.. mangkel.. ”BAIK BU! Permisiiiiii..” asem... gila... sinting... sedenggg... ihhhhhhhh g gantunggggg di pohon toge lo!@!!!!!
PERPUSTAKAAN UNIKA ATMA JAYA
Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan di Indonesia [ID ]
Oleh: Rohman, Arif
Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Warta Demografi vol. 39 no. 03 (2009), page 52-55.
Topik: Anak Jalanan; Punk; Anak-Anak Anak; Persuasif; Keluarga; Pemerintah; NGO
Ketersediaan
Perpustakaan PKPM
Nomor Panggil: W5
Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon: tidak ada
Lihat Detail Induk
Isi artikelTulisan ini menyajikan anak punk yang keberadaannya semakin marak di jalanan serta usulan mengenai pola pendekatan dan penanganannya. Keberadaan komuniti ini di kota-kota besar, yang sering menghabiskan waktu di jalanan dengan mengamen di traffic light, gaya berpakaian dan aktifitas nongkrongnya, dirasakan mengganggu kenyamanan masyarakat karena kekhawatiran akan terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh mereka. Anak-anak punk itu sendiri berpendapat bahwa apa yang menjadi gaya hidup mereka adalah suatu kewajaran hidup di daerah metropolis. Sejumlah pemerhati anak yakin bahwa anak-anak punk sebenarnya adalah anank-anak yang bermasalah. Mereka masih mencari jati dirinya dalam tahapan menuju kedewasaan, keluarga mereka umumnya kurang harmonis dan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, namun sebenarnya memiliki kreatifitas tinggi. Mereka memerlukan penanganan secara persuasif baik oleh pemerintah, masyarakat maupun organisasi non pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari anggapan bahwa jalanan adalah school of crime (sekolah kajahatan), mau tidak mau, ini adalah tugas kita semua untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak.
For full text pdf download here
Oleh: Rohman, Arif
Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Warta Demografi vol. 39 no. 03 (2009), page 52-55.
Topik: Anak Jalanan; Punk; Anak-Anak Anak; Persuasif; Keluarga; Pemerintah; NGO
Ketersediaan
Perpustakaan PKPM
Nomor Panggil: W5
Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon: tidak ada
Lihat Detail Induk
Isi artikelTulisan ini menyajikan anak punk yang keberadaannya semakin marak di jalanan serta usulan mengenai pola pendekatan dan penanganannya. Keberadaan komuniti ini di kota-kota besar, yang sering menghabiskan waktu di jalanan dengan mengamen di traffic light, gaya berpakaian dan aktifitas nongkrongnya, dirasakan mengganggu kenyamanan masyarakat karena kekhawatiran akan terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh mereka. Anak-anak punk itu sendiri berpendapat bahwa apa yang menjadi gaya hidup mereka adalah suatu kewajaran hidup di daerah metropolis. Sejumlah pemerhati anak yakin bahwa anak-anak punk sebenarnya adalah anank-anak yang bermasalah. Mereka masih mencari jati dirinya dalam tahapan menuju kedewasaan, keluarga mereka umumnya kurang harmonis dan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, namun sebenarnya memiliki kreatifitas tinggi. Mereka memerlukan penanganan secara persuasif baik oleh pemerintah, masyarakat maupun organisasi non pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari anggapan bahwa jalanan adalah school of crime (sekolah kajahatan), mau tidak mau, ini adalah tugas kita semua untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak.
For full text pdf download here
perpustakaan universitas paramadina
perpustakaan universitas paramadina
Title Humaniora: Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa. Vol. 22, No. 2, Juni 2010
Edition
Call Number Jurnal HUMANIORA 10x356
ISBN/ISSN 0852-0801
Author(s) Astuti, Tri Marhaeni Pudji
Subject(s) Budaya, sastra dan bahasa
Jurnal Humaniora
Classification
Series Title
GMD Jurnal
Language Dwi Bahasa
Publisher Fakultas Ilmu Budaya UGM
Publishing Year 2010
Publishing Place Yogyakarta
Collation 117 hlm
Abstract/Notes 1) Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society--Arif Rohman.
2) Gender Construction in Pesantren in Johor (Malaysia) and Central Java (Indonesia)--Tri Marhaeni Pudji Astuti.
3) Menjaga Tradisi: Tingginya Animo Suku Banjar Bersalin kepada Bidan Kampung--Serilaila, Atik Triratnawati.
4) Guratan Makna Sosial dan Religius Lagu Ongko Koe dalam Guyub Tutur Manggarai di Flores--Fransiskus Bustan, Simon Sabon Ola.
5) Perempuan Minangkabau dalam Politik--Nurwani Idris.
6) Pencak Silat dalam Tari Wireng di Surakarta--Mathias Supriyanto.
7) Wanita Penjaja Agama Kepemimpinan Sister Aimee Semple McPherson dalam Novel "Elmer Gentry, Oil!" dan "The Loved One"--Nursaktiningrum.
8) Konstruksi Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El-Khalieqy--Wiyatmi.
9) Fenologi Bahasa Madura--Akhmad Sofyan.
10) Kesalahan Berbahasa Sunda pada Siswa Dwibahasawan di SLTP Taruna Bakti Bandung--Juanda.
Specific Detail Info
Image
File Attachment
No Attachment
Availability
2010x0356 Paramadina (Gatsu) Available but not for loan - Tandon
Back To Previous
Title Humaniora: Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa. Vol. 22, No. 2, Juni 2010
Edition
Call Number Jurnal HUMANIORA 10x356
ISBN/ISSN 0852-0801
Author(s) Astuti, Tri Marhaeni Pudji
Subject(s) Budaya, sastra dan bahasa
Jurnal Humaniora
Classification
Series Title
GMD Jurnal
Language Dwi Bahasa
Publisher Fakultas Ilmu Budaya UGM
Publishing Year 2010
Publishing Place Yogyakarta
Collation 117 hlm
Abstract/Notes 1) Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society--Arif Rohman.
2) Gender Construction in Pesantren in Johor (Malaysia) and Central Java (Indonesia)--Tri Marhaeni Pudji Astuti.
3) Menjaga Tradisi: Tingginya Animo Suku Banjar Bersalin kepada Bidan Kampung--Serilaila, Atik Triratnawati.
4) Guratan Makna Sosial dan Religius Lagu Ongko Koe dalam Guyub Tutur Manggarai di Flores--Fransiskus Bustan, Simon Sabon Ola.
5) Perempuan Minangkabau dalam Politik--Nurwani Idris.
6) Pencak Silat dalam Tari Wireng di Surakarta--Mathias Supriyanto.
7) Wanita Penjaja Agama Kepemimpinan Sister Aimee Semple McPherson dalam Novel "Elmer Gentry, Oil!" dan "The Loved One"--Nursaktiningrum.
8) Konstruksi Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El-Khalieqy--Wiyatmi.
9) Fenologi Bahasa Madura--Akhmad Sofyan.
10) Kesalahan Berbahasa Sunda pada Siswa Dwibahasawan di SLTP Taruna Bakti Bandung--Juanda.
Specific Detail Info
Image
File Attachment
No Attachment
Availability
2010x0356 Paramadina (Gatsu) Available but not for loan - Tandon
Back To Previous
DIGITAL LIBRARY UNIVERSITAS MERCUBUANA
DIGITAL LIBRARY UNIVERSITAS MERCUBUANA
Rumours and realities of marriage practices in contemporary samin society
Properti Nilai Properti
ID Publisher : 0000001217
Nama Jurnal : Humaniora (Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa)
Pengarang : Arif Rohman
Subjek : Samin, perkawinan, rumor, tes keperawana
Edisi : 22 / 2 / Juni 2010
Rumours and realities of marriage practices in contemporary samin society
Properti Nilai Properti
ID Publisher : 0000001217
Nama Jurnal : Humaniora (Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa)
Pengarang : Arif Rohman
Subjek : Samin, perkawinan, rumor, tes keperawana
Edisi : 22 / 2 / Juni 2010
Mengapa Ayam Menyebrang Jalan?
> Mengapa Ayam Menyebrang Jalan?
>
> Jawaban menurut:
>
> Guru TK:
> Supaya sampai ke ujung jalan.
>
> Plato:
> Untuk mencari kebaikan yang lebih baik.
>
> FBI:
> Beri saya lima menit dengan ayam itu, saya akan tahu
> kenapa.
>
> Aristoteles:
> Karena merupakan sifat alami dari ayam.
>
> Captain James T. Kirk
> Karena dia ingin pergi ke tempat yang belum pernah ia
> datangi.
>
> Martin Luther King, Jr.
> Saya memimpikan suatu dunia yang membebaskan semua ayam
> menyeberang jalan
> tanpa mempertanyakan kenapa.
>
> Machiavelli
> Poin pentingnya adalah ayam menyeberang jalan! Siapa yang
> peduli kenapa!
> Akhir dari penyeberangan akan menentukan motivasi ayam itu.
>
> Freud
> Fakta bahwa kalian semua begitu peduli pada alasan ayam itu
> menunjukkan
> ketidaknyamanan seksual kalian yang tersembunyi.
>
> George W Bush
> Kami tidak peduli kenapa ayam itu menyeberang! Kami cuma
> ingin tau apakah
> ayam itu ada di pihak kami atau tidak, apa dia bersama kami
> atau melawan
> kami. Tidak ada pihak tengah di sini!
>
> Darwin
> Ayam telah melalui periode waktu yang luar biasa, telah
> melalui seleksi
> alam dengan cara tertentu dan secara alami tereliminasi
> dengan
> menyeberang
> jalan.
>
> Einstein
> Apakah ayam itu menyeberang jalan atau jalan yang bergerak
> di bawah ayam
> itu, itu semua tergantung pada sudut pandang kita sendiri.
>
> Nelson Mandela
> Tidak akan pernah lagi ayam ditanyai kenapa menyeberang
> jalan! Dia adalah
> panutan yang akan saya bela sampai mati!
>
> Thabo Mbeki
> Kita harus mencari tahu apakah memang benar ada kolerasi
> antara ayam dan
> jalan.
>
> Mugabe
> Setelah sekian lama jalan dikuasai petani kulit putih, ayam
> miskin yang
> tertindas telah menanti terlalu lama agar jalan itu
> diberikan kepadanya
> dan
> sekarang dia menyeberanginya dengan dorongan ayam-ayam
> veteran perang.
> Kami
> bertekad mengambil alih jalan tersebut dan memberikannya
> pada ayam,
> sehingga dia bisa menyeberanginya tanpa ketakutan yang
> diberikan oleh
> pemerintahan Inggris yang berjanji akan mereformasi jalan
> itu. Kami tidak
> akan berhenti sampai ayam yang tidak punya jalan itu punya
> jalan untuk
> diseberangi dan punya kemerdekaan untuk menyeberanginya!
>
> Isaac Newton
> Semua ayam di bumi ini kan menyeberang jalan secara tegak
> lurus dalam
> garis
> lurus yang tidak terbatas dalam kecepatan yang seragam,
> terkecuali jika
> ayam berhenti karena ada reaksi yang tidak seimbang dari
> arah berlawanan.
>
> Miyabi
> Ooohh... Aahhh... Mmmhhh... Ohh yeeahh...
>
> Programmer J2EE
> Tidak semua ayam dapat menyeberang jalan, maka dari itu
> perlu adanya
> interface untuk ayam yaitu nyeberangable, ayam-ayam yang
> ingin atau bisa
> menyeberang diharuskan untuk mengimplementasikan interface
> nyebrangable,
> jadi di sini sudah jelas terlihat bahwa antara ayam dengan
> jalan sudah
> loosely coupled.
>
> Flasher
> Karena pada keyframe tersebut terdapat actionscript yang
> bertuliskan
> perintah 'GoTo And Run' ...
>
> LB Moerdani
> Selidiki! Apakah ada unsur subversif?
>
> Sutiyoso
> Itu ayam pasti ingin naik busway.
>
> Soeharto
> Ayam-ayam mana yang ndak nyebrang, tak gebuk semua! Kalo
> perlu ya
> disukabumikan saja.
>
> Habibie
> Ayam menyeberang dikarenakan ada daya tarik gravitasi,
> dimana terjadi
> percepatan yang mengakibatkan sang ayam mengikuti rotasi
> dan berpindah ke
> seberang jalan.
>
> Darwis Triadi
> Karena di seberang jalan, angle dan lightingnya lebih
> bagus.
>
> Nia Dinata
> Pasti mau casting '30 Hari Mencari Ayam' ya?
>
> Desi Ratnasari
> No comment!
>
> Dian Sastro
> Kecantikan ayam sungguh alami, apalagi kalau dicermati
> jalannya
> yang elok. Itu filosofinya. .. kenapa ayam menyeberang. ..
>
> Dhani Ahmad
> Asal ayam itu mau poligami, saya rasa gak ada masalah mau
> nyebrang kemana
> juga...
>
> Julia Perez
> Memangnya
> kenapa kalo ayam itu menyeberang jalan? Karena sang jantan
> ada disana !
> Daripada sang betina sendirian di seberang sini,
> yaaaaaaaaahhh dia
> kesanalahh.. . Cape khan pake alat bantu terus?
>
> Roy Marten
> Ayam itu khan hanya binatang biasa, pasti bisa khilaf..
> (sambil
> sesenggukan) .
>
> Butet Kartaredjasa
> Lha ya jelas untuk menghindari grebekan kamtib to?
>
> Roy Suryo
> Kalo diliat dari metadatanya, itu ayam asli.
>
> Mega Karti
> Ayamnya pasti ayam wong cilik. Dia jalan kaki toh?
>
> Harmoko
> Berdasarkan petunjuk presiden.
>
> and the best answer is.......... .....( eng ing eng )
>
> Gus Dur :
> "Kenapa ayam nyebrang jalan? Ngapain dipikirin? Gitu
> aja kok repot!
> Bukannya kerja tapi malah baca ginian..."
>
> Jawaban menurut:
>
> Guru TK:
> Supaya sampai ke ujung jalan.
>
> Plato:
> Untuk mencari kebaikan yang lebih baik.
>
> FBI:
> Beri saya lima menit dengan ayam itu, saya akan tahu
> kenapa.
>
> Aristoteles:
> Karena merupakan sifat alami dari ayam.
>
> Captain James T. Kirk
> Karena dia ingin pergi ke tempat yang belum pernah ia
> datangi.
>
> Martin Luther King, Jr.
> Saya memimpikan suatu dunia yang membebaskan semua ayam
> menyeberang jalan
> tanpa mempertanyakan kenapa.
>
> Machiavelli
> Poin pentingnya adalah ayam menyeberang jalan! Siapa yang
> peduli kenapa!
> Akhir dari penyeberangan akan menentukan motivasi ayam itu.
>
> Freud
> Fakta bahwa kalian semua begitu peduli pada alasan ayam itu
> menunjukkan
> ketidaknyamanan seksual kalian yang tersembunyi.
>
> George W Bush
> Kami tidak peduli kenapa ayam itu menyeberang! Kami cuma
> ingin tau apakah
> ayam itu ada di pihak kami atau tidak, apa dia bersama kami
> atau melawan
> kami. Tidak ada pihak tengah di sini!
>
> Darwin
> Ayam telah melalui periode waktu yang luar biasa, telah
> melalui seleksi
> alam dengan cara tertentu dan secara alami tereliminasi
> dengan
> menyeberang
> jalan.
>
> Einstein
> Apakah ayam itu menyeberang jalan atau jalan yang bergerak
> di bawah ayam
> itu, itu semua tergantung pada sudut pandang kita sendiri.
>
> Nelson Mandela
> Tidak akan pernah lagi ayam ditanyai kenapa menyeberang
> jalan! Dia adalah
> panutan yang akan saya bela sampai mati!
>
> Thabo Mbeki
> Kita harus mencari tahu apakah memang benar ada kolerasi
> antara ayam dan
> jalan.
>
> Mugabe
> Setelah sekian lama jalan dikuasai petani kulit putih, ayam
> miskin yang
> tertindas telah menanti terlalu lama agar jalan itu
> diberikan kepadanya
> dan
> sekarang dia menyeberanginya dengan dorongan ayam-ayam
> veteran perang.
> Kami
> bertekad mengambil alih jalan tersebut dan memberikannya
> pada ayam,
> sehingga dia bisa menyeberanginya tanpa ketakutan yang
> diberikan oleh
> pemerintahan Inggris yang berjanji akan mereformasi jalan
> itu. Kami tidak
> akan berhenti sampai ayam yang tidak punya jalan itu punya
> jalan untuk
> diseberangi dan punya kemerdekaan untuk menyeberanginya!
>
> Isaac Newton
> Semua ayam di bumi ini kan menyeberang jalan secara tegak
> lurus dalam
> garis
> lurus yang tidak terbatas dalam kecepatan yang seragam,
> terkecuali jika
> ayam berhenti karena ada reaksi yang tidak seimbang dari
> arah berlawanan.
>
> Miyabi
> Ooohh... Aahhh... Mmmhhh... Ohh yeeahh...
>
> Programmer J2EE
> Tidak semua ayam dapat menyeberang jalan, maka dari itu
> perlu adanya
> interface untuk ayam yaitu nyeberangable, ayam-ayam yang
> ingin atau bisa
> menyeberang diharuskan untuk mengimplementasikan interface
> nyebrangable,
> jadi di sini sudah jelas terlihat bahwa antara ayam dengan
> jalan sudah
> loosely coupled.
>
> Flasher
> Karena pada keyframe tersebut terdapat actionscript yang
> bertuliskan
> perintah 'GoTo And Run' ...
>
> LB Moerdani
> Selidiki! Apakah ada unsur subversif?
>
> Sutiyoso
> Itu ayam pasti ingin naik busway.
>
> Soeharto
> Ayam-ayam mana yang ndak nyebrang, tak gebuk semua! Kalo
> perlu ya
> disukabumikan saja.
>
> Habibie
> Ayam menyeberang dikarenakan ada daya tarik gravitasi,
> dimana terjadi
> percepatan yang mengakibatkan sang ayam mengikuti rotasi
> dan berpindah ke
> seberang jalan.
>
> Darwis Triadi
> Karena di seberang jalan, angle dan lightingnya lebih
> bagus.
>
> Nia Dinata
> Pasti mau casting '30 Hari Mencari Ayam' ya?
>
> Desi Ratnasari
> No comment!
>
> Dian Sastro
> Kecantikan ayam sungguh alami, apalagi kalau dicermati
> jalannya
> yang elok. Itu filosofinya. .. kenapa ayam menyeberang. ..
>
> Dhani Ahmad
> Asal ayam itu mau poligami, saya rasa gak ada masalah mau
> nyebrang kemana
> juga...
>
> Julia Perez
> Memangnya
> kenapa kalo ayam itu menyeberang jalan? Karena sang jantan
> ada disana !
> Daripada sang betina sendirian di seberang sini,
> yaaaaaaaaahhh dia
> kesanalahh.. . Cape khan pake alat bantu terus?
>
> Roy Marten
> Ayam itu khan hanya binatang biasa, pasti bisa khilaf..
> (sambil
> sesenggukan) .
>
> Butet Kartaredjasa
> Lha ya jelas untuk menghindari grebekan kamtib to?
>
> Roy Suryo
> Kalo diliat dari metadatanya, itu ayam asli.
>
> Mega Karti
> Ayamnya pasti ayam wong cilik. Dia jalan kaki toh?
>
> Harmoko
> Berdasarkan petunjuk presiden.
>
> and the best answer is.......... .....( eng ing eng )
>
> Gus Dur :
> "Kenapa ayam nyebrang jalan? Ngapain dipikirin? Gitu
> aja kok repot!
> Bukannya kerja tapi malah baca ginian..."
Pemulangan Korban Trafiking ke NTB
Pemulangan Korban Trafiking ke NTB
Wujud Tanggung Jawab Kita Bersama dalam Memberantas Women Trafficking
“Kisah Kelam Pahlawan Devisa”
Oleh : Ahmad Sahidin*)
Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), yang merupakan salah satu unit layanan Panti Sosial Karya Wanita (PSJKW) “Mulya Jaya” secara bertahap memulangkan korban trafiking yang telah dibina ke keluarganya masing-masing. Pemulangan tahap pertama dialokasikan untuk korban trafiking/eks klien yang berasal dari NTT, NTB, Lampung dan Kalimantan Barat. Untuk pemulangan ke NTB telah dilakukan terhadap dua orang eks klien atau korban trafiking.
Dari kedua klien tersebut, satu korban berinisial “MS” yang berasal dari Lombok Barat, merupakan korban trafiking yang belum sempat diberangkatkan ke daerah tujuan Jordania. Sebelum diberangkatkan ke Jordania Korban ditampung disebuah rumah penampungan agen tenaga kerja illegal di wilayah Jakarta Timur selama 2 bulan yang belum ada kejelasan kapan diberangkatkan, tanpa digaji dan harus bekerja di penampungan tersebut tanpa bisa menghubungi keluarga korban, karena HP atau alat komunikasinya disita dan korban tidak diperkenankan keluar dari penampungan tersebut.
Di tempat tersebut, puluhan orang ditampung dalam satu kamar yang tidak memadai dengan hanya 1 toilet. Dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pihak agen, salah satu teman korban berhasil menghubungi keluarganya, Atas laporan keluarga korban ke Pihak kepolisian (Polres Jakarta Timur) akhirnya tempat penampungan dilakukan penggerebekan. Puluhan korban lainnya langsung diamankan dan dipulangkan oleh Depsos ke tempat asalnya, sedangkan Korban “MS” karena mengalami traumatis dirujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) PSKW “Mulya Jaya”, “MS” mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan pemulihan traumatik serta bimbingan ketrampilan di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) di PSKW Mulya Jaya.
Korban kedua berinisial ”MA” yang berasal dari Lombok Timur. ”MA” merupakan korban trafiking yang dipekerjakan di Malaysia. Selama 3 bulan di Malaysia hak-hak korban diabaikan oleh majikan yang mempekerjakannya seperti ; gaji tidak dibayar, disekap tidak boleh keluar dari rumah, kerja dari jam 04.30 sampai 02.00 non stop tanpa istirahat, dan kadang tidak diberi makan, Korban dipindah-pindahkan secara sepihak oleh agen dari satu majikan ke majikan lain tanpa persetujuan korban. Karena di majikan terakhir sering dipukul dan disiksa akhirnya korban kabur dan atas bantuan warga Malaysia keturunan Melayu korban ”MA” melapor ke KBRI. Korban akhirnya dipulangkan oleh pemerintah dan kemudian mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan pemulihan traumatik serta bimbingan keterampilan kerja di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) PSKW Mulya Jaya.
Setelah kondisi kelayan sudah cukup kondusif dan siap untuk dipulangkan ke Daerah asal, maka dengan didampingi oleh dua orang petugas dari Departemen Sosial RI yaitu Arif Rohman, MSi.P, MAWG dan Ahmad Sahidin, SST, dari Direktorat PRS TS dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) PSKW ”Mulya Jaya” Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI akhirnya korban berhasil dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat.
Merujuk pada kasus perdagangan manusia, seperti penomena gunung es dimana kasus yang tampak (terungkap) lebih lebih kecil dari kasus yang tidak tampak dan saat ini diperkirakan mencapai ± 700.000 – 4.000.000 manusia yang diperdagangkan. Adapun 2,3 juta perempuan dipaksa bekerja di industri seks. Sementara itu di Indonesia kurang lebih 80% dari TKW yang dideportasi adalah korban trafiking dan 90% diantaranya adalah korban trafiking yang dilacurkan. (Ahmad Sahidin)
Wujud Tanggung Jawab Kita Bersama dalam Memberantas Women Trafficking
“Kisah Kelam Pahlawan Devisa”
Oleh : Ahmad Sahidin*)
Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), yang merupakan salah satu unit layanan Panti Sosial Karya Wanita (PSJKW) “Mulya Jaya” secara bertahap memulangkan korban trafiking yang telah dibina ke keluarganya masing-masing. Pemulangan tahap pertama dialokasikan untuk korban trafiking/eks klien yang berasal dari NTT, NTB, Lampung dan Kalimantan Barat. Untuk pemulangan ke NTB telah dilakukan terhadap dua orang eks klien atau korban trafiking.
Dari kedua klien tersebut, satu korban berinisial “MS” yang berasal dari Lombok Barat, merupakan korban trafiking yang belum sempat diberangkatkan ke daerah tujuan Jordania. Sebelum diberangkatkan ke Jordania Korban ditampung disebuah rumah penampungan agen tenaga kerja illegal di wilayah Jakarta Timur selama 2 bulan yang belum ada kejelasan kapan diberangkatkan, tanpa digaji dan harus bekerja di penampungan tersebut tanpa bisa menghubungi keluarga korban, karena HP atau alat komunikasinya disita dan korban tidak diperkenankan keluar dari penampungan tersebut.
Di tempat tersebut, puluhan orang ditampung dalam satu kamar yang tidak memadai dengan hanya 1 toilet. Dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pihak agen, salah satu teman korban berhasil menghubungi keluarganya, Atas laporan keluarga korban ke Pihak kepolisian (Polres Jakarta Timur) akhirnya tempat penampungan dilakukan penggerebekan. Puluhan korban lainnya langsung diamankan dan dipulangkan oleh Depsos ke tempat asalnya, sedangkan Korban “MS” karena mengalami traumatis dirujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) PSKW “Mulya Jaya”, “MS” mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan pemulihan traumatik serta bimbingan ketrampilan di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) di PSKW Mulya Jaya.
Korban kedua berinisial ”MA” yang berasal dari Lombok Timur. ”MA” merupakan korban trafiking yang dipekerjakan di Malaysia. Selama 3 bulan di Malaysia hak-hak korban diabaikan oleh majikan yang mempekerjakannya seperti ; gaji tidak dibayar, disekap tidak boleh keluar dari rumah, kerja dari jam 04.30 sampai 02.00 non stop tanpa istirahat, dan kadang tidak diberi makan, Korban dipindah-pindahkan secara sepihak oleh agen dari satu majikan ke majikan lain tanpa persetujuan korban. Karena di majikan terakhir sering dipukul dan disiksa akhirnya korban kabur dan atas bantuan warga Malaysia keturunan Melayu korban ”MA” melapor ke KBRI. Korban akhirnya dipulangkan oleh pemerintah dan kemudian mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan pemulihan traumatik serta bimbingan keterampilan kerja di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) PSKW Mulya Jaya.
Setelah kondisi kelayan sudah cukup kondusif dan siap untuk dipulangkan ke Daerah asal, maka dengan didampingi oleh dua orang petugas dari Departemen Sosial RI yaitu Arif Rohman, MSi.P, MAWG dan Ahmad Sahidin, SST, dari Direktorat PRS TS dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) PSKW ”Mulya Jaya” Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI akhirnya korban berhasil dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat.
Merujuk pada kasus perdagangan manusia, seperti penomena gunung es dimana kasus yang tampak (terungkap) lebih lebih kecil dari kasus yang tidak tampak dan saat ini diperkirakan mencapai ± 700.000 – 4.000.000 manusia yang diperdagangkan. Adapun 2,3 juta perempuan dipaksa bekerja di industri seks. Sementara itu di Indonesia kurang lebih 80% dari TKW yang dideportasi adalah korban trafiking dan 90% diantaranya adalah korban trafiking yang dilacurkan. (Ahmad Sahidin)
Nama Lulusan Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia
www.pps.ui.ac.id/web_kpp/download/Mahasiswa_Lulusan06.doc
Nama Lulusan Kajian Pengembangan Perkotaan (KPP) Universitas Indonesia
Heroe Sunarko
Penyediaan Air Bersih di Kawasan Perumahan di Kecamatan
Rawalumbu Kota Bekasi. Studi Kasus : di Perumahan Bumi Bekasi Baru dan
Kemang Pratama
dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
Ir. Abimanyu T Alamsyah, MS
==========================================================
Achmad Zoelkarnaen
Analisa Kebijakan Perkotaan di Kawasan Pusat Komersial
Kota Bandar Lampung
Prof. Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSC, Ph.D
==========================================================
Agung Sambodo
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) dan Implikasinya Terhadap
Kawasan Kena Banjir (Studi Kasus: Daerah Aliran Cipinang)
Dr. Ir. Setyo Sarwnto M, MSc
Dra. Widyawati, MSP
==========================================================
Ajar Abdillah Edi
Peran Media Massa dalam Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan Publik untuk Pengembangan Perkotaan (Studi Kasus: Kebijakan
Sisitem Transportasi Busway Jakarta)
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSc, Ph.D
Ir Rusdi Yusuf, MS
==========================================================
Alin Yurianto G
Kemantapan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Stasiun
Kereta Bogor
Dr. Siti Oemijati Djajanegara
Haswinar Arifin, MS
==========================================================
Andie Pramudita Said Hidayat
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Rawajati
RW.03, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan)
Dr. Rudy P. Tambunan;
Dr. Sri Bebasari
==========================================================
Andor R Siregar
Keefektifan Institusi Pengendali Pemanfaatan Keefektifan
Institusi Pengendali Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kota (Studi Kasus:
Perubahan Pemanfaatan Hunian di Kawasan Blok R Kebayoran Baru)
dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
Ir. Aca Sugandhy, MSC
==========================================================
Any Dweyana
Perkembangan Kota Tenggarong dalam Kaitannya dengan
Perkembangan Prasarana Pariwisata
Jachrizal. S, Ph.D
Jamang Ludiro, MS
==========================================================
Arif Rohman
Kehidupan Ekonomi Orang Gelandangan di Senen (Suatu Kajian Tentang Strategi Pengorganisasian Ekonomi Informal Dalam Mempertahankan Kelangsungan Usahanya)
Prof. Parsudi Suparlan, PhD
Siti Oemijati Djajanegara, SE, MA, PhD
==========================================================
Armansjah
Partisipasi Dalam Pembangunan Prasarana Jalan Umum
(Studi Kasus: Ruas Utama Jalan Lokal di Kecamatan Tigaraksa Kab. Tangerang)
Ir. Ruslan Prijadi, MBA, PhD
Ir. Abimanyu T. Alamsyah, MS
==========================================================
Arsyad Sarimay
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penataan
Permukiman Kumuh di Kampung Buaran Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang
dr. Purnawan Junadi, MPH, PhD
Dra. Widyawati, MSP
==========================================================
Ashri Prawesthi D
Masyarakat Cina di Kelurahan Roa Malaka dan Upaya
Pelestarian Bangunan-Bangunan Bersejarah
Prof. Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D Prof. Parsudi
Suparlan, Ph.D
==========================================================
Ayub Muktiono
Kontribusai Tempat pembuangan Akhir Sampah Terhadap
Kesejahteraan dan Kualitas Huniannya (Kasus : TPA Bantar Gebang)
Dr. Ir. Setyo Sarwanto M, DEA
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSc, Ph.D
==========================================================
Budhi Satyawan
Hubungan Perilaku Mahasiswa dengan Pemilihan Pusat
Perbelanjaan di Jakarta dan Sekitarnya (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas
Indonesia)
Ir. Ruslan Prijadi, MBA, Ph.D
Drs. Supriatna, MT
==========================================================
Christin D Silitonga
Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Sepanjang Jalan
Raya Kemang Jakarta
Prof. Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D
Dr. Siti Oemijati Djajanegara
==========================================================
Christiono Haribowo
Penentuan Kebijakan Transportasi Umum dan Jangkauan
Pelayanannya Terhadap Masyarakat Kota (Studi Kasus : Transportasi Umum
Kota Malang
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSc, PhD
Dra. Widyawati, MSP
==========================================================
David Pajung
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kabupaten
Tana Toraja
dr. Purnawan Junadi, MPH, PhD
Drs. Supriatna MT
==========================================================
Deni Wibisono
Luas Petak Tanah untuk Kebutuhan Ruang Rumah Sederhana
yang Sehat Berkelanjutan di Perkotaan (Studi Kasus : Perumnas Depok
I)
Ir. Abimanyu T. Alamsyah, MS
dr. Alex Papilaya, DTPH
==========================================================
Dody Achmad
Keberadaan dan Peran Tanda Informasi di Terminal
Bus Sebagai Kebutuhan Dasar di Ruang Publik Pendukung Transportasi Perkotaan
(Studi Kasus Terminal Blok M)
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSc, PhD
Drs. Alfonso R.K, M.Sn
==========================================================
Eka Evitriana
Partisipasi Masyarakat Miskin Dalam Pelaksanaan P2KP
di Kelurahan Pamoyan Kecamatan Bogor Selatan - Kota Bogor
Dr. Siti Oemijati Djajanegara
Suwantji Sisworahardjo, SH, MDC
==========================================================
Elisabeth Ratu Ranteallo
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi
DKI Jakarta
Dr. Rudy P. Tambunan, MS;
Firdaus Ali, Ph.D
==========================================================
Elvi Efrini AS
Keterbatasan Ruang dan Dampaknya terhahadap Kualitas
Hidup Perempuan di Permukiman Kumuh Padat (Studi Kasus: Kelurahan Kramat,
Senen Jakarta Pusat)
Prof. Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D Dra. Anita Rahman,
M.Hum
==========================================================
Emil Sugeng Utomo
Pengaruh Pembangunan Pusat Perbelanjaan Terhadap
Lingkungan Sekitarnya
Ir. Ruslan Prijadi, MBA, PhD
Dra. Widyawati, MSP
==========================================================
Erniyawati
Studi Kajian Prokasih di Sungai Ciliwung DKI Jakarta
Dr. Ir. Setyo Sarwanto M, DEA
dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
==========================================================
Farah Wulan
Adjusment Penghuni Rumah Susun Terhadap Unit Huniannya,
Kasus: Kebon Kacang-Jakarta
dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
Dra. Damona K Poespawardaja, MA
==========================================================
Grace Matiur Gultom
Prubahan Pemanfaatan Ruang di Lingkungan Pemugaran
Kebayoran Baru (Studi Kasus di Kavling Cikanjang dan Ciranjang)
dr. Purnawan Junadi, MPH, PhD
==========================================================
Nama Lulusan Kajian Pengembangan Perkotaan (KPP) Universitas Indonesia
Heroe Sunarko
Penyediaan Air Bersih di Kawasan Perumahan di Kecamatan
Rawalumbu Kota Bekasi. Studi Kasus : di Perumahan Bumi Bekasi Baru dan
Kemang Pratama
dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
Ir. Abimanyu T Alamsyah, MS
==========================================================
Achmad Zoelkarnaen
Analisa Kebijakan Perkotaan di Kawasan Pusat Komersial
Kota Bandar Lampung
Prof. Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSC, Ph.D
==========================================================
Agung Sambodo
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) dan Implikasinya Terhadap
Kawasan Kena Banjir (Studi Kasus: Daerah Aliran Cipinang)
Dr. Ir. Setyo Sarwnto M, MSc
Dra. Widyawati, MSP
==========================================================
Ajar Abdillah Edi
Peran Media Massa dalam Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan Publik untuk Pengembangan Perkotaan (Studi Kasus: Kebijakan
Sisitem Transportasi Busway Jakarta)
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSc, Ph.D
Ir Rusdi Yusuf, MS
==========================================================
Alin Yurianto G
Kemantapan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Stasiun
Kereta Bogor
Dr. Siti Oemijati Djajanegara
Haswinar Arifin, MS
==========================================================
Andie Pramudita Said Hidayat
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Rawajati
RW.03, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan)
Dr. Rudy P. Tambunan;
Dr. Sri Bebasari
==========================================================
Andor R Siregar
Keefektifan Institusi Pengendali Pemanfaatan Keefektifan
Institusi Pengendali Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kota (Studi Kasus:
Perubahan Pemanfaatan Hunian di Kawasan Blok R Kebayoran Baru)
dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
Ir. Aca Sugandhy, MSC
==========================================================
Any Dweyana
Perkembangan Kota Tenggarong dalam Kaitannya dengan
Perkembangan Prasarana Pariwisata
Jachrizal. S, Ph.D
Jamang Ludiro, MS
==========================================================
Arif Rohman
Kehidupan Ekonomi Orang Gelandangan di Senen (Suatu Kajian Tentang Strategi Pengorganisasian Ekonomi Informal Dalam Mempertahankan Kelangsungan Usahanya)
Prof. Parsudi Suparlan, PhD
Siti Oemijati Djajanegara, SE, MA, PhD
==========================================================
Armansjah
Partisipasi Dalam Pembangunan Prasarana Jalan Umum
(Studi Kasus: Ruas Utama Jalan Lokal di Kecamatan Tigaraksa Kab. Tangerang)
Ir. Ruslan Prijadi, MBA, PhD
Ir. Abimanyu T. Alamsyah, MS
==========================================================
Arsyad Sarimay
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penataan
Permukiman Kumuh di Kampung Buaran Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang
dr. Purnawan Junadi, MPH, PhD
Dra. Widyawati, MSP
==========================================================
Ashri Prawesthi D
Masyarakat Cina di Kelurahan Roa Malaka dan Upaya
Pelestarian Bangunan-Bangunan Bersejarah
Prof. Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D Prof. Parsudi
Suparlan, Ph.D
==========================================================
Ayub Muktiono
Kontribusai Tempat pembuangan Akhir Sampah Terhadap
Kesejahteraan dan Kualitas Huniannya (Kasus : TPA Bantar Gebang)
Dr. Ir. Setyo Sarwanto M, DEA
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSc, Ph.D
==========================================================
Budhi Satyawan
Hubungan Perilaku Mahasiswa dengan Pemilihan Pusat
Perbelanjaan di Jakarta dan Sekitarnya (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas
Indonesia)
Ir. Ruslan Prijadi, MBA, Ph.D
Drs. Supriatna, MT
==========================================================
Christin D Silitonga
Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Sepanjang Jalan
Raya Kemang Jakarta
Prof. Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D
Dr. Siti Oemijati Djajanegara
==========================================================
Christiono Haribowo
Penentuan Kebijakan Transportasi Umum dan Jangkauan
Pelayanannya Terhadap Masyarakat Kota (Studi Kasus : Transportasi Umum
Kota Malang
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSc, PhD
Dra. Widyawati, MSP
==========================================================
David Pajung
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kabupaten
Tana Toraja
dr. Purnawan Junadi, MPH, PhD
Drs. Supriatna MT
==========================================================
Deni Wibisono
Luas Petak Tanah untuk Kebutuhan Ruang Rumah Sederhana
yang Sehat Berkelanjutan di Perkotaan (Studi Kasus : Perumnas Depok
I)
Ir. Abimanyu T. Alamsyah, MS
dr. Alex Papilaya, DTPH
==========================================================
Dody Achmad
Keberadaan dan Peran Tanda Informasi di Terminal
Bus Sebagai Kebutuhan Dasar di Ruang Publik Pendukung Transportasi Perkotaan
(Studi Kasus Terminal Blok M)
Ir. Jachrizal Soemabrata, MSc, PhD
Drs. Alfonso R.K, M.Sn
==========================================================
Eka Evitriana
Partisipasi Masyarakat Miskin Dalam Pelaksanaan P2KP
di Kelurahan Pamoyan Kecamatan Bogor Selatan - Kota Bogor
Dr. Siti Oemijati Djajanegara
Suwantji Sisworahardjo, SH, MDC
==========================================================
Elisabeth Ratu Ranteallo
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi
DKI Jakarta
Dr. Rudy P. Tambunan, MS;
Firdaus Ali, Ph.D
==========================================================
Elvi Efrini AS
Keterbatasan Ruang dan Dampaknya terhahadap Kualitas
Hidup Perempuan di Permukiman Kumuh Padat (Studi Kasus: Kelurahan Kramat,
Senen Jakarta Pusat)
Prof. Gunawan Tjahjono, M.Arch, Ph.D Dra. Anita Rahman,
M.Hum
==========================================================
Emil Sugeng Utomo
Pengaruh Pembangunan Pusat Perbelanjaan Terhadap
Lingkungan Sekitarnya
Ir. Ruslan Prijadi, MBA, PhD
Dra. Widyawati, MSP
==========================================================
Erniyawati
Studi Kajian Prokasih di Sungai Ciliwung DKI Jakarta
Dr. Ir. Setyo Sarwanto M, DEA
dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
==========================================================
Farah Wulan
Adjusment Penghuni Rumah Susun Terhadap Unit Huniannya,
Kasus: Kebon Kacang-Jakarta
dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
Dra. Damona K Poespawardaja, MA
==========================================================
Grace Matiur Gultom
Prubahan Pemanfaatan Ruang di Lingkungan Pemugaran
Kebayoran Baru (Studi Kasus di Kavling Cikanjang dan Ciranjang)
dr. Purnawan Junadi, MPH, PhD
==========================================================
Subscribe to:
Posts (Atom)